cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Noer Ali Sumber Artha kalimalang Bekasi Barat 17134, Jawa Barat
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29644690     DOI : https://doi.org/10.58738/qanun
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies (E-ISSN 2964-4690) is a high-quality, open-access peer-reviewed international journal published two times a year (March, September) by Asian Publisher. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies focusing on historical, comparative, and legal and societal approaches to Islamic law, we are also particularly interested in presenting data science tools and key sources that inform scientific analysis.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 390 Documents
 29   30   31   32   33 
KEPEMIMPINAN SUAMI DI KALANGAN WANITA KARIR MUSLIMAH PERSPEKTIF TAFSIR BUYA HAMKA DI KECAMATAN GUNUNG MALIGAS KABUPATEN SIMALUNGUN Nadilla Putri; Hasan Bakti Nasution
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1469

Abstract

Penelitian mengenai kepemimpinan suami dalam keluarga wanita Muslimah yang aktif bekerja saat ini telah mengubah tatanan rumah tangga dan menggoyang aturan lama tentang kepemimpinan suami yang biasanya bersifat satu arah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kepemimpinan suami pada keluarga wanita karir di Kecamatan Gunung Maligas baik dari segi kenyataan di lapangan maupun pandangan agama berdasarkan penafsiran Surah An-Nisā’ ayat 34. Menggunakan metode kualitatif dengan desain studi lapangan, data primer dihimpun dari wawancara mendalam terhadap 15 informan wanita karier, yang kemudian dibandingkan dengan analisis beberapa tafsir yaitu, Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka sebagai rujukan utama, serta Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Munir sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan lagi hak mutlak laki-laki, melainkan tanggung jawab bersama. Kemandirian ekonomi istri memperkuat posisi tawar mereka, sehingga keputusan rumah tangga kini lebih banyak diambil melalui musyawarah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep qiwāmah saat ini terwujud dalam model "Kepemimpinan Saling Mendukung", di mana suami menjadi pemimpin suportif dan istri sebagai mitra setara. Temuan ini diharapkan mampu memperbarui pandangan patriarki dalam tafsir keluarga sekaligus menjadi panduan bagi keharmonisan rumah tangga Muslim modern.
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK NIKAH TANPA WALI DI PONDOK PESANTREN HUBBUN NABI MUHAMMAD DI LUMAJANG: TINJAUAN KRITIS ATAS PENERAPAN PENDAPAT ABU HANIFAH Erri Annisa Yuniviana; Ali Mustafa
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1471

Abstract

Penelitian ini menganalisis praktik nikah tanpa wali terhadap santriwati berusia 16 tahun di Pondok Pesantren Hubbun Nabi Muhammad SAW, Lumajang, yang dilakukan secara siri tanpa wali nasab, tanpa pencatatan resmi, dan tanpa izin orang tua dengan dalih pendapat Mazhab Hanafi. Penelitian kepustakaan ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan ushul fikih melalui telaah kitab fikih, hadis, regulasi perkawinan nasional, serta literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumhur ulama menempatkan wali sebagai rukun nikah, sedangkan Mazhab Hanafi memang memberi ruang terbatas bagi perempuan baligh dan berakal untuk menikahkan dirinya sendiri. Akan tetapi, kelonggaran tersebut mensyaratkan kafa’ah, mahar yang layak, kemaslahatan, dan rushd sebagai kematangan berpikir, sehingga tidak dapat digunakan secara bebas dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur dan relasi kuasa kiai-santri. Dalam hukum positif Indonesia, praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan usia perkawinan, pencatatan nikah, kedudukan wali dalam KHI, serta prinsip perlindungan anak. Dengan demikian, dalih Mazhab Hanafi dalam kasus ini tidak tepat dan bertentangan dengan maqasid al-syari’ah.
ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 21 PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN: (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus) Reina Natasya Putri; Frenki Frenki; Nur Rahmah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1489

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan pengawasan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 dengan realisasi pelaksanaannya di lapangan. Penelitian bertujuan menganalisis implementasi pengawasan dana BOK di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis field research. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, sedangkan keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan dana BOK telah berjalan secara administratif melalui mekanisme perencanaan, pelaporan, dan pemantauan rutin, namun pengawasan substantif terhadap pelaksanaan kegiatan masih belum optimal. Ditemukan adanya kelemahan pada aspek verifikasi lapangan, validasi kegiatan, dan transparansi informasi publik yang berpotensi membuka peluang penyimpangan. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal dalam pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan substantif, peningkatan transparansi, dan verifikasi lapangan agar pengelolaan dana BOK dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD JUAL BELI BARANG ONLINE : (Studi pada Akun Shopee @Tokodindin2) Emi Erlianti; Yufi Wiyos Rini Masykuroh; Herlina Kurniati
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1500

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli online pada akun Shopee @Tokodindin2 dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dengan fokus mengevaluasi pemenuhan rukun akad serta perlindungan konsumen terhadap risiko gharar dan tadlis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan (field research), di mana data primer diperoleh melalui observasi digital pada etalase toko serta dokumentasi ulasan konsumen yang dianalisis menggunakan parameter fikih muamalah. Hasil temuan mengungkapkan adanya pelanggaran syariah yang sistematis oleh penjual, meliputi praktik tadlis berupa penyembunyian cacat produk seperti sepatu bolong, rusak dan repaint tanpa pemberitahuan, unsur gharar akibat ketidaksesuaian visual saat live streaming dengan fisik barang yang diterima, serta pelanggaran etika bisnis Islam karena respons admin yang kasar dan mempersulit proses hak khiyar 'aib. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan fitur interaktif digital seperti live streaming belum menjamin transparansi muamalah apabila tidak dibarengi dengan integritas moral pelaku usaha, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari platform marketplace serta edukasi hak konsumen demi menjaga keabsahan akad dan keberkahan transaksi di era digital.
PENERAPAN MODEL THINK-TALK-WRITE BERBASIS VIDEO ANIMASI BERBAHASA ARAB TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PESERTA DIDIK KELAS VIII DI MTS N.1 BANDAR LAMPUNG Mutia Rahayu; Syaripudin Basyar; Muhammad Akhmansyah; Guntur Cahaya Kusuma
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1394

Abstract

Kemampuan menulis (maharah kitabah) peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab masih tergolong rendah, terutama dalam mengembangkan ide, menyusun kalimat secara runtut, serta menggunakan kaidah bahasa yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis peserta didik melalui penerapan model Think-Talk-Write berbasis video animasi berbahasa Arab. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah 30 peserta didik kelas VIII MTs Negeri 1 Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes kemampuan menulis, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Think-Talk-Write berbasis video animasi mampu meningkatkan kemampuan menulis peserta didik. Peningkatan tersebut terlihat dari kemampuan peserta didik dalam mengembangkan ide tulisan, menyusun kalimat yang lebih runtut, serta berkurangnya kesalahan tata bahasa. Selain itu, peserta didik juga menunjukkan peningkatan keaktifan dan kepercayaan diri selama proses pembelajaran. Dengan demikian, model Think-Talk-Write berbasis video animasi dapat menjadi alternatif strategi pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kemampuan menulis peserta didik pada pembelajaran bahasa Arab.
TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENGATURAN VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN GARUT Muhammad Agpa Nugraha; Lutfi Fahrul Rizal; Muhammad Amin
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1412

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan verifikasi faktual partai politik pada Pemilu 2024 di Kabupaten Garut dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik pencatutan identitas masyarakat dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) tanpa persetujuan pemilik data, yang menunjukkan lemahnya perlindungan hak privasi dan pengawasan terhadap penggunaan data pribadi dalam tahapan pemilu. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam verifikasi faktual partai politik serta menelaahnya berdasarkan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap KPU Kabupaten Garut, Bawaslu, serta masyarakat yang mengalami pencatutan data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam verifikasi faktual partai politik belum terlaksana secara optimal, khususnya terkait pelanggaran hak kontrol subjek data atas identitas pribadinya. Bentuk pelanggaran tersebut tampak dari penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pencantuman status keanggotaan partai politik tanpa persetujuan, tanpa pemberitahuan, serta tanpa mekanisme validasi langsung kepada pemilik data. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kehilangan kendali atas penggunaan identitas politiknya dan berpotensi menimbulkan kerugian administratif maupun sosial. Penelitian ini menemukan bahwa kelemahan perlindungan data tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sistem digital SIPOL, tetapi juga lemahnya akuntabilitas partai politik dan belum adanya sanksi yang memberikan efek jera terhadap praktik pencatutan data pribadi.Dalam perspektif siyasah dusturiyah, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan perlindungan kehormatan manusia (hifdz al-‘ird) sebagai bagian dari maqashid syariah. Kegagalan negara dalam melindungi data pribadi masyarakat dipandang bukan sekadar maladministrasi administratif, melainkan bentuk pengingkaran terhadap amanah publik sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 58. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi harus menjadi prasyarat utama dalam menjaga legitimasi pemilu yang demokratis dan berkeadilan.
MORALITAS DAN KEADILAN SOSIAL DALAM HUKUM ISLAM: ANALISIS TERHADAP ISU LINGKUNGAN DAN HAK ASASI MANUSIA Zainal Abidin; Faisar Ananda Arfa; Muhammad Faisal Hamdani; Akmaluddin Syahputra
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1425

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis relasi antara moralitas dan keadilan sosial dalam hukum Islam dengan menyoroti isu lingkungan dan hak asasi manusia sebagai tantangan kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan kerangka filsafat hukum Islam dan teori maqāṣid al-sharī‘ah. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam secara normatif mengandung dimensi moral yang kuat, namun dalam praktiknya sering tereduksi menjadi pendekatan legal-formalistik yang kurang responsif terhadap isu keadilan sosial modern. Dalam konteks krisis lingkungan, prinsip khilāfah dan amanah ekologis belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan hukum Islam kontemporer. Sementara itu, dalam isu hak asasi manusia, terjadi dialektika antara nilai universal HAM dan interpretasi normatif hukum Islam yang kerap dipolitisasi. Artikel ini menawarkan rekonstruksi paradigma hukum Islam berbasis moralitas substantif melalui pendekatan maqāṣid yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai instrumen etis-transformasional dalam mewujudkan keadilan sosial di era global.
ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI BAWASLU KOTA BANDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Riya Eka Prasetyaningrum; Opik Rozikin
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1428

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip siyasah dusturiyah diterapkan dalam fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menganalisis bagaimana nilai-nilai keadilan, integritas, dan transparansi yang menjadi inti dalam siyasah dusturiyah mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Pemilu. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota Bawaslu serta analisis dokumen peraturan dan kebijakan terkait Pemilu. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun Bawaslu telah menjalankan peran pengawasan sesuai dengan regulasi yang ada, beberapa tantangan besar masih dihadapi, seperti terbatasnya sumber daya manusia, pengaruh politik lokal, serta kesulitan dalam mempertahankan independensi lembaga. Penelitian ini juga menemukan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dan program edukasi pemilih yang lebih intensif. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dapat memperkuat kualitas demokrasi dengan memastikan pengawasan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan, serta menjaga integritas Pemilu yang berjalan di Kota Bandung.
ANALISIS YURIDIS DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXIII/2025 TERHADAP AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN KUALITAS PENDIDIKAN TINGGI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Nasywa Nathania Syalaisha; Muhammad Amin; Aji Saptaji
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1429

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXIII/2025 terhadap sistem akreditasi program studi dan kualitas pendidikan tinggi dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menetapkan norma inkonstitusional bersyarat dengan menegaskan bahwa akreditasi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri berdasarkan kebutuhan keilmuan dan kesepakatan akademik. Putusan ini mencerminkan pergeseran menuju desentralisasi yang lebih partisipatif. Implikasinya bersifat dualistik, yaitu berpotensi meningkatkan kualitas akreditasi, namun juga menimbulkan risiko disparitas standar dan kelemahan pengawasan. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, putusan ini selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan regulasi dan pengawasan.
TRANSFORMASI METODOLOGI IJTIHAD (IJMĀ‘ DAN QIYĀS) DALAM SISTEM HUKUM HYBRID INDONESIA: PERSPEKTIF QAWĀ‘ID FIQHIYYAH Zainal Abidin; Mhd. Syahnan; Nisful Khoiri; Hasan Matsum
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1438

Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika transformasi metodologi ijtihad dengan menitikberatkan pada instrumen ijmā‘ dan qiyās dalam kerangka sistem hukum hybrid Indonesia melalui pendekatan qawā‘id fiqhiyyah. Perkembangan masyarakat yang ditandai oleh akselerasi teknologi, globalisasi ekonomi, serta pluralitas sistem hukum menuntut adanya reformulasi metodologi penetapan hukum Islam agar tidak terjebak dalam pendekatan tekstual yang statis. Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang fungsi epistemologis ijmā‘ dan qiyās sekaligus merumuskan model integratif yang mampu menjembatani norma keagamaan dengan realitas hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis yang diperkaya dengan perspektif sosio-legal, serta didukung oleh metode Systematic Literature Review (SLR) terhadap literatur kontemporer dan khazanah turāṯ. Hasil kajian menunjukkan bahwa ijmā‘ tidak lagi dipahami semata sebagai konsensus absolut para mujtahid, melainkan berkembang menjadi mekanisme kolektif-institusional yang lebih kontekstual. Sementara itu, qiyās mengalami perluasan fungsi sebagai metode analogi yang adaptif terhadap perkembangan isu-isu modern dengan mempertimbangkan dimensi interdisipliner. Dalam proses ini, qawā‘id fiqhiyyah memainkan peran strategis sebagai prinsip universal yang mengarahkan integrasi antara norma syar‘i dan kebutuhan praktis masyarakat. Penelitian ini menawarkan konstruksi konseptual berupa “Model Ijtihad Hybrid” yang mengintegrasikan sumber normatif, rasionalitas hukum, dan kaidah fiqh dalam satu kerangka metodologis yang koheren. Model ini diharapkan dapat memperkuat relevansi uṣūl al-fiqh dalam menjawab tantangan hukum kontemporer serta mendukung harmonisasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional di Indonesia.

Page 31 of 39 | Total Record : 390

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026 Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026 Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026 Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2025 Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2025 Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2024 Vol. 2 No. 2 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2024 Vol. 2 No. 1 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2023 Vol. 1 No. 2 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2023 Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2022 More Issue