cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Noer Ali Sumber Artha kalimalang Bekasi Barat 17134, Jawa Barat
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29644690     DOI : https://doi.org/10.58738/qanun
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies (E-ISSN 2964-4690) is a high-quality, open-access peer-reviewed international journal published two times a year (March, September) by Asian Publisher. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies focusing on historical, comparative, and legal and societal approaches to Islamic law, we are also particularly interested in presenting data science tools and key sources that inform scientific analysis.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 304 Documents
 27   28   29   30   31 
KEPEMIMPINAN SUAMI DI KALANGAN WANITA KARIR MUSLIMAH PERSPEKTIF TAFSIR BUYA HAMKA DI KECAMATAN GUNUNG MALIGAS KABUPATEN SIMALUNGUN Nadilla Putri; Hasan Bakti Nasution
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1469

Abstract

Penelitian mengenai kepemimpinan suami dalam keluarga wanita Muslimah yang aktif bekerja saat ini telah mengubah tatanan rumah tangga dan menggoyang aturan lama tentang kepemimpinan suami yang biasanya bersifat satu arah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kepemimpinan suami pada keluarga wanita karir di Kecamatan Gunung Maligas baik dari segi kenyataan di lapangan maupun pandangan agama berdasarkan penafsiran Surah An-Nisā’ ayat 34. Menggunakan metode kualitatif dengan desain studi lapangan, data primer dihimpun dari wawancara mendalam terhadap 15 informan wanita karier, yang kemudian dibandingkan dengan analisis beberapa tafsir yaitu, Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka sebagai rujukan utama, serta Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Munir sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan lagi hak mutlak laki-laki, melainkan tanggung jawab bersama. Kemandirian ekonomi istri memperkuat posisi tawar mereka, sehingga keputusan rumah tangga kini lebih banyak diambil melalui musyawarah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep qiwāmah saat ini terwujud dalam model "Kepemimpinan Saling Mendukung", di mana suami menjadi pemimpin suportif dan istri sebagai mitra setara. Temuan ini diharapkan mampu memperbarui pandangan patriarki dalam tafsir keluarga sekaligus menjadi panduan bagi keharmonisan rumah tangga Muslim modern.
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK NIKAH TANPA WALI DI PONDOK PESANTREN HUBBUN NABI MUHAMMAD DI LUMAJANG: TINJAUAN KRITIS ATAS PENERAPAN PENDAPAT ABU HANIFAH Erri Annisa Yuniviana; Ali Mustafa
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1471

Abstract

Penelitian ini menganalisis praktik nikah tanpa wali terhadap santriwati berusia 16 tahun di Pondok Pesantren Hubbun Nabi Muhammad SAW, Lumajang, yang dilakukan secara siri tanpa wali nasab, tanpa pencatatan resmi, dan tanpa izin orang tua dengan dalih pendapat Mazhab Hanafi. Penelitian kepustakaan ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan ushul fikih melalui telaah kitab fikih, hadis, regulasi perkawinan nasional, serta literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumhur ulama menempatkan wali sebagai rukun nikah, sedangkan Mazhab Hanafi memang memberi ruang terbatas bagi perempuan baligh dan berakal untuk menikahkan dirinya sendiri. Akan tetapi, kelonggaran tersebut mensyaratkan kafa’ah, mahar yang layak, kemaslahatan, dan rushd sebagai kematangan berpikir, sehingga tidak dapat digunakan secara bebas dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur dan relasi kuasa kiai-santri. Dalam hukum positif Indonesia, praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan usia perkawinan, pencatatan nikah, kedudukan wali dalam KHI, serta prinsip perlindungan anak. Dengan demikian, dalih Mazhab Hanafi dalam kasus ini tidak tepat dan bertentangan dengan maqasid al-syari’ah.
ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 21 PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN: (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus) Reina Natasya Putri; Frenki Frenki; Nur Rahmah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1489

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan pengawasan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 dengan realisasi pelaksanaannya di lapangan. Penelitian bertujuan menganalisis implementasi pengawasan dana BOK di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis field research. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, sedangkan keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan dana BOK telah berjalan secara administratif melalui mekanisme perencanaan, pelaporan, dan pemantauan rutin, namun pengawasan substantif terhadap pelaksanaan kegiatan masih belum optimal. Ditemukan adanya kelemahan pada aspek verifikasi lapangan, validasi kegiatan, dan transparansi informasi publik yang berpotensi membuka peluang penyimpangan. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal dalam pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan substantif, peningkatan transparansi, dan verifikasi lapangan agar pengelolaan dana BOK dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD JUAL BELI BARANG ONLINE : (Studi pada Akun Shopee @Tokodindin2) Emi Erlianti; Yufi Wiyos Rini Masykuroh; Herlina Kurniati
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1500

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli online pada akun Shopee @Tokodindin2 dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dengan fokus mengevaluasi pemenuhan rukun akad serta perlindungan konsumen terhadap risiko gharar dan tadlis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan (field research), di mana data primer diperoleh melalui observasi digital pada etalase toko serta dokumentasi ulasan konsumen yang dianalisis menggunakan parameter fikih muamalah. Hasil temuan mengungkapkan adanya pelanggaran syariah yang sistematis oleh penjual, meliputi praktik tadlis berupa penyembunyian cacat produk seperti sepatu bolong, rusak dan repaint tanpa pemberitahuan, unsur gharar akibat ketidaksesuaian visual saat live streaming dengan fisik barang yang diterima, serta pelanggaran etika bisnis Islam karena respons admin yang kasar dan mempersulit proses hak khiyar 'aib. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan fitur interaktif digital seperti live streaming belum menjamin transparansi muamalah apabila tidak dibarengi dengan integritas moral pelaku usaha, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari platform marketplace serta edukasi hak konsumen demi menjaga keabsahan akad dan keberkahan transaksi di era digital.

Page 31 of 31 | Total Record : 304

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026 Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026 Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026 Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2025 Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2025 Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2024 Vol. 2 No. 2 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2024 Vol. 2 No. 1 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2023 Vol. 1 No. 2 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2023 Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2022 More Issue