Kajian Hasil Penelitian Hukum
Welcome to official homepage of Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum. As a part of our commitment to publicise legal knowledge, we provide our published journal articles to download for free. As a government-accredited national scientific journal, we are a reference for many legal scholars. Article submission and order for printed edition may be sent to sisca.rh@gmail.com.
Articles
7 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 2 (2020): November"
:
7 Documents
clear
<![CDATA[HUBUNGAN KEWENANGAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Puri Aprimardianti]]>;
<![CDATA[Suryawan Raharjo]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 2 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (453.857 KB)
|
DOI: 10.37159/jmih.v4i2.1748
<![CDATA[Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dalam kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Agar anak mampu bertanggung jawab, perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, perlu diwujudkan upaya perlindungan dan terwujudnya kesejahteraan anak dengan jaminan pemenuhan hak-hak anak. tanpa diskriminasi. Perlindungan anak merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dimana ia dapat melaksanakan hak dan kewajibannya menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Anak dalam keadaan apapun harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus memperoleh keadilan filosofis termasuk menggeser pendekatan hukum retributif ke arah restoratif.Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan terutama dan sekunder sehingga analisis kualitatif dapat dilakukan dengan disajikan dari data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang rinci dan jelas.Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak wilayah Gunungkidul perlu mengadakan Memorandum of Understanding (MOU) dan menyusun Standard Operation Procedure (SOP) sehingga dapat bekerjasama secara optimal untuk mewujudkan keadilan restoratif.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Yyk dan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Yyk) ]]>
<![CDATA[Nadia Farhana Putri]]>;
<![CDATA[Suryawan Raharjo]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 2 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (315.343 KB)
|
DOI: 10.37159/jmih.v4i2.1738
<![CDATA[AbstrakKorupsi menimbulkan dampak yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945. Adanya uang pengganti sebagai hukuman tambahan dalam kasus korupsi diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan mengembalikan uang yang telah dikorupsi oleh para koruptor. Uang pengganti hanyalah hukuman tambahan, jadi tidak bisa berdiri sendiri melainkan mengikuti hukuman utama.Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, terdapat putusan tindak pidana korupsi yang memuat pidana tambahan berupa uang pengganti dan ada pula yang tidak. Oleh karena itu, menurut penulis perlu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah uang pengganti dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa uang pengganti berjumlah sama dengan uang pengganti. nilai harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sedangkan pada tahap persidangan, para Hakim memiliki interpretasi yang berbeda terhadap peraturan tersebut. Hakim memaknai bahwa hukuman uang kompensasi hanya diterapkan pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, besarnya uang pengganti itu dihitung dari berapa banyak harta benda yang dikorupsi para koruptor. Alasan pertimbangan tersebut karena hakim berpendapat bahwa uang hasil korupsi tidak hanya dinikmati oleh para koruptor, tetapi juga dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga]]>
<![CDATA[PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PENCURIAN BERMOTIF RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KULONPROGO ]]>
<![CDATA[Febilian Puspa Arningtyas]]>;
<![CDATA[Lilik Mulyadi]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 2 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (248.342 KB)
|
DOI: 10.37159/jmih.v4i2.1741
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor apa yang menjadi kualifikasi sehingga tindak pidana pencurian dapat dikatakan sebagai tindak pidana bermotif ringan, mengetahui kendala Polri dalam melakukan penyidikan untuk menyelesaikan kasus pencurian tindak pidana ringan. Pendekatan perundang-undangan (statute appraoach) dan analisa konsep (analytical appraoach), serta kasus (case appraoach).. Hasil Penelitian bahwa pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian bermotif ringan dilaksanakan dengan dua model yang pertama yaitu penyelesaian melalui proses persidangan dengan pemeriksaan cepat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan. Kedua diselesaikan dengan cara Keadilan Restoratif (Restorative Justice) penerapannya berdasarkan surat edaran Kepala Polisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Dalam Perkara Pidana. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dalam penyelesaian kasus yang ada ternyata tidak memberikan keluasan terhadap hakim untuk menjatuhkan hukuman denda, sehingga penerapannya kadang tidak memberikan keadilan restoratif terhadap pelaku]]>
<![CDATA[ANALISIS PENUNDAAN EKSEKUSI PIDANA MATI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAS NAMA MARY JANE FIESTA VELOSO ]]>
<![CDATA[Dedi Purwanto]]>;
<![CDATA[Sigit Herman Binaji]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 2 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (217.8 KB)
|
DOI: 10.37159/jmih.v4i2.1740
<![CDATA[Eksekusi hukuman mati dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang mengatasnamakan Mary Jane Fiesta Veloso sempat tertunda di detik-detik terakhir saat hendak dieksekusi. Penundaan itu pada prinsipnya hanya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Militer. disebutkan bahwa penundaan eksekusi hanya dapat dilakukan jika orang yang akan dieksekusi hamil, maka eksekusi akan dilakukan setelah anak lahir. keinginan terakhir harus dipenuhi oleh pemerintah. Namun kasus Mary Jane Viesta Veloso tidak ditangguhkan di bawah hukum.Jenis penelitian ini adalah empiris normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus. Pengambilan data dilakukan secara primer dan sekunder sehingga dapat dilakukan analisis kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang rinci dan jelas.Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertama alasan penundaan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika atas nama Mary Jane Fiesta Veloso terbagi menjadi 2 (dua) yaitu alasan yuridis dan politik, kedua implikasi penundaan eksekusi hukuman mati. hukuman mati atas nama Mary Jane Fiesta Veloso dapat berdampak pada kepastian, kemanfaatan dan keadilan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PRINSIP PEMBUKTIAN SEDERHANA SEBAGAI ALASAN PENOLAKAN PAILIT DENGAN DASAR CESSIE ATAS SEBAGIAN PIUTANG CEDENT ]]>
<![CDATA[Nanda Chandra Pratama Negara]]>;
<![CDATA[R. Murjiyanto]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 2 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (515.015 KB)
|
DOI: 10.37159/jmih.v4i2.1747
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan menjelaskan mengenai pengaruh dan akibat hukum atas cessie yang dilakukan hanya sebagian jumlah piutang kreditor dalam pembuktian sederhana kepailitan termasuk juga dalam hal kepastian hukum, perlindungan hukum bagi debitor (cessus) dan kreditor (cedent) atas permohonan pailit oleh kreditor dengan adanya cessie atas sebagian jumlah piutang. Berdasarkan hasil penelitain disimpulkan bahwa tindakan kreditor yang mengalihkan sebagian atas jumlah piutangnya (cessie) kepada pihak ketiga mengakibatkan prinsip concursus creditorium dalam syarat permohonan pailit (Pasal 2 Ayat 1) terpenuhi. Bahwasannya debitor yang tadinya hanya mempunyai satu kreditor, setelah adanya cessie atas sebagian jumlah piutang kreditor, maka debitor jadi mempunyai dua kreditor, yaitu kreditor lama (cedent) dan kreditor penerima cessie (cessionaris). Kepastian Hukum dan perlindungan hukum bagi debitor atas permohonan pailit dengan adanya cessie atas sebagian jumlah piutang adalah dengan ditolaknya permohonan pailit karena tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana karena mengakibatkan perbedaan jumlah klaim utang]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM MEREK BAGI INDUSTRI KREATIF UKM DI KLATEN PADA MASA PENDEMI COVID 19 ]]>
<![CDATA[Supolo Supolo]]>;
<![CDATA[Dyah Permata Budi Asri]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 2 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (594.256 KB)
|
DOI: 10.37159/jmih.v4i2.1742
<![CDATA[Keberadaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) saat ini telah berkembang dengan sangat cepat, namun kesadaran para pelaku bisnis akan suatu merek masih dikatakan cukup kurang. Terdapat berbagai faktor yang mengakibatkan rendahnya kesadaran terhadap merek. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, mengapa perlindungan merek sangat penting bagi usaha kecil dan menengah khususnya di Kota Klaten Jawa Tengah. Kedua, bagaimana peran pemerintah khususnya Kota Klaten dalam rangka memberikan perlindungan hukum merek kepada para pelaku usaha kecil dan menengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer. Hasil menunjukkan bahwa potensi usaha kecil dan menengah akan terus berkembang, terutama di era pandemi covid-19. Hal ini dikarenakan banyaknya para karyawan yang di PHK sehingga tidak ada alternatif lain kecuali dengan berwirausaha. Kedua, pemerintah harus melakukan upaya dalam rangka memberikan perlindungan hukum merek terhadap para pelaku UKM khususnya di kota Klaten. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan serta sosialisasi kepada para pelaku mengenai prosedur pendaftaran merek dan pentingnya merek bagi suatu usaha.]]>
<![CDATA[DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME DAN MANTAN NARAPIDANA TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH DENSUS 88 ANTI TEROR POLRI DI WILAYAH HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Fajar Usman Romandhoni]]>;
<![CDATA[Yanto Yanto]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 2 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (649.615 KB)
|
DOI: 10.37159/jmih.v4i2.1737
<![CDATA[Terorisme merupakan kejahatan terorganisir yang memiliki jaringan nasional dan internasional dan sangat meresahkan masyarakat. Salah satu upaya pencegahan tindak pidana terorisme adalah dengan melakukan deradikalisasi narapidana, mantan narapidana dan keluarganya dengan tujuan mengubah paham radikalnya menjadi paham nasional. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Organisasi di Mabes Polri yaitu Densus 88 Antiteror Polri yang memiliki subdirektorat identifikasi dan sosialisasi (ditidensos) yang bertugas melakukan deradikalisasi narapidana, mantan narapidana dan keluarganya.Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang diperkuat dengan serangkaian wawancara terstruktur dengan pertanyaan dan sumber yang telah ditentukan sesuai dengan aspek dan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka dan wawancara dengan narasumber dari Mabes Polri.Kesimpulan yang diperoleh dari: (a) Hasil Deradikalisasi Narapidana Terorisme dan Mantan Narapidana Terorisme yang dilakukan oleh Detasemen 88 Antiteror Polri di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah terciptanya hubungan baik dan keterbukaan antara narapidana, mantan narapidana dan keluarganya dengan Tim Identitas Sosial. (b) Kendala dalam deradikalisasi Narapidana Terorisme dan Mantan Narapidana Terorisme yang dilakukan oleh Detasemen Antiteror Polri di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah belum adanya peraturan atau undang-undang yang tegas dalam mengatur narapidana, keluarga berkewajiban untuk berpartisipasi dalam proses deradikalisasi. Selain itu, minimnya kerjasama antar masyarakat di beberapa tempat tinggal para napi membuat proses deradikalisasi sedikit terganggu, hambatan dalam proses pencegahan tindak pidana terorisme juga akan datang dari kemajuan teknologi, karena teknologi saat ini sangat memudahkan penyebaran radikalisme.]]>
