cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Noer Ali Sumber Artha kalimalang Bekasi Barat 17134, Jawa Barat
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29644690     DOI : https://doi.org/10.58738/qanun
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies (E-ISSN 2964-4690) is a high-quality, open-access peer-reviewed international journal published two times a year (March, September) by Asian Publisher. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies focusing on historical, comparative, and legal and societal approaches to Islamic law, we are also particularly interested in presenting data science tools and key sources that inform scientific analysis.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 253 Documents
 20   21   22   23   24 
ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PENURUNAN AMBANG BATAS PEMBEBASAN BEA MASUK PERSPEKTIF ISTISLAH Siregar, Arbi Murobbihan Syah; Permata, Cahaya
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1279

Abstract

Kebijakan Penentuan ambang batas pembebasan bea masuk harusnya mempertimbangkan banyak aspek terutama kepentingan para pelaku UMKM dan masyarakat menengah kebawah namun, realitanya penurunan ambang batas pembebasan bea masuk USD3.00 perlu dianalisis kembali agar sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penurunan ambang batas bea masuk terhadap barang impor ditinjau berdasarkan peraturan menteri keuangan No. 199 /PMK.010 /2019 tentang ketentuan kepabean, cukai, dan pajak impor atas barang kiriman menggunakan perspektif Istislah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan serta dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah impor, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan menteri keuangan No. 199 /PMK.010 /2019, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri dan kepastian hukum atas biaya bea masuk impor. Kebijakan ini mengatur mengenai ketentuan kepabean, cukai, dan pajak impor atas barang kiriman. Meskipun PMK ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif namun, masih diperlukan evaluasi dan sosialisasi yang lebih baik untuk memastikan implementasi yang sesuai di lapangan. Penelitian ini juga mengkaji nilai-nilai Istislah dalam konteks kebijakan pajak impor dan bea masuk, dengan harapan demi menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
POLITIK HUKUM ISLAM DAN MAQĀṢID AL-SYARĪAH Maulana, Ingah; Nurasiah, Nurasiah; Arfa, Faisar Ananda
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1280

Abstract

Penelitian ini mengkaji politik hukum Islam dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah sebagai upaya menghadirkan kebijakan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan substantif. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kecenderungan praktik politik hukum Islam yang masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan dasar syariat. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi maqāṣid al-syarī‘ah dalam politik hukum Islam serta prospeknya dalam pembangunan hukum nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan konseptual melalui kajian literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqāṣid al-syarī‘ah memiliki peran strategis sebagai orientasi nilai dan instrumen evaluatif dalam politik hukum Islam, sehingga kebijakan hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi maqāṣid al-syarī‘ah berpotensi memperkuat pembangunan hukum nasional yang inklusif, humanis, dan selaras dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI PASCA REKAM RETINA MATA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Sembiring, Nurhaida Fahrisma Putri; Permata, Cahaya
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1282

Abstract

Fenomena kebocoran data pribadi di Indonesia semakin mengkhawatirkan, termasuk pada data biometrik seperti rekam retina mata yang bersifat unik, permanen, dan tidak dapat diganti. Kasus Worldcoin memperlihatkan bagaimana pemindaian retina mata dengan imbalan finansial dapat menjerumuskan masyarakat pada risiko penyalahgunaan data pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena rekam retina mata dan ancaman pasca rekam retina mata terhadap keamanan data pribadi, untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap keamanan data pribadi perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Data bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen yaitu meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini. Data diolah secara kualitatif dan dianalisis dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena rekam retina mata memberikan ancaman terhadap keamanan data pribadi. Berdasarkan perspektif maqashid syariah, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari menjaga jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-„aql), dan harta (hiz al-mal). Oleh karena itu, maka diperlukan regulasi spesifik untuk menentukan pihak yang berhak merekam retina mata serta menghadirkan perlindungan bagi konsumen di era digital.
PERANAN LINMAS DALAM IMPLEMENTASI PASAL 53 HURUF A PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2021 PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪŻĪYYAH STUDI DI KELURAHAN SUKARAJA KECAMATAN BUMI WARAS KOTA BANDAR LAMPUNG Mardiansyah, Mardiansyah; Maimun, Maimun; Furqon, Ahmad Fauzi
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1283

Abstract

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan bagian dari urusan pemerintahan daerah yang menuntut keterlibatan aktif aparat dan masyarakat, salah satunya melalui peran Perlindungan Masyarakat (Linmas). Keberadaan Linmas dipertegas dalam Pasal 53 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 sebagai unsur pendukung dalam menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Linmas dalam implementasi ketentuan tersebut di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung serta meninjaunya dari perspektif Siyāsah Tanfīżīyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peran Linmas telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah, namun dalam praktiknya belum terlaksana secara optimal akibat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan yang belum berkelanjutan, koordinasi lintas sektor yang lemah, serta dukungan anggaran yang terbatas. Ditinjau dari perspektif Siyāsah Tanfīżīyyah, implementasi peran Linmas pada dasarnya merupakan wujud pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, namun nilai-nilai amanah, keadilan, dan akuntabilitas belum sepenuhnya terinternalisasi secara konsisten. Oleh karena itu, optimalisasi peran Linmas memerlukan penguatan kapasitas dan internalisasi nilai-nilai Siyāsah Tanfīżīyyah agar penyelenggaraan ketertiban umum tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
REKONSTRUKSI PENGATURAN HUKUM HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI ERA TEKNOLOGI DIGITAL 5.0 Nirwana, Muhammad Alfaruq; Sari, Ikka Puspita; Daud, Rosy Febriani
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1284

Abstract

Perkembangan teknologi komunikasi digital dan media sosial telah mengubah pola pengasuhan anak pasca perceraian, namun pengaturan hukum hak asuh anak di Indonesia masih bersifat konvensional dan belum secara komprehensif mengakomodasi dimensi pengasuhan digital, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap kepentingan terbaik anak, khususnya terkait privasi, keamanan data, dan relasi pengasuhan daring. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kelemahan pengaturan hukum hak asuh anak pasca perceraian dalam merespons perkembangan teknologi digital serta bagaimana rekonstruksi hukum yang ideal untuk menjamin perlindungan hak anak di era Teknologi Digital 5.0. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum hak asuh anak yang berlaku, mengkaji relevansinya dengan praktik pengasuhan berbasis media sosial, serta merumuskan model rekonstruksi hukum yang responsif dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis melalui kajian doktrin dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif belum mengatur secara tegas aspek pengasuhan digital, penggunaan media sosial oleh orang tua, dan standar pembuktian digital dalam sengketa hak asuh anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan rekonstruksi pengaturan hukum hak asuh anak yang menegaskan anak sebagai subjek hukum digital serta memberikan pedoman normatif bagi perlindungan dan penegakan kepentingan terbaik anak pasca perceraian.
IMPLEMENTASI PERAN BEA CUKAI PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL: PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH Al Farizi, Aziz; Nurnazli, Nurnazli; Vinanda, Olivia Rizka
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1285

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Bea Cukai Provinsi Lampung dalam mengawasi peredaran rokok ilegal serta meninjau pelaksanaannya dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Peredaran rokok ilegal di Indonesia merupakan permasalahan yang masih marak terjadi dan menimbulkan dampak ekonomi yang besar, khususnya dalam mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi di lingkungan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea Cukai Lampung telah menjalankan fungsi pengawasan secara sistematis melalui operasi pasar, sosialisasi, dan penindakan terhadap pelaku peredaran rokok ilegal. Namun, pengawasan tersebut masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah kerja, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum peredaran rokok ilegal. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, peran Bea Cukai ini merupakan bagian dari kewenangan pemerintah (al-sulthah al-tanfidziyah) dalam menjaga kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah), melindungi harta publik (hifz al-mal), dan menegakkan keadilan sesuai prinsip syariat Islam. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan oleh Bea Cukai Lampung telah sejalan dengan nilai-nilai siyasah syar’iyyah, meskipun perlu peningkatan efektivitas dan edukasi hukum kepada masyarakat.
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN KPR SYARIAH DI PT BANK ACEH KC SM RAJA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH STUDI KASUS NASABAH YANG TERKENA PHK Ramadhani, Putri; Muhibbussabry, Muhibbussabry
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1286

Abstract

Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah merupakan salah satu produk unggulan perbankan syariah yang bertujuan memenuhi kebutuhan hunian masyarakat dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya pembiayaan KPR Syariah tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah, terutama ketika nasabah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berdampak pada menurunnya kemampuan membayar angsuran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, strategi penyelesaian pembiayaan KPR Syariah, serta menilai kesesuaian penyelesaian tersebut ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah pada PT Bank Aceh KC SM Raja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak bank dan nasabah KPR Syariah yang terkena PHK dan pengajuan restrukturisasinya ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari faktor eksternal berupa kehilangan pendapatan akibat PHK serta faktor internal berupa kebijakan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian bank dalam menyetujui restrukturisasi pembiayaan. Strategi penyelesaian yang dilakukan bank meliputi upaya restrukturisasi pembiayaan, namun tidak seluruh permohonan dapat disetujui berdasarkan evaluasi kemampuan bayar jangka panjang nasabah. Ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, penyelesaian pembiayaan telah memperhatikan aspek perlindungan harta (hifdz al-mal), tetapi masih memerlukan penguatan dalam menjaga kemaslahatan nasabah, khususnya pada aspek perlindungan jiwa (hifdz al-nafs) dan keadilan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan kebijakan perbankan syariah yang lebih berorientasi pada prinsip maqashid syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMALSUAN MEREK AIR KEMASAN LE MINERALE PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Hasibuan, Nur Mazidah Hasanah; Hasanah, Uswatun
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1287

Abstract

Penelitian ini menganalisis fenomena pemalsuan merek Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Le Minerale yang menduplikasikan atribut fisik produk secara presisi, sehingga menciptakan pemalsuan informasi dan kerugian bagi konsumen. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) dan meninjaunya dalam perspektif Maqashid Syariah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemalsuan merek merupakan pelanggaran hukum berlapis yang mencakup aspek mutu, label, dan izin edar sesuai Pasal 8 UUPK dan Undang-Undang Pangan. Dalam tinjauan Maqashid Syariah, tindakan ini dikategorikan sebagai Al-Aklu bi al-Bathil (pengambilan harta secara batil) yang merusak pilar Hifzh al-Nafs (perlindungan jiwa) karena risiko kesehatan, Hifzh an-Nasl (Menjaga Keturunan), serta Hifzh al-Maal (perlindungan harta) karena menyebabkan kerugian finansial pada konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme ganti rugi dan fungsi pengawasan pasar (Hisbah) sangat mendesak untuk menjamin keadilan bagi konsumen.
PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) TERHADAP KEAKTIFAN BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS X PADA MATA PELAJARAN PAI DI SMA NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG Firmansyah, Rio; Sa’idy, Sa’idy; Hasanah, Ida Faridatul
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1289

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) terhadap keaktifan belajar peserta didik kelas X pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu (quasi experimental design) yang melibatkan dua kelompok, yaitu kelas eksperimen yang menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning dan kelas kontrol yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cluster random sampling. Instrumen penelitian berupa angket keaktifan belajar peserta didik yang mencakup indikator partisipasi dalam pembelajaran, keberanian bertanya, keberanian mengemukakan pendapat, perhatian dan konsentrasi selama proses pembelajaran, serta keterlibatan dalam tugas dan diskusi kelompok. Data penelitian dianalisis menggunakan uji statistik deskriptif dan inferensial yang meliputi uji normalitas, uji homogenitas, independent samples t-test, serta perhitungan effect size menggunakan Cohen’s d. Hasil analisis menunjukkan bahwa data keaktifan belajar peserta didik berdistribusi normal dan terdapat perbedaan yang signifikan antara keaktifan belajar peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Rata-rata keaktifan belajar peserta didik pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol (Sig. 0,000 < 0,05). Interpretasi uji-t mengacu pada baris equal variances not assumed karena asumsi homogenitas tidak terpenuhi. Nilai Cohen’s d sebesar 2,39 menunjukkan kategori very large effect size. Dengan demikian, penerapan PBL tidak hanya signifikan secara statistik, tetapi juga memiliki pengaruh yang sangat kuat secara praktis terhadap peningkatan keaktifan belajar peserta didik dalam pembelajaran PAI.
IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP PENJUALAN BENSIN ECERAN DI KOTA MEDAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Dasopang, Hasan Basri; Khalid, Khalid
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1290

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap praktik penjualan bensin eceran di Kota Medan serta menilainya dari perspektif siyasah dusturiyah. Fenomena penjualan bensin eceran tanpa izin masih marak terjadi dan mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian hukum empiris melalui pendekatan yuridis-sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pelaku usaha bensin eceran dan pihak terkait, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling berdasarkan relevansi dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-interpretatif dengan menautkan temuan empiris pada norma hukum positif dan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Migas belum berjalan efektif, khususnya pada aspek perizinan dan pengawasan, sehingga penjualan bensin eceran tanpa izin tetap berlangsung sebagai respons atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keterbatasan akses distribusi energi formal. Temuan ini memperkaya pemahaman mengenai dinamika kepatuhan hukum dalam sektor energi dan menegaskan pentingnya integrasi antara penegakan hukum dan prinsip kemaslahatan. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam pengelolaan distribusi energi di tingkat lokal serta membuka ruang bagi penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah dan metode yang lebih luas.

Page 22 of 26 | Total Record : 253

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 2 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 1 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 2 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies