cover
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Noer Ali Sumber Artha kalimalang Bekasi Barat 17134, Jawa Barat
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29644690     DOI : https://doi.org/10.58738/qanun
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies (E-ISSN 2964-4690) is a high-quality, open-access peer-reviewed international journal published two times a year (March, September) by Asian Publisher. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies focusing on historical, comparative, and legal and societal approaches to Islamic law, we are also particularly interested in presenting data science tools and key sources that inform scientific analysis.
Articles 273 Documents
TINJAUAN FIKIH SIYASAH ATAS PERAN KEPALA DESA DALAM MENANGGULANGI JUDI SABUNG AYAM BERDASARKAN PASAL 26 AYAT 2 HURUF F DAN G UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024: (Studi Desa Sukamarga, Abung Kunang, Lampung Utara) Yani, Ranti Hendri; Zuhraini, Zuhraini; Vinanda, Olivia Rizka
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1382

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam menanggulangi judi sabung ayam berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa serta tinjauannya dalam perspektif fikih siyasah di Desa Sukamarga, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sukamarga, sedangkan sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, tokoh agama, dan masyarakat. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam menanggulangi judi sabung ayam telah dilakukan melalui himbauan, musyawarah desa, dan koordinasi dengan aparat keamanan, namun belum berjalan secara optimal karena masih bersifat persuasif dan belum disertai tindakan tegas. Praktik perjudian masih berlangsung yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kebiasaan, serta rendahnya kesadaran hukum dan agama masyarakat. Dalam perspektif fikih siyasah, peran kepala desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amar ma’ruf nahi munkar dalam mencegah kemungkaran. Dengan demikian, diperlukan langkah yang lebih tegas dan sistematis agar tercipta ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.
DINAMIKA MEDIA SOSIAL DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA: PERSPEKTIF HIFẒ AL-‘AQL DAN HIFẒ AL-NASL Cahyono, M Ayub; Al-Hakim, Muhammad Hanif
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1384

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pengaruh media sosial terhadap stabilitas emosi, kualitas relasi keluarga, dan pola pengasuhan anak dalam rumah tangga Muslim, serta strategi adaptasi pasangan berdasarkan kerangka maqāṣid al-syarī'ah (ḥifẓ al-'aql dan ḥifẓ al-nasl). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus melalui pendekatan normatif-sosiologis dengan melibatkan enam pasangan suami-istri Muslim di Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, yang dipilih secara purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan dianalisis menggunakan analisis berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Hasil penelitian mengidentifikasi dua fenomena baru, yakni silent conflict (ketegangan emosional yang tidak terungkap) dan keteladanan pasif (imitasi digital anak tanpa arahan orang tua), yang keduanya berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. Temuan ini menegaskan peran utama ḥifẓ al-'aql dan ḥifẓ al-nasl sebagai kerangka normatif dalam menghadapi tantangan digital keluarga Muslim. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi landasan bagi KUA dan lembaga pendidikan Islam dalam merancang program literasi digital berbasis nilai keluarga.
ANALISIS KEPUTUSAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH: STUDI KASUS DI JALAN GARU V KELURAHAN HARJOSARI I KECAMATAN MEDAN AMPLAS KOTA MEDAN Khumairah, Jihan Oka; Zuhri, Ahmad
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1393

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait pendirian rumah ibadah dalam perspektif siyāsah dustūriyyah dengan studi kasus pendirian gereja di Jalan Garu V, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Pendirian rumah ibadah merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dalam praktiknya kerap menghadapi dinamika sosial dan kendala administratif di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat pemerintah, tokoh agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta masyarakat sekitar, dan diperkuat dengan studi dokumen hukum. Analisis dilakukan dengan mengaitkan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dengan prinsip-prinsip siyāsah dustū riyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perizinan rumah ibadah secara normatif telah memiliki dasar konstitusional dan yuridis yang jelas. Namun, dalam implementasinya masih dipengaruhi oleh dinamika sosial dan administratif di tingkat lokal. Dalam perspektif siyasah dustūriyyah, kebijakan tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip keadilan (al-‘adl) serta kemaslahatan (al-maṣlaḥah) yang berorientasi pada pencapaian tujuan syariat (maqāṣid al-syariah), khususnya dalam menyeimbangkan perlindungan hak beragama dengan pemeliharaan ketertiban dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Meskipun demikian, masih ditemukan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial yang dipengaruhi oleh relasi mayoritas – minoritas serta persepsi masyarakat terhadap perubahan fungsi bangunan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini tidak hanya memerlukan kepatuhan administratif, tetapi juga pendekatan dialogis guna mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan bersama.