cover
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Articles 757 Documents
PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI BALI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING (STUDI KASUS BNN PROVINSI BALI) I Komang Andi Antara Putra; Made Sugi Hartono; I Wayan Lasmawan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2058

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran, hambatan, dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali dalam memberantas peredaran gelap narkotika yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA). Latar belakangnya adalah posisi strategis Bali sebagai destinasi pariwisata internasional yang rentan menjadi target pasar kejahatan transnasional. Data menunjukkan tren mengkhawatirkan dengan pengungkapan 25 laporan kasus dan 26 tersangka WNA yang melibatkan 11 jenis narkotika selama periode 2020-2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNNP Bali mengimplementasikan dua strategi utama: Demand Reduction melalui sosialisasi P4GN, kampanye anti narkotika, dan rehabilitasi, serta Supply Reduction melalui penegakan hukum dan kerjasama dengan berbagai pihak serta pemenuhan hak tersangka. Meskipun demikian, upaya represif ini terbentur tantangan signifikan akibat adopsi modus operandi canggih seperti “Sistem Tempel” yang memicu fenomena barang tanpa pelaku, penggunaan aplikasi terenkripsi Telegram, serta transaksi cryptocurrency yang anonim menyebabkan identitas jaringan di baliknya tetap terlindungi. Kendala operasional lainnya mencakup hambatan multibahasa petugas dan taktik pemutus komunikasi sindikat yang sering menghentikan penyelidikan pada tahap Daftar Pencarian Orang (DPO), serta rendahnya partisipasi publik. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan penerapan investigasi cryptocurrency melalui blockchain analysis, penguatan kapasitas SDM, serta reformasi Undang-Undang Narkotika untuk mengatur prosedur investigasi digital secara eksplisit. Selain itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional dan pembentukan lembaga pengawasan keuangan digital untuk menekan angka transaksi ilegal.
Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai Extraordinary Crime: Kajian Kriminologis, Evaluasi Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana Berbasis Perlindungan Anak, dan Identifikasi Kesenjangan Implementasi Regulasi di Indonesia Sarifah Leqsha; Asri Vivi Yanti Sinurat; Junaidi Sholat; Silvi Aulia
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.2060

Abstract

Sexual violence against children constitutes a serious crime with multidimensional and long-term impacts, thereby justifying its classification as an extraordinary crime. This crime not only violates children’s human rights but also threatens the quality of human resources and the sustainability of national development. From a criminological perspective, sexual violence against children is influenced by unequal power relations, social environmental factors, and weaknesses in prevention systems and law enforcement. Indonesia has enacted various criminal law instruments and child protection policies, including Law Number 35 of 2014 on Child Protection and Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. Nevertheless, the persistently high incidence of sexual violence against children indicates problems related to policy effectiveness and gaps in regulatory implementation at the practical level. This study aims to analyze sexual violence against children as an extraordinary crime from a criminological perspective, to evaluate the effectiveness of child protection–based criminal law policies, and to identify gaps between the normative legal framework and regulatory implementation in Indonesia. The research employs normative legal research using statutory, conceptual, and criminological approaches. The findings reveal that, normatively, criminal law policies have recognized sexual violence against children as a serious crime through the imposition of severe criminal sanctions and the adoption of a victim protection approach. However, in practice, various obstacles remain, including weak inter-agency coordination, limited human resources, insufficient trauma-based recovery services, and a legal culture that has not fully sided with victims. Therefore, strengthening more integrated, victim-oriented, and child-sensitive policies is necessary to bridge the gap between normative law and the realities of law enforcement..
Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak terhadap Kasus Kekerasan Seksual Studi Tentang Pemenuhan Hak dan Pemulihan Anak Sebagai Korban Nadaa Nurfazrina Kurniawan Saragih; Asri Vivi Yanti Sinurat; Karina Putri Maharani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.2061

Abstract

Sexual violence against children constitutes one of the most serious and complex violations of human rights, as it affects not only individual victims but also broader social and economic structures. Child victims of sexual violence face a high risk of experiencing long-term physical, psychological, and social harm, which underscores the state’s obligation to ensure effective and sustainable protection, the fulfillment of children’s rights, and recovery mechanisms. In the Indonesian context, various child protection policies have been formulated, including Law Number 35 of 2014 as an amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection, which aims to prevent, address, and facilitate the recovery of child victims of sexual violence. Nevertheless, the effectiveness of these policies in practice continues to face significant challenges and therefore requires comprehensive evaluation (Nova and Elda, 2024).This study aims to analyze the effectiveness of child protection policies in addressing cases of sexual violence against children, with a particular focus on the fulfillment of victims’ rights and recovery processes. The study employs a mixed-methods approach by integrating qualitative and quantitative methods. Data were collected through questionnaires, in-depth interviews, and document analysis involving child victims, family members, as well as law enforcement officers and child protection practitioners. The findings indicate that child protection policies are relatively effective in ensuring the fulfillment of basic rights of child victims, such as legal protection and assistance.
Perlindungan Anak Yang Terlantar atau Beresiko Dari Kekerasan Seksual Ayang Audita Siregar; Asri Vivi Yanti Sinurat; Hikmat Syahputra Tarigan; Ari Dermawan; Dhiny Safryda Rawy
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.2062

Abstract

This study applies a normative juridical legal approach. In Indonesia, cases of violence against children often occur, such as abuse and sexual harassment. This situation of course creates difficulties because it can damage the mental condition of the child. Of the various types of sexual harassment and abuse, the greatest impact occurs on the mental and emotional damage of the child victims. Sexual abuse of children is an example of a human rights (HAM) violation, particularly concerning children's rights (right of child). Up to now, many regulations have been created to protect children from acts of sexual violence.
KEBEBASAN BEREKSPRESI DI SOSIAL MEDIA HAK DEMOKRASI ATAU SUMBER JERAT PIDANA Yati Vitria; Dwi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2063

Abstract

Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan ide di platform media sosial merupakan hak dalam sistem demokrasi yang dilindungi oleh hukum di Indonesia, tetapi sering kali juga menjadi alat untuk menghukum secara pidana melalui penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE, yang telah diperbarui pada tahun 2024, dirancang untuk melindungi warga dari penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, serta pelanggaran privasi di dunia maya. Meski demikian, beberapa pasal seperti Pasal 27 dan 28 dalam UU ITE memiliki penjabaran yang sangat luas dan bisa diintepresentasikan berbagai arti dan makna, sehingga dapat dengan gampang digunakan untuk memidana jenis pendapat dan ide yang seharusnya dilindungi, seperti kritik terhadap sosial dan politik. Tujuannya adalah untuk mengkaji dampak UU ITE terhadap kebebasan berpendapat dan partisipasi politik masyarakat, terutama generasi muda, di media sosial Indonesia. Dalam penelitian ini mengkaji 2 permasalahan yaitu Bagaimana UU ITE bisa menjadi jebakan hukum yang membatasi kebebasan menyatakan pendapat di platform media sosial? Bagaimanakah efek pembungkaman (chilling effect) di media sosial mengurangi partisipasi politik dan mengancam demokrasi Indonesia? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan yang sedang berlaku dan sumber hukum yang lain. Pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach),pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi kasus (case approach). Kesimpulan dari penulisan penelitian ini Adalah UU ITE di Indonesia banyak dianggap meredam kebebasan berpendapat di platform media sosial karena pasal-pasal yang tidak jelas sering digunakan untuk menghukum orang yang mengkritik pemerintah atau pihak tertentu. Situasi ini menciptakan rasa takut yang menghalangi masyarakat, terutama kaum muda, dari menyampaikan pendapat mereka dengan leluasa. Akibatnya, keterlibatan politik menurun dan kondisi demokrasi terganggu karena terbatasnya kebebasan untuk berekspresi dan kekhawatiran akan konsekuensi hukum di ranah digital.
IMPLIKASI CONSTITUSIONAL COMPLAINT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL Pramudya; Dinda Heidiyuan Agustalita; Dwi Wachidiya Ningsih
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2064

Abstract

The urgency of implementing a constitutional complaint mechanism in Indonesia arises from the restrictive jurisdiction of the Constitutional Court (MK), which is currently limited to abstract judicial review, thereby failing to address casuistic violations of fundamental rights stemming from judicial decisions and executive actions. Using a normative legal research method with statute and case approaches, this study analyzes the juridical position and implications of adopting this mechanism from the perspective of constitutional supremacy. The results indicate that constitutional complaint serves as a transformational instrument that shifts the MK’s role from judex juris to judex facti through concrete review, effectively filling the legal lacuna within Article 24C of the 1945 Constitution. While institutional challenges such as judicial backlog and risks of abuse of process persist, these can be mitigated through the principle of subsidiarity (exhaustion of legal remedies) and procedural restructuring. Ultimately, the adoption of this mechanism strengthens the checks and balances system and solidifies the MK’s position as the "final arbiter" and "center of gravity" for substantive justice, ensuring the protection of non-derogable rights and harmonizing the Indonesian judiciary with modern global constitutionalism standards.
Asas Legalitas terhadap Penerapan Living Law dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Renaldy Saputra Arianti; Suyanto; Ika Ayudyanti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2065

Abstract

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengintegrasikan living law melalui Pasal 2 ayat (2) sebagai sumber hukum pidana supletif. Penelitian ini menganalisis interaksi asas legalitas dengan living law dalam KUHP baru, dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana kedudukan asas legalitas dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ketika membuka ruang berlakunya living law sebagai sumber hukum pidana? (2) Bagaimana konstruksi normatif mengenai living law dalam Pasal 2 KUHP jika ditinjau dari prinsip non-retroaktif, khususnya terkait batasan, kriteria, dan mekanisme penetapan hukum adat sebagai sumber hukum pidana?. Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif yuridis dengan analisis kualitatif, termasuk dalam menafsirkan secara konstitusional, sistematis, dan gramatikal terhadap Pasal 1 hingga 3 KUHP. Data primer yang digunakan terdiri dari KUHP, UUD 1945, dan Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016; sedangkan data sekunder meliputi literatur tentang hukum pidana, jurnal SINTA, dan doktrin hukum adat. Fokus analisis terletak pada prinsip nullum crimen, nulla poena sine praevia scripta lege dan non-retroaktif (Pasal 3 KUHP). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa asas legalitas tetap menjadi yang utama seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1), dengan hukum yang hidup berfungsi untuk mengisi kekosongan sejalan dengan kriteria Pancasila, HAM, dan keselarasan masyarakat adat. Konstruksi pada Pasal 2 memastikan penerapan non-retroaktif melalui pendekatan prospektif, batasan substansial, serta mekanisme verifikasi di pengadilan yang melibatkan tokoh adat dan Kementerian Hukum dan HAM. Penggabungan ini memperluas pluralisme dalam hukum pidana sesuai dengan Pasal 18 B UUD 1945, tetapi membutuhkan adanya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya penafsiran yang subjektif.
Implementasi Normatif Pembatasan Hak Narapidana di Rumah Tahanan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Septian Dwi Anggara Putra; Ika Ayudyanti; Zakiah Noer
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2066

Abstract

Pembatasan hak narapidana adalah akibat hukum dari pelaksanaan hukuman penjara, tetapi dalam suatu negara yang berlandaskan hukum, pembatasan tersebut wajib dilakukan dengan tetap menjaga prinsip hak asasi manusia. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menandai pergeseran cara pandang sistem pemasyarakatan di Indonesia dari pendekatan yang bersifat punitif dan koersif ke pendekatan yang berorientasi pada hak-hak serta keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 secara normatif telah membangun pembatasan hak narapidana yang bersifat selektif dengan membedakan antara hak yang bersifat non-derogable dan hak yang dapat dibatasi secara terbatas, serta sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan standar perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan ICCPR. Akan tetapi, kesesuaian ini masih bersifat normatif dan membutuhkan penerapan yang konsisten, pengawasan yang efektif, serta dukungan dari peraturan pelaksana agar tujuan pemasyarakatan yang berfokus pada penghormatan terhadap martabat manusia dapat dicapai dengan optimal.
PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Lintang Caesar Pangestu; Zakiah Noer; Dara
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2067

Abstract

This study analyzes the legal reconstruction of minority shareholder protection under Law No. 40 of 2007 in Indonesia, focusing on special rights and fiduciary duties. Using normative legal research with statute and case approaches, the study identifies a disconnect between formal regulations and substantive justice, often leading to "abuse of majority," as seen in the PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk case. Findings indicate that shareholders below the 10% threshold remain vulnerable due to information asymmetry and high litigation costs. To strengthen Good Corporate Governance (GCG), this research proposes a systemic restructuring: lowering derivative suit thresholds, granting explicit legal recognition to Shareholders' Agreements (SHA), and mandating cumulative voting. Additionally, optimizing fiduciary duty enforcement requires clearer judicial interpretations of the Business Judgment Rule and the expansion of the "piercing the corporate veil" doctrine. These reforms are vital to mitigate oppressive majority actions and enhance the global competitiveness of Indonesian corporations.
TINJAUAN YURIDIS PERANAN ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA YANG DITENTUKAN OLEH KLIEN Rusmini Luciani Manullang; Besty Habeahan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2070

Abstract

Dispute resolution in Indonesia has evolved from a traditional, customary-based mechanism to a modern legal system that positions advocates as key actors in the law enforcement process. The issues addressed in this study are analyzing the role of advocates in client-determined dispute resolution and assessing the extent to which advocate assistance can influence the final outcome of a dispute. Using a normative and empirical juridical approach through interviews with practicing advocates, this study found that advocates play a strategic role as legal advisors, legal representatives, protectors of client rights, designers of dispute resolution strategies, and guardians of the ethics and integrity of the legal process. However, advocates cannot guarantee victory in a case because the decision remains in the hands of the judge, arbitrator, or mediator and is heavily influenced by the strength of the available legal evidence and facts. Advocate assistance primarily serves to increase the client's chances of success through appropriate legal strategies, risk management, and effective evidence, rather than guaranteeing results. The findings of this study emphasize the importance of two-way communication, honesty of client information, and advocate professionalism in maintaining the quality of the dispute resolution process. This research contributes to a stronger understanding of the dynamics of the advocate-client relationship and its implications for the effectiveness of the dispute resolution system in Indonesia.