cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Noer Ali Sumber Artha kalimalang Bekasi Barat 17134, Jawa Barat
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29644690     DOI : https://doi.org/10.58738/qanun
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies (E-ISSN 2964-4690) is a high-quality, open-access peer-reviewed international journal published two times a year (March, September) by Asian Publisher. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies focusing on historical, comparative, and legal and societal approaches to Islamic law, we are also particularly interested in presenting data science tools and key sources that inform scientific analysis.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 253 Documents
 21   22   23   24   25 
ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 239/KMA/SK/VIII/2022 Putri, Diyah Kumala; Maimun, Maimun; Topani, Iip Nurul
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1292

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerbitan surat izin besuk tahanan dalam implementasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyyah. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pelaksanaan kebijakan administrasi peradilan berbasis elektronik tersebut diterapkan di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB Kabupaten Lampung Selatan serta sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyyah, yaitu kewenangan penguasa dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan publik demi terwujudnya kemaslahatan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, khususnya Putusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara kepada aparatur pengadilan serta pihak-pihak terkait, disertai dengan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan surat izin besuk tahanan secara elektronik di Pengadilan Negeri Kalianda pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencerminkan nilai-nilai siyasah tanfidziyyah, seperti prinsip kemaslahatan (maslahah), keadilan, kepastian hukum, serta efisiensi dalam pelayanan publik. Sistem administrasi perkara pidana secara elektronik dinilai mampu mempercepat proses pelayanan, meningkatkan transparansi, serta meminimalisir praktik administratif yang berbelit. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis dalam pengoperasian sistem elektronik, belum meratanya pemahaman masyarakat dan pihak pencari keadilan terhadap prosedur pelayanan berbasis elektronik, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta sosialisasi yang berkelanjutan agar implementasi administrasi perkara pidana secara elektronik dapat berjalan efektif dan selaras dengan tujuan siyasah tanfidziyyah.
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TIKET PERSEBAYA DI PERSEBAYA STORE Handiyarsyah , Zulfikar Muhammad
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1293

Abstract

Penelitian ini menganalisis praktik jual beli tiket Persebaya di Persebaya Store berdasarkan perspektif hukum Islam, menjawab dua rumusan masalah: mekanisme transaksi jual beli tiket dan analisis hukum Islam terhadapnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan deduktif, mengacu pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi tiket dilakukan baik secara langsung maupun daring. Dalam praktiknya, terdapat beberapa masalah terkait kualitas tiket yang memungkinkan pemalsuan dan merugikan pembeli tiket asli. Berdasarkan hukum Islam, transaksi ini berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan khiyar aib (pilihan untuk membatalkan transaksi akibat cacat). Penelitian ini merekomendasikan manajemen Persebaya untuk meningkatkan sistem validasi tiket dengan teknologi barcode yang lebih canggih dan mengedukasi konsumen untuk membeli tiket dari sumber resmi guna meminimalisir potensi penipuan.
PENDIDIKAN AKHLAK PERSPEKTIF HAMKA DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENCEGAHAN BULLYING DI PONDOK PESANTREN BABUSSALAM RAJEG KABUPATEN TANGERANG Purnomo, Handi Wahyu; Kandedes, Iin
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1300

Abstract

Penelitian ini menganalisis relevansi konsep pendidikan akhlak perspektif Buya Hamka sebagai solusi preventif terhadap fenomena bullying di Pondok Pesantren Babussalam Rajeg, Kabupaten Tangerang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergeseran tren perilaku agresif santri dari kekerasan fisik menuju bullying verbal dan relasional yang sering kali luput dari pendekatan disiplin formal. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 11 informan, observasi partisipatif, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Hamka tentang empat pilar akhlak, yakni ‘iffah (pengendalian diri), syajā’ah (keberanian moral), ḥikmah (kebijaksanaan), dan ‘adālah (keadilan), memiliki relevansi fungsional yang kuat untuk mengatasi akar psikologis perundungan. Secara spesifik, ‘iffah berfungsi sebagai rem internal terhadap agresivitas lisan, syajā’ah memberdayakan santri untuk memutus budaya diam (culture of silence) melalui pelaporan (whistleblowing), ḥikmah membangun empati reflektif pada pelaku, dan ‘adālah menghapus feodalisme senioritas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai Hamka mampu mentransformasi pola pengasuhan pesantren dari sekadar kepatuhan regulatif menuju pembentukan kesadaran moral (moral reasoning) yang kokoh.
KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PERAMPASAN HARTA WARISAN BERUPA TANAH PERTANIAN LAHAN PERSAWAHAN YANG SUDAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK (STUDI PUTUSAN NO 1/PDT.G/2024/PN MNA) Fadhlurrahman, M. Rofiqi; Baihaqi, Yusuf; Jayus, Muhammad
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1301

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena perampasan harta warisan berupa tanah pertanian lahan persawahan yang sudah bersertifikat Hak Milik dari perspektif Hukum Keluarga Islam dengan studi pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mna.Tujuan penelitian ini adalah menelaah pertimbangan hukum hakim pada Pengadilan Negeri dalam memutus perkara perampasan harta warisan antara kedua belah pihak yang bersengketa,  yang mana orang tua keduanya bersaudara kandung. Masing-masing pihak mengklaim tanah lahan persawahan tersebut adalah warisan dari orang tuanya masing-masing.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dan metode wawancara untuk memperkuat data, pendekatan dilakukan dengan  mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mna dalam perkara perampasan harta warisan, mencerminkan upaya penegakan hukum positif  dimana hakim memutuskan pengembalian hak kepada Penggugat yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik tanah pertanian lahan persawahan, menghukum Tergugat membayar biaya perkara dan menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pertimbangan hukum tersebut merujuk pada Fikih Mawaris, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada pasal 20 ayat (1) UUPA, pasal 23 ayat (2) UUPA, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1365, Pasal 171 huruf (c) KHI serta pasal 183 KHI. Dengan demikian putusan ini menunjukkan adanya relevansi dan integrasi antara hukum positif  dengan Hukum Keluarga Islam dalam perlindungan hak ahli waris dan kepastian hukum untuk ahli waris serta menegaskan penegakan keadilan substantif antar anggota keluarga.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH HUKUM POLRES SUKABUMI KOTA TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH Pratama, Raka Anugrah; Saptaji, Aji; Tresnayadi, Budi
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1295

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi pelanggaran kode etik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota serta meninjaunya dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini penting mengingat Perpol Nomor 7 Tahun 2022 merupakan instrumen reformasi internal Polri yang dirancang untuk memperkuat profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas aparat kepolisian dalam menjalankan kewenangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, wawancara mendalam dengan pihak terkait, serta didukung oleh data empiris mengenai pelanggaran kode etik anggota Polri di Polres Sukabumi Kota selama periode 2023–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penegakan sanksi kode etik berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 di Polres Sukabumi Kota telah dilaksanakan secara normatif dan prosedural melalui mekanisme Seksi Profesi dan Pengamanan serta Komisi Kode Etik Kepolisian, namun efektivitasnya masih terbatas, yang ditandai dengan masih terjadinya pelanggaran berulang, khususnya pelanggaran berat seperti penyalahgunaan narkotika, mangkir dinas, dan kekerasan dalam rumah tangga, serta belum optimalnya fungsi preventif dan transparansi dalam publikasi hasil penegakan kode etik; dan 2) dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, penegakan kode etik kepolisian secara normatif sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi al-shurṭah dalam wilayah al-tanfidh, namun belum sepenuhnya merefleksikan prinsip pertanggungjawaban (mas’uliyyah), pengawasan moral, dan keterbukaan publik yang menjadi prasyarat penting dalam tata kelola kekuasaan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umum dalam Islam.
NILAI ISLAH DAN TA’DIB DALAM REINTEGRASI SOSIAL ANAK BERKONFLIK HUKUM : (Studi Keterlibatan Masyarakat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jambi) Purnomo, Bambang Joko; Gani, Ruslan Abdul; Maryani, Maryani
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1296

Abstract

Studi ini mengkaji penerapan nilai islah (pemulihan) dan ta’dib (pendidikan adab) pada keterlibatan masyarakat dalam menerima kembali Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) sebagai bagian dari program reintegrasi sosial. Dengan metode yuridis-empiris, penelitian yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jambi ini mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat terwujud melalui mediasi diversi serta pelaksanaan sanksi pidana berupa pelatihan kerja dan pelayanan masyarakat berdasarkan putusan pengadilan. Masyarakat berperan sebagai fasilitator pemulihan dan pendidikan adab demi mewujudkan reintegrasi sosial yang optimal. Nilai islah dapat tercermin dalam proses diversi untuk memulihkan kondisi sosial melalui perdamaian dan saling memaafkan antara anak berkonflik hukum dengan korban sementara ta’dib dapat melibatkan masyarakat dalam rangka pidana pelayanan masyarakat maupun pelatihan kerja sebagai hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak.
PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN PERTIMBANGAN HAKIM NOMOR 147/PDT.P/2024/PA.SRG Badriah, Ainun Siti; Zulbaidah, Zulbaidah; Fatoni, Siti Nur
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1306

Abstract

Pernikahan semestinya menjadi sebuah ikatan yang dilandasi dengan kematangan fisik, psikologis dan sosial dari para pihak yang terlibat. Pengadilan Agama melegalkan pernikahan anak dengan adanya dispensasi nikah sehingga menimbulkan sebuah ironi hukum berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk memahami fenomena tersebut secara lebih mendalam, objek penelitian difokuskan pada praktik pemberian dispensasi nikah dalam penetapan hakim serta implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak anak. Dengan melakukan pendekatan secara yuridis-empiris dalam metode penelitian secara kualitatif melalui analisis putusan Pengadilan Agama, studi kepustakaan, dan wawancara. Ditemukan bahwa dampak dari terjadinya pernikahan anak dapat mempengaruhi berbagai faktor, seperti tidak terpenuhinya hak atas pendidikan, rentan terhadap kesehatan serta kesiapan mental yang kurang dalam menjalankan rumah tangga. Di sisi lain, dispensasi nikah merupakan alternatif guna menjadikan administrasi yang sah menurut hukum positif serta solusi terhadap alasan yang mendesak. Secara praktik di lapangan, pemberian dispensasi nikah sering kali menitikberatkan pada aspek formal dan sosial dibandingkan dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak sehingga terdapat ketidak sinkronan antara perlindungan hak anak dan kewenangan hakim di Pengadilan Agama. 
MODEL DAN STRATEGI SOSIALISASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG Nurdalianti, Anggia Widi; Zulbaidah, Zulbaidah; Hasana, Nurul
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1308

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model dan strategi sosialisasi Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin), faktor-faktor penentu pelaksanaannya, serta upaya penguatan sosialisasi Bimwin di KUA Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Analisis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Cakupan penelitian ini meliputi KUA Kecamatan Baleendah, fasilitator Bimwin, dan pihak-pihak terlibat lainnya. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi Bimwin di KUA Baleendah dilaksanakan melalui model strategi yang terintegrasi dengan pelayanan perkawinan, baik secara langsung pada saat pendaftaran nikah ataupun secara tidak langsung melalui penyuluhan keagamaan, media sosial dan sinergi lintas sektor. Selain itu, pelaksanaan Bimwin juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal serta masih dihadapkan dengan keterbatasan waktu, sarana, dan anggaran. Meskipun demikian, KUA Baleendah terus mengupayakan penguatan sosialisasi pelaksanaan program melalui penyesuaian metode, optimalisasi media, dan fleksibilitas pelaksanaan. Upaya penguatan sosialisasi tersebut mencerminkan orientasi kemaslahatan bagi calon pengantin (Catin) serta menjadi bagian dari ikhtiar kelembagaan dalam membentuk ketahanan keluarga.
PENGGUNAAN THARIQAH TASALSUL DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGHAFAL AL-QUR’AN DI PONDOK PESANTREN RAUDLATUL QUR’AN METRO Fathimah, Ajeng Dewi; Fakhri, Jamal; Irawan, Rudy
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1309

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas penerapan Thariqah Tasalsul dalam meningkatkan kemampuan menghafal Al-Qur’an santri di Pondok Pesantren Raudlatul Qur’an Metro. Masalah utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya kendala santri dalam menjaga kontinuitas dan kualitas hafalan (mutqin), di mana metode konvensional seperti Talaqqi dan Ikrar (pengulangan mandiri) seringkali belum cukup kuat untuk mengikat sambungan antar ayat dalam ingatan jangka panjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan ustadzah dan santri, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Thariqah Tasalsul terbukti lebih efektif dibandingkan metode hafalan lainnya karena menerapkan prinsip pengulangan berantai yang sistematis, yang mampu meningkatkan ketahanan memori (retensi) dan kelancaran transisi antar ayat. Faktor pendukung utama meliputi kedisiplinan jadwal muraja’ah dan bimbingan ustadzah yang intensif, sementara kendala yang dihadapi berupa titik jenuh santri pada level hafalan tertentu. Kesimpulannya, Thariqah Tasalsul merupakan solusi strategis dalam memperkuat kualitas tahfidz Al-Qur’an di lingkungan pesantren.
IMPLEMENTASI SERTIFIKASI WAKAF ATAS PERALIHAN KEPEMILIKAN OBJEK WAKAF DI KECAMATAN KUTA BAHARU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Andriani, Dewi Seftiana; Syahputra, Akmaluddin
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1314

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sertifikasi wakaf atas peralihan kepemilikan objek wakaf di Kecamatan Kuta Baharu ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Permasalahan yang sering muncul di lapangan adalah adanya objek wakaf yang telah diikrarkan oleh pewakaf, namun belum didaftarkan dan disertifikasi secara resmi, sehingga memicu sengketa kepemilikan oleh ahli waris setelah pewakaf meninggal dunia. Kondisi ini menyebabkan objek wakaf dialihkan, dibongkar, atau dibiarkan menjadi tanah kosong, meskipun secara syariat dan hukum positif wakaf bersifat kekal dan tidak dapat dialihkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan sertifikat wakaf menjadi faktor utama terjadinya konflik peralihan kepemilikan objek wakaf. Selain itu, kurangnya pemahaman ahli waris dan masyarakat mengenai hukum wakaf serta lemahnya administrasi wakaf 2 turut memperburuk keadaan di lapangan. Penelitian ini menegaskan bahwa sertifikasi wakaf merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum dan mencegah peralihan objek wakaf yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Page 23 of 26 | Total Record : 253

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 2 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 1 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 2 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies