cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 757 Documents
 67   68   69   70   71 
ANALISIS PENANGGULANGAN NON-PENAL TERHADAP KEKERASAN ANAK OLEH PENDIDIK PANTI ASUHAN Aura Rifanya Maharani; Firganefi; Rini Fathonah; Ahmad Irzal Fardiansyah; Aisyah Muda Cemerlang
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2105

Abstract

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi. Pada kenyataannya korban mengalami penganiayaan fisik yang dilakukan secara berkelompok oleh sesama penghuni panti dan melibatkan pendidik. Cara beroperasinya kejahatan itu memperlihatkan adanya pola sistematis yang memungkinkan terjadinya tindakan kekerasan secara berulang tanpa ada mekanisme perlindungan yang efektif bagi korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanggulangan non-penal terhadap kekerasan anak oleh pendidik panti asuhan. Menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu, dalam penelitian ini memadukan unsur hukum normative yang selanjutnya didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pencegahan yang cocok kekerasan berbasis sekolah pada upaya penciptaan lingkungan yang aman dan mendukung dengan menangani berbagai faktor risiko dan menerapkan strategi yang komprehensif. Mulai dari upaya identifikası dan intervensi dini dalam mengenali tanda-tanda awal indikasi kekerasan di antara pengurus serta anak asuh, pelibatan seluruh anak asuh, komunitas, dan Keluarga dalam upaya meningkatkan kesadaran mengenai isu kekerasan di sekolah, hingga pelaksanaan pelatihan kognitif-perilaku dan aktivitas pemantauan serta adaptasi berkelanjutan. Mengenai model pencegahan kekerasan berbasis sekolah dalam studi/kajian kriminologi, kurang lebih sudah banyak juga diadopsi oleh lembaga/Kementerian. Upaya penanggulangan dengan melalui sarana non penal yakni dengan cara melakukan sosialısası sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Sosial Bandar Lampung terkait upaya pemberdayaan anak sesuai dengan keahliannya. Perlunya menciptakan lingkungan pendidikan dan pergaulan yang aman dan mendidik bagi anak-anak, serta memberikan pemahaman yang benar mengenal bahaya kekerasan dan dampak negatifnya.
Regulation of Online Buying and Selling Based on Consumer Protection Law and Electronic Information and Transaction Law: PENGATURAN JUAL BELI SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Muhammad Badrul Alam; Dara Puspitasari; Abdul Basid
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2108

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh besar terhadap aktivitas ekonomi, khususnya dalam praktik jual beli secara online atau e-commerce. Fenomena ini membawa dampak positif berupa kemudahan transaksi, namun juga menimbulkan tantangan hukum baru terkait perlindungan konsumen dan keabsahan transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan jual beli online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta menguji efektivitas pelaksanaan ketentuan hukum tersebut dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktik e-commerce di era digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur transaksi elektronik dan perlindungan konsumen, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian informasi produk, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya literasi digital konsumen. Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan terhadap praktik e-commerce di Indonesia.
TINDAK PIDANA PENCURIAN JENAZAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Nur Vika Arisfianti; Dara Puspitasari; Dwi Wachidiyah Ningsih
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2112

Abstract

The protection of human dignity does not end with death, but continues through the legal safeguarding of a deceased person’s body. In Indonesiian society, a corpse holds a sacred position grounded in moral, religious, and cultural values, which requires respectful treatment and legal protection. However, in practice, acts involving the taking or theft of corpses still occur and constitute serious violations of legal norms as well as humanitarian values. Such acts not only disturb public order but also undermine respect for human dignity. Accordingly, criminal law assumes a pivotal role in governing and preventing unlawful conduct directed against corpses. This research examines the criminalization of corpse theft under Indonesiian criminal law, with a specific focus on the regulatory framework established by the newly promulgated Indonesiian Criminal Code. The research focuses on examining the legal construction, elements of the offense, and the legal rationale underlying the criminalization of acts involving the unlawful taking of a corpse. This research employs a normative juridical approach by incorporating both statutory and conceptual frameworks. The legal materials used consist of primary sources in the form of legislative provisions, secondary sources including legal literature and academic journals, as well as tertiary sources serving as supplementary references. The results of this research show that the legal framework governing corpses theft within Indonesiian criminal law embodies the state’s dedication to safeguarding human dignity and affirming humanitarian principles. Nevertheless, challenges remain in terms of legal interpretation and consistent application by law enforcement authorities. Therefore, a comprehensive and value-oriented understanding of the relevant criminal provisions is essential to guarantee legal certainty, promote justice, and provide effective legal protection for human remains within the Indonesiian legal system.
DILEMA NIKAH SIRI: ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Harry Permana; M. Iqbal Irham; Pagar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2119

Abstract

The phenomenon of unregistered marriages is a social reality that still occurs frequently in Indonesia, especially among communities that adhere strongly to religious values. According to Islamic jurisprudence, unregistered marriages are considered valid as long as they fulfill the pillars and requirements, namely a guardian, two witnesses, and a marriage contract (ijab kabul). However, from the perspective of Indonesian positive law, specifically Marriage Law No. 1/1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI), the validity of a marriage must be proven by official registration before a Marriage Registrar. This difference creates a legal dilemma: on the one hand, unregistered marriages are recognized religiously, but on the other hand, they have no legal force in the eyes of the state. This gives rise to various social and legal problems such as the lack of legal protection for wives and children, as well as difficulties in obtaining inheritance rights and family legal status. The purpose of this study is to analyze the relationship between unregistered marriages and their validity according to Islamic law and legal certainty according to Indonesian laws and regulations. This study uses a normative-juridical approach with a descriptive-comparative analysis method, namely comparing the provisions of Islamic law with positive law and analyzing their implications. The research results show that unregistered marriages fulfill the requirements for a valid marriage, but they do not guarantee legal certainty and protection because they are not officially registered. This situation creates potential injustice, especially for women and children born from unregistered marriages. Therefore, harmonization of Islamic law and positive law is necessary to ensure legal enforcement without neglecting the legality of the state. Marriage registration is not merely an administrative matter, but an instrument of legal protection that aligns with the principle of benefit in Islamic law.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN PUTUSAN HAKIM DENGAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Studi Putusan Nomor: 225/Pid.Sus/2024/PN Pms Samuel Mangaranap N P Silaban; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2122

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar perbedaan pertimbangan hukum antara Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana narkotika serta menganalisis upaya hukum yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Hakim. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris (normatif-empiris) yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pertimbangan hukum disebabkan oleh perbedaan orientasi dalam menafsirkan alat bukti dan asas pemidanaan. Jaksa berorientasi pada kemanfaatan hukum dan efek jera (deterrence), sementara Hakim lebih menekankan keadilan substantif dan asas in dubio pro reo. Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Jaksa Penuntut Umum memilih untuk tidak menempuh upaya hukum banding. Jaksa Penuntut Umum tetap menghormati independensi kekuasaan kehakiman, dengan menilai pentingnya keseragaman tafsir antar penegak hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan yang seimbang. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi dan evaluasi internal di lembaga kejaksaan agar kesenjangan antara tuntutan dan putusan dapat diminimalkan dalam praktik peradilan pidana.
PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENGELOLAAN SKALA PRIORITAS DANA DESA DI DESA RENGGING PECANGAAN JEPARA Joko Lelono; Aris Suliyono
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2123

Abstract

This research aims to determine the influence of the quality of human resources (HR) on the management of Village Fund priority scales in Rengging Village, Pecangaan, Jepara. Village Funds as a village development instrument require competent village officials so that their management is effective, transparent and accountable. The research uses an empirical juridical approach with descriptive qualitative methods through interviews and document studies. The research results show that the quality of human resources has a significant effect on the planning, implementation and accountability of Village Funds. The main obstacles found were limited technical competence and a lack of ongoing training for village officials. Therefore, increasing HR capacity is the key to realizing Village Fund management that is right on target and in accordance with statutory provisions.
OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA GENENG BATEALIT JEPARA Dwi Bambang Hermawan; Aris Suliyono
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2124

Abstract

This research aims to analyze the optimization of the use of Village Funds in realizing the welfare of the people of Geneng Village, Batealit District, Jepara Regency. The research method used is descriptive qualitative with data collection through interviews, observation and documentation. The research results show that the quality of village officials' human resources is the main factor in determining the effectiveness of determining the Village Fund priority scale. Competent village officials are able to formulate development programs according to the real needs of the community, increase citizen participation, and ensure transparency and accountability in the use of Village Funds. However, obstacles such as limited apparatus capacity, lack of continuous training, and limited supporting facilities still influence the optimization of Village Fund management. This research recommends increasing the capacity of village officials, strengthening infrastructure, and developing community participation mechanisms so that the Village Fund can more effectively promote community welfare in a sustainable manner.
PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLSEK MEJOBO KUDUS Much. Kartika Novianto; Iskandar Wibawa
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2127

Abstract

Bhabinkamtibmas plays a strategic role as the spearhead of the Indonesian National Police (Polri) in maintaining public security and order through a non-litigation and restorative justice approach that prioritizes peaceful problem resolution . This study aims to analyze the role of Bhabinkamtibmas in resolving social conflicts within the jurisdiction of the Mejobo Kudus Police and the challenges faced in its implementation . This study uses a sociological juridical approach with descriptive analytical specifications to examine the relationship between legal norms and their implementation in the social dynamics of society . Data sources were obtained through primary data in the form of observations and in-depth interviews with Bhabinkamtibmas personnel and community leaders in the jurisdiction of the Mejobo Kudus Police . In addition, this study is supported by secondary data through library studies of various legal materials and related literature to strengthen the validity of the analysis. The results of the study show that the role of Bhabinkamtibmas in Settlement Conflict Social among others: Bhabinkamtibmas as a social mediator , Bhabinkamtibmas as detector early occurrence conflict social , Bhabinkamtibmas as facilitator deliberation, Bhabinkamtibmas as agent prevention conflict / preventive conflict , Bhabinkamtibmas as collaborator with figure community , Bhabinkamtibmas as educator / protector , Bhabinkamtibmas as implementer action curative . The main challenges faced by Bhabinkamtibmas in Settlement Conflict Social between other : limitations competence mediation and skills Special from Bhabinkamtibmas , weakness regulations and boundaries authority law , workload , ratio regional personnel , and resources Power limited , Complexity Sociocultural Local and Dynamic Leadership Local.
BATASAN KEWENANGAN KETERLIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PENANGANAN TERORISME Hendra Chipta; Dinda Heidiyuan Agustalita; Zakiah Noer
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2129

Abstract

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan terorisme melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memicu perdebatan mengenai batas kewenangan antara fungsi pertahanan dan penegakan hukum. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis batasan yuridis keterlibatan TNI agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Polri, serta untuk menjaga Prinsip Supremasi Sipil. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan TNI dalam penanganan terorisme merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang bersifat komplementer. Garis pembatas kewenangan antara TNI dan Polri harus didasarkan pada parameter skala ancaman, yaitu ketika terjadi kondisi ketidakmampuan kepolisian (police inability), adanya ancaman militeristik yang mengancam kedaulatan, atau penguasaan teritorial oleh kelompok teroris. Penggunaan paradigma tempur (warfighting) oleh militer berisiko mencederai prinsip due process of law jika tidak dibatasi oleh regulasi yang ketat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan melalui Peraturan Presiden yang mengatur mekanisme pengerahan TNI secara temporer, lokal, dan berdasarkan keputusan politik Presiden dengan pengawasan otoriter yang berwenang. Sinergi lintas sektoral di bawah koordinasi BNPT harus tetap mengedepankan akuntabilitas hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia guna memastikan keterlibatan militer tidak mendistorsi sistem peradilan pidana di Indonesia.
PERTIMBANGAN YURIDIS KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DALAM MELANJUTKAN PERKARA YANG TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN MELALUI MEDIASI MENUJU PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN Veronika Waruwu; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2133

Abstract

Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki peran penting dalam penanganan kasus perdata dan hukum administrasi negara yang melibatkan kepentingan negara, termasuk melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi berupa mediasi. Namun, dalam praktiknya tidak semua upaya mediasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Deli Serdang berhasil mencapai kesepakatan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis elemen-elemen yang menyebabkan ketidakberhasilan mediasi dalam kasus perdata dan administrasi negara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang, serta mengkaji prosedur dan pertimbangan yuridis dalam melanjutkan perkara yang tidak berhasil dimediasi ke proses persidangan di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yuridis, bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan mediasi dipengaruhi oleh faktor yuridis, kelembagaan, faktual, dan psikologis, seperti keterbatasan ruang kompromi akibat ketentuan hukum, proses birokrasi yang kompleks, perbedaan kepentingan para pihak, serta kurangnya itikad baik dalam mediasi. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, Kejaksaan Negeri Deli Serdang melanjutkan perkara ke jalur litigasi melalui tahapan yang sistematis dan berdasarkan pertimbangan yuridis yang matang, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepentingan negara.

Page 69 of 76 | Total Record : 757

 67   68   69   70   71 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue