cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Noer Ali Sumber Artha kalimalang Bekasi Barat 17134, Jawa Barat
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29644690     DOI : https://doi.org/10.58738/qanun
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies (E-ISSN 2964-4690) is a high-quality, open-access peer-reviewed international journal published two times a year (March, September) by Asian Publisher. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies focusing on historical, comparative, and legal and societal approaches to Islamic law, we are also particularly interested in presenting data science tools and key sources that inform scientific analysis.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 253 Documents
 22   23   24   25   26 
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA CIPANCAR KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2023-2024 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH Febriani Nurul Awaliah; Chaerul Shaleh; Bobang Noorisnan Pelita
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1298

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), fungsi suboptimal BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) menjadi pendorong utama penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris yang dikombinasikan dengan teknik deskriptif kualitatif melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Temuan studi ini menunjukkan bahwa strategi untuk meningkatkan Usaha Milik Desa (Usaha Kecil Menengah) diimplementasikan dengan memaksimalkan sumber daya desa dan menciptakan unit usaha berbasis potensi lokal di sektor UMKM, pariwisata, dan pertanian. Meskipun kontribusi kuantitatif Usaha Milik Desa terhadap perekonomian desa masih kecil, teknik ini memiliki efek kualitatif positif seperti penciptaan lapangan kerja, stabilisasi pendapatan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dari sudut pandang siyāsah māliyah, administrasi BUMDes telah menunjukkan nilai-nilai keadilan distributif dan kesejahteraan, tetapi untuk mengembangkan Usaha Milik Desa secara berkelanjutan, tata kelola, manajemen profesional, dan tanggung jawab keuangan masih perlu ditingkatkan.
KONSEP FAST TRACK LEGISLATION DALAM PEMBENTUKAN PERPPU SEBAGAI MEKANISME PENANGANAN KEADAAN DARURAT YANG LEBIH DEMOKRATIS DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Muhammad Adam Ilhamsyah; Lutfi Fahrul Rizal; Taufiq Alamsyah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1299

Abstract

Penelitian ini berangkat dari problematika penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) di Indonesia yang kerap menimbulkan polemik, terutama terkait minimnya deliberasi, lemahnya mekanisme Check and Balances serta potensi dominasi kekuasaan eksekutif dalam situasi darurat. Praktik penerbitan Perppu pada beberapa kasus menunjukan pergeseran fungsi dari instrument konstitusional darurat menuju instrumen kebijakan politik yang rentan mengabaikan legitimasi demokratis, termasuk tidak konsisten dengan parameter objektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009. Penelitian ini juga menekankan pembeda dengan penelitian lain, dengan menghadirkan rekonstruksi mekanisme legislasi darurat melalui integrasi Fast Track Legislation (FTL) sebagai kanal legislasi cepat yang diprioritaskan ketika kondisi mendesak masih memungkinkan pelibatan DPR, sementara Perppu ditempatkan sebagai last resort untuk situasi ultra-darurat. Metode yang digunakan ialah yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, berbasis studi dokumen terhadap sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Temuan menunjukkan, FTL berpotensi memperkuat demokrasi deliberatif jika disertai kriteria darurat yang ketat, sunset clause, partisipasi publik minimum, dan pengawasan legislatif-yudisial. Kesimpulan menegaskan, bahwa perspektif Siyasah Dusturiyah melalui kaidah darurat juga memperkuat legitimasi etis-konstitusional desain legislasi darurat yang proporsional dan akuntabel.
PENERAPAN PRINSIP THE BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM SENGKETA HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH: (Analisis Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2024/Pa.Nph) Afrina Farhaty Naufan; Aden Rosadi; Burhanuddin Burhanuddin
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1315

Abstract

Sengketa hak asuh anak (hadhanah) dalam praktik peradilan agama kerap menimbulkan persoalan hukum ketika ketentuan normatif berhadapan dengan kondisi faktual pengasuhan yang tidak ideal. Meskipun Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam memberikan prioritas hak asuh kepada ibu bagi anak yang belum mumayyiz, dalam praktik ketentuan tersebut tidak selalu diterapkan secara mutlak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan asas the best interest of the child secara implisit dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2329/Pdt.G/2024/PA.Nph serta menganalisis implikasi hukum dan sosial dari putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim lebih mengutamakan penilaian faktual terkait stabilitas pengasuhan, keberlanjutan pendidikan, dan kondisi psikososial anak. Meskipun asas kepentingan terbaik anak tidak dirumuskan secara eksplisit, substansi putusan mencerminkan orientasi perlindungan anak, sekaligus menimbulkan tantangan terhadap kepastian hukum dan konsistensi yurisprudensi.
STRATEGI PARTAI GERINDRA DALAM PEMENUHAN KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2024 DI DAPIL III KABUPATEN BOGOR Farah Salma Rubbiyanti; Chaerul Shaleh; Aji Saptaji
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1332

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Partai Gerindra dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Daerah Pemilihan III Kabupaten Bogor serta meninjau dampaknya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Kebijakan afirmatif mengenai kuota perempuan merupakan instrumen konstitusional untuk memperluas partisipasi politik dan menjamin keadilan representasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif-analitis melalui wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan telaah regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Gerindra telah memenuhi ketentuan kuota secara administratif melalui mekanisme penjaringan terbuka, dukungan struktural partai, serta fasilitasi kampanye tanpa pembedaan gender. Strategi tersebut berdampak pada meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses pencalonan dan kampanye politik. Namun demikian, keterwakilan perempuan secara substantif masih menghadapi kendala struktural seperti keterbatasan sumber daya finansial, jaringan politik, dan pengalaman elektoral. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, strategi partai telah mencerminkan prinsip al-‘adalah dan syura dalam aspek prosedural, tetapi pencapaian maslahah secara optimal memerlukan penguatan kapasitas politik perempuan secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan afirmatif tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kuota formal, tetapi juga oleh konsistensi strategi internal partai dalam membangun kaderisasi dan pemberdayaan politik perempuan.
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM : (STUDI PUTUSAN PN BANDUNG NO 712/PID.B/2021) Asmi Nurfitriani; Muhamad Kholid; Syahrul Anwar
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1333

Abstract

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan kejahatan yang kompleks karena melibatkan hubungan antara unsur perbuatan, akibat, dan niat pelaku (mens rea). Perbedaan kualifikasi antara pembunuhan dan penganiayaan yang berakibat mati dalam praktik peradilan sering menimbulkan persoalan yuridis, khususnya dalam pembuktian unsur kesengajaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian serta sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg, serta meninjaunya dalam perspektif hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach), komparatif, dan content analysis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum pidana, serta sumber hukum Islam berupa Al-Qur’an, hadis, dan kitab fiqh jinayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pembunuhan sengaja sebagaimana Pasal 338 KUHP, melainkan memenuhi unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP, karena tidak terbukti adanya niat membunuh dan perbuatan dilakukan secara spontan dalam kondisi emosional. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai Qatl Syibh al-‘Amd (pembunuhan semi sengaja) dengan sanksi berupa diyat dan kaffarah, bukan qishash. Putusan hakim dinilai sejalan dengan prinsip keadilan substantif karena mempertimbangkan unsur niat, kondisi psikologis pelaku, dan proporsionalitas sanksi, sehingga mencerminkan pendekatan pemidanaan yang adil, kontekstual, dan humanis.
DISPENSASI KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (ANALISIS PENETAPAN NOMOR 530/PDT.P/2023/PA.SOR DI PENGADILAN AGAMA SOREANG) Muhammad Arya Shaumafitrah; Siti Nur Fatoni; Ahmad Damiri
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1335

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penalaran hukum hakim dalam Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2023/PA.Sor tentang dispensasi kawin serta menilainya dari perspektif maslahah mursalah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode studi kasus terhadap penetapan tersebut sebagai objek utama kajian. Bahan hukum primer berupa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dianalisis bersama pertimbangan hukum hakim serta konsep maslahah mursalah dalam kerangka maqasid al-syari’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim secara formal menggunakan pola silogisme deduktif, namun proses subsumsi terhadap unsur “keadaan mendesak” tidak dibangun melalui pengujian fakta yang komprehensif sebagaimana dipersyaratkan regulasi. Pemeriksaan terbatas pada aspek tidak adanya paksaan dan komitmen orang tua, tanpa analisis mendalam mengenai kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi, dan keberlanjutan pendidikan anak. Dari perspektif maslahah mursalah, kondisi perkara tidak memenuhi standar daruriyyah maupun hajiyyah yang kuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun penetapan tersebut berada dalam ruang diskresi yang sah, penggunaan diskresi tidak didukung justifikasi normatif yang memadai, sehingga berpotensi mereduksi fungsi protektif batas usia minimal perkawinan.
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETIDAKPATUHAN USAHA KATERING TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI KOTA MEDAN (ANALISIS UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL) Muhammad Lie Kelvin Aidy; Fatimah Zahara
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1340

Abstract

Perkembangan usaha jasa katering di Kota Medan belum sepenuhnya diiringi dengan kepemilikan sertifikat halal. Padahal pemerintah telah mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi setiap pelaku usaha. Kondisi tersebut tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen dan menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen. Penelitian ini membahas tentang kepatuhan pelaku usaha catering di Kota Medan terhadap kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, melalui wawancara dan observasi langsung terhadap pelaku usaha catering serta konsumen di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha katering tergolong rendah. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal karena terkendala biaya, sulit mengganti bahan baku yang dianggap memengaruhi cita rasa, minimnya pengetahuan mengenai prosedur sertifikasi, serta lemahnya sosialisasi dan penegakan hukum dari pemerintah. Kepatuhan yang muncul umumnya bersifat instrumental, yaitu hanya dilakukan jika ada kepentingan seperti mengikuti tender atau kerjasama dengan pemerintah.
DAKWAH EKOLOGIS WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI) DALAM MENANAMKAN KESADARAN LINGKUNGAN DI DESA CILIMUS, KECAMATAN TELUK PANDAN, KABUPATEN PESAWARAN Tri Meilan Purwati; Mubasit Mubasit; Siti Wuryan
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1343

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dakwah ekologis yang dilakukan WALHI dalam menanamkan kesadaran lingkungan serta mengidentifikasi perilaku kesadaran lingkungan yang terealisasi di masyarakat Desa Cilimus, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan mengintegrasikan  konsep Dakwah Transformatif dan model perilaku bertanggung jawab lingkungan untuk menganalisis metode pendampingan dan mengukur tingkat kesadaran masyarakat.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa WALHI menerapkan dakwah transformatif melalui fungsi pembebasan dan advokasi kebijakan guna memulihkan hak kelola rakyat atas hutan. Strategi dakwah yang digunakan mengedepankan pendekatan ekonomi melalui diversifikasi tanaman tajuk tinggi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), yang secara efektif menjawab kebutuhan ekonomi sekaligus melestarikan alam. Ditemukan adanya peningkatan signifikan pada kesadaran lingkungan warga yang ditandai dengan penguatan lokus kendali, perubahan sikap melalui prinsip “menanam tanpa menebang”, serta komitmen kolektif dalam menjaga wilayah konservasi di aliran Sungai Sabu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara nilai-nilai agama, kedaulatan ekonomi, dan kebijakan perhutanan sosial merupakan kunci dalam membentuk paradigma ekologis yang berkelanjutan di tingkat akar rumput.
PERLINDUNGAN PELAKU USAHA LAUNDRY ATAS PEMADAMAN LISTRIK PERSPEKTIF WAHBAH AZ ZUHAILI (STUDI KASUS KECAMATAN BANDAR PULAU, KABUPATEN ASAHAN) Luthfi, Al Ghifari Agung; Hidayat, Rahmat
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1344

Abstract

Pemadaman listrik yang terjadi secara mendadak dan berulang di Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, memberikan dampak signifikan terhadap pelaku usaha laundry, baik dari segi operasional maupun kerugian ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab penyedia layanan listrik terhadap kerugian pelaku usaha akibat pemadaman listrik ditinjau dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam konsep dhaman pada akad ijarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu mengkaji teori ijarah dan dhaman menurut Wahbah Az-Zuhaili serta menghubungkannya dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dari pelaku usaha laundry yang terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemadaman listrik sering terjadi tanpa disertai dengan pemberitahuan sebelumnya yang berpotensi merugikan pelaku usaha dan melanggar hak-hak mereka sebagai konsumen tenaga listrik. Meskipun secara hukum terdapat mekanisme pengaduan dan kompensasi, namun implementasi yang terjadi di lapangan saat ini belum optimal. Dalam hal ini juga pelaku usaha tidak mendapatkan kompensasi. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kesadaran PLN agar hak-hak konsumen dapat terlindungi terkait dengan pemadaman listrik dan perlindungan hukum dapat tercapai secara maksimal.
IMPLEMENTATION OF LAW NO. 33 OF 2014 CONCERNING HALAL PRODUCT GUARANTEES AT WATER DEPOTS (CASE STUDY IN PADANG BULAN SELAYANG I VILLAGE) Fahrul Raji Khassa; Cahaya Permata
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1351

Abstract

Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee requires mass-produced products to be halal certified. Refillable drinking water products in Padang Bulan Selayang I Village do not have adequate halal certification and labeling. This study aims to determine the regulations regarding halal certification requirements for water depots and the implementation of halal certification at water depots in Padang Bulan Selayang I Village. This study is an empirical legal study using a living case studies and statute approach. Data were collected through interviews and document studies, then processed and analyzed qualitatively. The results of this study show that, of the ten business actors interviewed, not a single water depot in Padang Bulan Selayang I Village has been halal certified, even though, as mandated by Article 4 of the Halal Product Guarantee Law, water depots are among those that are required to have halal certification. This shows that the legal awareness of water depot business actors in Padang Bulan Selayang I Village is still low and not in line with Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee.

Page 25 of 26 | Total Record : 253

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 2 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 1 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 2 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies