cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 370 Documents
 24   25   26   27   28 
PERAN PELAYANAN PUBLIK PENDIDIKAN DALAM PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN BERKUALITAS DI DAERAH TERPENCIL Dilla Puspita Sari; Arrie Budhieartie; Eko Nuriyatman
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1714

Abstract

Pelayanan publik dalam sektor pendidikan di Indonesia masih mengalami ketidakmerataan akses, terutama di lokasi terpencil, yang disebabkan oleh faktor geografis, fasilitas belajar yang kurang memadai, minimnya tenaga pengajar berkualitas, keterbatasan ekonomi masyarakat, dan perhatian pembangunan yang lebih terfokus pada daerah perkotaan. Akibatnya, anak-anak di wilayah pedesaan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sehingga menghambat pemerataan hak pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang seimbang. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi peran layanan publik pendidikan dalam menciptakan akses pemerataan pendidikan yang berkualitas di daerah yang terpencil, dengan fokus pada konsep dan prinsip layanan publik, bentuk serta mekanisme penyelenggaraannya, kendala yang dihadapi, serta kontribusinya dalam memperkuat kebijakan untuk memastikan hak masyarakat atas pendidikan yang setara dan berkualitas. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi literatur sebagai dasar utama, dengan menganalisis dan menggabungkan hasil dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, serta karya akademik yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan publik memiliki peran penting dalam meningkatkan akses ke wilayah terpencil dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, pelatihan guru secara berkelanjutan, pemberian beasiswa dan bantuan finansial, serta peningkatan prestasi siswa melalui metode pembelajaran yang inovatif. Prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan keadilan harus diterapkan untuk mengatasi kendala seperti ketidaksetaraan ekonomi dan teknologi. Upaya pemerintah daerah, kerjasama dengan sektor swasta dan masyarakat, serta kampanye kesadaran dapat memperbaiki kualitas pendidikan, menyesuaikan dengan kebutuhan setempat, dan mendukung keberlangsungan sistem pendidikan yang adil di seluruh Indonesia.
Legal Protection of Business Judgement Rule for Directors Of State-Owned Enterprises Subsidiaries Causing Losses Ludfiyya, Cindy; Sulistyandari; Wulandari, Maria Mu’ti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1727

Abstract

The principle of Business Judgement Rule implemented by the Company's Board of Directors to provide legal protection and protect from personal responsibility in making business decisions even if they result in losses, as long as their actions based on good faith and caution (fiduciary duty). This principle regulated in Article 97 paragraph (5) of UUPT, the elements of which are cumulative, if one of the elements in the article is not fulfilled, the Board of Directors is considered guilty (in the sense of intent) or in a state of negligence in carrying out their duties. The research uses a normative legal approach method with an analysis of regulations and jurisprudence related to losses of state-owned enterprise subsidiaries. There is no regulation about the legal status of state-owned enterprise subsidiaries in the event that losses are often qualified as state financial losses. The results of the study that losses of state-owned enterprise subsidiaries cannot always be qualified as state losses if the funds used come from business activities and depend on the theory used. Therefore, legal protection of Business Judgement Rule is needed by the Board of Directors so that they cannot automatically be held criminally responsible for the losses
Analisis Hukum terhadap Dampak Over-tourism dalam Peningkatan Risiko Banjir di Bali Abdi Fahmil Hidayat; Achmad Fauzan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1729

Abstract

Fenomena Over-tourism di Bali telah membawa dampak signifikan terhadap lingkungan dan meningkatkan risiko bencana, khususnya banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari Over-tourism terhadap penurunan kualitas lingkungan, dengan fokus pada konversi lahan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menganalisis regulasi terkait, termasuk Peraturan Gubernur Bali No. 45 Tahun 2019 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata berkelanjutan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi dampak negatif Over-tourism, terutama dalam hal konversi lahan dan kerusakan drainase yang memperburuk risiko banjir. Penelitian ini merekomendasikan penerapan kebijakan zonasi yang lebih ketat, prinsip carrying capacity, serta penguatan pengawasan pelaksanaan regulasi lingkungan. Selain itu, integrasi nilai Tri Hita Karana dalam kebijakan pariwisata dapat menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan Bali.
Dekriminalisasi dan Rehabilitasi dalam KUHP Baru sebagai Solusi untuk Mengatasi Overkapasitas Lapas di Indonesia Abdi Fahmil Hidayat; Saka Andriyansa
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1731

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan kebijakan dekriminalisasi dan rehabilitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru untuk mengatasi overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Lebih dari 50% penghuni lapas terlibat dalam kasus narkotika, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku lebih membutuhkan rehabilitasi daripada tersingkir. KUHP Baru yang mengadopsi dekriminalisasi terhadap konservasi narkotika dalam jumlah kecil bertujuan untuk mengalihkan penanganan ke rehabilitasi dan mengurangi beban lapas. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi dokumen terhadap peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dekriminalisasi berpotensi signifikan dalam mengurangi kelebihan kapasitas lapas dan angka residivisme. Meskipun demikian, tantangan besar terkait keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan stigma sosial tetap ada. Penelitian ini merekomendasikan pembangunan fasilitas rehabilitasi yang lebih luas, pelatihan profesional untuk petugas pemasyarakatan, dan kampanye edukasi untuk mengurangi stigma terhadap pelaku narkotika, guna mendukung keberhasilan kebijakan ini.
Dinamika Hukum Konstitusi dan Tantangan Praktik Demokrasi di Indonesia: Studi Kritis terhadap Oligarki Politik dan Reformasi Sistem Pemilu Irwin, Denis; Erwiansyah, Muhammad Dwi; Khairullah, Dayyah; Fartini, Ade
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1782

Abstract

The trajectory of Indonesia’s constitutional law following the 1998 reform era demonstrates a profound legal evolution driven by amendments to the 1945 Constitution, which were intended to reinforce democratic governance, the supremacy of law, and state transparency. Yet, the implementation of substantial constitutional democracy continues to face numerous obstacles. These include the persistence of political oligarchies, the partiality of electoral institutions, weak inter-institutional oversight, the prevalence of money politics, and the high presidential threshold that restricts equal political competition. This study seeks to examine the current dynamics of Indonesia’s constitutional framework, identify the underlying issues within democratic practice, and formulate an ideal model for reconstructing constitutional law to promote justice and strengthen the rule of law. Employing a normative-juridical approach complemented by limited empirical insights, the research analyzes relevant legal instruments and compares them with constitutional mechanisms applied in other democratic nations. The study concludes that advancing Indonesia’s constitutional order requires reforms in the electoral system, enhancement of independent election management bodies, and stronger law-enforcement mechanisms. In response, the paper recommends a reconstruction of constitutional law that is adaptive to modern political realities by emphasizing constitutional supremacy, institutional transparency, and accountability in governance. The contribution of this research lies in its integrative critique of post-reform constitutional weaknesses and in offering strategic directions for achieving a more substantive and equitable democratic order in Indonesia.
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN SISTEM OSS-RBA SEBAGAI SINGLE REFERENCE PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PASCA BERLAKUNYA PP NOMOR 8 TAHUN 2025 Siagian, Lovresia Melati; Halim, Shannon Gabriela Irene
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1820

Abstract

The introduction of the Risk-Based Online Single Submission (OSS- RBA) system in Indonesia is a major change in the nation’s endeavour to improve the ease of conducting business by means of a simplified, transparent, and technologically advanced licensing procedure. As the implementers of the national policy of single reference under Government Regulation No. 28 of 2025, this study investigates the legal standing and power of local governments within the OSS-RBA framework. In order to investigate the relationship between central and local authorities in the administration of business permits, the study takes a normative juridical approach, concentrating on statutory and conceptual analyses. The results show that while OSS-RBA promotes efficiency and regulatory convergence, it also raises issues with regional governments’ autonomy and the decentralisation concept. The balance between national coordination and regional independence is impacted by the centralised form of the system, which tends to restrict local discretion in dcision-making. Additionally, even though OSS-RBA lowers administrative hurdles and increases legal certainty, its implementation necessitates ongoing local capacity building and harmonisation between national legislation and local administration. The study comes to the conclusion that retaining the constitutional spirit of regional autonomy within Indonesia’s unitary state framework is just as important to OSS-RBA’s success in achieving business convenience as digital transformation.
Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Publik Digital di Indonesia Cheryl Michaelia Ongkowiguno; Irsyaf Marsal
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1851

Abstract

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah mendorong transformasi layanan publik dan aktivitas privat berbasis sistem elektronik, namun sekaligus meningkatkan risiko penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi. Kondisi ini menempatkan perlindungan data sebagai isu strategis yang berkaitan dengan hak privasi warga negara dan kepercayaan publik terhadap ekosistem digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis arah politik hukum Indonesia dalam membentuk dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta menilai sejauh mana negara mampu menyeimbangkan kebutuhan efisiensi layanan publik digital dengan perlindungan hak konstitusional masyarakat. Menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji norma hukum positif, doktrin, teori politik hukum, dan prinsip hak asasi manusia terkait privasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP merupakan tonggak penting politik hukum nasional dalam membangun rezim perlindungan data yang komprehensif, namun implementasinya masih menghadapi hambatan struktural, seperti tumpang tindih kewenangan, belum berfungsinya lembaga pengawas independen, lemahnya kesadaran institusi publik terhadap prinsip minimalisasi data, serta kecenderungan praktik digitalisasi pemerintah yang lebih menekankan efisiensi administratif dibanding perlindungan privasi. Selain itu, dominasi korporasi digital sebagai pengendali data menimbulkan tantangan baru bagi negara dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara sektor publik dan privat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa arah politik hukum perlindungan data pribadi di Indonesia masih berada dalam masa transisi menuju model hukum yang responsif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Untuk mencapai efektivitas yang diharapkan, diperlukan penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, penegakan hukum yang konsisten, serta penerapan prinsip privacy by design dalam setiap kebijakan digital negara agar perlindungan privasi masyarakat dapat terjamin di tengah pesatnya transformasi digital nasional.
Pengakuan Hukum terhadap Warung Tegal (Warteg) Sebagai Bagian dari Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Nasional Wicaksono, Emirza Nur
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1871

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengakuan hukum terhadap Warung Tegal (Warteg) sebagai bagian dari kearifan lokal dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui pendekatan hukum normatif. Kajian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan, pemberdayaan UMKM, perlindungan pengetahuan lokal, dan kebijakan pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kearifan lokal dalam hukum nasional diposisikan sebagai nilai budaya, praktik sosial, dan pengetahuan tradisional yang hidup dalam masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap identitas serta keberlanjutan kehidupan sosial. Dalam konteks ini, Warteg memenuhi unsur-unsur kearifan lokal melalui nilai solidaritas, kontinuitas praktik, serta kontribusinya sebagai bagian dari budaya kuliner rakyat urban. Namun, pengakuan hukum terhadap Warteg masih bersifat tidak langsung karena belum terdapat regulasi yang secara eksplisit menetapkannya sebagai kearifan lokal. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pengakuan yuridis terhadap Warteg memiliki implikasi penting bagi pembinaan, pelestarian, dan perlindungan usaha kuliner tradisional. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan normatif yang lebih komprehensif melalui harmonisasi kebijakan pemajuan kebudayaan, pemberdayaan UMKM, dan penguatan peran pemerintah daerah, sehingga kedudukan Warteg sebagai bagian dari kearifan lokal dapat diperkuat dalam kerangka pembangunan hukum nasional di masa mendatang.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi (Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sdr) Tanur, Adityah Anugrah; Rahman , Muhammad Sabir; F A, Lia Trizza; Karim , Kairuddin; Faisal R, Muh. Fadli
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1877

Abstract

This article focuses on a normative legal study regarding the application of the Pornography Law, specifically examining Decision Number 14/Pid.B/2024/PN Sdr issued by a court in Sidenreng Rappang Regency. This study uses a legislative and analytical approach to review the legal considerations used by the judge. The legal material sources used include primary and secondary legal materials, which are then analyzed qualitatively and prescriptively. The results of the analysis indicate that the Panel of Judges in the decision legall y and convincingly declared the defendant guilty of the crime of pornography, in accordance with the provisions of Article 35 in conjunction with Article 9 of the Republic of Indonesia Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. The judge's decision was based on legal considerations (such as witness statements, evidence, and prosecutor's demands) as well as non - legal considerations (including the impact of the act, aggravating factors, and mitigating factors). This court decision is considered appropriate because it is consistent with applicable laws and regulations. As a result, the defendant was sentenced to 5 years' imprisonment, plus the obligation to pay court costs of Rp5,000.00 (Five Thousand Rupiah)
Analisis Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Restorative Justice untuk Pencegahan Tindak Pidana Ulang Atau Residivisme Sitorus, Neeysha Nathani; Simamora, Janpatar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1881

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi peran Kejaksaan Republik Indonesia padaaspek penerapan pendekatan Restorative Justice (keadilan restoratif) sebagai bagian darikebijakan penuntutan, serta menilai efektivitasnya dalam mencegah terjadinya residivisme atautindak pidana ulang. Latar belakang penelitian berangkat dari kenyataan bahwa sistemperadilan pidana Indonesia selama ini lebih menekankan pada pendekatan retributive justiceyang bersifat menghukum, namun kurang memperhatikan aspek pemulihan sosial bagi pelakudan korban. Fenomena tingginya angka residivisme menunjukkan perlunya paradigma barupenegakan hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan bermanfaat sosial. Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan penting sebagai lembaga negara yangmemegang asas dominus litis dalam menentukan arah penuntutan perkara pidana dan pelaksanaan prinsip opportuniteit sesuai Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan cara deskriptif-analitis. Penelitian ini meneliti pelaksanaan keadilan restoratif oleh pihak Kejaksaan bukan hanya dari aspek normatif, tetapi juga berdasarkan praktik nyata di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan jaksa yang menangani perkara terkait penerapan keadilan restoratif, sedangkan data pendukung dihimpun dari ketentuan peraturan perundangundangan serta berbagai literatur dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian, pemulihan kerugian, dan kesanggupan pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Proses ini terbukti efektif dalam menekan angka residivisme karena menumbuhkan kesadaran moral pelaku serta memperkuat reintegrasi sosial. Kejaksaan tidak semata-mata menjalankan peran sebagai penuntut umum, tetapi juga bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi proses perdamaian dengan tetap mempertahankan keseimbangan antarakepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan substansif. Dengan demikian, Restorative Justice merupakan instrumen strategis dalam pembaruan hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada nilai kemanusiaan dan pencegahan tindak pidana ulang.

Page 26 of 37 | Total Record : 370

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 8 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue