cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Achmad Fageh
Contact Email
Ach.fageh@uinsby.ac.id
Phone
+6281553520091
Journal Mail Official
sosioyustisia@uinsa.ac.id
Editorial Address
Twin Towers B 4th Floor Postgraduate – State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 27764540     EISSN : 27763323     DOI : https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This journal is a forum for academics, observers of law, judges, practitioners, politicians and parliamentary members to embody the results of their researches in the form of scientific articles
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 44 Documents
 1   2   3   4   5 
Analisis Wacana Penghapusan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Hendrik Kurniawan
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 1 (2023): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v3i1.380

Abstract

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan, yaitu penyidikan kasus korupsi dinilai inkonstitusional sebab apabila kejaksaan diberikan kewenangan dalam hal penyidikan kasus korupsi tidak ada kontrol dalam hal penyidikan, sehingga jaksa melakukan penyidikan sewenang-wenang yang menjadikan kejaksaan superpower sebagai penyidik tanpa memperhatikan hak-hak tersangka, saat ini telah dilakukan uji materi (judicial review) di Mahkmah Konstitusi dengan perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh M. Jasin Jamaluddin. Masalah ini cukup menarik untuk dikaji secara mendalam, khususnya terkait kewenangan kejaksaan dalam penyidikan kasus korupsi apakah konstitusional atau inkonstitusional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute aprroach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan dalam penyidikan tidak bertentangan dengan konstitusi serta kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan dalam hal penyidikan dan penuntutan kasus korupsi, kejaksaan merupakan lembaga negara yang membantu KPK dalam memberantas kasus korupsi ditingkat daerah-daerah dan nasional yang kasus korupsinya dibawah 1 M bukan sebagai lembaga yang menyaingi KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan jauh lebih efektif dilapangan.
Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia Laili Choirunnisa; Try Hajar Caesar Oktaviana; Ahmad Ainur Ridlo; Elva Imeldatur Rohmah
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 1 (2023): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v3i1.401

Abstract

Efficient and accessible public services are an essential aspect of the development of a country. In Indonesia, as a country with a large and diverse population and a large area, the challenge of providing equitable accessibility of public services for all people is complex. However, with the rapid advancement of information and communication technology, electronic-based government systems have emerged as a potential solution to improve the accessibility of public services in Indonesia. This study aims to analyze the role of electronic-based government systems in improving the accessibility of public services in Indonesia and the resulting benefits. This research uses an analytical descriptive approach by collecting data through literature study and analysis of related documents. The results show that the electronic-based government system is vital in improving the accessibility of public services in Indonesia. By reducing physical barriers, increasing efficiency, and providing co-benefits such as transparency and more active public participation, these systems can speed up public service processes and increase community satisfaction. To optimize the role of electronic-based government systems, joint efforts between the government, the private sector, and the public need to be made to improve infrastructure, digital literacy, and data protection.
Urgensi Limitasi Masa Periode Anggota Legislatif di Indonesia Ahmad Zulal Abu Main; Muhammad Habiburrohman
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 1 (2023): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v3i1.402

Abstract

Indonesian lawmakers have not limited the periodicity of how many times a member may serve. It leads to a decline in the sensitivity of the members who have repeatedly acted to care more about the people. On the other hand, experienced legislature members are increasingly familiar with using budgets, further fueling the practices of abuses of power, corruption, collusion, and nepotism. This problem is interesting to examine, especially regarding the urgency limitation of legislative member terms in Indonesia. This study uses normative judicial research methods with conceptual, statute, and comparative approaches. The study results showed that the legislature deserved to have limited periods as a form of power limitation to prevent the practice of abuse of power and regeneration of political parties. It is confirmed by the data of abuse of power by several sitting legislatures and the course of limited periods imposed by other states.
Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 M. Syamsul Anam; Satrio Prayitno; Nur Lailatul Musyafa'ah
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 1 (2023): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v3i1.405

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara yuridis berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KPUD Tuban melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di Tuban pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020. KPUD Tuban menekankan penerapan protokol kesehatan dalam pilkada Tuban untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19. Pilkada dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan. Untuk itu, KPU Tuban membagi waktu pencoblosan bagi pemilih, dan menyiapkan masker, hand sanitizer hingga sarung tangan plastik. Untuk memeriahkan suasana pemilu, KPU Tuban mengadakan lomba dekorasi Tempat Pemungutan Suara dan selfie di depan Tempat Pemungutan Suara. Peran KPUD Tuban dalam pelaksanaan pilkada di Tuban telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, sehingga pilkada bisa terlaksana dengan lancar.
Politik Identitas Dalam Pemilu dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia Nur Lailatul Aidah; Sindy Rochmadian; Usna Maliha
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 1 (2023): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v3i1.411

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai munculnya politik identitas pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia, dimana kemunculan politik identitas ini disebabkan adanya perbedaan agama, suku, adat dan lainnya yang dimana salah satu kelompok-kelompok tertentu merasa di intimidasi dan di diskriminasi oleh para pihak-pihak yang lain, sehingga menimbulkan banyak masalah bagi masyarakat Indonesia yaitu salah satunya rengangnya persaudaraan antar negara dikarenakan adanya perbedaan dari satu sama yang lain, sehingga membuat demokrasi di negara Indonesia ini tidak bekerja dengan baik atau bahkan tidak berguna sama sekali. Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki suku, pulau, atau bahkan adat sehingga membuat Indonesia berbeda dari negara-negara yang lain yang bisa menjadi kebanggaan masyarakat, akan tetapi menjadi salah satu penyebab terbesar terjadinya resiko terpecah belahnya masyarakat Indonesia dikarenakan timbulnya politik identitas ini, sehingga ketika terjadi pemilu masyarakat yang memiliki kesempatan untuk memilih lebih banyak melakukan golput karena merasa bakal calon yang dipilih tidak memiliki kesamaan identitas entah mulai dari suku, adat, atau bahkan agama. Saat ini politik identitas semakin menjadi karena tidak adanya tindakan yang dapat menyadarkan masyarakat mengenai politik identitas ini, sehingga banyak masyarakat yang menganggap sepele kejadian tersebut atau bahkan mereka tidak sadar sama sekali mengenai politik identitas.
Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Berdasarkan Konsep Good Governance Al Ma’ruf, Muhammad Khabib; Rahman , Alya Zulfana; Adiningtyas, Restu; Ananda, Ayu; Fauzi, Ilhan
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 4 No. 2 (2024): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v4i2.613

Abstract

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, pelaksanaan pemerintahan desa masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemberdayaan dari pemerintah pusat, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan desa. Konsep good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik menjadi solusi strategis dalam mengoptimalkan kinerja pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis implementasi good governance dalam pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat masih belum sepenuhnya diterapkan secara optimal di banyak desa. Penyebab utama adalah kurangnya kapasitas aparat desa, rendahnya kesadaran masyarakat, serta hambatan regulasi yang belum fleksibel terhadap kondisi desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia di desa, sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta, serta penyempurnaan regulasi agar lebih mendukung pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Implementasi good governance yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembangunan desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Problematika Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Indeks Korupsi Dana Desa Anisa Sulistiya; Nurul Arifin
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 4 No. 2 (2024): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v4i2.620

Abstract

Pengesahan RUU No. 3 Tahun 2024 terkait Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2024 tentang Desa, yaitu terkait perpanjangan jangka waktu jabatan dari kepala desa yang awalnya dari 6 tahun menjadi 8 tahun banyak menuai kotroversi. Pasalnya, berdasarkan data dari sumber resmi menunjukkan bahwa kasus korupsi terbanyak datang dari desa. Hal tersebut menjadi landasan banyaknya kotroversi dari berbagai pihak atas pengesahan Undang-Undang tersebut yang dianggap tidak ada urgensinya. Ditunjang dengan fakta bahwa pemegang kekuasaan atau jabatan cenderung mempermudah jalan korupsi menguatkan implikasi semakin maraknya kasus korupsi dana desa. Studi ini menganalisis terkait ketentuan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang berimplikasi terhadap maraknya korupsi dana desa menjadi pokok bahasan pada penelitian ini, yang mana kami menggunakan metode penelitian empiris yang melibatkan studi literatur serta berbagai rujukan dari sumber-sumber data. Hasil dari pembahasan penelitian ini yaitu perpanjangan jangka waktu jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dapat meningkatkan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan, salah satu contohnya adalah penggunaan dana desa sebagai obyek. Sehingga penelitian ini berfungsi untuk mengkaji lebih jauh problematika dari pengesahan Undang-Undang No.3 tahun 2024 tentang desa terhadap indeks korupsi dana desa dengan harapan mampu membuka cakrawala berbagai pihak untuk lebih intensif dalam menguatkan penjagaan khususnya dalam pengelolaan anggaran desa.
Efektivitas Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Fenomena Money Politic pada Pemilu 2024 Wahid, Moh. Ariful; Rajendra, Bryan Saifuddin; Nabighah, Aoctaaqiilah Aura; Cahyanti, Afifah Dwi
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 4 No. 2 (2024): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v4i2.623

Abstract

Fenomena politik uang masih menjadi permasalahan serius dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk pada Pemilu 2024. Praktik ini secara langsung mencederai prinsip-prinsip dasar demokrasi dan mereduksi integritas pemilu. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku politik uang. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah efektivitas pasal tersebut dalam konteks pelaksanaan Pemilu 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data dikumpulkan melalui berbagai sumber hukum, dokumen, laporan, dan berita terkait kasus politik uang di berbagai daerah selama pemilu berlangsung. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan jumlah kasus politik uang dari tahun ke tahun, praktik ini masih terjadi di berbagai wilayah, yang menunjukkan bahwa penerapan Pasal 515 belum sepenuhnya efektif. Faktor lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurangnya efek jera terhadap pelaku menjadi penyebab utamanya. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan mekanisme penegakan hukum, peningkatan literasi politik masyarakat, dan optimalisasi peran pengawas pemilu agar ketentuan Pasal 515 dapat berjalan secara maksimal. Temuan ini mempertegas urgensi reformasi struktural dan kultural dalam pelaksanaan pemilu yang bersih dan berintegritas.
Imparsialitas Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Negara Demokrasi Zahirah Nadiatus Salsabila; Iswara, Shalsabila Yuniar; Ghoni, M. Zaini Abdul
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 4 No. 2 (2024): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v4i2.634

Abstract

Penelitian ini membahas imparsialitas hakim Mahkamah Konstitusi dalam konteks negara demokrasi, dengan fokus pada integritas lembaga peradilan dalam menjaga supremasi konstitusi. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai penjaga hukum dan penyeimbang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Namun, kontroversi seputar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memunculkan perdebatan terkait keberpihakan hakim dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan politik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip imparsialitas dalam pengambilan keputusan berdampak serius terhadap kepercayaan publik dan integritas Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the constitution. Putusan yang bias politik dapat merusak tatanan demokrasi dan membuka ruang intervensi kekuasaan terhadap lembaga yudisial. Penelitian ini menegaskan bahwa imparsialitas hakim konstitusi adalah syarat mutlak dalam menjaga keadilan, supremasi hukum, dan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan etik dan penegakan independensi lembaga kehakiman menjadi hal yang mendesak.
Problematika Hak Politik Bagi Mantan Koruptor dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 Safa'i, M. Tegar; Riziq, M.; Pratama, Revydo Eky; Amelia, Rezky Ayu; Rakhmawati, Nabilah Dwi
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 4 No. 2 (2024): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v4i2.636

Abstract

Penelitian ini membahas problematika hak politik bagi mantan terpidana korupsi dalam Pemilu Legislatif 2024. Meskipun Indonesia menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan hak asasi manusia, terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik politik. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), sebanyak 56 mantan koruptor mencalonkan diri sebagai caleg di berbagai tingkatan legislatif. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen partai politik dalam menjaga integritas pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta menganalisis data primer dari UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 10 dan 11 Tahun 2023, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7/2017 dan Pasal 182 huruf g masih memberikan ruang pencalonan bagi mantan narapidana korupsi, meskipun putusan MK telah menegaskan perlunya masa jeda lima tahun dan pengumuman terbuka kepada publik. Di sisi lain, PKPU justru memperlonggar ketentuan tersebut. Ketidaksesuaian ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemilu dan lembaga legislatif. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi, konsistensi penegakan hukum, serta penguatan etika partai politik. Keselarasan antara perlindungan hak politik dan penjagaan integritas demokrasi menjadi kunci untuk memastikan pemilu yang bersih dan adil.

Page 4 of 5 | Total Record : 44

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): May Vol. 4 No. 2 (2024): November Vol. 3 No. 1 (2023): May Vol. 2 No. 2 (2022): November Vol. 2 No. 1 (2022): May Vol. 1 No. 2 (2021): November Vol. 1 No. 1 (2021): May