cover
Contact Name
Hatta Abdi Muhammad
Contact Email
Hatta.abdi@unja.ac.id
Phone
+6281336709980
Journal Mail Official
Jisip-unja@unja.ac.id
Editorial Address
Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik (JISIP) Universitas Jambi Faculty of Social and Political Science Jl. Lintas Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Darat, Jambi Luar Kota, Kota Jambi, Jambi 36122
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)
Published by Universitas Jambi
ISSN : 2597789X     EISSN : 25977938     DOI : DOI: https://doi.org/10.22437/jisipunja.
Core Subject : Humanities, Social,
Jisip Unja is premier scholarly journal on Indonesian social and politics, providing peer-reviewed articles, review essays, and book reviews from subfields throughout the discipline. Areas covered: Politics, Sociology, Government, International Relations, and Communication.
Articles 137 Documents
MENAKAR ORIENTASI POLITIK KALANGAN MINORITAS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 Asmadi, Asmadi; Zhan, Fuzy Firda
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No 2(2025): November
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v9i2.49324

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis orientasi politik kalangan minoritas dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas tahun 2024. Orientasi politik kalangan minoritas menjadi penting untuk dikaji mengingat posisi mereka yang kerap terpinggirkan dalam dinamika politik lokal, khususnya di daerah dengan keragaman etnis dan agama seperti Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi politik kalangan minoritas di Kabupaten Sambas mengalami perubahan menuju pola yang lebih rasional dan partisipatif. Pada dimensi kognitif, kelompok minoritas mulai memahami mekanisme politik lokal dan menilai calon berdasarkan visi, kinerja, serta program kerja, bukan semata faktor etnisitas. Pada dimensi afektif, mereka menunjukkan sikap positif terhadap simbol dan institusi demokrasi, serta menumbuhkan rasa percaya terhadap proses politik yang lebih inklusif. Sementara pada dimensi evaluatif, minoritas menilai politik sebagai sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, akuntabel, dan menjunjung kesetaraan. Temuan ini menegaskan bahwa literasi politik memiliki peran strategis dalam memperkuat partisipasi dan kesadaran politik kelompok minoritas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendidikan politik yang inklusif dan kolaboratif guna memperkuat demokrasi substantif di Kabupaten Sambas yang setara.
DINAMIKA DALAM PEMBENTUKAN PERDA TPA REGIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA:Sebuah Analisis Politik Lingkungan Manoppo, Sheila Amri; Yunus, Ariana
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No 2(2025): November
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v9i2.51260

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang tempat pengelolaan akhir (TPA) sampah Regional di Provinsi Sulawesi Utara melalui perspektif Urban Political Ecology. Tekanan ekologis akibat meningkatnya timbunan sampah, keterbatasan lahan, dan krisis berkepanjangan di TPA Sumompo menunjukan bahwa persoalan sampah tidak hanya bersifat teknis, tetapi mencerminkan ketegangan metabolisme kota yang terkait dengan aliran material, struktur kewenangan, dan pengaturan infrastruktur dalam konteks politik lingkungan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus berbasis data sekunder dari dokumen pemerintah, laporan teknis, berita daring, dan publikasi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memanfaatkan momen krisis pada TPA Sumompo untuk membingkai sampah sebagai isu lintas wilayah yang memerlukan intervensi terpusat. Sehingga penataan ulang kewenangan melalui Perda No. 4 Tahun 2022 memungkinkan pengendalian infrastruktur TPA Regional Mamitarang dan penataan mekanisme kerjasama yang menciptakan ketergantungan kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa krisis ekologis, narasi teknokratis, dan desain infrastruktur berperan membentuk pola tata kelola metropolitan baru yang lebih terpusat. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan berupa minimnya data lapangan dan belum tergalinya perspektif aktor lokal sehingga diperlukan kajian lebih yang dalam mengenai aspek negosiasi aktor, resistensi masyarakat, serta dinamika ekonomi-politik dalam isu lingkungan regional.
OPTIMALISASI PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL DALAM DISEMINASI INFORMASI SOSIAL DAN POLITIK OLEH HUMAS DPRD KOTA BOGOR Nuranijiwa, Nadila; Murti Mulyono, Sulistio
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v10i1.43601

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pengelolaan media sosial dalam diseminasi informasi sosial dan politik oleh Humas DPRD Kota Bogor. Perubahan dalam praktik kehumasan era digital mendorong pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai saluran komunikasi efektif antara pemerintah dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Fokus utama penelitian ini adalah pada strategi pengelolaan media sosial yang dilakukan oleh Humas DPRD Kota Bogor dalam membangun citra positif dan meningkatkan keterlibatan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan media sosial yang efektif dapat meningkatkan keterbukaan informasi dan mempermudah interaksi dua arah antara pemerintah dan publik. Humas DPRD Kota Bogor telah berhasil memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan legislatif, pencapaian pemerintah daerah, serta merespons kritik dan saran dari masyarakat. Temuan lain juga mengindikasikan pentingnya perubahan strategi komunikasi kehumasan melalui revitalisasi dan transformasi birokrasi, serta penggunaan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Kesimpulannya, optimalisasi media sosial oleh Humas DPRD Kota Bogor dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta menciptakan citra pemerintahan yang lebih transparan dan responsif.
KESENJANGAN SOSIAL DI TENGAH MODERNISASI: ANALISIS FRAGMENTASI SOSIAL PADA KOMUNITAS PENDATANG DAN PENDUDUK ASLI DI SURABAYA Nalendra, Abimanyu Duta; Ridwan, Ahmad
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v10i1.45585

Abstract

Studi ini mengkaji fenomena fragmentasi sosial yang muncul antara penduduk pendatang dan penduduk lokal di Surabaya sebagai bagian dari dinamika sosial di kota yang terus berubah. Fragmentasi sosial terjadi karena perbedaan dalam identitas budaya, akses sosial, cara berkomunikasi, serta pengaruh modernisasi yang mempercepat perubahan struktur sosial masyarakat urban. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur, studi ini mengeksplorasi berbagai sumber akademis seperti jurnal, buku, dan laporan penelitian untuk memahami pola, penyebab, serta dampak sosial dari fenomena tersebut. Analisis deskriptif-analitis diterapkan untuk menafsirkan temuan dari literatur dan menghubungkannya dengan kondisi sosial saat ini di Surabaya yang menunjukkan kecenderungan pengelompokan antar komunitas. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa modernisasi menciptakan persaingan dalam ruang, akses ekonomi, dan pola hunian yang memisahkan antara penduduk lokal dan pendatang, sehingga menambah jarak sosial dan mengurangi kohesi sosial. Studi ini juga menemukan bahwa fragmentasi sosial tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi dan demografi, tetapi juga oleh konstruksi sosial yang lahir dari stereotip, prasangka, dan pengalaman interaksi yang tidak setara. Ketidakadaan jembatan sosial antara kedua kelompok mengakibatkan komunikasi yang efektif menjadi terbatas dan integrasi di ruang publik menjadi minim. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya penguatan kohesi sosial melalui kebijakan yang inklusif, penggunaan ruang publik yang bersama, serta peningkatan nilai toleransi antar kelompok. Diharapkan bahwa temuan ini dapat menjadi referensi untuk penelitian di masa yang akan datang dan memberikan sumbangan bagi pengembangan strategi sosial yang lebih harmonis dalam upaya membangun integrasi masyarakat perkotaan.
DIALETIKA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBEBASAN IURAN SAMPAH BAGI KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN EKSTREM DI KOTA MAKASSAR ANDINI, TRIZA
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v10i1.53286

Abstract

Tulisan ini menganalisis dialektika penyusunan kebijakan pembebasan iuran sampah bagi kelompok masyarakat miskin ekstrem di Kota Makassar dengan menggunakan metode studi literatur. Fokus kajian diarahkan pada dinamika ide, kepentingan, dan relasi kekuasaan yang membentuk proses perumusan kebijakan, khususnya dalam konteks ketegangan antara kebutuhan fiskal daerah dan tuntutan keadilan sosial. Kerangka dialektika Hegelian digunakan untuk membaca proses kebijakan melalui tiga tahapan: tesis, pertentangan antara kepentingan ekonomi pemerintah daerah; antitesis, yakni resistensi masyarakat miskin ekstrem yang menilai iuran sampah sebagai beban struktural yang menghambat akses terhadap layanan dasar; serta sintesis, yaitu lahirnya model kebijakan pembebasan iuran yang berbasis diferensiasi, targeting, dan jaminan akses layanan bagi kelompok paling rentan. Hasil tulisan menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya merupakan respons administratif, tetapi refleksi dari transformasi orientasi pemerintah daerah menuju sistem layanan persampahan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Tulisan ini menegaskan bahwa dialektika politik memainkan peran signifikan dalam membentuk inovasi kebijakan lokal, sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi kajian keadilan sosial dan reformasi layanan publik di Indonesia.
EMPATI DAN GENUITAS DALAM POLITIK INDONESIA: MENEMUKAN KEMBALI “HATI” YANG HILANG raga, Yohanes Dopo
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v10i1.53409

Abstract

This paper aims to analyze and examine the phenomenon of the loss of conscience and genuineness in political practice in Indonesia. The main problem studied is the decline in the values ​​of empathy and authenticity of political leaders, which has resulted in a loss of public trust in the government and a breakdown in the relationship between the people and leaders. This study uses a qualitative method with a library approach to examine theoretical concepts and empirical phenomena related to empathy, political leadership, and public trust. The results show that a deficit of empathy in political decision-making tends to produce deviant policies that fail to address the needs of the people, while the loss of genuineness creates a crisis of public trust in the government. Political rhetoric that is more oriented towards public image is a major factor in this. Therefore, it can be concluded that the loss of the dimensions of conscience and genuineness in leadership has created a crisis of public trust in the political situation in Indonesia. Therefore, efforts to restore public trust need to be intensified by reviving the values ​​of empathy and authenticity in political practice, so that politics can again become an instrument to serve and improve the welfare of the people, rather than being used as a tool to maintain power.
PARTISIPASI PUBLIK DAN KETERBUKAAN PARLEMEN: ANALISIS KRITIS ATAS PRAKTIK DISKURSIF INDONESIAN PARLIAMENTARY CENTER (IPC) Aqil, Hasan Labiqul
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v10i1.53907

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara kritis bagaimana IPC memproduksi dan melegitimasi rezim wacana partisipasi publik serta keterbukaan parlemen melalui praktik diskursifnya sepanjang 2025. Dengan mengadopsi Strategi Analisis Diskursif (SAD) Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, penelitian ini memetakan nodal points, chains of equivalence, serta floating signifiers dalam korpus data berupa siaran pers, laporan pemantauan kinerja parlemen, pernyataan sikap, dan materi komunikasi publik yang lain. Hasil analisis menunjukkan bahwa IPC berhasil membangun hegemoni “partisipasi bermakna” dan “transparansi prosedural” yang mengaitkan keterbukaan digital, fungsi pengawasan, serta reformasi kelembagaan sebagai norma demokrasi liberal yang tak terbantahkan. Namun, wacana tersebut juga mengeksklusi bentuk partisipasi konfrontatif dan viral-based policy, sehingga berpotensi mendepolitisasi konflik struktural di DPR. Implikasinya, advokasi IPC berisiko menjadi alat legitimasi institusional alih-alih arena emansipasi politik. Penelitian ini mendorong reartikulasi agonistik agar partisipasi publik tidak sekadar prosedural, melainkan menjadi ruang kontestasi kekuasaan yang substantif dalam demokrasi parlementer Indonesia.
ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TULUNGAGUNG fauzia, marliana
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v10i1.53925

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengurangi stunting. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian pustaka dengan sumber data dari buku, jurnal, dokumen kebijakan, laporan resmi, dan publikasi yang relevan. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Program MBG telah memberikan keuntungan awal berupa peningkatan akses terhadap makanan bergizi dan penurunan beban biaya keluarga. Akan tetapi, pelaksanaannya belum berjalan maksimal karena masih ada masalah distribusi, keterlambatan dana, kualitas makanan, dan pengawasan pangan. Kesimpulannya, Program MBG di Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya sukses dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, namun menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjalankan peran negara kesejahteraan. Peningkatan tata kelola dan mutu layanan diperlukan agar program dapat lebih efektif dan berkelanjutan.
PERAN KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM MEMPERKUAT KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TERORISME Aryadi, Umar Usman; Wibowo, Prihandono
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v10i1.53941

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kerja sama internasional dalam memperkuat kebijakan penanggulangan terorisme Indonesia ditengah meningkatnya kompleksitas ancaman terorisme transnasional. Permasalahan penelitian berangkat dari keterbatasan kapasitas kebijakan domestik dalam menghadapi jaringan terorisme global yang memanfaatkan konektivitas digital, mobilitas lintas negara, serta pendanaan internasional. Penelitian menggunakan metode library research dengan teknik analisis dokumen terhadap literatur akademik, laporan lembaga internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah terkait kerja sama kontra-terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama internasional berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas institusional Indonesia melalui pertukaran intelijen, pelatihan aparat keamanan, harmonisasi kerangka hukum, serta penguatan koordinasi keamanan regional. Kerja sama bilateral dengan Australia dan Amerika Serikat mempercepat profesionalisasi aparat keamanan, sementara mekanisme multilateral melalui ASEAN memperkuat koordinasi kebijakan kawasan. Meskipun demikian, tantangan koordinasi antar aktor, kesenjangan kapasitas institusional, serta isu kedaulatan kebijakan masih memengaruhi efektivitas implementasi kerja sama internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerja sama internasional merupakan instrumen strategis dalam memperkuat kebijakan penanggulangan terorisme Indonesia, namun efektivitasnya bergantung pada kemampuan negara mengintegrasikan hasil kerja sama ke dalam tata kelola keamanan nasional yang berkelanjutan.
POLITIK EKSTRA-PARLEMENTER DIGITAL DAN KETAHANAN NASIONAL: MEDIA SOSIAL SEBAGAI INSTRUMEN ADVOKASI REPUBLIK MALUKU SELATAN (RMS) Pradipta, Frans Tory Damara
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v10i1.53951

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan media sosial sebagai instrumen advokasi oleh jaringan Republik Maluku Selatan (RMS) dalam konteks politik ekstra-parlementer digital serta implikasinya terhadap dinamika komunikasi politik dan ketahanan nasional. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada terbatasnya kajian yang mengkaji bagaimana aktor non-negara seperti RMS memanfaatkan ruang digital untuk mempertahankan eksistensi dan menyebarkan narasi politik secara transnasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana terhadap konten komunikasi digital pada akun Instagram @pemerintahrms, @onzestrijd_rms, dan @demoteampemerintahrms, dengan fokus pada narasi, simbol, dan strategi komunikasi yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi politik alternatif untuk menyebarkan identitas politik, membangun solidaritas diaspora, serta menjaga visibilitas gerakan di ruang publik digital melalui strategi simbolik dan visual yang bersifat transnasional. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa media sosial telah menjadi arena politik ekstra-parlementer digital yang memungkinkan aktor non-negara mempertahankan pengaruhnya di luar mekanisme formal. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus platform dan jumlah akun yang dianalisis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian pada berbagai platform digital serta menggunakan pendekatan komparatif guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.