Notary Law Journal
Notary Law Journal merupakan media untuk penyerbar luasan artikel ilmiah yang di terbitkan oleh Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, untuk Substansi Artikel merupakan hasil Penelitian atau kajian konseptual tentang hukum dan Kenotariatan dan isu-isu hukum kenotariatan. NoLawJou terbit 4 kali dalam setahun pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober.
Articles
66 Documents
<![CDATA[Urgensi Bantuan Hukum Sebagai Wujud Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ]]>
<![CDATA[Aripkah, Nur]]>
<![CDATA[ Notary Law Journal Vol. 2 No. 4 (2023): October-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/nolaj.v2i4.51
<![CDATA[Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak-hak asasi yang wajib dilindungi. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan menjadi korban maupun menjadi pelaku tindak pidana. Negara berkewajiban melindungi anak-anak dari perlindungan hukum, baik itu pada saat itu menjalani pengadilan sampai sesudah menjalani pengadilan tersebut. Karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, terutama anak-anak yang masih sangat perlu dalam menjalani kasus hukum tersebut. Begitupun halnya dengan hak bantuan hukum yang harus didapatkan anak dalam menjalani proses sistem peradilan pidana. Tujuan penulisan artikelini adalah untuk mengkaji urgensi pemberian bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana. Adapun metodologi penelitian dalam artikel ini adalah normatid dengan pendekatan perundang-undangan]]>
<![CDATA[Pendaftaran Tanah Secara Sistematis di Kabupaten Kotawaringin Timur ]]>
<![CDATA[Putri, Dita Tatiana]]>;
<![CDATA[Anwary, Ichsan]]>;
<![CDATA[Qamariyanti, Yulia]]>
<![CDATA[ Notary Law Journal Vol. 2 No. 4 (2023): October-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/nolaj.v2i4.52
<![CDATA[Kompleksnya masalah pendaftaran tanah menjadi salah satu pokok perhatian pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan berupaya untuk percepatan pendaftaran tanah dengan berbagai program/proyek. Program terbaru saat ini adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan program tersebut diharapkan mampu menanggulangi sengketa terhadap tanah yang belum didaftarkan. Penelitian ini membahas upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur agar masyarakat mendaftarkan tanah dengan upaya pendaftaran tanah sistematis lengkap, serta sengketa apa saja yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur berkenaan dengan tanah belum terdaftar dan cara menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat preskriptip. Hasil penelitian ini, Pertama, upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat mendaftarkan tanahnya adalah dengan pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (RPONA) dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kedua, upaya penyelesaian sengketa yang terjadi adalah dengan negosiasi dan mediasi.]]>
<![CDATA[Fungsi Notaris dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Transaksi Elektronik ]]>
<![CDATA[Mahfudzah, Aghnia]]>;
<![CDATA[Gozali, Djoni Sumardi]]>
<![CDATA[ Notary Law Journal Vol. 2 No. 4 (2023): October-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/nolaj.v2i4.53
<![CDATA[Fungsi notaris yang dimaksud adalah notaris yang ikut andil dalam transaksi dilakukan melalui sarana elektronik. Transaksi yang dilakukan melalui sarana elektronik termasuk dalam perbuatan hukum, dimana notaris berposisi sebagai pihak yang mempunyai kewenangan khusus secara langsung diatur dalam undang-undang. Notaris mempunyai kewenangan tambahan berupa melakukan validasi terhadap transaksi yang dibuat melalui sarana elektronik (cyber notary). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif hukum, serta data primer dan sekunder. Teknik untuk mengumpulkan data statue approach untuk meneliti objek penelitian melalui peraturan-peraturan perundang-undangan serta regulasi terkait dengan isu hukum yang ditangani. Keikutsertaan notaris dalam proses sertifikasi telah diatur sebagian dalam UU ITE, tujuan dari sertifikasi sendiri adalah memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dalam perkembangan teknologi. Secara eksklusif fungsi notaris dalam sertifikasi meliputi dua hal, yaitu sertifikasi (legalisasi) dan autentifikasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki dua fungsi utama dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik, yaitu sertifikasi dan autentifikasi. Kedua fungsi tersebut dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan lembar tambahan negara, salah satunya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan istem dan Transaksi Elektronik.]]>
<![CDATA[Dinamika Hukum dalam Perlindungan Pekerja Anak ]]>
<![CDATA[Malik, Muhamad Maulana]]>;
<![CDATA[Sativa, Charlet Oriza]]>;
<![CDATA[Handayani, Mutia]]>;
<![CDATA[Anugrah, Muhammad Ridho]]>
<![CDATA[ Notary Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): January-Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/nolaj.v3i1.54
<![CDATA[Eksploitasi pekerja anak masih terjadi di Indonesia. Dinamika peraturan mengenai pekerja anak dinilai belum secara penuh melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk mengkaji sejarah dan perkembangan dasar hukum serta relevansinya pada perlindungan pekerja anak di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya pekerja anak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti kemiskinan dan ekonomi. Perlindungan terhadap pekerja anak telah diatur dalam rumusan undang-undang dan Konvensi Internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah pekerja anak, namun upaya pemerintah belum maksimal seperti yang diharapkan]]>
<![CDATA[Digitalisasi Tandatangan secara Elektronik dengan menggunakan Akta Notaris ]]>
<![CDATA[Omiyani, Selva]]>;
<![CDATA[Suprapto, Suprapto]]>;
<![CDATA[Saprudin, Saprudin]]>
<![CDATA[ Notary Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): January-Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/nolaj.v3i1.55
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis kepastian hukum tanda tangan yang berbasis elektronik ketika diterapkan pada akta yang berkekuatan hukum dan pembuktian yang autentik, dibuat oleh notaris dan untuk memberikan peraturan perundang-undangan yang akan datang untuk konsep cybernotary yang diterapkan oleh notaris di Indonesia. Penelitian Hukum Normatif menjadi metode penelitian yang digunakan dalam artikel penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan Pertama, tandatangan elektronik di Indonesia belum dapat diterapkan karena terkendala dengan kewajiban dari Jabatan Notaris yang ada pada Pasal 16 UUJN. Namun pada penjelasannya tersebut memberi peluang diterapkannya cyber notary di Indonesia. Adapun kelebihan tandatangan elektronik jika diterapkan yaitu waktu yang lebih efesien, kekuatan hukumnya sama dengan tandatangan konvensional atau tandatangan basah, identitas terjamin, hemat biaya pengeluaran dan eco friendly. Kedua, cybernotary untuk saat ini dapat diterapkan terbatas hanya pada waarmerking dan legalisasi karena keduanya merupakan surat bawah tangan yang disahkan notaris sehingga tidak akan terdegradasi. Selain itu, Salinan akta dapat diterapkan karena Salinan akta hanya memerlukan tandatangan notaris sehingga dapat ditandatangani menggunakan tandatangan elektronik. Untuk formulasi kedepan mengenai hukum positif yang berlaku yaitu merevisi Pasal 16 UUJN dan merevisi Pasal 5 UU ITE.]]>
<![CDATA[Implementasi Kewenangan Penyuluhan Hukum oleh Notaris ]]>
<![CDATA[Tenggara, Ananda Pradhitya]]>
<![CDATA[ Notary Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): January-Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/nolaj.v3i1.56
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep sosialisasi undang-undang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan menganalisis bentuk sosialisasi hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris. Tesis ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber kajian untuk mengembangkan ilmu hukum secara teoritis dan sebagai pedoman bagi Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya memberikan sosialisasi hukum agar tidak melampaui batas kewenangan secara praktis. Kewenangan Notaris untuk memberikan sosialisasi hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta otentik merupakan bentuk pemberian pemahaman hukum terkait dengan perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam Akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Notaris dalam memberikan sosialisasi hukum kepada kliennya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu sosialisasi hukum yang diikuti dengan pembuatan akta dan sosialisasi hukum tanpa diikuti dengan pembuatan akta. Bentuk yang pertama, Notaris harus memberikan penjelasan mengenai keadaan hukum yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menjelaskan hak dan kewajiban para pihak. Bentuk yang kedua adalah kewenangan Notaris terkait dengan kewenangan untuk menolak memberikan sosialisasi hukum kepada para pihak berdasarkan alasan yang sah, dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman perilaku Notaris]]>
<![CDATA[Fuqaha and Positive Law Opinions on the Permanent Nature of Waqf Object Submission ]]>
<![CDATA[Qamariyanti, Yulia]]>;
<![CDATA[Aufa, Muhammad Fikri]]>
<![CDATA[ Notary Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): January-Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/nolaj.v3i1.57
<![CDATA[Waqf is a virtue worship practiced by Muslims who give up their property for the public/community good. Movable and immovable assets can be donated. This paper examines fuqaha and Indonesian positive law on the permanence of waqf object surrender. Fuqaha with normative research methodologies and deductive and inductive data analysis have varied viewpoints on waqf's permanent conditions. Some require it, some don't. The first position is that waqf must be permanent and include a clear statement for it. This opinion is accepted by the majority of scholars from the Shafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah (excluding Abu Yusuf in one narration), Zaidiyah, Ja'fariyah, and Zahriyah. Second, jurists from the Hanabilah, Ja'fariyah, and Shafi'iyah schools say waqf might be temporary. Temporary waqf is long- and short-term. Waqf assets are institutionalized indefinitely and only land with property rights can be waqf, according to Government Regulation 28 of 1977 and Presidential Instruction 1 of 1991. Waqf conditions might be permanent or temporary, based on land rights, according to Law 41 of 2004 and Government Regulation 42 of 2006.]]>
<![CDATA[Status Kepemilikan Lahan Tambak yang masuk ke dalam Suaka Margasatwa ]]>
<![CDATA[Budiman, Rahmat]]>;
<![CDATA[Wardani, Wahyu]]>
<![CDATA[ Notary Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): January-Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/nolaj.v3i1.58
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status kepemilikan tambak yang berada di kawasan Suaka Margasatwa Kuala Lupak agar masyarakat tetap dapat mengelola tambak yang sudah ada lebih dulu sebelum ada penetapan Suaka Margasatwa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum kepustakaan. Tipe Penelitian menggunakan sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lahan tambak yang berada di wilayah marga satwa. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui penelusuran menggunakan media internet yang disusun berdasarkan pokok permasalahan dalam penelitian hukum ini. Berdasarkan hasil dari penelitian ini: Pertama, para pemegang hak lahan atas tambak yang berada dalam kawasan kawasan marga satwa, dari sisi hukum agraria telah dijamin haknya serta mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan tentang kawasan konservasi suaka alam. Kedua, Penetapan kawasan hutan di atas lahan tambak setelah status kawasan berubah menjadi hutan lindung tidak serta merta menghilangkan hak kepemilikan lahan tambak. Sertifikat yang dipegang oleh masyarakat memberikan kedudukan hukum sebagai alat pembuktian agar lahan tambaknya dapat dikeluarkan dari kawasan suaka margasatwa.]]>
<![CDATA[Perilaku Debitur Kredit Macet Pinjaman Online pada Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin ]]>
<![CDATA[Budiman, Rahmat]]>;
<![CDATA[Pratama, Achmad Rusya Putra]]>;
<![CDATA[Rahman, Adella]]>;
<![CDATA[Ramallah, Jihad]]>;
<![CDATA[Ayman, Muhammad Fairuz]]>;
<![CDATA[Saputra, Muhammad Gilang]]>;
<![CDATA[Majiid, Muhammad Nor]]>;
<![CDATA[Maharani, Putri Regina]]>;
<![CDATA[Cristianty, Vinara]]>
<![CDATA[ Notary Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): April-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/nolaj.v3i2.62
<![CDATA[Di masa dimana kebutuhan dan hasrat manusia semakin besar, masyarakat mulai melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang, salah satunya dengan melakukan pinjaman online. Pinjaman online adalah sebuah jasa pinjaman uang yang diadakan melalui media elektronik oleh berbagai penyedia jasa. Oleh sebab sulitnya persyaratan melakukan pinjaman kepada bank, maka masyarakat mulai banyak berpindah untuk menggunakan jasa pinjaman online, di sisi lain meskipun pinjaman online dianggap lebih mudah, masih banyak yang mengalami kredit macet, hal ini turut dialami oleh masyarakat Kecamatan Alalak Utara. Peneliti melakukan penelitian terhadap perilaku kredit macet masyarakat Alalak Utara, dengan menggunakan metode penelitian empiris dengan lima orang informan. Peneliti melakukan penelitian terhadap pengetahuan masyarakat terhadap pinjaman online itu sendiri, penyebab dari penggunaan jasa pinjaman online, faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet dan dampak yang dialami masyarakat sebab terjadinya kredit macet. Berdasarkan penelitian ini, didapatkan hasil bahwa masyarakat mengetahui jelas apa dan apa saja jasa pinjaman online, bahwa informan menggunakan jasa pinjaman online dikarenakan kebutuhan primer maupun karena hasrat pribadi, selanjutnya ditemukan juga bahwa masyarakat mengalami kredit macet disebabkan oleh besarnya bunga yang diberikan oleh jasa penyedia pinjaman online dan kurangnya pengelolaan keuangan, dan dampak yang diterima masyarakat dari terjadinya kredit macet adalah gangguan psikologis dari para penagih hutang dan sulitnya mereka mendapatkan pinjaman di masa mendatang.]]>
<![CDATA[Peran Teknologi Informasi dalam Pengelolaan dan Pengawasan Tanah: Perspektif Hukum Agraria ]]>
<![CDATA[Rahmadhan , M. Inzaghi Wahyu]]>;
<![CDATA[Ryo Jauhari Saputra]]>;
<![CDATA[Mubarok, Asnawi]]>
<![CDATA[ Notary Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): April-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/nolaj.v3i2.84
<![CDATA[Peran teknologi informasi dalam pengelolaan dan pengawasan tanah semakin penting, terutama dari perspektif hukum agraria. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi integrasi teknologi informasi ke dalam administrasi dan pengawasan tanah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk menganalisis undang-undang, peraturan, dan studi kasus yang ada mengenai penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan tanah. Tiga masalah utama yang dibahas adalah: (1) kerangka hukum untuk integrasi teknologi informasi ke dalam sistem pengelolaan tanah, (2) dampak teknologi informasi terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi tanah, dan (3) tantangan dan solusi potensial dalam penerapan teknologi informasi untuk pengawasan tanah. Melalui tinjauan komprehensif terhadap dokumen hukum yang relevan dan contoh praktis, artikel ini menyoroti manfaat penggunaan teknologi informasi untuk memperlancar proses pengelolaan tanah, meningkatkan akurasi data, dan memfasilitasi akses publik terhadap informasi tanah. Selain itu, pembahasan mencakup evaluasi hambatan hukum dan kendala teknologi yang ada yang menghalangi penerapan efektif teknologi informasi di bidang ini. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kemajuan signifikan telah dicapai, reformasi hukum lebih lanjut dan kemajuan teknologi diperlukan untuk sepenuhnya mewujudkan potensi teknologi informasi dalam meningkatkan pengelolaan dan pengawasan tanah.]]>
