JURNAL PILAR KEADILAN
A. Hukum: 1. hukum perdata, 2. hukum pidana, 3. hukum administrasi, 4. hukum militer, 5. hukum konstitusional, 6. hukum internasional. B. Yudikatif: 1. manajemen kasus pengadilan 2. manajemen peradilan. C. Kriminologi dan Hukum: D. Victimology dan Hukum E. Forensik dan Hukum
Articles
55 Documents
<![CDATA[KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM YANG DIDAHULUI DENGAN PERADILAN ADAT DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT ]]>
<![CDATA[Effendi, Hendi]]>;
<![CDATA[NASIR, MUH]]>;
<![CDATA[Habeahan, Rasman]]>
<![CDATA[ Jurnal Pilar Keadilan Vol. 3 No. 1 (2023): Pilar Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59635/jpk.v3i1.279
<![CDATA[Tujuan dari penelitian "Kekosongan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Umum Yang Didahului Dengan Peradilan Adat Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat" adalah untuk untuk mengetahui dan menganalisa keadilan yang dihasilkan dari penyelesaian perkara pidana umum yang didahului dengan peradilan adat sama dengan keadilan yang dihasilkan dari penyelesaian secara Peradilan Umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak menghasilkan keadilan, 2) Akibat adanya kekosongan hukum dalam penyelesaian perkara pidana umum yang didahului Peradilan Adat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mengakibatkan ketidakadilan baik pihak korban maupun pelaku tindak pidana; (3) Faktor yang menghambat penyelesaian perkara pidana umum yang didahului peradilan adat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yaitu tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai mekanisme penghentian penyidikan dan penyelidikan di tingkat Kepolisian (Peraturan Kepolisian/Perkap), penghentian penuntutan di tingkat Kejaksaan (Peraturan Kejaksaan/Perja), dan peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai penghentian perkara pidana yang telah didahului oleh peradilan adat]]>
<![CDATA[ANALISIS TANGGUNG JAWAB PRODUK DALAM JUAL BELI ONLINE: Jual beli online, tanggung jawab produk, perlindungan konsumen. ]]>
<![CDATA[BUDIYANTO, BUDIYANTO]]>;
<![CDATA[MUCHTAR, ANDHYKA]]>;
<![CDATA[NASIR, MUH.]]>
<![CDATA[ Jurnal Pilar Keadilan Vol. 3 No. 1 (2023): Pilar Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59635/jpk.v3i1.280
<![CDATA[Perdagangan elektronik atau jual beli online telah memperluas pasar global dan memberikan akses yang lebih mudah kepada konsumen untuk berbelanja dan bertransaksi dengan penjual dari berbagai lokasi. Namun, pertumbuhan pesat e-commerce juga memunculkan isu yang berkaitan dengan konsep tanggung jawab produk dalam konteks jual beli online. Jurnal ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis aspek-aspek hukum serta dampak praktis dari tanggung jawab produk dalam lingkungan jual beli online. Penelitian ini mencakup dua aspek utama. Pertama, jurnal ini menguraikan kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab produk dalam konteks transkasi online. Ini mencakup analisis terhadap peraturan perlindungan konsumen, perjanjian pengguna platform e-commerce dan peraturan hukum internasional yang berkaitan. Kedua, penelitian ini memeriksa dampak praktis dari tanggung jawab produk pada konsumen dalam jual beli online. Ini melibatkan analisis kasus-kasus nyata yang melibatkan produk cacat, penipuan atau ketidaksesuaian produk dengan deskripsi yang disediakan oleh penjual. Jurnal ini juga mengidentifikasi peran patform e-commerce dalam memediasi sengketa dan tangung jawab mereka terhadap konsumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep tanggung jawab produk dalam jual beli online memerlukan pemahaman yang lebih dalam dan pendekatan yang cermat. Dalam era di mana platform e-commerce berperan sebagai perantara utama, perlu ada kerjasama yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam menjaga keamanan dan kualitas produk serta memastikan perlindungan konsumen yang efektif. Jurnal ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan regulasi di bidang jual beli online serta kesadaran konsumen. Penelitian ini juga memberikan wawasan bagaimana kerangka hukum dapat ditingkatkan untuk mengatasi isu-isu yang muncul dalam perdagangan elektronik yang terus berkembang.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KASUS PEMALSUAN AKTA AUTENTIK OLEH OKNUM NOTARIS ]]>
<![CDATA[MADSANIH, MADSANIH]]>
<![CDATA[ Jurnal Pilar Keadilan Vol. 2 No. 2 (2023): Pilar Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59635/jpk.v2i2.267
<![CDATA[Semua warga negara dengan tidak ada kecualinya wajib melaksanakan dan menegakkan hukum. Prinsip negara hukum ialah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atauperistiwa tersebut. Tindak pidana pemalsuan akta di tengah-tengah maraknya perkembangan pembangunan tidak bisa dihindari dan aparat penegak hukum memang sudah seharusnya hadir di tengah-tengah masyarakat yang semakin berkembang pesat pertumbuhannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya dianalisa menggunakan teknik penelitian taraf sinkronisasi secara vertikal.]]>
<![CDATA[UNLAWFUL ACTIONS IN BUSINESS LEGAL ETHICS ]]>
<![CDATA[Habeahan, Rasman]]>
<![CDATA[ Jurnal Pilar Keadilan Vol. 1 No. 1 (2021): Pilar Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Business is carried out based on agreements made and agreed upon by the binding parties as applicable by law, but this does not always work well. Business processes that involve many aspects often result in losses originating from mistakes of the parties which are called Unlawful Acts. This research analyzes the terms and elements of unlawful acts. By the provisions in Article 1365 of the Civil Code, an unlawful act must contain the following elements: a. The existence of an action b. The act is against the law c. There is an error on the part of the perpetrator d. There is a loss for the victim e. There is a causal relationship between actions and losses. The normative juridical research method was chosen to provide a basic explanation of this unlawful act based on the Civil Code]]>
<![CDATA[STRICT LIABILITY IN ENVIRONMENTAL CIVIL DISPUTES IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Junaedi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pilar Keadilan Vol. 1 No. 2 (2022): Pilar Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59635/jpk.v1i2.290
<![CDATA[Current legal rules are needed in order to realize Indonesia as a country based on law. One of the legal concepts adopted from the Anglo Saxon legal system is the concept of absolute liability. The concept of absolute liability (strict liability) is a form of civil responsibility that does not require an element of fault, but only requires an element of loss as a condition for submitting a claim for compensation for an unlawful act. The principle of absolute responsibility in enforcing civil environmental law in Indonesia has been regulated in the provisions of Law No. 4 of 1982 concerning Basic Provisions for Environmental Management and Article 88 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. those responsible for activities (potential polluters) will pay attention to their level of care in carrying out their activities. This article was written with the approach used, namely the approach of using statutory regulations (statute approach) and conceptual (conceptual approach) to obtain a strong legal basis to then be confronted with existing concepts and theories so as to produce an in-depth and comprehensive analysis of Strict Liability in Environmental Civil Disputes in Indonesia.]]>
<![CDATA[ATAS TABUNGAN TANPA BUKU DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 13/POJK.03/2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK UMUM (STUDI KASUS LAYANAN JENIUS PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, TBK) ]]>
<![CDATA[Priandi, Priandi]]>;
<![CDATA[Nasir, Muh]]>;
<![CDATA[Muchtar, andhyka]]>
<![CDATA[ Jurnal Pilar Keadilan Vol. 3 No. 2 (2024): Pilar Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59635/jpk.v3i2.300
<![CDATA[Dunia Perbankan sangat tergantung pada nasabah yang akan menyimpan dananya di bank dan yang meminjam dana dari bank, karena nasabah merupakan salah satu faktor penting dalam bisnis perbankan. Untuk mendapatkan nasabah tersebut, diperlukan kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bank terhadap nasabahnya. Tujuan penelitian saya yang diangkat dari tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum perbankan dalam melindungi dana nasabah, untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban bank terhadap nasabah bank sebagai korban atas kelalaian bank dan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung dalam perkara hilangnya uang nasabah atas kelalaian bank. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisis hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan dengan cara meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan menggunakaan teori perlindungan hukum dan teori pertanggungjawaban sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, yang mengenai pertanggungjawaban bank dalam memberikan ganti rugi terhadap nasabah atas kelalaian bank dan mau pun kelalaian nasabah itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian adalah, layanan Digital Banking di Indonesia sudah terdapat perlindungan hukum baik dari Perlindungan Secara Preventif Dan Perlindungan Secara Refresif Berdasarkan 13/Pojk.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Bank Umum. Pertanggungjawaban bank dalam memberikan ganti rugi terhadap nasabah atas kelalaian bank yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi nasabah yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan undang-undang Otoritas Jasa keuangan Nomor 21 Tahun 2011. Penulis melakukan pendekatan penelitian terhadap Produk Digital Banking yang terdapat di Bank Tabungan Pensiunan Nasional dimana tidak semua kerugian nasabah terdapat dalam kelalaian pihak Bank melainkan dapat terjadi juga kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian oleh pihak Nasabah itu sendiri.]]>
<![CDATA[INTERPRETASI PASAL 112 DAN PASAL 127 AYAT (1) UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM MENENTUKAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Geraldo, Jendri]]>;
<![CDATA[Muchtar, Andhyka]]>;
<![CDATA[Nasir, Muh]]>
<![CDATA[ Jurnal Pilar Keadilan Vol. 3 No. 2 (2024): Pilar Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelaku Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi momok menakutkan bagibangsa Indonesia. Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang dapatmengakibatkan ketidaksadaran dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhisusunan syaraf central Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakanPerbuatan pidana yang dilakukan oleh subyek pidana yang menggunakan zat atauobat yang dilarang oleh undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan atauperubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasanyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan baik pelaku maupun orang lainnya.Subyek pidana yang dimaksud dalam tindak pidana narkotika ini adalah setiaporang. Setiap orang tersebut dapat diklasifikasikan menjadi Pengguna, Pengedar,Produsen, Importer dan Eksportir. Permasalahan dalam tesis ini yaitu bagaimanainterpretasi Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika dalam menentukan kualifikasi tindak pidana danbagaimana reformulasi kualifikasi tindak pidana terhadap Pasal 112 dan Pasal 127Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikaitkandengan kepastian hukum. Metode penelitian ini mengunakan jenis penelitianyuridis normative, secara spesifik menggambarkan Interpretasi Pasal 112 dan Pasal127 ayat (1) huruf a tentang narkotika di Indonesia, agar memberikan kualifikasidan kepastian hukum, sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum skunder danprimer. Tindak pidana narkotika dalam rumusan Pasal 112 dan Pasal 127Kualifikasi adalah suatu pembagian atau pengelompokan. Sedangkan TindakPidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yangmana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggaraturan tersebut. Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang olehsuatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dilarang ditujukan kepadaperbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yangmenimbulkan kejadianitu.Suatu perbuatan hukum dapat dinyatakan sebagaiperbuatan pidana apabila memenuhi unsur obyektif dan subyektif. Tindak pidanamerupakanbagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadapseseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Formulasi pidana merupakan suatubentuk perumusan perbuatan pidana yang dituangkan sebagai ketentuan pidana.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH : Perda sampah ]]>
<![CDATA[Muhlasin, Ias]]>
<![CDATA[ Jurnal Pilar Keadilan Vol. 3 No. 2 (2024): Pilar Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu daerah yang memiliki beberapa destinasi wisata baik kuliner maupun wisata alamnya, namun demikian dibalik semua itu terkadang suatu daerah yang indah dan elok menjadi kumuh dan kotor karna banyaknya sampah dan tidak dikelola sebagaimana mestinya. Sudah ada peraturan daerah di Kabupaten Pandeglang terkait pengelolaan sampah, namun pelaksanaannya belum memadai. Jenis penelitian dalam penulisan Jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif, “penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni empiris”. Penulis terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mecatat, menganalasis, menfasirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan–kesimpulan dari proses tersebut. Hasil penelitian dalam tulisan adalah Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku, adapun masalah yang di temui di lapangan seperti kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan sistem pengelolaan sampah yang kurang signifikan karena masih menggunakan sistem open dumping bukan sanitary lanfill, dimana sistem open dumping sendiri kurang maksimal dimana sampah hanya dihamparkan dilokasi terbuka dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan tindakan setelah lokasi itu penuh.]]>
<![CDATA[KONSEP HARMONISASI PENGAWASAN TERHADAP HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG: PENGAWASAN TERHADAP HAKIM ]]>
<![CDATA[Burhanudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pilar Keadilan Vol. 3 No. 2 (2024): Pilar Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sebagai lembaga Negara yang melakukan fungsi pengawasan secara eksternal dan internal terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim sering terjadi berbenturan karena kedua lembaga ini memiliki dasar hukum yang berbeda namun substansi dari undang-undang hampir beririsan yang sangat tipis sehingga sering terjadi kesalah pahaman antara keduanya. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu suatu sinergi dan harmonisasi dalam membangun kerjasama dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim. Pada posisi ini tentu para pihak harus memahami posisi dan kewenangan masing-masing, dan saling berkoordinasi untuk melakukan pengawasan secara harmoni denagan cara melakukan konsolidas, koordinasi, bersinergi terutama dalam masalah yang berkaitan dengan teknis yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.]]>
