As-Syifa Journal of Islamic Studies and History
The journal As-Syifa welcomes papers from academics on theory, philosophy, conceptual paradigms, academic research, as well as religious practice. In particular, papers that consider the following common topics are invited. Islamic Education Islamic Studies Islamic Law Political Islam Islamic Economics Social Islam Islamic Culture Islamic History
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 4 No. 2 (2025): Juli"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[POLITIK HUKUM OTONOMI KHUSUS: DUALITAS PERATURAN PERTANAHAN DI YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Hakim, luqmanul]]>
<![CDATA[ As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 4 No. 2 (2025): JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35132/assyifa.v4i1.1134
<![CDATA[Yogyakarta memiliki nilai sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, Yogyakarta dianggap sebagai pusat kebudayaan dan intelektualitas nasional, yang menjadikan Yogyakarta sebagai daerah Otonomi Khusus. Keistimewaan Yogyakarta telah melahirkan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang mengatur berbagai aspek kehidupan di daerah tersebut, termasuk pertanahan. Sementara itu, peraturan umum atau hukum positif yang diatur dalam UUPA juga berlaku di Yogyakarta. Masalah dalam dualisme hukum agraria di Yogyakarta adalah masalah hak milik dan hak pakai tanah yang hingga kini belum terselesaikan dalam masalah agraria di Yogyakarta. Peraturan adat "Serat Wedhatama" menjadi dasar hukum pertanahan di Yogyakarta sejak zaman kerajaan. Walaupun UUPA berlaku secara nasional, di Yogyakarta, prinsip-prinsip Serat Wedhatama dijadikan acuan dalam penerapannya. Namun, terkadang terdapat ketidakcocokan antara aturan yang diatur dalam Serat Wedhatama dengan UUPA, sehingga terjadi dualitas peraturan pertanahan di Yogyakarta. Meskipun demikian, masyarakat Yogyakarta tetap menghormati dan menganggap penting aturan-aturan yang diatur dalam Serat Wedhatama sebagai dasar hukum adat yang telah berlaku sejak masa kerajaan.]]>
<![CDATA[TOLERANSI BERAGAMA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Prayitno, Daru]]>;
<![CDATA[Ja'far, A. Kumedi]]>
<![CDATA[ As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 4 No. 2 (2025): JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35132/assyifa.v4i2.1195
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip toleransi beragama dalam Hukum Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang multikultural. Indonesia, dengan keragaman agama dan budaya yang sangat tinggi, menghadapi tantangan besar dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Meskipun negara menjamin kebebasan beragama, praktik intoleransi sering kali terjadi, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara prinsip hukum dan realitas sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana prinsip-prinsip dalam Hukum Islam, seperti kebebasan beragama, keadilan, saling menghormati, dan hidup berdampingan dengan damai, dapat diterapkan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data diperoleh dari buku, artikel, serta sumber-sumber lain yang relevan, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip Islam terkait toleransi beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip Hukum Islam mendukung kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama, tantangan dalam penerapannya tetap ada, terutama terkait dengan interpretasi sempit terhadap ajaran Islam. Pemerintah Indonesia, melalui kebijakan seperti pembentukan Badan Moderasi Beragama, berperan penting dalam memperkuat implementasi prinsip-prinsip ini. Diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengedepankan pendidikan toleransi beragama, pemberdayaan lembaga keagamaan, dan pengawasan terhadap praktik intoleransi agar Indonesia dapat mencapai kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sosial yang lebih harmonis dan damai.]]>
<![CDATA[GERAKAN PADRI DAN DINAMIKA PEMBAHARUAN ISLAM DI MINANGKABAU: PERSPEKTIF SEJARAH DAN SOSIAL ]]>
<![CDATA[ansori, muhammad afif]]>
<![CDATA[ As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 4 No. 2 (2025): JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35132/assyifa.v4i2.1275
<![CDATA[Gerakan Padri abad ke-19 di Minangkabau merupakan gerakan pembaharuan Islam fundamental yang mengubah lanskap sosial-keagamaan melalui konflik internal dan intervensi kolonial. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor historis-sosial kemunculan Padri, dinamika konflik yang melibatkan kaum Adat dan Belanda, dampak gerakan terhadap proses pembaharuan pemikiran dan praktik Islam termasuk interaksinya dengan institusi adat, serta warisan sosial-keagamaan jangka panjangnya di Minangkabau. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis-sosiologis, penelitian ini mengkaji sumber primer dan sekunder melalui kritik, interpretasi, dan historiografi untuk membangun narasi yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gerakan Padri berakar pada ideologi puritanisme yang diinspirasi dari Wahabisme, berupaya memurnikan praktik Islam lokal dari unsur sinkretis dan adat yang dianggap bertentangan. Meskipun memicu perang saudara yang destruktif, gerakan ini secara signifikan mengakselerasi Islamisasi yang lebih mendalam, yang berpuncak pada formulasi sintesis harmonis "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," serta menanamkan semangat anti-kolonialisme dan memberikan inspirasi bagi gerakan pembaharuan Islam berikutnya di Nusantara.]]>
<![CDATA[DINAMIKA PEMIKIRAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH: MENUJU ISLAM YANG PROGRESIF DAN EGALITER ]]>
<![CDATA[ansori, muhammad afif]]>
<![CDATA[ As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 4 No. 2 (2025): JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35132/assyifa.v4i2.1280
<![CDATA[Al-Irsyad Al-Islamiyyah, sebagai gerakan pembaharuan Islam signifikan di Indonesia yang lahir pada awal abad ke-20 melalui Syaikh Ahmad Surkati, memiliki DNA historis yang menekankan pada tajdid (pembaharuan) dan egalitarianisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika intelektual kontemporer Al-Irsyad dalam upayanya menuju artikulasi dan implementasi Islam yang progresif dan egaliter di tengah kompleksitas tantangan modern. Fokus utama penelitian adalah menganalisis akar historis serta evolusi pemikiran reformis dan egaliternya, menyelidiki bagaimana Al-Irsyad menginterpretasikan dan mengartikulasikan Islam progresif, mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pemikirannya, serta menilai manifestasi konkret dari orientasi tersebut dalam program dan diskursus publiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi historis-sosiologis, didukung oleh kajian pustaka mendalam terhadap sumber-sumber primer dan sekunder serta analisis wacana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etos reformis-egaliter warisan pendirinya tetap menjadi landasan penting yang memengaruhi trajektori Al-Irsyad. Organisasi ini menginterpretasikan Islam progresif dengan merespons tantangan zaman melalui kerangka maqashid asy-syari'ah, seraya berupaya menyeimbangkan warisan puritan-reformisnya dengan tuntutan kemaslahatan dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Dinamika pemikiran ini terbukti merupakan produk interaksi kompleks antara faktor internal, seperti kepemimpinan dan dialektika intelektual, dengan pengaruh eksternal, termasuk perubahan sosial-politik dan diskursus Islam global. Manifestasi nyata dari orientasi progresif dan egaliter ini termanifestasi dalam inovasi di bidang pendidikan, keterlibatan yang meningkat dalam wacana publik, serta program-program pemberdayaan komunitas]]>
<![CDATA[NILAI PENDIDIKAN AL-QUR'AN TENTANG MAAF DALAM FILM ANIMASI NUSA DAN RARA EPISODE MAAF ]]>
<![CDATA[Aisyah, Rusnah]]>
<![CDATA[ As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 4 No. 2 (2025): JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35132/assyifa.v4i2.1382
<![CDATA[ABSTRACT The cultivation of ethical values from a formative age is the main foundation in the development of a child's character. Islamic pedagogy occupies an important position in this endeavor, especially through the moral and spiritual values derived from the Qur'an and Sunnah. The purpose of this study was to conduct an analysis of the depiction of the concept of forgiveness in two episodes of the animated series Nussa and Rara, specifically titled Sorry Part 1 and Sorry Part 2. Using qualitative methodology and library research techniques, content analysis was performed on dialogue and narrative structure to discern the values of Islamic moral education presented. Research findings show that these animations masterfully articulate ethical messages regarding the importance of holding back anger, seeking forgiveness, and forgiving the transgressions of others. These values are exemplified in depth through the strengthening of Quranic verses, including Surah Ali Imran verse 134, Al-Baqarah verse 237, and Ash-Shura verse 40. The evolution of Rara's character describes the process of internalizing Islamic principles through family guidance and social experience. These results underscore the great potential of animated media as a relevant and contextual source of nonformal education in cultivating the Islamic character of children in an increasingly digital era. ABSTRAK Kultivasi nilai-nilai etika dari usia formatif merupakan fondasi utama dalam pengembangan karakter anak. Pedagogi Islam menempati posisi penting dalam upaya ini, terutama melalui nilai-nilai moral dan spiritual yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis penggambaran konsep pengampunan dalam dua episode serial animasi Nussa dan Rara, yang secara khusus berjudul Maaf Bagian 1 dan Maaf Bagian 2. Menggunakan metodologi kualitatif dan teknik penelitian perpustakaan, analisis konten dilakukan pada dialog dan struktur naratif untuk membedakan nilai-nilai pendidikan moral Islam yang disajikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa animasi ini dengan mahir mengartikulasikan pesan etis mengenai pentingnya menahan amarah, mencari pengampunan, dan memaafkan pelanggaran orang lain. Nilai-nilai ini dicontohkan secara mendalam melalui penguatan ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk Surah Ali Imran ayat 134, Al-Baqarah ayat 237, dan Asy-Syura ayat 40. Evolusi karakter Rara menggambarkan proses internalisasi prinsip-prinsip Islam melalui bimbingan keluarga dan pengalaman sosial. Hasil ini menggarisbawahi potensi besar media animasi sebagai sumber pendidikan nonformal yang relevan dan kontekstual dalam menumbuhkan karakter Islam anak-anak di era yang semakin digital.]]>
<![CDATA[PERPINDAHAN WALI DALAM PERNIKAHAN: Studi kasus di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser ]]>
<![CDATA[Mardiah, Siti]]>;
<![CDATA[Nida, Wafiah Rafifatun]]>;
<![CDATA[Ubaidillah, M. Hasan]]>
<![CDATA[ As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 4 No. 2 (2025): JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35132/assyifa.v4i2.1416
<![CDATA[Upaya untuk melakukan pernikahan secara sah terdapat syarat-syarat dan rukun-rukunnya yang menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan, baik itu dalam melaksanakan pernikahan berdasarkan hukum islam dan juga berdasarkan undang-undang. Namun berbeda dengan fakta yang terjadi di masyarakat, di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur, peneliti menemukan adanya kasus pernikahan dengan menggunakan wali ba’id yang dinikahkan oleh kepala KUA sendiri padahal ayahnya masih hidup tanpa adanya pelimpahan kuasa dari wali aqrob. Dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah kakanya dan menikahnya secara tercatat dan disaksikan oleh orang banyak. Yang harusnya pernikahan tersebut menggunakan wali hakim bukan kaka nya yang bertindak sebagai wali. Penelitian ini bersifat studi kasus. Dalam penelitian ini peneliti datang langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan kasus perpindahan wali dalam pernikahan, serta untuk mendapatkan data-data yang diperlukan yakni kepada informan yang melakukan perpindahan wali dalam pernikahan di Desa Serakit, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser. Faktor penyebab perpindahan wali nasab dalam pernikahan tersebut disebabkan pada beberapa faktor dari kasus-kasus yang telah diteliti diantara pada kasus I faktornya karena sang ayah berada jarak tempuh yang jauh atau berbeda kota tempat tinggal, dan untuk menghemat biaya keluarga. Dan pada kasus II yang kedua dikarnakan ayah kandungnya tidak ingin menjadi wali dalam pernikahan anaknya, karena MV menikah dengan laki-laki yang sudah beristri. Dengan perkawinan yang dilakukan perpindahan wali dari wali aqrab ke wali ab’ad atau menggunakan wali muhakkam karena ayahnya tidak merestui. Pada kasus pertama dapat dikatakan dikatakan pernikahannya tetap dikatakan sah tetapi tidak berkekuatan hukum dan pernikahan kasus kedua tidak sah, karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan baik dari hukum Islam atau Perundang-undangan.]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN MORAL PADA KISAH NABI YUSUF DALAM AL-QUR’AN (MENURUT TAFSIR AL-MISBAH KARYA M.QURAISH SHIHAB) ]]>
<![CDATA[Hartono, Hartono]]>;
<![CDATA[agustin, Nurul]]>
<![CDATA[ As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 4 No. 2 (2025): JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35132/assyifa.v4i2.1273
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan Pendidikan Moral Pada Kisah Nabi Yusuf dalam Al-Qur’an. Moral dimasyarakat memerlukan nilai-nilai seperti sabar, pemaaf, amanah seperti yang telah dicontohkan oleh kisah Nabi Yusuf. Ada dua Rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya bagaimana kisah Nabi Yusuf dalam Al-Qur’an dan bagaimana nilai-nilai moral yang terkandung dalam kisah Nabi Yusuf menurut Tafsir Al-Misbah karya M.Quraish Shihab dengan menggunakan metode penelitan pustaka. Manfaat yang diharapkan untuk mengetahui dan mengaplikasikan nilai-nilai moral pada kisah Nabi Yusuf dalam Al-Qur’an dengan penafsiran M.Quraish Shihab di tengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai moral pada kisah Nabi Yusuf menurut M.Quraish Shihab meliputi nilai-nilai akhlak terdapat beberapa bagian yaitu: sabar, pemaaf kepada saudara, menghormati majikan, amanah, jujur, berbakti kepada orang tua seperti yang telah dicontohkan oleh kisah Nabi Yusuf. Dalam Tafsir al-Mishbah Quraish Shihab mengunggkapkan bahwa surah Yusuf merupakan surah yang unik karena menguraikan suatu kisah yang terkait dengan figure kepribadian sempurna. Menurutnya, sementara ulama memahami bahwa kisah dalam surah Yusuf ini, digelari sebagai ahsan al-Qashshas (sebaik -baik kisah) bukan saja lantaran isi kandungannya yang kaya dengan pelajaran tuntunan dan hikmah, tetapi kisah ini juga kaya pula dengan gambaran yang sesungguhnya tentang hidup, menggambarkan gejolak hati pemuda, rayuan wanita, kepedihan, kesabaran, dan kasih sayang ayah.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PRODI HUKUM PIDANA ISLAM DI PERGURUAN TINGGI ISLAM PASCA PENGESAHAN KUHP NASIONAL ]]>
<![CDATA[Hidayat, Taufik]]>;
<![CDATA[Yanto, Adri]]>;
<![CDATA[Arif, Firman]]>;
<![CDATA[Irham, Muhammad]]>
<![CDATA[ As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 4 No. 2 (2025): JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35132/assyifa.v4i2.1477
<![CDATA[Prodi Hukum Pidana Islam telah lama hadir di Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang dengan nama Jurusan Jinayah Siyasah. Akan tetapi semenjak keluarnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3389 Tahun 2013, Jurusan ini dipisahkan menjadi jurusan jinayah dan siyasah. Akibat dari pemisahan ini adalah dibentuknya Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syari’iyyah) dan hilangnya Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah). Penelitian ini akan melihat bagaimana Eksistensi Prodi Hukum Pidana Islam di Perguruan Tinggi Islam Pasca Pengesahan KUHP Nasional. Dengan menggunakan metode penelitian mixed methods dapat disimpulkan bahwa pertama regulasi pembentukan hukum pidana Islam telah diatur secara legal dalam peraturan perundang-undangan mulai pada hirearki tertinggi sampai terendah. Kedua, tingkat peminatan siswa untuk memilih kuliah pada Prodi Hukum Pidana Islam sangat tinggi karena faktor keilmuan, faktor agama, dan budaya, dan faktor lapangan kerja Ketiga, borang prodi hukum pidana Islam telah memenuhi tiga persyaratan untuk dapat disubmit. Persyaratan pertama pada kriteria kurikulum telah terdapat perbedaan pada poin keunggulan dan keunikan pada hukum acara pidana Islam yang tidak didalami pada Prodi-Prodi Hukum Pidana Islam yang telah ada di PTKIN lainnya. Kriteria kedua yaitu dosen telah memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas bahkan rata-rata dosen yang diusulkan telah dokter bahkan satu orang proffessor. Kriteria ketiga yaitu unit pengelolaan Prodi sangat ideal, karena Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang merupakan kampus baru dengan fasilitas yang lebih modern dan luas.]]>
<![CDATA[TRADISI KOLOMAN JUMAT MANIS DAN PENGUATAN SILATURAHMI MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA BAKEONG KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP) ]]>
<![CDATA[Bukhari, Ach Baidlawi]]>;
<![CDATA[Faisol, Ach]]>;
<![CDATA[Ubaidillah, M. Hasan]]>
<![CDATA[ As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 4 No. 2 (2025): JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tradisi Koloman Jumat Manis di Desa Bakeong, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, merupakan salah satu warisan budaya lokal yang masih lestari di tengah arus modernisasi. Tradisi ini tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga menjadi media penguatan silaturahmi antarwarga. Fenomena ini menarik untuk dikaji mengingat peran tradisi lokal dalam membangun kohesi sosial dan menjaga identitas budaya masyarakat. Penelitian ini berangkat dari dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan tradisi Koloman Jumat Manis di Desa Bakeong? (2) Bagaimana peran tradisi tersebut dalam penguatan silaturahmi masyarakat? Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran utuh mengenai proses pelaksanaan serta kontribusi tradisi tersebut terhadap kehidupan sosial masyarakat, sekaligus memahami strategi pelestarian yang relevan di era modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara serta dokumentasi kegiatan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan teknik triangulasi sumber untuk menjaga validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Koloman Jumat Manis dilakukan setiap Jumat terakhir dalam penanggalan Jawa (Jumat Manis atau Jumat Legi) secara rutin dan bergilir di rumah warga atau tempat ibadah. Kegiatan meliputi pembacaan surah Yasin, tahlil, doa bersama, pengajian singkat, dan makan bersama. Tradisi ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial maupun usia, sehingga menjadi media efektif dalam mempererat silaturahmi, memperkuat solidaritas, dan menyelesaikan persoalan secara musyawarah. Selain itu, tradisi ini berfungsi sebagai sarana transfer nilai dan norma kepada generasi muda. Tantangan modernisasi diatasi dengan inovasi kegiatan dan pelibatan generasi muda agar tradisi tetap relevan.]]>
<![CDATA[PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI KELUARGA KIAI PONDOK PESANTREN SALAF DAN MODERN DI PROVINSI LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Wati, Erna]]>;
<![CDATA[Fatarib, Husnul]]>;
<![CDATA[Siradjuddin, Azmi]]>
<![CDATA[ As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 4 No. 2 (2025): JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35132/assyifa.v4i2.1587
<![CDATA[Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, di mana bagian-bagiannya telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an. Ketentuan ini bersifat mengikat dan wajib dijalankan sesuai dengan hukum faraidh, artinya kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap Muslim. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan permasalahan di masyarakat yang tidak mengutamakan ketentuan faraidh. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana praktik pembagian waris di kalangan Kiai Pesantren pada Pondok Salaf Dan Pondok Modern di Provinsi Lampung. Mengingat bahwa kiai adalah seseorang yang memiliki pengetahuan luas mengenai syariat Islam dan memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka sudah seharusnya menjalankan hukum kewarisan islam sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur’an. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) pada kalangan Kiai Pesantren pada empat Pondok Salaf dan empat Pondok Modern di Provinsi Lampung. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan kerangka berpikir induktif. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa Praktik pembagian waris di lingkungan pesantren, baik Pesantren Salaf yang berfokus pada kitab kuning maupun Pesantren Modern yang telah mengadopsi kurikulum Pendidikan umum, ditemukan bahwa secara umum tidak terdapat perbedaan signifikan dalam praktik pembagian waris di kedua jenis pesantren tersebut. Namun, terdapat satu pengecualian, yaitu Pondok Pesantren Modern yang secara konsisten menerapkan hukum faraidh dalam pembagian waris. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks pesantren, penerapan Hukum Waris Islam masih belum sepenuhnya diterapkan, dengan hanya sedikit lembaga yang secara ketat mengikuti ketentuan syariat dalam proses pembagian warisan.]]>
