Articles
757 Documents
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Pendidik (Studi Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Sng) ]]>
<![CDATA[Dewi Widiawati]]>
<![CDATA[ Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Cattleya Darmaya Fortuna ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54209/judge.v6i06.2076
<![CDATA[Fokus utama dari penelitian ini adalah menelaah bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak yang melibatkan tenaga pengajar, sekaligus mengkaji dasar pemikiran hakim dalam menetapkan vonisnya. Permasalahan penelitian difokuskan pada bagaimana penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam praktik peradilan pidana dan bagaimana relasi kuasa pendidik terhadap anak dinilai dalam pertanggungjawaban pidana. Jenis penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Untuk membedah permasalahan, penulis menggunakan kombinasi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Adapun pengumpulan bahan hukum dilakukan lewat penelusuran literatur terhadap regulasi serta yurisprudensi yang berkaita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana telah diterapkan secara tegas dengan menjadikan profesi pendidik sebagai faktor pemberat pidana. Konklusi dari riset ini memperlihatkan bahwa vonis yang dijatuhkan hakim telah merefleksikan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif, sekaligus menjamin perlindungan yuridis bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.]]>
<![CDATA[PERAN DPRD KOTA MEDAN DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KEBIJAKAN DAERAH YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Hizkia Donivan Lumban Tobing]]>;
<![CDATA[Haposan Siallagan]]>
<![CDATA[ Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Cattleya Darmaya Fortuna ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54209/judge.v6i06.2077
<![CDATA[Kebijakan daerah berperan sebagai sarana penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan agar selaras dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Namun demikian, dalam proses perumusan dan pelaksanaannya, kebijakan daerah tidak terlepas dari potensi permasalahan hukum, termasuk risiko munculnya tindak pidana apabila kebijakan tersebut disusun atau dijalankan secara tidak hati-hati dan menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kedudukan penting melalui pelaksanaan pemantauan sebagai mekanisme pengendalian terhadap kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPRD Kota Medan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan daerah yang berpotensi menimbulkan tindak pidana, serta menelaah fungsi pengawasan tersebut sebagai upaya pencegahan dalam perspektif hukum pidana. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, ajaran hukum, dan referensi hukum yang sesuai. Jadi, hasil penelitian menyatakan bahwa secara normatif fungsi pengawasan DPRD dirancang sebagai instrumen preventif yang bertujuan untuk memastikan kebijakan daerah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kehati-hatian, sehingga dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana. Fungsi pengawasan DPRD tidak dimaksudkan sebagai sarana penegakan hukum pidana, melainkan sebagai upaya pencegahan awal melalui pengawasan politik dan administratif terhadap kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan dan konsistensi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD secara normatif memiliki kontribusi penting dalam mencegah lahirnya kebijakan daerah yang berpotensi menimbulkan implikasi pidana, sekaligus mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan daerah yang taat hukum dan mengarah pada kepastian hukum]]>
<![CDATA[ARAH KEBIJAKAN PEMIDANAAN BERBASIS KERJA SOSIAL DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Meilisa Indriani]]>;
<![CDATA[Hidayatullah]]>
<![CDATA[ Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Cattleya Darmaya Fortuna ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54209/judge.v6i06.2078
<![CDATA[Dominasi hukuman penjara dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah menyebabkan sejumlah masalah struktural, termasuk overcrowding di penjara, biaya hukuman yang berlebihan, dan rehabilitasi serta reintegrasi sosial narapidana yang tidak efektif. Layanan masyarakat merupakan salah satu alternatif hukuman yang lebih berbelas kasih dan sadar sosial yang dikembangkan sebagai respons terhadap kondisi tersebut. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengevaluasi posisi hukuman kerja sosial dalam kerangka reformasi kebijakan peradilan pidana nasional dan untuk melihat arah kebijakan hukuman berbasis kerja sosial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Studi ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan konseptual, kebijakan peradilan pidana, dan legislatif. Tinjauan pustaka terhadap dokumen hukum tingkat dasar, menengah, dan tinggi digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Temuan studi menunjukkan bahwa layanan masyarakat seharusnya dianggap sebagai komponen penting dalam pedoman hukuman nasional, bukan sekadar pengganti praktis untuk penjara. Pergeseran paradigma dalam penetapan hukuman menuju pendekatan yang lebih restoratif, rehabilitatif, dan korektif dikonfirmasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur layanan masyarakat. Hukuman kerja sosial berpotensi berkembang menjadi alat hukuman yang adil, penuh belas kasihan, dan berfokus pada pemulihan sosial dengan orientasi kebijakan yang jelas dan sistematis.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Debt Collector dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Kendaraan ]]>
<![CDATA[Erlika Sari]]>;
<![CDATA[Puspitasari Rusdi]]>;
<![CDATA[Hairul Saleh Satrul]]>
<![CDATA[ Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Cattleya Darmaya Fortuna ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54209/judge.v6i06.2083
<![CDATA[Consumer protection stipulates that every consumer has the right to obtain legal protection and fair dispute resolution mechanisms, as provided in Article 4 letter (e) of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. In Indonesia, there has been a significant increase in public interest in purchasing vehicles through credit schemes offered by financing companies, which has given rise to various legal issues. In many cases, debtors experience default (wanprestasi). This condition has led most financing companies (leasing companies) to employ third parties, commonly referred to as debt collectors, to conduct debt collection activities against consumers (debtors). However, in practice, numerous incidents have occurred in which consumers’ fiduciary objects are forcibly repossessed due to delayed installment payments. This study examines the legal protection afforded to consumers in the repossession of fiduciary collateral objects, as well as the constraints and recommendations necessary to ensure compliance with the applicable laws and regulations. This research employs a normative juridical approach, conducted by examining statutory regulations related to the actions of debt collectors in the repossession of fiduciary objects. The results of the study indicate that the execution of fiduciary collateral objects may only be carried out if there is a voluntary agreement between the creditor and the debtor, or through a court decision. Therefore, actions undertaken by third parties or debt collectors that involve the forcible repossession of vehicles without a clear and lawful legal basis constitute a violation of the law.]]>
<![CDATA[Implementasi Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan: (Studi di Polsek Medan Timur) ]]>
<![CDATA[Amsal Chandra Febrian Sirait]]>;
<![CDATA[Debora]]>
<![CDATA[ Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Cattleya Darmaya Fortuna ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54209/judge.v6i07.2088
<![CDATA[Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penelitian ini mengkaji bagaimana Polsek Medan Timur menerapkan konsep Keadilan Restoratif untuk menyelesaikan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Karena menekankan keterlibatan masyarakat, tanggung jawab pelaku, dan kompensasi kerugian korban, keadilan restoratif dipilih sebagai alternatif sistem keadilan retributif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kasus, wawancara peneliti, dan pengumpulan data lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme Keadilan Restoratif hanya dapat menangani sebagian kecil dari sekian banyak kasus penipuan dan penggelapan yang tersedia untuk diselesaikan. Hambatan utamanya adalah budaya hukum masyarakat yang lebih menyukai jalur tradisional, ketidakmampuan pelaku untuk mengganti kerugian korban, dan tidak adanya regulasi teknologi yang memadai. Namun, karena dapat menawarkan rasa keadilan yang lebih menyeluruh daripada sistem peradilan pidana tradisional, keadilan restoratif tetap penting untuk diterapkan.]]>
<![CDATA[Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ]]>
<![CDATA[Christina Imelda Simbolon]]>;
<![CDATA[Roida Nababan]]>
<![CDATA[ Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Cattleya Darmaya Fortuna ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54209/judge.v6i07.2095
<![CDATA[Perdagangan orang (trafficking) merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga merefleksikan kegagalan struktural dalam sistem ekonomi, hukum, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban. Melalui pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini mengungkap bahwa akar persoalan tidak hanya terletak pada kerentanan individu (seperti pendidikan rendah dan kemiskinan), tetapi lebih jauh pada faktor faktor sistemik. Faktor-faktor tersebut mencakup ketimpangan ekonomi global yang menciptakan permintaan atas tenaga kerja dan jasa murah, kebijakan migrasi yang represif yang justru meminggirkan pekerja, serta budaya patriarki yang menormalisasi eksploitasi. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku yang memandang perdagangan orang sebagai sebuah "bisnis" berisiko rendah namun berkeuntungan tinggi. Meskipun Pemerintah Indonesia telah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, implementasinya belum optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di samping lemahnya koordinasi antar instansi dan keterbatasan sumber daya aparat, penegakan hukum juga terhambat oleh pendekatan yang masih terlalu legal-formal dan belum menyentuh akar penyebab struktural kejahatan ini. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan yang tidak hanya bersifat reaktif melalui penegakan hukum, tetapi juga proaktif dengan membangun sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat untuk mengatasi ketimpangan struktural dan memutus mata rantai eksploitasi. Perlindungan hukum bagi korban harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar formalitas]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA KOPERASI DAN PELAKU USAHA KECIL MENENGAH DI KOTA JAYAPURA ]]>
<![CDATA[Sella Petrix Pelupessy]]>;
<![CDATA[Berd Elkiopas Pelupessy]]>;
<![CDATA[Eddy Pelupessy]]>
<![CDATA[ Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Cattleya Darmaya Fortuna ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54209/judge.v6i06.2098
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian dana hibah kepada koperasi dan pelaku usaha kecil menengah di Kota Jayapura. Metode Penelitian yuridis normatif dengan mengutamakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta pendekatan perundang-undangan, konsep, analisis dan sejarah hukum. Data yang diperoleh diolah dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pemberian dana hibah kepada koperasi dan pelaku usaha kecil menengah pada Pemerintah Kota Jayapura secara umum yang dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, meskipun masih terdapat beberapa masalah-masalah tertentu namun tetap berjalan dengan efektif. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah Kota Jayapura adalah : 1) Anggaran yang tersedia untuk dana hibah belum bisa mencukupi semua proposal/usulan yang diajukan oleh pemohon pada tahun anggaran bersangkutan; 2) Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki skill sesuai kebutuhan, sehingga penerapan “the right man on the right place†belum sepenuhnya dapat dilaksanakan; 3) Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Kota Jayapura secara umum masih kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas; 4) Pengolahan data masih dilakukan secara manual sehingga menyulitkan pemerintah melakukan verifikasi secara selektif terhadap proposal/usulan yang diajukan dan 5) Animo dari masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, hal ini mengakibatkan proposal/usulan yang diajukan setiap tahunnya sangat banyak padahal bantuan yang diberikan hanya bersifat stimulan dalam rangka menggali potensi swadaya dan kemandirian masyarakat.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Menjalankan Tugas Profesi: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Finlandia ]]>
<![CDATA[Nurul Fatimatus Sholihah]]>;
<![CDATA[Sapto Budoyo]]>;
<![CDATA[Adelia Ananda Stefhani]]>
<![CDATA[ Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Cattleya Darmaya Fortuna ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54209/judge.v6i07.2099
<![CDATA[Guru memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan, namun dalam menjalankan tugas profesinya sering menghadapi risiko hukum, khususnya dalam konteks pendisiplinan peserta didik. Fenomena kriminalisasi guru menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif profesi guru dan implementasi perlindungan hukum yang efektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugas profesinya di Indonesia dan Finlandia menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski Indonesia telah memiliki regulasi profesi yang menjamin perlindungan hukum guru, implementasinya masih lemah akibat pendekatan represif dan minimnya perlindungan institusional. Sebaliknya, Finlandia memberikan otonomi profesional yang luas dan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap guru melalui penyelesaian konflik non-litigasi. Perbedaan ini mencerminkan paradigma negara, di mana Indonesia cenderung menggunakan pendekatan legalistik-formal, sementara Finlandia menggunakan kesejahteraan berbasis kepercayaan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi di Indonesia, pembatasan kriminalisasi dalam konteks pedagogis, serta menguatkan mekanisme perlindungan profesi berbasis institusional.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) sebagai Alat Pencipta Konten Viral ]]>
<![CDATA[Sonia Jihan Adella]]>;
<![CDATA[Ernu Widodo]]>;
<![CDATA[Wahyu Prawesthi]]>
<![CDATA[ Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Cattleya Darmaya Fortuna ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54209/judge.v6i08.2101
<![CDATA[Perkembangan pesat kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) telah membawa perubahan signifikan dalam pembuatan konten digital, khususnya konten viral yang menyebar luas melalui platform digital. Kecerdasan buatan, selain memberikan berbagai manfaat, juga kerap disalahgunakan untuk menghasilkan konten manipulatif seperti deepfake, citra sintetis, dan representasi digital palsu yang berpotensi merugikan individu, baik dari aspek reputasi, privasi, maupun hak kepribadian. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yaitu bentuk penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam pembuatan konten viral di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat penyalahgunaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam pembuatan konten viral telah menimbulkan dampak hukum dan sosial yang serius, sementara pengaturan hukum di Indonesia masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur konten berbasis kecerdasan buatan. Akibatnya, perlindungan hukum bagi korban belum optimal dan masih bergantung pada penafsiran hukum yang ada, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih spesifik dan adaptif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan korban.]]>
<![CDATA[PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU-LINTAS DENGAN ANAK SEBAGAI PELAKU DI WILAYAH POLRES KUDUS ]]>
<![CDATA[Haryono]]>;
<![CDATA[Hidayatullah]]>
<![CDATA[ Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Cattleya Darmaya Fortuna ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54209/judge.v6i06.2104
<![CDATA[Traffic accidents involving children as perpetrators require special handling that prioritizes child protection and the principles of restorative justice. This study aims to analyze the handling of traffic accident cases involving children as perpetrators and to examine the implementation of diversion, discretion, and restorative justice within the juvenile criminal justice system as an effort to provide legal protection. The research employs a normative juridical method with a descriptive approach through the analysis of legal literature. The findings indicate that the application of diversion and discretion based on restorative justice constitutes an important instrument in the juvenile criminal justice system to ensure legal protection and achieve substantive justice without disregarding the child’s criminal responsibility. Diversion is carried out through deliberation or mediation mechanisms as a form of case resolution outside the formal criminal justice process, oriented toward restoring the original condition in a humane and non-formal manner.]]>
