cover
Contact Name
Nalom Siagian
Contact Email
jurnaljispol@gmail.com
Phone
+6282171938571
Journal Mail Official
jurnaljispol@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sutomo No.4A Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Politik (JISPOL)
ISSN : 27985024     EISSN : 27984613     DOI : 10.51622
Core Subject : Humanities,
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISPOL) adalah Jurnal tinjauan sejawat (peer-reviewed) yang diterbitkan oleh fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas HKBP Nommensen. Jurnal ini akan berisikan berbagai artikel ilmiah dari para akademisi, peneliti dan atau praktisi yang membahas temuan teoretis dan empiris, serta perkembangan terkini fenomena sosio-politik kontemporer dalam lingkup lokal, nasional, regional, dan global; Kebijakan publik, kesejahteraan, pengembangan, inovasi, dan masyarakat digital, politik dan keamanan, ketahanan nasional, Kepemimpinan, demokrasi, politik dan identitas, radikalisme, terorisme, demokrasi, pergerakan masyarakat sipil, media baru, dan pemerintahan dan pemilihan umum.
Articles 87 Documents
PENGARUH PERSEPSI HARGA DAN TAGLINE “GRATIS ONGKIR” TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN IMPULSIF SECARA ONLINE PADA MASYARAKAT PENGGUNA APLIKASI SHOPEE DI DESA BARIBANIAEK, KECAMATAN MUARA Ridhon Simangunsong; Risna Uli Sihombing; Srianjelina Siregar
Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik Vol. 2 No. 2 (2022): Edisi Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.562 KB) | DOI: 10.51622/jispol.v2i2.1153

Abstract

This study aims to determine how big the influence of Price Perception and Shopee's "Free Shipping" Tagline on Impulsive Online Purchase Decisions in Shopee Application Users in Baribaniaek Village, Muara District, either partially or simultaneously. This type of research is quantitative. The population in this study is the Shopee Application User Community in Baribaniaek Village, Muara District. The sampling technique in this research is non-probability sampling, namely purposive sampling with a sample size of 96 respondents. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques with questionnaires via google form. The data analysis method used is an instrument test consisting of validity and reliability tests, classical assumption test consisting of normality test, multicollinearity test and heteroscedasticity test, multiple linear regression test and hypothesis testing consisting of t-test, f-test, and coefficient of determination (R2). The results showed that price perception had a positive and significant effect on purchasing decisions, this was indicated by the value of tcount (5,994) > ttable (1.984) and the significant value of the price perception variable was 0.000 < 0.05. Shopee's "Free Shipping" tagline has a positive and significant effect on Purchase Decisions, this is indicated by the value of tcount (7,313) > ttable (1,984) and the significant value of Shopee's "Free Shipping" Tagline variable is 0.000 < 0.05. Simultaneously, it is known that Price Perception and Tagline "Free Shipping" have a positive and significant effect on Impulsive Purchase Decisions, this is indicated by the value of fcount (7,072) > ftable (3.09) and a significant value of 0.000 <0.05. The coefficient of determination obtained is 0.629, meaning that the Purchase Decision variable can be explained by the Price Perception variable and the "Free Shipping" tagline of 38,2% While the remaining 61,8% is explained by other variables not explained in this study.
GOLPUT DAN PEMILU 2024 maringan panjaitan; Jonson Rajagukguk; Grace Y Damanik; Elfrida Aruan; Rahmat Syukur Gulo
Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik Vol. 2 No. 2 (2022): Edisi Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.664 KB) | DOI: 10.51622/jispol.v2i2.1154

Abstract

General elections are a means of upholding people's justice and this is the only process to build a country's political ethics. In elections, citizens are given as much freedom as possible and guaranteed by the constitution to express their political aspirations. Through elections, citizens will come to the polls and have been regulated by the state through special regulations regarding general elections. Citizens will give their political rights so that in the future a government structure will be created that will organize state governance for public services and accelerate development. The problem is, is an election valid if the citizen's participation is minimal or far from what we expect? Like the term white group (abstentions) where citizens are very passive and do not give their political rights. We will enter the political year and the 2024 elections are getting closer. Can the abstentions increase or decrease? This is certainly a very relevant question so that the legality of elections can be better because every citizen's political election participation is a supporting factor for the success of elections.
Pengaruh Pengawasan Terhadap Disiplin Dan Kinerja Pegawai Kepler Sinaga; Deimak Yosepa Simatupang; Anathasya Grace Gultom
Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/jispol.v3i1.1338

Abstract

: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh pengawasan terhadap disiplin dan kinerja pegawai. Lokasi penelitian adalah di Kantor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Hipotesis penelitian ini ada 3 yaitu terdapat pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai , terdapat pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai, terdapat pengaruh pengawasan terhadap disiplin dan kinerja pegawai, mengambil sampel 38 0rang, riset ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan sofeware dan teknik analis data product moment, koefisien determinasi R2, uji regresi, uji T. Dan kemudian data akan dianalis dan dijelaskan secara detail.             Berdasarkan hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,946 yang berada pada angka interpretasi interval koefisien korelasi 0,80–1,000. Hal ini berarti bahwa korelasi atau hubungan variable pengawasan terhadap kinerja pegawai di kecamatan Pangururan Kabupaten Samosirmemiliki hubungan yang sangat kuat, bersifat positif dan signifikan sehingga untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka diperlukan variable pengawasan terhadap kinerja pegawai. Sedangkan nilai R-square atau nilai koefisien determinasi sebesar 0,896 yang berarti bahwa persentase pengaruh variabel independen (Variabel Pengawasan) terhadap variable dependen (Kinerja Pegawai) sebesar 0,896 atau variable independen mampu mempengaruhi variable dependen (Kinerja pegawai) sebesar 89,6% sedangkan selebihnya yaitu 10,4 % (100%−89,6%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya diluar penelitian ini.  
Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pembiayaan Pembangunan Di Kabupaten Deli Serdang Ridhon Simangunsong; Andy Stepanus Hutapea; Wilda Vionasari Hutapea
Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/jispol.v3i1.1340

Abstract

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pembiayaan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang, dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian secara parsial, pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Deli Serdang, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Deli Serdang.  Setiap peningkatan pajak daerah sebesar Rp. 1.000 akan meningkatkan belanja daerah sebesar Rp. 60.270.  Setiap peningkatan retribusi daerah sebesar Rp. 1.000 akan meningkatkan belanja daerah sebesar Rp. 97.703.   Secara serempak variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Deli Serdang pada tingkat kepercayaan 95 %. Sebesar 92,90 % dari perubahan belanja daerah dapat dijelaskan oleh perubahan pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan sisanya sebesar 7,10 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan sebagai variabel dalam penelitian.  Perbedaan antara pengeluaran belanja daerah dan penerimaan daerah Kabupaten Deli Serdang selama tahun 2005 – 2013  selalu mengalami defisit, dan jumlah defisit yang terjadi pada setiap tahun selalu meningkat.   Peningkatan jumlah defisit  pendapatan dan belanja daerah disebabkan adanya peningkatan belanja daerah yang tidak didukung oleh peningkatan pendapatan asli daerah dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah. Selisish pengeluaran daerah dengan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami defisit sehingga harus dipenuhi dari pinjaman pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Suatu Kajian Tentang Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 prima degodona; Briska Julianti Gulo; Lasmina Kajol Simanjorang
Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/jispol.v3i1.1341

Abstract

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk mengukur signifikan pengaruh pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan analisa regresi linear berganda dengan masalah yang dirumuskan adalah hipotesa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel prosedur pelayanan, persyaratan, kejelasan petugas, kedisplinan, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, Kesopanan dan keramahan petugas, dan kenyamanan pelayanan secara bersama-sama mempunyai hubungan yang kuat terhadap pelayanan publik. Hasil uji hipotesa menunjukkan bahwa H1 diterima artinya adanya pengaruh secara parsial dari variabel kepuasan masyarakat yaitu prosedur pelayanan, persyaratan, kejelasan petugas, kedisplinan, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, Kesopanan dan keramahan petugas, dan kenyamanan pelayanan terhadap pelayanan publik. Hasil uji F menunjukkan bahwa H1 diterima artinya bahwa variabel kepuasan masyarakat dipengaruhi dan signifikan terhadap pelayanan publik dan variabel prosedur pelayanan, persyaratan, kejelasan petugas, kedisplinan, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, Kesopanan dan keramahan petugas, dan kenyamanan pelayanan berpengaruh secara serentak terhadap pelayanan publik.
Analisis Implementasi Program Minapolitan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Natalia E Sihombing; Fina Oktavia Hutasoit
Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/jispol.v3i1.1342

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas. Hal ini merupakan potensi sumber daya terpendam yang sangat besar untuk dikembangkan. Permasalahan utama di kawasan pesisir adalah kualitas dan kesadaran sumber daya manusia rendah, kualitas lingkungan rendah, pendapatan perkapita rendah, serta infrastruktur yang tidak memadai. Untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada terkait dengan pengembangan perikanan maka dibentuklah Program Minapolitan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Program Minapolitan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengetahui apa hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan program Minapolitan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif dengan data yang diperoleh dari data primer (wawancara, obseravasi) dan data sekunder (studi pustaka). Tujuan dari Implementasi Program Minapolitan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan (Study Kasus Pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah) belum sepenuhnya didapatkan karena terdapat perbedaan antara nelayan yang dipekerjakan hingga nelayan yang memiliki kapal dan modal terhadap hasil yang diperoleh. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Minapolitan untuk mensejahterakan nelayan belum sepenuhnya didapatkan. Pemerintah belum sanggup memberikan modal pinjaman kepada nelayan sehingga kebanyakan nelayan lebih memilih untuk berkerja sama dengan pihak swasta yang sanggup memberikan modal. Nelayan yang dipekerjakan oleh para pemilik modal tidak merasakan apa manfaat dari TPI tersebut karena mereka tidak ikut campur lagi pada saat ikan di pasarkan. Adapun manfaat dari Program Minapolitan khususnya yang terjadi di TPI hanya dirasakan oleh nelayan menengah ke atas.
Pengaruh Pemberdayaan Profesionalisme Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik, Studi Kasus Kantor Kecamatan Medan Tuntungan Vera A Pasaribu; Sadrakh Valencius Sinaga
Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/jispol.v3i1.1343

Abstract

Pelayanan publik merupakan salah satu produk aparatur pemerintah yang diberikan kepada masyarakat luas. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewajiban aparatur pemerintah. Profesionalisme merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik sehingga  pegawai sebagai aparatur pemerintah harus bekerja secara profesional untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas             Penelitian ini adalah penelitian survey dengan pendekatan explanatory survey  atau descriptive survey.  yang bertujuan untuk menganalisi pengaruh profesionalisme terhadap kualitas pelayanan pada Kantor Kecamatan Medan Tuntungan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai Kantor Kecamatan Medan Tuntungan yang berjumlah 47 orang. Mengingat jumlah populasi yang relative sedikit   maka  penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan  metode  total sampling,  yakni  mengambil seluruh  populasi menjadi objek penelitian sebanyak 47 orang. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang terdiri dari  30 item pertanyaan. Uji Hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi  linier sederhana dengan uji-t             Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemberdayaan profesionalisme pegawai memberi pengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Hal ini diindikasikan oleh nilai  t-hitung X (10.126) > t-tabel (1.98) dan sig-p (0.001) < sig-a  (0.05), Besarnya pengaruh pemberdayaan profesionalisme pegawai terhadap kualitas pelayanan publik  adalah sebesar 69.5% 
Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas Perempuan Di Kabupaten Nias Selatan Emi Dewi Susanti; Nalom Siagian; Hisar Siregar
Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/jispol.v3i1.1345

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Peranan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas Perempuan Di Kabupaten Nias Selatan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu bagaimana peranan PKK dalam meningkatkan kualitas perempuan dan hambatan PKK dalam meningkatkan kualitas perempuan di Kabupaten Nias Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Nias Selatan. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi kemudian diolah menjadi bentuk narasi. Informan dalam penelitian ini ada informan kunci yaitu Ketua PKK Kabupaten Nias Selatan, Informan Utama yaitu Ketua PKK Desa Tetehosi, Maliwa’a dan Sitolubanua, Informan Tambahan Anggota PKK Kabupaten Nias Selatan dan Desa. Hasil data dianalisis dengan mengelola, mempersiapkan data megurutkan, membuat koding, diinterpretasikan kemudian disimpulkan. Hasil penelitian di Kabupaten Nias Selatan menunjukkan peranan PKK dalam memonitoring dengan memantau kemajuan kegiatan kelompok UP2K PKK dalam meningkatkan ekonomi keluarga, Peranan PKK dalam memberi pelayanan kesehatan diantaranya pelayanan Posyandu, suntik KB dan IVA TEST untuk mendeteksi dini kejadian kanker mulut rahim bagi kaum perempuan. Dengan mengembangkan organisasi-organisasi kemasyarakatan melalui pembinaan kelompok-kelompok seperti program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) yang memberikan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan untuk mencapai kesejahteraan yaitu dengan melibatkan perempuan di PKK.Sebagai organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Nias Selatan PKK harus tetap berupaya meningkatkan keterampilan dan mendukung program-program kerja PKK yang lebih kreatif dan efektif sehingga mampu menarik masyarakat untuk bergabung.
Pengelolaan Program Raskin Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aek Pamienke, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara
Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/jispol.v3i1.1346

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai implementasi pengelolaan program RASKIN terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Aek Pamienke, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Adapun yang menjadi titik fokusnya adalah mengenai pengelolaan RASKIN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena metode ini dianggap sangat relevan dengan materi tersebut serta dapat digunakan untuk menguji krisis suatu teori serta memaknai fenomena. Adapun yang menjadi informan utama adalah Kepala Desa Aek Pamienke dan informan tambahan yaitu Masyarakat Desa Aek Pamienke. Penelitian ini berangkat dari masalah penelitian, yakni bagaimanakah pengelolaan program RASKIN di Desa Aek Pamienke dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan program raskin tersebut di Desa Aek Pamienke. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja pegawai dalam mengimplementasi pengelolaan program RASKIN dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program raskin di Desa Aek Pamienke Kecamatan Aek Proses program RASKIN masih belum berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan masyarakat desa Aek Pamienke. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa tanggapan masyarakat mengenai RASKIN yang mengatakan bahwa masih ada nya kualitas beras yang tidak bagus. Untuk kedepannya masih lebih diperlukan sosialisasi implementasi program RASKIN tersebut dan perlu ditingkatkan kebijakan pemerintah dalam memberi bantuan kepada masyarakat desa Aek Pamienke.
Otonomi Pendidikan Di Era Industri 4.0 Jonson Rajagukguk; Maringan Panjaitan; Dian Sri Rezeki Lumban Gaol; Silvia Decmerry Natalia Gea
Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/jispol.v3i1.1349

Abstract

Pendidikan adalah alat satu-satunya dalam membangun peradaban sebuah bangsa. Melalui pendidikan diharapkan sumber daya manusia bisa terwujud dengan baik. Itulah sebabnya tata kelola pendidikan yang bagus berpengaruh positif terhadap mutu pendidikan. Selama ini tata kelola pendidikan di negara Indonesia masih jauh dari apa yang diharapkan. Tata kelola itu belum fokus pada upaya membangun lulusan yang bermutu. Tata kelola hanya dilakukan dengan rutinitas tanpa ada upaya yang konkrit bagaimana mengangkat mutu pendidikan kita. Apalagi di era otonomi daerah saat ini, pendidikan menengah adalah wewenang dari pemerintah Provinsi dan juga Kabupaten. Otonomi pendidikan yang memebrikan wewenang luas itu seharusnya serta merta mendongkrak mutu pendidikan kita karena adanya limpahan wewenang yang banyak, termasuk dalam hal mengelola masalah keuangan. Bagaimana seharusnya pemeritah daerah dalam mengelola otonomi pendidikan, khsusnya di era industri 4.0 saat ini tentu jadi sebuah pertanyaan yang harus di jawab oleh pemerintah kabupaten dan provinsi di era otonomi pendidikan saat ini.