JURNAL PILAR KEADILAN
A. Hukum: 1. hukum perdata, 2. hukum pidana, 3. hukum administrasi, 4. hukum militer, 5. hukum konstitusional, 6. hukum internasional. B. Yudikatif: 1. manajemen kasus pengadilan 2. manajemen peradilan. C. Kriminologi dan Hukum: D. Victimology dan Hukum E. Forensik dan Hukum
Articles
55 Documents
<![CDATA[EKSISTENSI ASAS PRAESUMTIO IUSTAE CAUSA DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DALAM BIDANG HUKUM PUBLIK (PTUN SERANG) ]]>
<![CDATA[Muhlashin, Ias]]>
<![CDATA[ Jurnal Pilar Keadilan Vol. 1 No. 2 (2022): Pilar Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (493.703 KB)
|
DOI: 10.59635/jpk.v1i2.238
<![CDATA[Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan dasar lahirnya sengketatata usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 UU No.5 Tahun1986 dan karenanya merupakan objek pemeriksaan PTUN. Dari suatu keputusanTUN yang selalu mengandung asas praesumptio iustae causa, yaitu suatuKeputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) harus selalu dianggap sah selamabelum dibuktikan sebaliknya sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segeradilaksanakan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalampenelitian ini adalah: Faktor-faktor apakah yang menyebabkan adanya tindakanhukum pemerintah dalam hukum publik? Bagaimanakah korelasi antarapraesumtio iustae causa dengan tindakan hukum publik (PTUN Serang)?Selanjutnya jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normative danpenelitian field research, mengumpulkan data-data yang di hasilkan daripenelitian, mengkaji undang-undang dan buku-buku hukum sebagai objek utamadalam penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatansecara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkanadanya tindakan hukum pemerintah terhadap hukum publik. TindakanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak selamanya sesuai dengan keinginanmasyarakat, walaupun tindakan tersebut dilakukan untuk menjalankan urusanpemerintahan. Tindakan suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara seringkalibertentangan atau merugikan kepentingan masyarakat. Pertentangan antarakeputusan Pejabat Tata Usaha negara dengan kepentingan masyarakat. Korelasiantara praesumtio iustae causa dengan tindakan hukum publik. Pada dasarnyawewenang hukum publik dikaitkan selalu pada jabatan publik yang merupakanorgan pemerintahan (bestuurs orgaan) dan menjalankan wewenangnya dalamfungsi pemerintahan, yang dalam segala tindakannya selalu dilakukannya demikepentingan umum atau pelayanan umum public service.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN STATUS HAK ATAS TANAH DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK (Studi Kasus Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan) ]]>
<![CDATA[Santini, Inawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pilar Keadilan Vol. 1 No. 2 (2022): Pilar Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (678.789 KB)
|
DOI: 10.59635/jpk.v1i2.239
<![CDATA[Rumah tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, oleh karena itu untuk menjamin pemilikan rumah tinggal bagi warga Negara Indonesia pemerintah perlu menjamin kelangsungan hak atas tanah untuk rumah tinggal dengan pemberian status Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal yang masih berstatus Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme peningkatan Status Tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik oleh Ahli Waris dalam hal pemilik HGB telah meninggal dunia, menurut dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan bagaimanakah Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (SKKP) Kota Tangerang Selatan No. 339/HM/BPN-28.07/2015, diatur dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam melakukan penelitian, Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa secara factual, sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dengan memperhatikan data-data serta ketentuan-ketentuan yang berlaku. Metode pendekatan yang dilakukan adalah Metode Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan juga berusaha menelaah kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui mekanisme peningkatan Status Tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik oleh Ahli Waris dalam hal pemilik HGB telah meninggal dunia, menurut dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan untuk mengetahui Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (SKKP) Kota Tangerang Selatan No. 339/HM/BPN-28.07/2015, sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kesimpulan yang didapat mekanisme peningkatan Status Tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik oleh Ahli Waris dilakukan dengan cara pengajuan permohonan hak atas tanah dan bukan pengajuan perpanjangan HGB dikarenakan terjadi perubahan nama pemegang HGB dan Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (SKKP) Kota Tangerang Selatan No. 339/HM/BPN-28.07/2015, telah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan mengikuti prosedur yang berlaku, meskipun awalnya dimaksudkan untuk sebuah peristiwa pewarisan dan pengukuhannya sampai ke pengadilan, namun yang terjadi adalah sebuah permintaan hak atas tanah]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH MENANGULANGI PRAKTEK PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DITINJAU UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG USIA PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Bustomi, Bustomi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pilar Keadilan Vol. 1 No. 2 (2022): Pilar Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (768.406 KB)
|
DOI: 10.59635/jpk.v1i2.242
<![CDATA[Undang-Undang Perkawinan, KHI dan Undang- Undang Perlindungan Anak menetapkan batas minimal usia perkawinan pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 19 tahun, faktanya masih banyak ditemukan perkawinan di bawah usia 19 tahun yang masih terus terjadi. Oleh sebab itu peneliti bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah dalam mengurangi perkawinan anak dibawah umur. Rumusan masalah daintaranya adalah 1) dasar hukum perkawinan anak pandangan hukum Islam dan keperdataan 2). Tanggung jawab pemerintah dalam menanngulangi pernikahan di bawah umur. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum yuridis empiris. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian kepustakaan (Library Research), dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif (descriptive research). Hasil penelitian ditemukan bahwa dasar hukum perkawinan anak adalah UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Praktik Perkawinan Anak dibawah Umur karena beberapa faktor yaitu orang tua, adat, pergaulan bebas. Praktik Perkawinan Anak dibawah umur Masyarakat dilakukan secara non prosedural tanpa melibatkan aparat-aparat institusi negara yang berwenang. Sedangkan Tanggung jawab pemerintah dalam mengurangi Perkawinan Anak dibawah Umur melalui kekuatan Lembaga pelaksana Instrumen Hukum sudah bisa mengurangi laju perkawinan tersebut, akan tetapi belum maksimal, Karena, proses pencegahan perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana instrumen hukum tidak akan berjalan maksimal tanpa didukung oleh para orang tua, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah dalam mencegah perkawinan di bawah umur (Stakeholder).]]>
<![CDATA[PENYITAAN JAKSA KARENA KERUGIAN DI PT ASURANSI JIWASRAYA DAN PT ASABRI DI TINJAU DARI KUHAP ]]>
<![CDATA[soewita, samuel]]>;
<![CDATA[ngatiran, ngatiran]]>
<![CDATA[ Jurnal Pilar Keadilan Vol. 1 No. 2 (2022): Pilar Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (629.638 KB)
|
DOI: 10.59635/jpk.v1i2.243
<![CDATA[Eksistensi penegakan hukum pidana materil adalah hal ini sangat penting mengingat wibawa dari suatu putusan sebagai akhir dari proses penegakan hukum pidana terletak pada dapat tidaknya isi dari putusan hakim tersebut. Mengungkap penegakan hukum dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) yang mempengaruhi kinerja pasar modal atau investasi di Indonesia bukanlah isapan jempol belaka. Setiap kasus hukum yang menjerat satu emiten akan menyebabkan harga sebuah saham turun. Beberapa investor asing yang hengkang dari Indonesia antara lain Morgan Stanley Sekuritas Indonesia, pialang saham dan lembaga keuangan internasional, PT Merrill Lynch Sekuritas Indonesia dan Citibank Indonesia, PT Deutsche Bank Sekuritas Indonesia dan PT Nomura Sekuritas Indonesia juga telah resmi mengumumkan akan mengurangi perdagangan saham di Indonesia. Penelitian atau riset merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat. Dalam menulis penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan kdsalam penelitian ini yakni deskriptif analitis, yaitu peneliti berusaha menguraikan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang diangkat, sehingga diharapkan mendapat gambran yang jelas, rinci dan sistemtis. Melalui penelitian ini diharapkan dapat melihat aturan Undang- Undang dari segi normatif yuridis di bandingkan dengan dengan praktek yang diterapkan dalam masyarakat, sehingga dapat dilihat kelebihan dan kelemahannya. Dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum, maka setiap celah hukum harus di buat suatu aturan baru yang dipandang perlu oleh para pembuat Undang-Undang, guna ada kepastian Hukum.]]>
<![CDATA[PENGATURAN USIA PENSIUN PEKERJA DI PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN ]]>
<![CDATA[Prayitno, Sugeng]]>;
<![CDATA[Iskandar, Imam]]>
<![CDATA[ Jurnal Pilar Keadilan Vol. 2 No. 1 (2022): Pilar Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (487.629 KB)
|
DOI: 10.59635/jpk.v2i1.254
<![CDATA[Secara umum, pensiun adalah suatu masa dimana pekerja/pegawai sudah tidak bekerja lagi sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja pada instansi/perusahaan karena pekerja/pegawai tersebut telah mencapai batas usia tertentu. Di PT Surya Toto Indonesia Tbk, pengaturan usia pensiun pekerja diatur berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama. Pengaturan usia pensiun tersebut berbeda dengan ketentuan usia pensiun dari Pemerintah untuk pekerja yang menjadi peserta program jaminan pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik penelitian terhadap taraf sinkronisasi secara vertikal. Terdapat perbedaan dan dampak dari pengaturan dan pelaksanaan usia pensiun pekerja di PT Surya Toto Indonesia Tbk dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Terdapat ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan akibat dari perbedaan pengaturan dan pelaksanaan usia pensiun pekerja di PT Surya Toto Indonesia Tbk berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya beberapa kaidah hukum tentang logika ilmu hukum, yaitu: kaidah nonkontradiksi (principle of integrity), kaidah derivatif (derivative principle), kaidah sistem (systemic principle), kaidah reduksi (principle of reductionism). (2) Adanya “masa tunggu” bagi pekerja di PT Surya Toto Indonesia Tbk yang telah pensiun, karena tertundanya pembayaran manfaat jaminan pensiun sebagai peserta program jaminan pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akibat dari pengaturan usia pensiun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 yang berjenjang, sehingga tidak dapat langsung memperoleh manfaat jaminan pensiun, yang seharusnya dalam konsep jaminan pensiun idealnya adalah bahwa peserta akan mendapatkan hak atas manfaat jaminan pensiun pada saat memasuki usia pensiun.]]>
<![CDATA[PENGUASAAN TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT KAMPUNG NAGA DI TASIKMALAYA ]]>
<![CDATA[Oktavianus, Oktavianus]]>;
<![CDATA[Larasati, Ayu]]>;
<![CDATA[Marjuki, Arif]]>
<![CDATA[ Jurnal Pilar Keadilan Vol. 2 No. 1 (2022): Pilar Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (663.38 KB)
|
DOI: 10.59635/jpk.v2i1.255
<![CDATA[Tanah sebagai tempat hidup dan kehidupan serta kematian manusia. Setiap manusia membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal dan mencari kehidupan. Tanah dapat dikuasai secara individual atau bersama-sama dengan anggota masyarakat lainnya yang mempunyai satu ikatan bathin yang sama, untuk dimanfaatkan secara bersama-sama pula. Penguasaan dan pemanfaatan tanah secara komunal masih diakui dan dihormati keberadaannya atau yang lebih dikenal dengan Hak Ulayat. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalam pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data tambahan, dianalisa dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Naga menguasai hak atas tanah secara pribadi dan komunal dan untuk menjamin kepastian hukum pemerintah menerbitkan hak atas tanah untuk masing-masing pemilik tanah, baik secara individual maupun secara komunal.]]>
<![CDATA[PEMILU DALAM SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA PERPEKTIF KEDAULATAN RAKYAT ]]>
<![CDATA[RISMAN, LAODE]]>;
<![CDATA[SUANDI, SUANDI]]>;
<![CDATA[BASYARUDIN, BASYARUDIN]]>
<![CDATA[ Jurnal Pilar Keadilan Vol. 2 No. 1 (2022): Pilar Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59635/jpk.v2i1.263
<![CDATA[Bahwa dalam sistem proporsional terbuka dimana berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping berdasarkan suara terbanyak yang paling penting juga adalah aspek kedaulatan rakyat karena yang memmilih adalah rakyat. Oleh karena itu sistem proporsional terbuka dalam perspektik kedaulatan rakyat bagian yang tidak terpisahkan antara suara terbanyak dan kedaulatan rakyat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Bahwa rakyat sebagai pemilik kedaulatan ini berhak untuk memilih kehendak nya dalam menentukan pilihan politik nya. Bahwa artinya disini rakyat sebagai pemilik kedaulatan ini tidak boleh terbatas hak nya untuk menentukan pilihanya. Sisten proporsional terbuka secara subtansi adalah perintah konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 2 tentang Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar selain itu ada ketentuan Pasal 22E Ayat (3)]]>
<![CDATA[PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PEMBINAAN RESIDIVIS BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A CILEGON ]]>
<![CDATA[RESTU PRAMBUDI, RILO]]>;
<![CDATA[NASIR, MUH]]>
<![CDATA[ Jurnal Pilar Keadilan Vol. 2 No. 1 (2022): Pilar Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59635/jpk.v2i1.264
<![CDATA[Penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang tujuan yang akan di capai dalam penerapan aturan hukum residivis ini untuk memperoleh data secara empiris tentang penerapan aturan hukum residivis pada sistem hukum pidana di Indonesia bentuk Pembinaan khusus bagi residivis dan kendala- kendala dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Cilegon. Residivis berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP ia dapat diancam hukuman sepertiga lebih berat dari ancaman hukuman yang normal. Pembaharuan pola pembinaan narapidana terus dilakukan oleh Lapas untuk bisa menciptakan pola pikir narapidana menjadi positif sehingga setelah menjalankan hukuman pidananya bisa kembali kepada keluarga dan masyarakat menjadi orang yang mempunyai pikiran yang maju dan bisa berusaha untuk keluarganya. Penerapan hukum pidana yang konsisten bagi pelaku pengulangan tindak pidana dengan pemberatan hukuman dan adanya pembinaan perlakuan khusus bagi narapidana residivis, diharapkan bisa mengurangi angka narapidana residivis. Secara umum tidak ada perbedaan mekanisme pembinaan narapidana biasa dengan narapidana residivis. Bentuk Pembinaan terhadap narapidana residivis lebih difokuskan kepada kegiatan yang bersifat mandiri, sehingga diharapkan kepada residivis yang sudah pernah melakukan tindak pidana tidak lagi berbuat kejahatan dan setelah keluar dari masa hukuman dapat diterima baik oleh masyarakat luar. Kendala – kendala yang dihadapi ; Kalangan internal (birokrasi), kelebihan penghuni (over capacity), lemahnya pengawasan baik pengawasan melekat oleh pejabat internal lapas dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal Dephukham. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia petugas masyarakatan (gaspas) dan anggaran yang minim. Upaya- upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Cilegon dengan cara mempermudah birokrasi, mempercepat proses pengeluaran narapidana]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARYAWAN BORONGAN DENGAN PERUSAHAAN PEMBERI KERJA ]]>
<![CDATA[MARTINESYA, SEFA]]>;
<![CDATA[MARKUAT, MARKUAT]]>;
<![CDATA[ANAS, ANAS]]>
<![CDATA[ Jurnal Pilar Keadilan Vol. 2 No. 1 (2022): Pilar Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59635/jpk.v2i1.265
<![CDATA[Suatu hubungan kerja antara PT. Charoen Pokphand Indonesia sebagai perusahaan Pemberi Kerja, kemudian PT. Surya Bangun Indo Perkasa sebagai perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh penerima pemborongan pekerjaan, dan Tenaga Kerja Borongan, seringkali tidak sejalan dengan apa yang diharapkan, sehingga pada akhirnya menimbulkan perselisihan, yaitu adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami oleh 15 (lima belas) tenaga kerja borongan tersebut, terhadap PT. Surya Bangun Indo Perkasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa proses penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Borongan dengan Perusahaan Pemberi Kerja di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Putusan Nomor: 375 K/PDT.SUS-PHI/2015 untuk PT. Charoen Pokphand Indonesia dan PT Surya Bangun Indo Perkasa, serta untuk menganalisa akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 375K/PDT.SUS-PHI/2015 untuk PT. Charoen Pokphand Indonesia dan PT Surya Bangun Indo Perkasa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sebagai metode utama dan pendekatan yuridis empiris sebagai metode pendukung, kemudian sumber data yang diperoleh yaitu dari data sekunder dan data primer, untuk selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara metode kualitatif.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM AGAMA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Marsel Adu, Frits]]>
<![CDATA[ Jurnal Pilar Keadilan Vol. 2 No. 2 (2023): Pilar Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59635/jpk.v2i2.268
<![CDATA[Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia” memiliki tujuan menjelaskan perspektif hukum terhadap fenomena perkawinan beda agama menurut aturan hukum positif dan hukum gereja, sehingga menghindari terjadinya kesalahpahaman akibat penafsiran hukum yang keliru. Selain itu, juga menjelaskan akibat hukum dari konsekwensi pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga Warga Negara Indonesia lebih taat hukum dalam hal penerapan Pasal Undang-Undang Perkawinan tentang hukum menikah dengan perbedaan agama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek. Meliputi aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan. Hasil penelitian didapat bahwa tidak diakuinya nikah beda agama oleh Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu ketentuan agama dan itu mencerminkan budaya Indonesia. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak perkawinan beda agama merupakan prinsip ketuhanan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Untuk itu, segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara, termasuk yang menyangkut urusan perkawinan, harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan Perundang- undangan. Akibat hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia dikembalikan kepada ketentuan agama masig masing. Anak yang lahir dari pasangan beda agama yang dilaksanakan di luar Indonesia namun perkawinan tersebut tidak dilarang dari agama kedua orang tuanya maka anak tersebut sah namun jika perkawinan tersebut dilarang maka anak tersebut anak luar kawin.]]>
