cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Noer Ali Sumber Artha kalimalang Bekasi Barat 17134, Jawa Barat
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29644690     DOI : https://doi.org/10.58738/qanun
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies (E-ISSN 2964-4690) is a high-quality, open-access peer-reviewed international journal published two times a year (March, September) by Asian Publisher. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies focusing on historical, comparative, and legal and societal approaches to Islamic law, we are also particularly interested in presenting data science tools and key sources that inform scientific analysis.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 284 Documents
 25   26   27   28   29 
PERLINDUNGAN PETUGAS PENAGIHAN PEMBIAYAAN KOPERASI PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO-147/DSN-MUI/XII/2021 (DI KECAMATAN MEDAN MARELAN) Ibrahim, Adrian; Lubis, Fauziah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1397

Abstract

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang didapat petugas koperasi berdasarkan Fatwa No 147 Fatwa DSN-MUI No 147/DSN-MUI/XII/2021. Masalah yang dihadapi oleh koperasi pada saat ini memang sangat berat khususnya dalam bidang pengelolaan atau operasionalnya sebab, koperasi dituntut untuk mandiri, profesionalisme dan transparan demi memberikan pelayanan yang terbaik sekaligus perlindungan hukum bagi anggota yang menyimpan dananya. Dan untuk memastikan koperasi harian beroperasi secara adil dan sesuai aturan, serta melindungi hak-hak anggotanya, yang sangat bergantung pada perlindungan hukum yang kuat. Pegawai koperasi harian sering menghadapi ancaman kekerasan, terutama saat berhadapan dengan peminjam yang gagal bayar. Situasi ini bisa memicu frustrasi dan emosi pada peminjam, yang berpotensi berujung pada tindak kekerasan terhadap pegawai. Dan berdasarkan penelitian ini bagaimana pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah serta bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI No-147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat Yuridis Normatif dan menggunakan pendekatan statute approach dan case approach bertujuan agar peneliti ingin melihat apakah aturan fatwa DSN-MUI No-147/DSN-MUI/XII/2021 tentang jaminan sosial ketenagakerjaan sudah diterapkan dan terlaksana dengan cukup baik dalam melindungi petugas dari tindak kejahatan dalam pekerjaan atau ada sedikit pergeseran dalam penerapannya.. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan depth interview untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya dan mendalami suatu fenomena untuk kelengkapan data sekunder yang merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah. Dan pada hasil menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan dalam bekerja semua sudah dijamin oleh pemerintah, terutama dalam hal keamanan serta keselamatan bekerja dan sebagai pekerja kita diberi hak untuk mendapat tempat lingkungan yang aman dan juga nyaman.
PEMIKIRAN QASIM AMIN TERHADAP EMANSIPASI PEREMPUAN DALAM HAK MENENTUKAN PASANGAN PERKAWINAN DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA Amalia Putri, Rahma Nufiza; Jayusman, Jayusman; Susilo, Edi
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1404

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji gagasan Qasim Amin tentang emansipasi perempuan dalam hak menentukan pasangan perkawinan serta menganalisis relevansinya dengan hukum keluarga di Indonesia dengan menyoroti kesenjangan antara norma dan praktik. Berbeda dari kajian sebelumnya yang bersifat umum, penelitian ini memfokuskan pada hak perempuan dalam memilih pasangan berdasarkan pemikiran Qasim Amin dan keterkaitannya dengan sistem hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library research menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Qasim Amin menekankan pentingnya kebebasan memilih pasangan secara sadar tanpa paksaan sebagai dasar peningkatan derajat perempuan. Titik relevansi spesifik dengan hukum positif di Indonesia ditemukan pada pengakuan prinsip persetujuan kedua calon mempelai yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 16 KHI, serta legitimasi proses saling mengenal (khitbah) sebagai ruang pembentukan kesepakatan yang autentik. Namun, secara empiris masih terdapat kesenjangan akibat tekanan budaya patriarkal dan tingginya angka dispensasi kawin yang sering kali mereduksi persetujuan perempuan menjadi sekadar formalitas. Sebagai rekomendasi praktis, diperlukan penguatan edukasi hukum bagi masyarakat untuk menjamin hak substantif perempuan dalam memilih pasangan serta pembatasan intervensi keluarga yang berlebihan guna mewujudkan stabilitas rumah tangga yang berkeadilan.
IMPLEMENTASI UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (PEMUNGUTAN BIAYA KARTU KELUARGA DI KELURAHAN TANJUNG LEIDONG KABUPATEN LABUHANBATU UTARA) Ritonga, Arnita Sari; Tarigan, Tetty Marlina
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1419

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik pemungutan biaya dalam pengurusan dokumen kependudukan yang seharusnya tidak dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan tersebut serta mengkaji praktik pemungutan biaya dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK) di Kelurahan Tanjung Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi dengan melibatkan 8 informan yang terdiri dari 6 masyarakat dan 2 aparatur kelurahan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan data secara sistematis berdasarkan fakta di lapangan serta mengaitkannya dengan teori implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 79A belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan praktik pemungutan biaya dengan dalih administrasi dan percepatan pelayanan. Faktor penyebabnya meliputi lemahnya pengawasan, budaya birokrasi yang permisif, keterbatasan sumber daya aparatur, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak pelayanan gratis. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan serta tidak sejalan dengan tujuan perlindungan harta (hifz al-mal), karena mengandung unsur penyalahgunaan wewenang dan merugikan masyarakat
RESPONSIBILITAS PENGHULU TERHADAP PUTUSAN DISPENSASI KAWIN DI KUA SINDANGKERTA BANDUNG BARAT Fero, Muhamad Jidan; Fatoni, Siti Nur; Hadi, Ahmad Maula
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1427

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindangkerta, mengkaji responsibilitas penghulu dalam pelaksanaan pernikahan dini, serta mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan yang muncul dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, yaitu dengan memadukan analisis terhadap norma hukum yang berlaku dengan realitas implementasinya di lapangan melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dispensasi kawin dilakukan melalui tahapan administratif yang sistematis, meliputi verifikasi putusan pengadilan, pencatatan administrasi perkawinan, serta pelaksanaan akad nikah, yang secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga mencerminkan adanya kepastian hukum dalam praktiknya. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum, serta adanya tekanan keluarga yang mendorong percepatan pernikahan. Dalam konteks ini, penghulu memiliki peran yang strategis dan multidimensional, tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai aktor yang menjalankan tanggung jawab hukum, sosial, dan moral, termasuk memberikan edukasi, pembinaan, serta pertimbangan kepada calon mempelai. Di sisi lain, pelaksanaan dispensasi kawin juga dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti kuatnya pengaruh budaya lokal yang mentoleransi perkawinan usia dini, keterbatasan sarana dan waktu dalam pembinaan, serta adanya dilema antara norma hukum dan realitas sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas penghulu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta sinergi antar lembaga terkait guna memastikan bahwa pelaksanaan dispensasi kawin tetap sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan hukum perkawinan di Indonesia.

Page 29 of 29 | Total Record : 284

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026 Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026 Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026 Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2025 Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2025 Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2024 Vol. 2 No. 2 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2024 Vol. 2 No. 1 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2023 Vol. 1 No. 2 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2023 Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2022 More Issue