cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Noer Ali Sumber Artha kalimalang Bekasi Barat 17134, Jawa Barat
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29644690     DOI : https://doi.org/10.58738/qanun
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies (E-ISSN 2964-4690) is a high-quality, open-access peer-reviewed international journal published two times a year (March, September) by Asian Publisher. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies focusing on historical, comparative, and legal and societal approaches to Islamic law, we are also particularly interested in presenting data science tools and key sources that inform scientific analysis.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 390 Documents
 27   28   29   30   31 
PERLINDUNGAN PETUGAS PENAGIHAN PEMBIAYAAN KOPERASI PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO-147/DSN-MUI/XII/2021 (DI KECAMATAN MEDAN MARELAN) Adrian Ibrahim; Fauziah Lubis
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1397

Abstract

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang didapat petugas koperasi berdasarkan Fatwa No 147 Fatwa DSN-MUI No 147/DSN-MUI/XII/2021. Masalah yang dihadapi oleh koperasi pada saat ini memang sangat berat khususnya dalam bidang pengelolaan atau operasionalnya sebab, koperasi dituntut untuk mandiri, profesionalisme dan transparan demi memberikan pelayanan yang terbaik sekaligus perlindungan hukum bagi anggota yang menyimpan dananya. Dan untuk memastikan koperasi harian beroperasi secara adil dan sesuai aturan, serta melindungi hak-hak anggotanya, yang sangat bergantung pada perlindungan hukum yang kuat. Pegawai koperasi harian sering menghadapi ancaman kekerasan, terutama saat berhadapan dengan peminjam yang gagal bayar. Situasi ini bisa memicu frustrasi dan emosi pada peminjam, yang berpotensi berujung pada tindak kekerasan terhadap pegawai. Dan berdasarkan penelitian ini bagaimana pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah serta bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI No-147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat Yuridis Normatif dan menggunakan pendekatan statute approach dan case approach bertujuan agar peneliti ingin melihat apakah aturan fatwa DSN-MUI No-147/DSN-MUI/XII/2021 tentang jaminan sosial ketenagakerjaan sudah diterapkan dan terlaksana dengan cukup baik dalam melindungi petugas dari tindak kejahatan dalam pekerjaan atau ada sedikit pergeseran dalam penerapannya.. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan depth interview untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya dan mendalami suatu fenomena untuk kelengkapan data sekunder yang merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah. Dan pada hasil menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan dalam bekerja semua sudah dijamin oleh pemerintah, terutama dalam hal keamanan serta keselamatan bekerja dan sebagai pekerja kita diberi hak untuk mendapat tempat lingkungan yang aman dan juga nyaman.
PEMIKIRAN QASIM AMIN TERHADAP EMANSIPASI PEREMPUAN DALAM HAK MENENTUKAN PASANGAN PERKAWINAN DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA Rahma Nufiza Amalia Putri; Jayusman Jayusman; Edi Susilo
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1404

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji gagasan Qasim Amin tentang emansipasi perempuan dalam hak menentukan pasangan perkawinan serta menganalisis relevansinya dengan hukum keluarga di Indonesia dengan menyoroti kesenjangan antara norma dan praktik. Berbeda dari kajian sebelumnya yang bersifat umum, penelitian ini memfokuskan pada hak perempuan dalam memilih pasangan berdasarkan pemikiran Qasim Amin dan keterkaitannya dengan sistem hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library research menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Qasim Amin menekankan pentingnya kebebasan memilih pasangan secara sadar tanpa paksaan sebagai dasar peningkatan derajat perempuan. Titik relevansi spesifik dengan hukum positif di Indonesia ditemukan pada pengakuan prinsip persetujuan kedua calon mempelai yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 16 KHI, serta legitimasi proses saling mengenal (khitbah) sebagai ruang pembentukan kesepakatan yang autentik. Namun, secara empiris masih terdapat kesenjangan akibat tekanan budaya patriarkal dan tingginya angka dispensasi kawin yang sering kali mereduksi persetujuan perempuan menjadi sekadar formalitas. Sebagai rekomendasi praktis, diperlukan penguatan edukasi hukum bagi masyarakat untuk menjamin hak substantif perempuan dalam memilih pasangan serta pembatasan intervensi keluarga yang berlebihan guna mewujudkan stabilitas rumah tangga yang berkeadilan.
IMPLEMENTASI UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (PEMUNGUTAN BIAYA KARTU KELUARGA DI KELURAHAN TANJUNG LEIDONG KABUPATEN LABUHANBATU UTARA) Arnita Sari Ritonga; Tetty Marlina Tarigan
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1419

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik pemungutan biaya dalam pengurusan dokumen kependudukan yang seharusnya tidak dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan tersebut serta mengkaji praktik pemungutan biaya dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK) di Kelurahan Tanjung Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi dengan melibatkan 8 informan yang terdiri dari 6 masyarakat dan 2 aparatur kelurahan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan data secara sistematis berdasarkan fakta di lapangan serta mengaitkannya dengan teori implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 79A belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan praktik pemungutan biaya dengan dalih administrasi dan percepatan pelayanan. Faktor penyebabnya meliputi lemahnya pengawasan, budaya birokrasi yang permisif, keterbatasan sumber daya aparatur, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak pelayanan gratis. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan serta tidak sejalan dengan tujuan perlindungan harta (hifz al-mal), karena mengandung unsur penyalahgunaan wewenang dan merugikan masyarakat
RESPONSIBILITAS PENGHULU TERHADAP PUTUSAN DISPENSASI KAWIN DI KUA SINDANGKERTA BANDUNG BARAT Muhamad Jidan Fero; Siti Nur Fatoni; Ahmad Maula Hadi
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1427

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindangkerta, mengkaji responsibilitas penghulu dalam pelaksanaan pernikahan dini, serta mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan yang muncul dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, yaitu dengan memadukan analisis terhadap norma hukum yang berlaku dengan realitas implementasinya di lapangan melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dispensasi kawin dilakukan melalui tahapan administratif yang sistematis, meliputi verifikasi putusan pengadilan, pencatatan administrasi perkawinan, serta pelaksanaan akad nikah, yang secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga mencerminkan adanya kepastian hukum dalam praktiknya. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum, serta adanya tekanan keluarga yang mendorong percepatan pernikahan. Dalam konteks ini, penghulu memiliki peran yang strategis dan multidimensional, tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai aktor yang menjalankan tanggung jawab hukum, sosial, dan moral, termasuk memberikan edukasi, pembinaan, serta pertimbangan kepada calon mempelai. Di sisi lain, pelaksanaan dispensasi kawin juga dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti kuatnya pengaruh budaya lokal yang mentoleransi perkawinan usia dini, keterbatasan sarana dan waktu dalam pembinaan, serta adanya dilema antara norma hukum dan realitas sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas penghulu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta sinergi antar lembaga terkait guna memastikan bahwa pelaksanaan dispensasi kawin tetap sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan hukum perkawinan di Indonesia.
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM PENGUPAHAN BURUH PETIK KOPI: STUDI EMPIRIK DI DESA SINDANG PAGAR KECAMATAN SUMBER JAYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Rayendra Valoga; Yufi Wiyos Rini Masykuroh; Nurasari Nurasari
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1302

Abstract

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengupahan tenaga kerja merupakan bagian penting dari muamalah Islam untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Upah adalah merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja sesuai kesepakatan atas pekerjaan yang diselesaikan. Salah satu praktik pengupahan yang masih banyak dijumpai adalah pengupahan buruh petik kopi di Sindang Pagar, Kabupaten Lampung Barat. Sistem pengupahan ini umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik kebun dan buruh, namun perlu dikaji sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait keadilan, kejelasan akad, dan terhindarnya unsur kezaliman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengupahan buruh petik kopi serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung di lokasi penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan landasan teori fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan buruh petik kopi di Sindang Pagar menggunakan pola upah berdasarkan hasil panen dan kesepakatan lisan. Praktik ini pada dasarnya telah mencerminkan prinsip kerelaan dan kerja sama, namun masih terdapat kelemahan dalam aspek kejelasan akad dan standar upah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan prinsip-prinsip syariah agar tercipta keadilan dan perlindungan hak buruh secara optimal.
PENGABAIAN HAK-HAK ISTRI PASCA CERAI TALAK BERDASARKAN PERTIMBANGAN HAKIM NOMOR 252/PDT.G/2022/PA.TMK Dimas Yupi Hilmi; Siti Nur Fatoni; Lena Ishelmiany Ziaharah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1383

Abstract

Pengabaian hak-hak istri pasca cerai talak masih sering terjadi dalam praktik peradilan agama, khususnya pada perkara yang diputus secara verstek, sehingga menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hukum bagi perempuan setelah perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengabaian hak-hak istri dalam Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Tmk, mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim, serta meninjau putusan tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan teori maqashid syari’ah dan teori keadilan substantif sebagai landasan analisis dalam menilai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, dengan sumber data berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak berdasarkan pembuktian perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, namun tidak menetapkan hak-hak istri seperti nafkah iddah dan mut’ah. Putusan tersebut menunjukkan bahwa aspek legal formal perceraian lebih diutamakan dibandingkan perlindungan terhadap hak ekonomi dan sosial perempuan pasca perceraian. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pengabaian hak-hak tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan maqashid syari’ah yang menekankan perlindungan terhadap perempuan. Oleh karena itu, optimalisasi kewenangan ex officio hakim diperlukan guna menjamin terpenuhinya hak-hak istri dalam setiap putusan perceraian.
MUSYAWARAH DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH: ANTARA SYURA DAN DEMOKRASI DI DESA RENO BASUKI Muhammad Syahputra; Frenki Frenki; Arif Fikri
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1400

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai syura dalam pelaksanaan musyawarah desa di Desa Reno Basuki melalui perspektif Siyasah Syar'iyyah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang menggabungkan observasi lapangan di Kecamatan Rumbia dengan kajian pustaka dari berbagai literatur ilmiah tahun 2015–2025. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun musyawarah desa telah mengadopsi prinsip demokrasi partisipatif, transparansi dan pengambilan keputusan kolektif, aspek spiritual dan moral dari syura belum sepenuhnya terinternalisasi karena masih adanya dominasi kelompok tertentu serta ketimpangan informasi. Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya integrasi nilai-nilai Siyasah Syar'iyyah dan penguatan sistem komunikasi publik guna menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang tidak hanya prosedural, tetapi juga adil, amanah, dan berlandaskan integritas moral yang kuat.
WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA MEDAN TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH Alfi Syahrin; Annisa Sativa
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1408

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2024 sebagai perwujudan kedaulatan rakyat memiliki potensi terjadinya pelanggaran administratif, etik, maupun pidana pada setiap tahapan, sehingga memerlukan pengawasan yang kuat dan berintegritas oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan. Permasalahan dalam penelitian ini ke wewenang Bawaslu Kota Medan dalam melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran Pilkada 2024 serta tinjauan Fiqh Siyasah dalam kewenangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif kewenangan Bawaslu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah seperti al-‘adl (keadilan), amanah, hisbah, dan maslahah ‘ammah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan analisis kelembagaan, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kewenangan Bawaslu Kota Medan telah memadai dan mencakup fungsi pencegahan, pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran pemilihan, yang diimplementasikan melalui pengawasan setiap tahapan, koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aparat penegak hukum, serta penanganan laporan masyarakat. Dalam perspektif fiqh siyasah, peran tersebut sejalan dengan konsep hisbah sebagai mekanisme pengawasan publik demi menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umum. Namun demikian, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan konsistensi regulasi agar pelaksanaan pengawasan pemilihan semakin efektif, profesional, dan berintegritas.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK TADLIS (PENIPUAN) DAN PENERAPAN HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI MOBIL BEKAS MELALUI PLATFORM DARING Devina Putri Azara; Khoiruddin Khoiruddin; Susi Nurkholidah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1417

Abstract

Perkembangan transaksi digital dalam jual beli mobil bekas melalui platform daring menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya praktik tadlis berupa penyembunyian cacat kendaraan dan ketidaksesuaian informasi antara iklan dengan kondisi nyata mobil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tadlis dan penerapan hak khiyar sebagai bentuk perlindungan konsumen dalam jual beli mobil bekas melalui platform daring ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap penjual dan pembeli pada showroom mobil bekas di wilayah Antasari dan Way Kandis Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tadlis masih ditemukan dalam bentuk ketidaksesuaian informasi kondisi fisik kendaraan, baik pada bagian eksterior, interior, maupun mesin kendaraan. Penerapan hak khiyar dalam transaksi juga belum berjalan optimal karena masih terdapat penjual yang belum memberikan kompensasi secara maksimal kepada pembeli. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara praktik tadlis, penerapan hak khiyar, dan perlindungan konsumen dalam transaksi digital jual beli mobil bekas berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menegaskan pentingnya transparansi informasi, kejujuran, dan penerapan hak khiyar untuk menciptakan transaksi digital yang adil serta sesuai dengan prinsip syariah.
ARAH KEBIJAKAN BADAN GIZI NASIONAL PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS TERHADAP ALOKASI DANA PENDIDIKAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Juli Andriani Harahap; Khalid Khalid
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1423

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 merupakan respons pemerintah terhadap tingginya angka stunting nasional yang mencapai 21,5 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (2023). Persoalan konstitusional muncul ketika anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 223,56 triliun diklasifikasikan ke dalam pos fungsi pendidikan APBN 2026, sehingga alokasi pendidikan murni hanya mencapai sekitar 11,15 persen dari total APBN, jauh di bawah mandat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang menetapkan ambang batas 20 persen. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika kategorisasi anggaran MBG secara konstitusional dan mengevaluasi legitimasi kebijakan tersebut dalam kerangka siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan integratif: pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengklasifikasian anggaran BGN ke dalam pos pendidikan tidak dapat dipertahankan secara konstitusional karena program MBG juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia dini yang berada di luar sistem pendidikan formal, berbeda dengan praktik di Brazil (PNAE) dan India (PM POSHAN) yang secara eksklusif menargetkan siswa sekolah. Dari perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan ini bermasalah dalam empat dimensi: pelanggaran prinsip supremasi konstitusi (dustur), ketidakadilan distributif ('adalah), ketidakseimbangan antara perlindungan jiwa dan akal (hifzh al-nafs dan hifzh al-'aql), serta lemahnya legitimasi substantif kepemimpinan (wilayah al-amr). Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis inkonsistensi kategorisasi fiskal MBG secara spesifik melalui pendekatan siyasah dusturiyah, yang belum dilakukan oleh kajian-kajian sebelumnya. Penelitian ini merekomendasikan pemisahan kategorisasi anggaran BGN berdasarkan kelompok sasaran, penjaminan floor anggaran pendidikan substantif, serta penguatan mekanisme syura dalam proses penetapan anggaran.

Page 29 of 39 | Total Record : 390

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026 Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026 Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026 Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2025 Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2025 Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2024 Vol. 2 No. 2 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2024 Vol. 2 No. 1 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2023 Vol. 1 No. 2 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2023 Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2022 More Issue