cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Noer Ali Sumber Artha kalimalang Bekasi Barat 17134, Jawa Barat
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29644690     DOI : https://doi.org/10.58738/qanun
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies (E-ISSN 2964-4690) is a high-quality, open-access peer-reviewed international journal published two times a year (March, September) by Asian Publisher. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies focusing on historical, comparative, and legal and societal approaches to Islamic law, we are also particularly interested in presenting data science tools and key sources that inform scientific analysis.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 284 Documents
 24   25   26   27   28 
DIGITAL TRANSFORMATION OF ISLAMIC BOARDING SCHOOL MANAGEMENT AND ITS IMPLICATIONS FOR IMPROVING EDUCATIONAL SERVICES IN LAMPUNG PROVINCE Amirudin, Amirudin; Nur Mizan, Ahmad
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1313

Abstract

This study examines the digital transformation in the management of Islamic Boarding Schools (Pondok Pesantren/Ponpes) and its impact on the quality of educational services in three Islamic Boarding Schools in Lampung. The research uses a descriptive qualitative approach with a multi-site case study at Ponpes Terpadu Ushuluddin (South Lampung), Ponpes Al-Hikmah (Bandar Lampung), and Ponpes Nurul Huda (Pringsewu). Data were collected through observation, in-depth interviews with 20 key informants, and documentary studies during the April-October 2024 period. The results show significant variations in digitalization implementation: Ponpes Terpadu Ushuluddin adopted a holistic approach with technology integration in administration, Arabic language learning, and communication; Ponpes Al-Hikmah implemented selective digitalization as a complement to traditional methods; while Ponpes Nurul Huda remains in the early stages with digitalization limited to basic communication. Digitalization has proven to increase administrative efficiency by 40%, expand learning access through digital platforms, and enrich Arabic teaching methods through interactive multimedia. Positive impacts are seen in increased student learning motivation (85%), administrative time efficiency (35%), and management transparency. However, this transformation faces serious challenges including digital infrastructure gaps (especially in rural areas), limitations in managers' technological competence (60% of managers are untrained), cultural dilemmas between modernity and tradition, and budget constraints. This study recommends developing specific digital roadmaps for each pesantren typology, tiered training programs for managers, synergy between local government policies and national programs, and strengthening sustainable digital infrastructure. The research implications provide theoretical contributions to digital transformation models in value-based educational institutions and practical contributions for pesantren managers in designing contextual digital strategies. 
KEDUDUKAN HUKUM ADAT DI MANDAILING NATAL DALAM BAYANG-BAYANG KUHP BARU: PENERAPAN SANKSI PERZINAAN DALAM PERADILAN PIDANA Faisal, Ahmad; Hasibuan, Affan Muhammad; Bais, Abd; Nasution, Abdul Haris; Adefariza, Sopi; Daulay, Nur Hamidah; Pulungan, Ros Dewi
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1341

Abstract

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia, salah satunya melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Pengakuan tersebut membuka ruang interaksi antara hukum pidana nasional dan hukum adat, namun sekaligus menimbulkan persoalan mengenai batas keberlakuannya, terutama dalam konteks pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum adat Mandailing Natal dalam sistem peradilan pidana pasca berlakunya KUHP Baru, dengan fokus pada penerapan sanksi adat perzinaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan konsep dasar hukum pidana, serta didukung oleh data empiris terbatas untuk memberikan konteks praktik adat di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan hukum adat dalam KUHP Baru bersifat terbatas dan tidak menempatkan hukum adat sebagai rezim pemidanaan yang otonom. Sanksi adat perzinaan berupa pernikahan dan denda adat memiliki legitimasi sosial sebagai mekanisme pemulihan komunitas, namun tidak dapat diposisikan sebagai pemidanaan negara karena tidak sejalan dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Oleh karena itu, hukum adat Mandailing Natal tetap hidup sebagai mekanisme sosial, tetapi keberlakuannya dibatasi ketika bersentuhan dengan kewenangan negara dalam sistem peradilan pidana nasional.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MENURUT KETENTUAN HUKUM ADAT DI KABUPATEN KAMPAR Pratiwi, Maya Intan; Syahrial, Syahrial; Suniarti, Nining
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1349

Abstract

Tanah ulayat merupakan bidang tanah yang dikuasai langsung KMHA oleh Lembaga Adat yang manfaatnya diperuntukkan baik bagi anggotanya maupun orang luar berdasarkan izin dari KMHA. Sedangkan hak ulayat merupakan hak MHA sebagai lembaga hidup bersama dan dikelola untuk kepentingan bersama anggota MHA (communal besitzrecht). Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh MHA yang bersifat normatif dan tunduk kepada Sistem Hukum Adat. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah apa saja kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar dan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adat di Kabupaten Kampar. Metode penelitian adalah Penelitian Yuridis Empiris merupakan salah satu tipe penelitian hukum yang menganalisis mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci. Berdasarkan hasil penelitian, Kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar yaitu tumpang tindih tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan HGU yang diberikan kepada PTPN V, dimana dalam proses penerbitan HGU PTPN V di Kabupaten Kampar pihak PTPN V tidak ada melibatkan masyarakat hukum adat setempat dan tidak membayar uang pancuong ale atau uang ganti rugi berupa apapun. Sehingga masyarakat hukum adat setempat merasa dirugikan karena tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dirampas begitu saja. Bahkan tanah-tanah yang telah menjadi hak perorangan dari masyarakat hukum adat setempat yang ditanami berbagai tanaman komoditas seperti karet, kelapa sawit dan lain sebagainya yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat hukum adat di okupasi tanpa pemberian ganti rugi. Dan prosedur penyelesaian sengketa tanah ulayat MHA menurut ketentuan hukum adat di Kabupaten Kampar yaitu menggunakan musyawarah dan mufakat yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal melalui penerapan nilai-nilai adat istiadat, norma sosial dan sistem kehidupan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur tatanan hidup bermasyarakat, bermusyawarah dan menyelesaikan sengketa sedangkan Bajanjang Naik, Batanggo Turun di Kabupaten Kampar, ternyata penerapannya seringkali tidak terdokumentasi secara tertulis sehingga rentan terhadap interpretasi yang berbeda. Adapun permasalahan tanah ulayat yaitu perbedaan persepsi tentang eksistensi tanah ulayat, semakin berkurangnya tanah ulayat, pendaftaran tanah ulayat, investor tidak memberikan plasma kepada MHA sesuai dengan kesepakatan sewaktu penyerahan tanah ulayat, struktur adat tidak kuat dan ninik mamak menjual tanah ulayat tanpa sepengetahuan anak kemenakan.
PERKAWINAN NGAKUK KHAGAH ADAT LAMPUNG SAIBATIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA Wafiroh, Hibatin; Zuhraini, Zuhraini; Miswanto, Miswanto
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1336

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perkawinan ngakuk khagah pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Desa Way Rilau serta implikasinya terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam, ngakuk khagah merupakan bentuk perkawinan adat di mana pihak perempuan mengambil laki-laki untuk masuk ke dalam lingkungan keluarga perempuan dan menetap di pihak istri. Sistem ini menimbulkan dinamika tersendiri, terutama terkait posisi sosial suami, konsep kepemimpinan dalam rumah tangga (qiwāmah), serta relasi dengan keluarga besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara dengan pasangan yang menjalani perkawinan ngakuk khagah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, serta didukung oleh observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan perspektif hukum keluarga Islam, teori ‘urf, dan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ngakuk khagah tetap sah menurut hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat nikah. Pergeseran posisi sosial suami dalam struktur adat tidak menghilangkan kedudukannya sebagai kepala keluarga, melainkan mengarah pada bentuk kepemimpinan yang bersifat fungsional dan adaptif. Berdasarkan hasil wawancara, suami tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin keluarga, meskipun secara adat berada dalam lingkungan keluarga istri. Implikasi terhadap keharmonisan keluarga bersifat kondisional, yang ditentukan oleh beberapa faktor utama, yaitu adanya kesepakatan pranikah, komunikasi yang terbuka, pembagian peran yang seimbang, serta adanya batas yang jelas terhadap intervensi keluarga besar. Dengan demikian, praktik ngakuk khagah dapat berjalan selaras dengan prinsip hukum keluarga Islam selama tetap menjunjung nilai keadilan, tanggung jawab, dan tujuan pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
BRIDGING TRADITIONS: THE SYNERGY OF INDIGENOUS CUSTOMS AND ISLAMIC PRINCIPLES IN SUSTAINABLE NATURAL RESOURCE MANAGEMENT Putra, Dedisyah; Nasution, Martua
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1291

Abstract

This study explores the dynamic relationship between indigenous customs and Islamic principles in promoting sustainable natural resource management. Grounded in a socio legal and normative approach, the research examines how local wisdom embedded in customary practices can be harmonized with Islamic ethical and legal frameworks to address contemporary environmental challenges. Indigenous communities have long upheld ecological balance through traditions that regulate resource use, conservation, and communal responsibility. Similarly, Islamic teachings emphasize stewardship (khilāfah), balance (mīzān), and the prohibition of environmental destruction (fasād), offering a moral and theological foundation for sustainability. Through qualitative analysis of relevant literature and selected case studies, this research identifies areas of convergence between customary norms and Islamic values, particularly in forest management, water conservation, and land use. The findings reveal that the integration of these two systems not only strengthens environmental governance at the local level but also enhances community participation and compliance. Moreover, the synergy between adat and Sharia based principles provides a culturally resonant and spiritually grounded model for sustainable development. The study concludes that bridging indigenous traditions with Islamic principles offers a holistic and context sensitive framework for natural resource management. This approach is especially relevant in plural legal systems such as Indonesia, where the recognition of customary law alongside religious and national legal systems can contribute to more inclusive and sustainable environmental policies.
ANALISIS FAKTOR KESULITAN MENGUASAI MAHARAH KALAM SANTRIWATI DALAM BI’AH LUGHAWIYYAH DI PESANTREN BABUL HIKMAH KALIANDA Hanifah, Salsabila Nur; Hijriyah, Umi; Damanhuri, Damanhuri; Wahidah, Yeni Lailatul
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1310

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan santriwati dalam menguasai maharah kalam pada lingkungan bi’ah lughawiyyah di Pesantren Babul Hikmah Kalianda. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta verifikasi kesimpulan melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan bi’ah lughawiyyah telah berjalan secara terstruktur melalui program kebahasaan dan penyediaan input bahasa yang cukup memadai. Meskipun demikian, praktik penggunaan bahasa Arab dalam komunikasi sehari-hari belum berlangsung optimal karena interaksi informal masih didominasi oleh bahasa Indonesia. Kesulitan santriwati dalam maharah kalam ditunjukkan oleh rendahnya keberanian berbicara, keterbatasan dalam menyampaikan gagasan secara lancar, serta belum terbiasanya penggunaan bahasa Arab dalam aktivitas harian. Faktor penyebab kesulitan meliputi aspek linguistik berupa kurang optimalnya pemanfaatan input bahasa, aspek afektif berupa kecemasan dan rendahnya kepercayaan diri, aspek pedagogis berupa dominasi metode hafalan yang kurang komunikatif, serta aspek sosial berupa pengaruh teman sebaya dan belum terbentuknya budaya bahasa yang konsisten. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi pengelola pesantren dalam mengoptimalkan program bi’ah lughawiyyah melalui penguatan praktik komunikasi, pengembangan pembelajaran komunikatif, dan pembiasaan budaya bahasa secara berkelanjutan.
ANALISIS PRINSIP-PRINSIP SYARIAH TERHADAP PRAKTIK AFFILIATE MARKETING PADA APLIKASI TIKTOK SHOP Erika, Erika; Ja’far, Kumedi; Sofiana, Anis
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1319

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan model bisnis baru berupa affiliate marketing pada aplikasi TikTok Shop yang semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda Muslim. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, muncul praktik pumping penjualan atau najasy melalui fake orders dan manipulasi rating yang perlu dikaji dari perspektif syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik affiliate marketing dan isu najasy pada TikTok Shop ditinjau dari prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik affiliate marketing pada TikTok Shop telah berkembang pesat dengan nilai transaksi 100,5 triliun rupiah pada tahun 2024 dan dapat dikategorikan sebagai akad ju'alah sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 yang telah memenuhi rukun serta syarat dan mengakomodasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran, amanah, transparansi, dan keadilan. Sementara itu, praktik pumping penjualan (najasy) melalui fake orders merupakan praktik haram yang melanggar prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisa ayat 29, serta menciptakan ketidakadilan pasar dan merugikan konsumen. Agar sesuai syariah, affiliator dan seller harus memastikan produk halal, promosi etis tanpa penipuan, menghindari praktik najasy, dan memberikan informasi akurat untuk menghindari unsur gharar dan tadlis.
DIALEKTIKA TAWASSUL DALAM TAFSIR NUSANTARA (TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AL-IBRĪZ) Munawaroh, Nur ‘Azima; Badarussyamsi, Badarussyamsi; Arifullah, Mohd.
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1347

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dialektika penafsiran konsep tawassul dalam Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir al-Ibrīz karya KH. Bisri Musthofa. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, memanfaatkan kedua tafsir sebagai data primer dan literatur pendukung sebagai data sekunder. Populasi penelitian mencakup seluruh penafsiran tawassul, dengan sampel purposif pada ayat-ayat kunci seperti QS. al-Mā’idah [5]: 35 dan QS. al-Zumar [39]: 3. Instrumen penelitian berupa studi literatur, catatan kritis, dan analisis dokumen, dianalisis melalui content analysis interpretatif, komparatif, dan dialektik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hamka menekankan paradigma normatif–purifikatif dengan relasi langsung hamba–Tuhan melalui ketakwaan, amal saleh, dan jihad sosial tanpa mediator personal, sedangkan Bisri Musthofa menempuh paradigma tradisional–praktis yang mengakomodasi praktik tawassul melalui perantaraan spiritual dengan tetap menegaskan prinsip tauhid dan kekuasaan mutlak Allah. Perbedaan ini dipengaruhi oleh latar pendidikan, jaringan intelektual, orientasi gerakan, dan basis sosial audiens. Sintesis dialektis kedua tafsir menegaskan bahwa tawassul merupakan praktik spiritual yang sah sepanjang orientasi hati tetap tertuju kepada Allah, mencerminkan dua wajah Islam Nusantara reformis-modernis dan tradisional-pesantren yang bersatu pada prinsip tauhid dan kemurnian agama.
IMPLEMENTASI PASAL 78 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PENANGANAN JALAN RUSAK SEBAGAI BAGIAN DARI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH Pranata, Yolan Aji; Syukur, Iskandar; Dharmayani, Dharmayani
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1350

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait penanganan jalan rusak di Desa Taman Jaya, Lampung Utara serta menganalisisnya melalui perspektif siyasah tanfidziyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap informan kunci seperti Kepala Desa dan perangkat desa terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan terhambat oleh keterbatasan alokasi anggaran yang kaku, rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa, serta minimnya kapasitas SDM teknis yang dalam pandangan siyasah tanfidziyah merupakan bentuk kemudaratan administratif yang menghambat kemaslahatan publik. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya langkah strategis berupa advokasi peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten, penguatan inklusivitas musyawarah, serta inovasi pendanaan melalui pemberdayaan BUM Desa untuk menjamin keberlanjutan infrastruktur dan pemenuhan amanah kepemimpinan.
ANALISIS MAQASHID SYARIAH STRATEGI PENYALURAN ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI BAZNAS KOTA SURABAYA Handiyarsyah, Zulfikar Muhammad
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1357

Abstract

Penelitian ini menganalisis strategi penyaluran zakat BAZNAS Kota Surabaya periode 2021-2025 melalui perspektif Maqashid Syariah dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi penyaluran bertumpu pada dua skema utama, yaitu skema program tidak direncanakan berkolaborasi sistematis dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan direncanakan memverifikasi data sesuai sub program seperti beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (CESAR) dan program Surabaya berdakwah yang secara prinsipil telah memenuhi lima unsur Maqashid Syariah. Namun, efektivitas jangka panjang terhambat oleh research gap berupa keterbatasan sumber daya manusia yang hanya berjumlah 16 personel, dominasi bantuan bersifat konsumtif, serta lemahnya digitalisasi sistem monitoring. Meskipun program telah memberikan manfaat nyata pada kebutuhan dasar dan penguatan spiritual mustahik, transisi menuju kemandirian ekonomi (transformasi mustahik menjadi muzakki) masih belum optimal karena rendahnya literasi zakat dan kurangnya pendampingan pada program produktif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan transformasi sistem distribusi dari manual menuju platform digital terintegrasi guna menjamin transparansi, penguatan tata kelola, dan keberlanjutan dampak ekonomi bagi mustahik secara holistik.

Page 26 of 29 | Total Record : 284

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026 Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026 Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026 Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2025 Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2025 Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2024 Vol. 2 No. 2 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2024 Vol. 2 No. 1 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2023 Vol. 1 No. 2 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2023 Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2022 More Issue