cover
Contact Name
Hatta Abdi Muhammad
Contact Email
Hatta.abdi@unja.ac.id
Phone
+6281336709980
Journal Mail Official
Jisip-unja@unja.ac.id
Editorial Address
Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik (JISIP) Universitas Jambi Faculty of Social and Political Science Jl. Lintas Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Darat, Jambi Luar Kota, Kota Jambi, Jambi 36122
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)
Published by Universitas Jambi
ISSN : 2597789X     EISSN : 25977938     DOI : DOI: https://doi.org/10.22437/jisipunja.
Core Subject : Humanities, Social,
Jisip Unja is premier scholarly journal on Indonesian social and politics, providing peer-reviewed articles, review essays, and book reviews from subfields throughout the discipline. Areas covered: Politics, Sociology, Government, International Relations, and Communication.
Articles 110 Documents
Pengembangan Desa Digital Di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon HARDIYANSYAH, rakhmat_hardiyansyah
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.42780

Abstract

Era desentralisasi dan otonomi memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan di berbagai sektor, termasuk di tingkat pemerintahan desa. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan mengembangkan layanan berbasis digital. Salah satu contoh keberhasilan implementasi konsep desa digital adalah Desa Kalikoa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan desa digital di Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Kajian penelitian ini menggunakan teori elemen sukses pengembangan e-government dari Harvard JFK School of Government, yang mencakup tiga aspek utama: support, capacity, dan value. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Pemerintah Desa Kalikoa dalam mengembangkan desa digital dipengaruhi oleh dukungan pemerintah serta kapasitas pengelolaan sumber daya yang memadai. Pengembangan desa digital ini memberikan manfaat tidak hanya bagi pemerintah desa, tetapi juga bagi masyarakat. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kendala berupa keterbatasan infrastruktur pendukung serta anggaran yang masih minim.
Bagaimana Social Identity Theory Menjelaskan Aksi Kolektif: Sebuah Kajian Literatur Sistematis Menggunakan Basis Data Scopus. Saputra Syarif, Akhmad
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.42813

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Teori Identitas Sosial (SIT) dalam menjelaskan fenomena aksi kolektif dalam konteks sosial kontemporer. Metode yang digunakan adalah systematic literature review yang mengkaji studi-studi yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2014 hingga 2024. Studi yang terpilih dalam review ini berfokus pada penggunaan SIT dalam menjelaskan keterlibatan individu dalam aksi kolektif yang berbasis identitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIT dapat menjelaskan aksi kolektif dengan menekankan pentingnya identifikasi diri terhadap kelompok. Semakin kuat identifikasi sosial seseorang dengan kelompoknya, semakin besar kemungkinannya untuk terlibat dalam aksi kolektif tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa SIT memiliki kelebihan dalam konsistensinya dalam memprediksi keterlibatan dalam aksi kolektif. Namun, beberapa kelemahan ditemukan terkait dengan keterbatasan aplikasinya dalam konteks budaya dan kelompok yang berbeda. Kesimpulannya, SIT menawarkan kerangka yang kuat dalam memahami motivasi individu untuk berpartisipasi dalam aksi kolektif, namun diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi kelemahan dalam penerapannya di berbagai konteks sosial yang lebih luas.
author: Gevan a dalam Perspektif Kebijakan Bilateral dan Implikasinya terhadap Geopolitik Transportasi Udara Nasional: Diplomasi Penerbangan antara Indonesia dan Rusia dalam Perspektif Kebijakan Bilateral dan Implikasinya terhadap Geopolitik Transportasi Udara Nasional Wala, Gevan Naufal; Antonovich, Lazarev Viktor
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.42839

Abstract

Artikel ini menganalisis dinamika diplomasi penerbangan antara Indonesia dan Rusia serta implikasinya terhadap geopolitik transportasi udara nasional Indonesia. Dalam konteks geopolitik global yang semakin kompleks, hubungan penerbangan bilateral memiliki peran strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, eksekutif maskapai penerbangan dan pakar transportasi udara, serta analisis dokumen kebijakan bilateral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan bilateral penerbangan Indonesia-Rusia mengalami dinamika seiring perubahan kepentingan strategis kedua negara, di mana Indonesia berupaya memperluas konektivitas udara internasional sementara Rusia memposisikan diri sebagai hub penghubung Asia-Eropa. Tantangan utama dalam implementasi meliputi hambatan teknis, perbedaan standar keselamatan dan keamanan, serta implikasi geopolitik dari sanksi internasional. Penelitian menemukan bahwa kerjasama penerbangan dengan Rusia berpotensi memperkuat posisi strategis Indonesia dalam geopolitik transportasi udara regional, namun memerlukan pendekatan diplomasi yang hati-hati untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan geopolitik. Model kerjasama yang diusulkan menekankan pembentukan kerangka regulasi bersama, peningkatan kapasitas angkut, transfer teknologi, dan penguatan keamanan penerbangan.
OIC and Energy Transition in The Midst of The Complexity of The Middle East: OKI DAN TRANSISI ENERGI DI TENGAH KOMPLEKSITAS KAWASAN TIMUR TENGAH Al Hasyim, M. Musa
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.42953

Abstract

Artikel ini menjelaskan tentang tidak efektifnya Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam mengimplementasi percepatan transisi energi di negara-negara anggotanya karena kompleksitas politik di Timur Tengah dengan terpecahnya aliansi, aliansi Arab Saudi dengan blok Barat bersama Amerika Serikat melawan aliansi Iran bersama Blok Timur Rusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan komparasi yang berkaitan dengan perubahan iklim dan transisi energi kontemporer yang dilakukan oleh organisasi internasional. Dalam memecahkan permasalahan, penelitian ini menggunakan teori Neo Realisme dalam studi Hubungan Internasional, di mana ditemukan aturan dan program-program dalam OKI dalam upaya percepatan transisi energi tidak cukup sukses karena sistem anarki internasional sehingga hasil kesepakatan bersama belum maksimal dijalankan oleh anggotanya. Masing-masing anggota OKI tidak saling mendukung dalam menghadapi ancaman bersama bernama perubahan iklim dan justru memandang aliansi di Timur Tengah sebagai ancaman bersama yang jauh lebih penting. Hasil penelitian menunjukkan meski Timur Tengah adalah wilayah paling rentan terhadap perubahan iklim, hal tersebut tidak menjadikan Timur Tengah cukup sadar betapa pentingnya keamanan lingkungan akibat perubahan iklim yang mengancam keselamatan seluruh makhluk hidup di muka bumi.
PENGARUH POLITIK UANG (MONEY POLITICS) TERHADAP PILIHAN MASYARAKAT DALAM PILKADA TAHUN 2024 DI KOTA PADANG Putra, Heru Permana
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.43004

Abstract

Pada tahun 2024 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia, dari pengalaman pemilu yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, cukup banyak isu yang mengangkat tentang pengaruh politik uang terhadap pilihan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Hal ini menjadi sangat menarik, karena dari setiap periode dilaksanakan pemilu, isu politik uang semakin meningkat terhadap keterpilihan seorang calon dalam memenangkan kontestasi pemilu. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada di Kota Padang. Untuk mengkaji permasalahan politik uang pada pilkada di Kota Padang, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survey. Hasil dari temuan dilapangan menjelaskan, bahwa pengaruh politik uang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor – faktor yang mempengaruhi Masyarakat sehingga terpengaruh oleh politik uang antara lain; Tingkat Pendidikan; latar belakang ekonomi dan sosial; pengalaman pemilu sebelumnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik politik uang diterima oleh semua lapisan masyarakat (masyarakat politik dan masyarakat sipil) sebagai sesuatu yang biasa. Praktik politik uang seperti menjadi salah satu bahagian dari pelaksanaan Pemilu. Walaupun masyarakat menilai praktik politik uang sebagai perilaku yang tidak baik.
IMPLEMENTASI PENDEKATAN ONE HEALTH MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN PENYAKIT ZOONOSIS RABIES DI PROVINSI BANTEN Ari, Ari Mardiana; Delly , Delly Maulana; Titi Stiawati, Titi Stiawati
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.43138

Abstract

Rabies merupakan penyakit zoonosis yang mematikan dan masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat di Provinsi Banten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendekatan One Health melalui Collaborative Governance dalam pengendalian rabies di Provinsi Banten. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur dari berbagai sumber bacaan yang relevan dengan penelitian mengenai implementasi One Health melalui Collaborative Governance dalam pengendalian zoonosis rabies di Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar-sektor telah dilakukan melalui program vaksinasi massal pada hewan penular rabies (HPR), surveilans kasus rabies, edukasi masyarakat, dan pengelolaan anjing liar. Namun, tantangan seperti koordinasi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat serta minimnya keterlibatan pihak yang berkolaborasi masih menjadi hambatan dalam implementasi One Health. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan One Health efektif dalam mengintegrasikan upaya pengendalian rabies, tetapi diperlukan peningkatan kapasitas, komitmen politik, dan partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan.
Repositioning the Modern Islamic Movement in the Midst of Social and Political Changes in Southeast Asia: Social and Political Changes in Southeast Asia munandar, arism
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.43148

Abstract

Penelitian ini mengkaji dinamika reposisi gerakan Islam modern di Asia Tenggara dalam merespons perubahan sosial dan politik yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini mencerminkan adanya transformasi orientasi dan strategi dakwah gerakan Islam dari pendekatan normatif-doktrinal menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang mengkaji secara komparatif organisasi-organisasi Islam modern seperti Muhammadiyah di Indonesia, ABIM dan IKRAM di Malaysia, serta sejumlah organisasi Islam di Thailand Selatan dan Filipina Selatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa gerakan Islam modern di kawasan ini tidak hanya berperan dalam ruang spiritual, tetapi juga dalam isu-isu strategis seperti pendidikan, keadilan sosial, demokrasi, dan perlindungan lingkungan. Reposisi ini memperlihatkan bahwa Islam mampu hadir sebagai kekuatan etis dan sosial yang responsif terhadap tantangan zaman tanpa kehilangan karakter keilahiannya. Dalam konteks global, Islam Asia Tenggara bahkan berpotensi menjadi model alternatif peradaban Islam yang inklusif, moderat, dan berkemajuan. Oleh karena itu, reposisi gerakan Islam modern merupakan sebuah ikhtiar intelektual dan praksis untuk menjadikan Islam sebagai aktor transformatif dalam masyarakat yang terus berubah.
URGENSI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA YUDIKATIF Rohmah, Neneng Sobibatu; Rahayu, Susi Dian; Ramadhani, Nur Fitri Izzati
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.43223

Abstract

Di Indonesia, keterwakilan perempuan telah dijamin dalam konstitusi negara dan sejumlah peraturan perundangan lainnya yang bertujuan mengakomodir tindakan afirmatif bagi perempuan. Keterwakilan perempuan diharapkan tidak sekadar memenuhi kuota afirmasi 30 persen, namun memastikan kebijakan publik yang dihasilkan memenuhi hak asasi perempuan. Sekalipun kepemimpinan perempuan sudah terlihat peningkatannya di lembaga legislatif, namun tidak pada lembaga yudikatif. Keterwakilan perempuan sebagai hakim misalnya, baik pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung masih relatif rendah. Begitu juga pada Komisi Yudisial. Keterwakilan perempuan pada lembaga yudikatif penting untuk memastikan tersedianya kebijakan hukum yang berperspektif gender. Beberapa hasil penelitian mengatakan bahwa perempuan yang berhadapan dengan hukum seringkali menghadapi ketidakadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana penerapan kebijakan affirmative action di ranah yudikatif. Penelitian ini menggunakan konsep Women’s Active Agency Biirte Siim. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan affirmative action di ranah yudikatif belum optimal. Untuk mengoptimalkan keterwakilan perempuan dalam lembaga yudikatif, diperlukan sejumlah strategi yang bersifat institusional dan berkelanjutan. Diantaranya, perlu adanya revisi peraturan seleksi hakim yang mewajibkan komposisi gender minimal dalam setiap tahapan seleksi. Lembaga yang melakukan proses seleksi juga berkomitmen dalam mewujudkan kepemimpinan perempuan. Selain itu, sistem pengawasan secara intensif juga menjadi salah satu instrumen kuat akan terwujudnya nilai-nilai affirmative action yang maksimal dan merata.
Analisis Praktik Government Public Relations Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Excellence Theory Almira Yoshe Alodia; Resya Nur Intan Putri
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.43423

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi dan peran Government Public Relations (GPR) Pemerintah Kabupaten Banyumas menggunakan perspektif Excellence Theory. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, peneliti melibatkan wawancara mendalam dengan Koordinator Komunikasi Pimpinan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, dan dua orang bagian Pranata Humas Ahli Pertama, observasi, dan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data yang kemudian divalidasi dengan teknik triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Excellence dalam praktik GPR pada Pemkab Banyumas masih belum sepenuhnya optimal. GPR Pemkab Banyumas cenderung kurang terlibat dalam manajemen strategis dan menerima arahan secara top-down, serta model PR yang diterapkan lebih fokus pada model satu arah informasi publik, sementara pendekatan komunikasi dua arahnya belum optimal meski tetap dilakukan. Tetapi, beberapa prinsip Excellence tetap terlihat pada praktik GPR seperti terbentuknya unit terpisah dari unit lainnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih peran dan tanggung jawab, dan aktivitas yang dilakukan tetap memperhatikan etika. Meski tidak semua prinsip Excellence diimplementasikan, namun GPR Pemkab Banyumas masih dapat menjalankan fungsinya sebagai penyedia informasi dan penghubung pemerintah dan publik secara optimal. Hal ini dikarenakan organisasi maupun instansi memiliki perbedaan karakteristik, konteks budaya, dan teknologi komunikasi yang memungkinkan mereka mengaplikasikan model PR yang berbeda pada saat praktiknya.
Thrifting Mengguncang Keamanan Maritim di Kepuluan Riau dalam Perspektif Blue Security Anisa, Ria
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.48137

Abstract

Penyelundupan thrifting di Kepulauan Riau menjadi isu signifikan yang memengaruhi keamanan maritim. Praktik ini merupakan contoh blue crime, karena para penyelundup memanfaatkan jalur laut ilegal dan pelabuhan kecil tersembunyi untuk memasukkan pakaian bekas dari Singapura dan Malaysia. Masalah mendasar muncul dari lemahnya tata kelola maritim dan celah regulasi yang dimanfaatkan oleh jaringan transnasional, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini menganalisis dampak penyelundupan thrifting terhadap keamanan maritim Indonesia melalui lensa blue security, dengan menggunakan kerangka tata kelola maritim, Maritime Domain Awareness (MDA), dan Maritime Security Risk Analysis Model (MSRAM). Dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dari literatur akademik, dokumen regulasi, dan laporan resmi maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelundupan thrifting berdampak pada tiga dimensi: pertama, keamanan ekonomi maritim, melalui pelemahan industri tekstil nasional dan munculnya ekonomi ilegal di Batam; kedua, keamanan sosial dan kesehatan, serta paparan terhadap limbah tekstil berbahaya; dan ketiga, keamanan lingkungan laut, melalui pembuangan ilegal di pelabuhan tersembunyi dan akumulasi limbah tekstil di sepanjang garis pantai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa respons kebijakan maritim Indonesia masih bersifat terfragmentasi dan normatif, sehingga tidak memadai untuk menangani kompleksitas penyelundupan thrifting. Penguatan tata kelola maritim yang terintegrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta perbaikan koordinasi antar instansi menjadi langkah krusial untuk menghadapi ancaman keamanan maritim non-tradisional.

Page 11 of 11 | Total Record : 110