cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 800 Documents
 76   77   78   79   80 
Implementasi Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjarahan Pada Toko Ritel Di Kota Sibolga Pasca Bencana Banjir Pada Polres Sibolga Dedi Hermawan Sinaga; Henry Aspan; T. Riza Zarzani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2678

Abstract

The occurrence of looting after natural disasters represents a serious legal and social issue in Indonesia. In Sibolga City, flood disasters not only caused economic losses and disrupted community activities but also triggered criminal acts in the form of retail store looting. This situation raises concerns regarding the effectiveness of criminal law enforcement, the role of the police in maintaining public order, and legal protection for affected business owners. This study aims to analyze the implementation of legal handling against looting crimes in Sibolga City following flood disasters and to identify obstacles faced by the Sibolga Resort Police in law enforcement efforts. The research applies a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were obtained from legislation, books, journals, and other relevant legal sources, which were analyzed qualitatively. The results show that law enforcement carried out by the Sibolga Police refers to the Indonesian Criminal Code provisions on aggravated theft through preventive and repressive measures. However, the enforcement process still encounters several obstacles, including limited evidence, unstable social conditions, and low public legal awareness during emergencies. Therefore, stronger disaster-based criminal law policies, improved security measures, and increased public legal awareness are needed to support more effective and humane law enforcement.
Pertanggungjawaban Pidana Dugaan Perusakan Lingkungan Penyebab Terjadinya Banjir Di Sibolga (Studi Kasus Polres Sibolga) Arifin Bernad Tampubolon; Fitri Rafianti; Henry Aspan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2679

Abstract

Flood incidents occurring in Sibolga City are not merely influenced by extreme rainfall, but are also closely associated with the declining environmental conditions within surrounding ecological support areas, particularly in Tapanuli Tengah Regency. This situation gives rise to legal concerns regarding environmental law regulation and the extent to which criminal liability may be imposed for alleged environmental destruction contributing to flood disasters. This study aims to examine the legal framework concerning alleged environmental destruction related to flooding in Sibolga and to analyze the implementation of criminal liability for such actions. The research applies a normative-empirical legal method through statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through literature review, documentation studies, and interviews with relevant parties, then analyzed qualitatively using a juridical-analytical approach. The findings reveal that Indonesian environmental legislation generally provides a sufficient legal foundation to address activities causing environmental degradation. Nevertheless, the enforcement of environmental criminal law in flood-related cases in Sibolga continues to encounter several obstacles, particularly in proving causation, utilizing scientific environmental evidence, and establishing effective coordination among institutions. Accordingly, this study emphasizes the importance of strengthening scientific environmental evidence, improving inter-agency cooperation, and reinforcing the role of environmental criminal law as an instrument for environmental protection and disaster mitigation.  
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Lingkungan Berbasis Bencana pada Polres Sibolga Agus Adhitama; Fitri Rafianti; Henry Aspan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2680

Abstract

Kerusakan lingkungan hidup yang memicu meningkatnya ancaman bencana ekologis telah berkembang menjadi persoalan penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Tindak kejahatan lingkungan saat ini tidak lagi dipahami sebatas pelanggaran administratif, melainkan telah dikategorikan sebagai tindak pidana yang berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem, keselamatan masyarakat, dan stabilitas pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan berbasis bencana pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor (Polres) Sibolga serta menelaah integrasi antara hukum lingkungan, hukum pidana, dan manajemen kebencanaan dalam penanganan perkara lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Aparat Penegak Hukum (APH) serta instansi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif proses penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di Polres Sibolga telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti lemahnya pembuktian ilmiah, dominasi pendekatan administratif, keterbatasan kemampuan teknis penyidik, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, integrasi antara hukum lingkungan, hukum pidana, dan manajemen kebencanaan dalam penanganan perkara lingkungan hidup juga belum terlaksana secara efektif karena penanganannya masih bersifat sektoral. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kapasitas penyidik, optimalisasi penggunaan pembuktian ilmiah, dan peningkatan koordinasi lintas sektor guna menciptakan penegakan hukum lingkungan yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Problematika Sinkronisasi Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Masa Transisi KUHP Baru (Studi Kasus pada Polres Padangsidimpuan) Amun Kamil Siregar; Fitri Rafianti; Henry Aspan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2681

Abstract

Abstract Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa paradigma baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, termasuk terhadap tindak pidana narkotika. Namun, masa transisi sebelum pemberlakuan penuh pada tahun 2026 menimbulkan tantangan sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum yang muncul dalam sinkronisasi pengaturan tindak pidana narkotika di masa transisi serta implementasi penegakannya di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Satres Narkoba Polres Padangsidimpuan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme norma dan ketidakpastian hukum mengenai relevansi sanksi pidana minimum khusus dalam UU Narkotika yang mengalami perubahan konsep dalam KUHP Baru. Di Polres Padangsidimpuan, kendala utama yang dihadapi meliputi keraguan dalam penyusunan berkas perkara yang selaras dengan semangat kodifikasi KUHP Baru serta perbedaan interpretasi antara penyidik dan penuntut umum mengenai pasal-pasal jembatan selama masa transisi. Ketidaksiapan infrastruktur regulasi turunan dan perlunya rekualifikasi delik narkotika menjadi faktor penghambat terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan di tingkat penyidikan.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Tanpa Dokumen Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Ade Muliansyah Batubara; Mhd Azhali Siregar; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2682

Abstract

Penyelundupan barang tanpa dokumen yang tepat merupakan tindak pidana di bidang bea cukai yang memiliki dampak serius terhadap pendapatan negara, stabilitas ekonomi nasional, dan perlindungan praktik perdagangan yang adil dan sehat. Tindakan tersebut dilakukan dengan mengimpor atau mengekspor barang melalui wilayah pabean tanpa dokumen yang sah, menghindari bea cukai, atau melanggar prosedur bea cukai yang telah ditetapkan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis regulasi sanksi atas pelanggaran penyelundupan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 mengenai Bea Cukai dan menelaah berbagai hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan barang tanpa dokumen di wilayah bea cukai Indonesia. Pertanyaan penelitian yang dibahas adalah: pertama, bagaimana sanksi atas pelanggaran penyelundupan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006; dan kedua, hambatan apa yang dihadapi dalam menegakkan hukum terhadap penyelundupan barang tanpa dokumen di dalam wilayah bea cukai Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan undang-undang, pendekatan konseptual dan kasus. Materi hukum terdiri dari sumber primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Temuan menunjukkan bahwa sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Bea Cukai meliputi penjara, denda, penyitaan barang akibat pelanggaran, dan sanksi administratif lainnya. Ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan efek jera dan melindungi kepentingan negara. Namun, penegak hukum terus menghadapi beberapa tantangan, termasuk wilayah perbatasan Indonesia yang luas, fasilitas dan infrastruktur pemantauan yang terbatas, koordinasi antar lembaga yang lemah, modus operandi pelaku yang terus berkembang, dan rendahnya tingkat kesadaran hukum publik. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas petugas penegak hukum, pemanfaatan kemajuan teknologi, dan promosi sinergi institusional sangat diperlukan untuk memastikan penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelundupan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
Problematika Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengemudi Dibawah Umur (Studi Kasus Pada Polres Padangsidimpuan) Veri Haryandi Siburian; Fitri Rafianti; Mhd Azhali Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2683

Abstract

Fenomena pengemudi di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas masih menjadi permasalahan yang sering ditemukan di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, tetapi juga mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan dalam berlalu-lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum pidana oleh penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Padangsidimpuan terhadap pengemudi di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan personel Satlantas Polres Padangsidimpuan serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap pengemudi di bawah umur dilakukan melalui tindakan preventif dan represif. Upaya preventif diwujudkan melalui sosialisasi tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah, penyuluhan kepada masyarakat, serta kampanye keselamatan berkendara. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penindakan pelanggaran berupa tilang dan penyitaan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, adanya toleransi sosial terhadap anak yang mengendarai kendaraan bermotor, serta keterbatasan personel dan sarana pendukung pengawasan lalu lintas. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Polres Padangsidimpuan meningkatkan koordinasi dengan pihak sekolah, pemerintah daerah, dan orang tua, serta mengoptimalkan kegiatan edukasi dan patroli rutin guna menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi di bawah umur. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat guna mewujudkan budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan.
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Keterangan Saksi Verbalisan Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Polres Padangsidimpuan) Olivia Oninta Karo – Karo; Mhd Azhali Siregar; T. Riza Zarzani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2684

Abstract

Kehadiran saksi verbalisan (penyidik yang menjadi saksi) dalam persidangan sering kali menjadi penentu ketika terdakwa mencabut isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan alasan adanya tekanan atau paksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kehadiran saksi verbalisan dalam pembuktian tindak pidana narkotika di Polres Padangsidimpuan serta bentuk pertanggungjawaban hukumnya jika ditemukan ketidaksesuaian dalam proses penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan pertanggungjawaban hukum saksi verbalisan dalam proses penanganan tindak pidana narkotika di Polres Padangsidimpuan, mengingat seringnya terdakwa mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan alasan adanya tekanan atau intimidasi. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, data dikumpulkan melalui studi lapangan di Satres Narkoba Polres Padangsidimpuan serta analisis dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran saksi verbalisan (penyidik) di persidangan menjadi instrumen krusial untuk membuktikan bahwa proses penyidikan telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku dan tanpa paksaan. Pertanggungjawaban hukum saksi verbalisan mencakup aspek formil dan materiil, di mana penyidik dapat dijatuhi sanksi disiplin, kode etik, hingga sanksi pidana apabila terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang atau memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Meskipun demikian, efektivitas kesaksian ini sering kali terhambat oleh pandangan subjektif mengenai independensi penyidik sebagai saksi dalam perkara yang ditanganinya sendiri.
Rekonstruksi Pengembangan Polisi Siber Tingkat Kewilayahan Dalam Penguatan Penegakan Hukum Siber di Indonesia Ninda Krisnawati Septarini Hulu; Henry Aspan; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2685

Abstract

Pesatnya eskalasi kejahatan siber di tingkat daerah tidak berbanding lurus dengan kapasitas operasional penegakan hukum di tingkat kewilayahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi serta merumuskan rekonstruksi pengembangan Polisi Siber di tingkat Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) guna memperkuat penegakan hukum siber di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat fragmentasi regulasi dan keterbatasan wewenang dalam struktur organisasi Polri saat ini yang menghambat efektivitas penanganan perkara siber di daerah. Rekonstruksi yang diusulkan meliputi penguatan basis legalitas melalui revisi Peraturan Kapolri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) tingkat kewilayahan dan sinkronisasi wewenang penyidikan berdasarkan UU ITE terbaru. Kesimpulannya, penguatan Polisi Siber di tingkat wilayah merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan kepastian hukum dan akses keadilan bagi masyarakat di ruang digital.
Kritik Normatif Terhadap Efektivitas Implementasi Hak Korban Dalam Kerangka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014: Menuju Penguatan Model Restorative Justice Yang Berkeadilan Khuzjaifah; Azhali Siregar; Rahul Ardian Fikri
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2686

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi restorative justice dalam pemenuhan perlindungan dan hak korban tindak pidana yang menimbulkan kerugian personal, seperti pencurian, penganiayaan, kekerasan, dan pelecehan seksual di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas penerapan restorative justice, kendala dalam perlindungan korban, serta pemberian restitusi oleh tersangka sebagai bentuk pemulihan hak korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang berkaitan dengan restorative justice serta perlindungan saksi dan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice secara normatif bertujuan memberikan pemulihan kepada korban melalui perdamaian, tanggung jawab pelaku, dan restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun dalam praktiknya, implementasi restorative justice masih belum berjalan optimal karena lebih berorientasi pada penghentian perkara dibanding pemulihan hak korban secara substantif. Kendala yang ditemukan meliputi lemahnya pengawasan aparat penegak hukum, tekanan sosial terhadap korban untuk berdamai, ketimpangan relasi antara pelaku dan korban, serta tidak efektifnya pelaksanaan restitusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan korban dan pengawasan pelaksanaan restitusi agar tujuan restorative justice sebagai sarana pemulihan hak korban dapat tercapai secara optimal.
Perlindungan terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu) Antonius Pranata Rismanto Sitepu; T. Riza Zarzani; Chairuni Nasution
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2702

Abstract

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana luar biasa yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Negara telah membentuk kerangka hukum yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Namun, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam pemenuhan hak korban dan pelaksanaan pemidanaan pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Indonesia serta mengkaji implementasi pemidanaan terhadap pelaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban telah diatur secara normatif, namun implementasinya belum terintegrasi secara optimal, terutama pada tahap pemasyarakatan. Pemidanaan terhadap pelaku masih bersifat formalistik dan belum didukung program rehabilitasi khusus, sehingga berpotensi melemahkan perlindungan korban dan pencegahan residivisme. Penelitian ini menegaskan pentingnya reorientasi sistem pemasyarakatan yang berperspektif perlindungan korban dan keadilan berorientasi korban.

Page 80 of 80 | Total Record : 800

 76   77   78   79   80 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue