cover
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Noer Ali Sumber Artha kalimalang Bekasi Barat 17134, Jawa Barat
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29644690     DOI : https://doi.org/10.58738/qanun
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies (E-ISSN 2964-4690) is a high-quality, open-access peer-reviewed international journal published two times a year (March, September) by Asian Publisher. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies focusing on historical, comparative, and legal and societal approaches to Islamic law, we are also particularly interested in presenting data science tools and key sources that inform scientific analysis.
Articles 304 Documents
ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN BUMDES : (Di Desa Sumber Gede Kabupaten Lampung Timur) Friz Zwiki; Maimun Maimun; Fathul Mu’in
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1443

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BUMDes, khususnya Pasal 22 mengenai tugas, kewajiban, dan kewenangan pelaksana operasional BUMDes di Desa Sumber Gede Kabupaten Lampung Timur. Permasalahan akademik penelitian terletak pada ketidaksesuaian antara norma hukum yang menghendaki pengelolaan BUMDes secara profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan realitas empiris pengelolaan BUMDes yang masih menunjukkan lemahnya manajemen usaha, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2016 dalam perspektif Siyāsah Tanfīdziyyah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 22 secara formal telah berjalan melalui pembentukan struktur pengelola dan pelaksanaan usaha peternakan kambing sekitar 30 ekor, namun secara substantif belum berjalan optimal akibat lemahnya tata kelola usaha, belum profesionalnya sistem manajemen, serta rendahnya transparansi pengelolaan BUMDes kepada masyarakat desa. Dalam perspektif Siyāsah Tanfīdziyyah, pengelolaan BUMDes belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, tanggung jawab, akuntabilitas, dan kemaslahatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, implementasi pengelolaan BUMDes di Desa Sumber Gede belum mampu mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa secara optimal.
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERKAIT JUAL BELI IN-GAME CURRENCY PADA FITUR TOP-UP POINT BLANK ZEPPETO Fachreyza Fachreyza; Eti Karini; Muslim Muslim
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1449

Abstract

Pesatnya perkembangan ekonomi digital memunculkan fenomena jual beli aset virtual yang menuntut kajian teoretis mengenai status harta (mal) dan kesesuaian mekanisme akadnya dengan prinsip syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan keabsahan transaksi in-game currency pada fitur top-up Point Blank Zeppeto dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif dan metode deskriptif-analitis. Sumber data sekunder diperoleh melalui penelaahan terhadap kitab fikih muamalah, fatwa kontemporer, peraturan perundang-undangan transaksi elektronik, serta jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PB Cash dapat dikategorikan sebagai mal mutaqawwim (harta bernilai) karena memiliki unsur manfa’ah (manfaat) dan qimah (nilai ekonomi) yang diakui secara ‘urf dalam masyarakat digital. Secara konseptual, akad jual beli pada fitur top-up merupakan bentuk akad al-bay’ yang sahih. Unsur gharar (ketidakpastian) dipandang minimal karena adanya kejelasan objek dan transparansi harga sesuai prinsip an-taradhin. Implementasi prinsip maslahah dalam ekosistem ini menekankan pentingnya perlindungan hak konsumen serta tanggung jawab para pihak untuk menghindari praktik spekulatif yang menyerupai maysir (perjudian). Dengan demikian, praktik transaksi top-up ini dinyatakan sah selama memenuhi kaidah keadilan, transparansi, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat universal.
PERAN GURU DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN AL-QUR’AN HADIS DI MAN 1 BANDAR LAMPUNG Meisa Nihayatunnisa’; Nur Asiyah; Beti Susilawati
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1451

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan strategi guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta faktor pendukung dan penghambat motivasi belajar pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dipilih untuk mengungkap fenomena di lapangan secara mendalam melalui pengambilan data yang rinci, alami, dan kontekstual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan subjek penelitian guru dan peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru berjalan efektif melalui optimalisasi sebagai demonstrator, pengelola kelas, mediator/sumber belajar, fasilitator, dan evaluator yang terintegrasi dengan strategi peningkatan motivasi, seperti membangun hubungan emosional positif, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, memberikan reward, serta menetapkan tujuan belajar yang realistis. Kondisi ini terbukti meningkatkan pemahaman, keaktifan, dan capaian belajar peserta didik. Keberhasilan tersebut didukung oleh faktor internal dan eksternal, yaitu tingginya rasa ingin tahu, dukungan emosional orang tua, serta metode pembelajaran guru yang kreatif, namun masih terdapat hambatan berupa rendahnya minat belajar, kecemasan berlebih, dan lingkungan yang kurang kondusif. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian pendidikan agama Islam, khususnya terkait integrasi peran guru dan strategi untuk meningkatkan motivasi belajar sehingga hasil belajar lebih baik, serta faktor yang memengaruhinya, serta membantu guru, sekolah, dan menjadi dasar pengembangan penelitian selanjutnya.
EVALUASI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN PAI MENGGUNAKAN MODEL CIPP DI SMP NEGERI 7 MUARO JAMBI Putri Dwi Lestari; Isma Yuliza; Dela Darmaleni Zulvi; Zawaqil Afdal Jamil
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1452

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi program penguatan pendidikan karakter berbasis nilai akhlak pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 7 Muaro Jambi menggunakan model CIPP. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif evaluatif dengan subjek kepala sekolah, guru PAI, dan pihak terkait melalui purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek context relevan dengan visi sekolah dan tujuan pendidikan nasional. Aspek input didukung sumber daya, sarana prasarana, dan kebijakan yang memadai. Aspek process berjalan sistematis melalui integrasi nilai akhlak dalam pembelajaran dan budaya sekolah. Aspek product menunjukkan peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik, terutama kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, dan sopan santun. Program dinilai efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.
IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT 3 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH: (Studi di Pasar Kalangan Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan) Octari Listiana; Frenki Frenki; Muhammad Jayus
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1454

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta meninjaunya dalam perspektif fiqh siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan, kepala pasar, juru parkir, serta masyarakat sebagai pengguna jasa parkir, serta didukung oleh data sekunder dari literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan parkir telah berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan adanya sistem legalitas juru parkir melalui Surat Keputusan (SK), penggunaan identitas resmi berbasis barcode, serta pemberian atribut sebagai tanda pengenal. Selain itu, penerapan sistem setoran kepada daerah menjadi indikator dalam menentukan legalitas parkir. Hingga tahun 2026, tidak ditemukan laporan signifikan terkait parkir liar atau pungutan liar. Namun demikian, masih terdapat kendala di lapangan, seperti ketidaklengkapan atribut juru parkir dan adanya praktik penghindaran terhadap petugas pengawas. Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan ini telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan pengawasan (hisbah) dalam pengelolaan urusan publik. Pemerintah telah menjalankan perannya dalam menciptakan ketertiban dan mencegah praktik yang merugikan masyarakat. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (1) HURUF A PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH Aris Maisa; Relit Nur Edi; Nur Rahmah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1455

Abstract

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 huruf a Pasal 6 ayat (1). menempatkan Karang Taruna sebagai organisasi sosial kepemudaan yang memiliki peran dalam pengembangan potensi generasi muda dan masyarakat. Akan tetapi, realitas di Desa Walur Kecamatan Krui Selatan memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan implementasinya di lapangan. Karang Taruna di desa tersebut mengalami penurunan aktivitas selama beberapa tahun terakhir sehingga fungsi pembinaan pemuda dan kegiatan sosial kemasyarakatan dapat dikatakan belum diterapkan secara penuh. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 organisasi tentang Karang Taruna di Desa Walur serta mengkajinya melalui perspektif siyasah tanfidziyyah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan peratin pekon walur, Ketua Karang Taruna, dan salah satu masyarakat Desa Walur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan tersebut belum berjalan secara optimal yang dapat dilihat dengan rendahnya keterlibatan pemuda, belum tersusunnya program kerja yang berkelanjutan, lemahnya koordinasi organisasi, serta kurang optimalnya pembinaan dari pemerintah desa. Ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyyah, kondisi tersebut menunjukkan belum maksimalnya penerapan prinsip amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam pelaksanaan kebijakan sosial kepemudaan. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan pembinaan dari Pemerintah Desa, penguatan koordinasi organisasi, serta pengembangan program kerja Karang Taruna secara berkesinambungan guna meningkatkan efektivitas pemberdayaan pemuda dan mendukung pembangunan sosial masyarakat desa.
PENDEKATAN INTEGRATIF PEMBAHARUAN PAI DI SMA NEGERI 1 PRINGSEWU PADA ERA DIGITAL Arya Dwi Saputra; Istihana Istihana; Era Octafiona
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1457

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis proses pendekatan integratif pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) serta mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat implementasinya di SMA Negeri 1 Pringsewu pada era digital. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Populasi penelitian mencakup semua aktivitas pembelajaran PAI, dengan sampel berupa guru PAI dan peserta didik yang terlibat pada proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data dilaksanakan lewat wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan dokumentasi, dengan instrumen berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan terkait pendekatan integratif telah diimplementasikan melalui pengintegrasian materi PAI dengan sains dan teknologi digital pada level konten dan metodologis. Pembelajaran bukan saja berorientasi pada aspek kognitif, tapi juga mampu mengembangkan aspek afektif serta psikomotorik peserta didik. Faktor pendukung meliputi kompetensi guru, ketersediaan fasilitas teknologi, dan karakteristik peserta didik yang adaptif terhadap digitalisasi, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan pemahaman guru, waktu pembelajaran yang terbatas, serta potensi distraksi teknologi. Dengan demikian, pendekatan integratif terbukti relevan dan efektif untuk membuat meningkat kualitas pembelajaran PAI di era digital.
PERLINDUNGAN HAK PEMILIK LAHAN ATAS PENDIRIAN TIANG LISTRIK PERSPEKTIF FATWA NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG GANTI RUGI (TA’WIDH) Desi Safitri; Rahmad Efendi
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1464

Abstract

Pelaksanaan pendirian tiang listrik diatas lahan milik masyarakat dapat menimbulkan kerugian. Dalam beberapa kasus yang terjadi, masyarakat banyak dirugikan akibat dari pendirian tiang listrik diatas lahan miliknya karena pihak PT. PLN (Persero) tidak memberikan ganti rugi dengan nilai yang layak, dan tidak meminta izin persetujuan dari pemilik lahan atau pemegang hak atas lahan yang nantinya akan dijadikan lokasi pendirian tiang listrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberian kompensasi yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) kepada pemegang hak atas lahan atau masyarakat terdampak, serta bagaimana perlindungan hak pemilik lahan atas pendirian tiang listrik perspektif Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta’widh). Jenis penelitian pada artikel ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, yakni menelaah penerapan hukum positif beserta dokumen tertulis secara nyata dalam berbagai kejadian yang berkaitan dengan aspek di masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Data dikumpulkan berdasarkan hasil observasi, studi dokumen, dan kepustakaan. Kemudian diolah dengan menggunakan metode kualitatif dan dianalisis dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberian ganti rugi atau kompensasi yang dilakukan berdasarkan hukum positif di Indonesia belum sesuai dengan ketentuan dalam fiqh mu’amalah yang dalam hal ini termasuk kedalam kajian ta’widh karena tidak terpenuhinya dua hal, yaitu adanya indikasi paksaan dan tentunya terdapat pihak yang mengalami kerugian, yaitu pemilik hak atas lahan.
KONSEP KESETARAAN GENDER MENURUT AMINA WADUD MUHSIN SERTA KETERKAITANNYA DENGAN PENDIDIKAN ISLAM Selvie Adinda Putri; M Indra Saputra; Baharudin Baharudin
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1466

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kesetaraan gender menurut pemikiran Amina Wadud Muhsin serta keterkaitannya dengan sistem pendidikan Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, di mana data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dari berbagai literatur ilmiah seperti buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amina Wadud menekankan kesetaraan gender sebagai prinsip fundamental dalam Al-Qur'an yang sering kali terdistorsi oleh penafsiran patriarkal. Melalui pendekatan hermeneutika berbasis tauhid, ia mengajukan prinsip kesalingan (mutuality) dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks pendidikan Islam, pemikiran ini mengimplikasikan perlunya rekonstruksi kurikulum dan metodologi pembelajaran agar lebih inklusif, egaliter, dan bebas dari stereotip gender. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan Islam harus menjadi ruang yang memberikan akses setara bagi perempuan tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial-keagamaan sesuai dengan nilai rahmatan lil ‘alamin.
OPTIMALISASI BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP CALON PENGANTIN BERPENDIDIKAN RENDAH DI KUA KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR SUMATERA UTARA Muhammad Fadli Al-Dzikri Lubis; Burhanuddin Burhanuddin; Aan Radiana
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1467

Abstract

Penelitian ini berangkat dari masih ditemukannya berbagai kendala dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) terhadap calon pengantin berpendidikan rendah di KUA Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Permasalahan tersebut terlihat dari keterbatasan durasi pelaksanaan, metode pembelajaran yang masih didominasi ceramah, serta rendahnya pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar ideal pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Siantar Martoba, kendala pelaksanaan, serta upaya optimalisasi program terhadap calon pengantin berpendidikan rendah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori andragogi, teori komunikasi pendidikan, dan teori efektivitas hukum sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Siantar Martoba belum sepenuhnya berjalan sesuai standar ideal karena keterbatasan waktu pelaksanaan, metode pembelajaran yang masih didominasi ceramah, kurangnya fasilitas pembelajaran, serta belum optimalnya evaluasi pembelajaran. Upaya optimalisasi dilakukan melalui pendekatan komunikatif dan interaktif, penyederhanaan bahasa penyampaian materi, penggunaan dialog dan simulasi, peningkatan kapasitas fasilitator melalui Training of Trainer (TOT), penguatan media pembelajaran visual, serta evaluasi pembelajaran secara berkala. Dengan demikian, optimalisasi metode pembelajaran, peningkatan kualitas fasilitator, dan penyediaan fasilitas pendukung menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terhadap calon pengantin berpendidikan rendah.