Garuda - Garba Rujukan Digital

Keberadaan Partai Politik Sebagai Bentuk Pelembagaan Demokrasi Khosnol Khotimah; Muwahid
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 2 No. 1 (2022): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Keberadaan partai politik (parpol) di suatu negara yang meyakini paham demokrasi dimaksudkan agar penyelenggaraan negara lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Kehadiran parpol hadir sebagai peran (role) yang strategis dalam sebuah pemerintahan. Pelembagaan demokrasi dan partai politik tidak dapat dilakukan pemisahan satu sama lain. Partai politik yang baik dan fungsional dapat menghadirkan pelembagaan yang baik pula, begitu pun sebaliknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menjawab dua persoalan utama. Pertama, konsepsi partai politik. Kedua, partai politik sebagai bentuk pelembagaan demokrasi. Kajian menyimpulkan bahwa partai politik adalah kelompok organisasi yang anggotanya memiliki arah untuk memperoleh kekuasaan. Partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan manajemen konflik. Namun pada tataran implementasi, partai politik sering mengalami kelemahan seperti krisis pemasukan dana, kelembagaan partai politik yang acapkali tidak berorientasi pada pemberantasan korupsi serta korupsi akibat beban biaya pemilu yang tinggi. Oleh karena itu, upaya perbaikan terhadap partai politik harus selalu dilakukan.

Kajian Filsafat Hukum Terhadap Implementasi Karantina Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) M. Suhli
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 2 No. 2 (2022): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Filsafat Hukum sebagai cabang filsafat yang membahas tentang hakikat suatu hukum sangat penting untuk di gunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji permasalahan-permasalahan aktual seperti karantina kesehatan. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana sudut pandang filsafat hukum dalam menilai Implementasi karantina kesehatan. Penelitian Ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan Konseptual (Konseptual Approach) yang kemudian di dukung dengan data-data yang di dapatkan dengan studi kepustakaan (lybrary research) seperti peraturan perundang-undagan, karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya yang kemudian di olah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa pelaksaan karantina kesehatan, meskipun terlihat membatasi ruang gerak masyarakat, namun hal itu di lakukan agar nilai kebermanfaatan yang di dapatkan semakin luas, nilai kemanfaatan yang di maksud adalah kesehatan. Karena jika karantina kesehatan tidak dilakukan maka mobilitas massa tidak akan terhindari dan penyebaran virus Covid-19 akan semakin massif. Dalam kajian ini juga di sarankan agar pemerintah bersikap lebih tegas terhadap masyarakat yang tidak taat terhadap aturan-aturan karantian Kesehatan.

Implementasi Konstitusionalisme Dalam Pemerintahan Daerah (Suatu Analisis Evaluatif) Alim Cahyono; Novan Mahenda Pratama; Imam Setiawan; Firyal Afifah Huda
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 2 No. 2 (2022): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Konstitusionalisme merupakan sebuah konsep mengenai pembatasan terhadap kekuasaan negara. Konstitusionalisme merupakan lawan dari absolute power di mana pada konstitusionalisme terdapat pembatasan yang diilhami dari konstitusi, sedangkan absolute power tidak mengilhami konstitusi. Pada Pemerintahan Daerah di Indonesia cenderung masih belum menerapkan konstitusionalisme, sebagian besar Pemerintahan Daerah masih menggunakan tradisi lama yakni dengan sistem kerajaan atau yang juga dikenal dengan dinasti. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa negara Indonesia harus segera melakukan pergeseran paradigma dari desentralisasi menjadi sentralisasi, karena telah terbukti bagaimana carut-marutnya Negara Indonesia yang menggunakan konsep negara kesatuan dengan berlandaskan desentralisasi. Karena desentralisasi lebih cenderung bercorak semi-federalistik. Maka yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Negara Indonesia salah satunya ialah konsep negara kesatuannya berlandaskan sentralisasi. Karena dalam sentralisasi rantai komandonya jelas dan hierarkis.

Disharmonisasi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Undang Undang Administrasi Pemerintahan Ernawati Huroiroh; Rimbawani Sushanty, Vera; Roychan, Wahidur
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 2 No. 2 (2022): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Kompetensi absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang berada pada ruang lingkup Tata Usaha Negara sebagai suatu akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) kompetensi tersebut mengalami perubahan karena terdapat penambahan dan perluasan kompetensi oleh UUAP yang tidak diikuti oleh perubahan terhadap UU PTUN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan filosofi (philosophical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya lahirnya UUAP telah menambah dan memperluas kompetensi absolut yang dimiliki PTUN meliputi; Perluasan makna KTUN, Penyelesaian Sengketa setelah menempuh upaya administrasi, Pengaturan mengenai permohonan fiktif positif, dan kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang tidak diikuti perubahan terhadap UU PTUN sehingga menimbulkan disharmonisasi yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kompetensi PTUN serta menimbulkan ambiguitas dalam segi penegakannya.

Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024 Mochammad Tommy Kusuma; Elva Imeldatur Rohmah; Muwahid; Nafi Mubarok
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 2 No. 2 (2022): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Pengisian kekosongan jabatan kepala daerah yang dilakukan dengan mekanisme penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas demokrasi. Penunjukan tersebut dimaksudkan untuk mengisi kekosongan posisi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023. Hal tersebut dilakukan demi memenuhi aspek keserentakan Pilkada yang akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang. Masalah ini menarik untuk dikaji lebih mendalam, khususnya terkait mekanisme penunjukan kepala daerah ditinjau dari perspektif demokrasi konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penunjukan (pj) kepala daerah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi yang menyaring calon yang memenuhi persyaratan dengan cara fit and proper test di hadapan DPRD Provinsi. Selanjutnya dilakukan pemungutan suara untuk menentukan penjabat (Pj) Gubernur. Mekanisme serupa akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dalam penentuan bakal calon sesuai, yang selanjutnya dilakukan fit and proper test untuk menentukan penjabat (Pj) Bupati/Walikota. Mekanisme demikian, diharapkan telah memenuhi prinsip demokrasi konstitusional, di mana praktik demokrasi yang dijalankan mampu membatasi wewenang negara dengan cara praktik demokrasi yang menetapkan batas-batas wewenang negara atau pemerintah, serta prosedur-prosedur demokratis dalam penyelenggaraan tersebut. Penunjukan Pj di satu sisi dirasakan mencederai asas demokrasi, namun dengan menetapkan mekanisme tertentu, yaitu dengan tetap melibatkan wakil rakyat (DPRD) dapat dimaknai sebagai pemenuhan terhadap prosedur–prosedur demokratis.

Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Moh Bagus; Priyo Handoko; Hendrik Kurniawan
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 2 No. 2 (2022): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

This study aims to look at global legal standards that identify with ecological problems, especially the problem of natural security. The research method used is normative legal research with two main studies, namely the statutory approach and the conceptual approach. The results of the study show that the relationship between ecological law and general freedom law are interrelated and have an impact on each other, although there are many public and global instruments on natural insurance as a component of basic freedom security, there are still many ecological problems and damages. Especially for Indonesia's natural resilience, there are several government programs, one of which is the RANHAM program, planting 1,000,000 trees and efforts to local areas. Recognizing how important climate is as part of shared freedom, local areas must be more careful and pay attention to climate for resilience. Apart from the current guidelines on ecological assurance, stricter supervision and authorization is also needed to limit natural problems. Natural resilience in Indonesia must be worked on with the aim that harmony in life is more guaranteed on the grounds that the right to a proper and strong climate is the right of every individual.

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Faizah Maulidah; Anis Farida; Khoirul Yahya; Hafizh Itsaar Saifullah
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 2 No. 2 (2022): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Kesadaran hukum untuk taat pada protokol kesehatan merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilaksanakan setiap individu yang mengutamakan kesehatan di masa pandemi Covid-19. Pemerintah dalam mengupayakan dan menjaga keselamatan rakyat di masa Pandemi Covid-19 dengan cara menegakkan berbagai peraturan dan menjatuhkan berbagai sanksi. Adagium keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto) idealnya dijadikan pedoman utama, bahkan menjadi prinsip dasar bagi semua komponen bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa pandemi covid-19. Namun kenyataannya di masyarakat, kesadaran untuk taat pada hukum tersebut sering kali diabaikan, sehingga tidak mengherankan manakala dilakukan razia, akan terdapat banyak anggota masyarakat yang terjaring dan harus menjalani sidang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sociological jurisprudence. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo dikarenakan pemerintah setempat cukup intensif dalam melakukan penegakan hukum bagi para pelanggar protokol kesehatan. Penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam terkait komitmen pemerintah daerah Sidoarjo dalam menggelar razia, menyidangkan, dan menjatuhkan sanksi kepada para pelanggar protokol kesehatan. Para pelanggar protokol kesehatan mempunyai berbagai alasan untuk menunjukkan bahwa tindakannya benar. Ketidakmampuan membeli masker sering kali dikemukakan sebagai alasan, demikian pula ketika mereka berada di sekitar tempat tinggalnya juga merasa tidak perlu menggunakan masker. Dengan adanya rutinitas penegakan protokol kesehatan, serta penindakan, dapat menurunkan angka pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

Menakar Kebijakan Ripley Dan Franklin Dalam Aksesibilitas Tempat Ibadah Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Surakarta : Studi Kasus Pada Lima Gereja Katolik Di Kota Surakarta Rina Herlina Haryanti; Dimas Sigit Prabowo
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 2 No. 2 (2022): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Kebebasan menjalankan ibadah dijamin Oleh Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29, semua agama, tanpa terkecuali termasuk Agama Katolik. dan Gereja Katolik adalah tempat bagi seluruh umat katolik termasuk jemaatnya yang disabilitas untuk melaksanakan ibadahnya. Karenanya menjadi keharusan gereja untuk memenuhi kebutuhan jemaatnya. Dalam perspekstif administrasi negara konsep ini disebut sebagai aksesibilitas. Namun demikian fakta di Kota Surakarta menunjukkan belum banyak Gereja Katolik yang mengakomodasi kebutuhan jemaatnya yang disabilitas. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa aksesibilitas di lima gereja katolik di Kota Surakarta dengan menggunakan pendekatan kepatuhan kebijakan dari Rifley dan Franklin (1986) yang dielaborasi dengan dimensi aksesbilitas Thomas dan Penchansky (1981) dan diterjemahkan secara operasional melalui indikator-indikator sebagaimana tertuang dalam Peraturan Meneteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, triangulasi digunakan untuk memvalidasi hasil penelitian, dan data dianalisis dengan menggunakan interatif model analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lima gereja katolik di Kota Surakarta belum aksesibel untuk jemaat penyandang disabilitas.

Perbandingan Constitutional Theory Dalam Doktrin Para Ahli Sebagai Bentuk Landasan Kelembagaan Negara Aini Shalihah; Fahrizal Nur Mahalli; Ahmadi
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 1 (2023): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v3i1.360

The constitution is basically a set of rules that regulate and shape the organs of government and their authorities, as well as the foundations of the state. The constitution functions in maintaining the stability and continuity of political and legal structures as well as the basic principles that serve as guidelines and are formulated in written form. This paper will analyze the comparison of constitutional theory in the doctrine of experts as a form of state institutional basis. With a comparative study between each character, the results of this paper aim to add to the body of knowledge about the world's constitutional theory. Broadly speaking, the constitution is the basic law which is then used as a guide in the administration of a country and there are also two kinds of constitutions, namely written constitutions and also unwritten constitutions. Regarding this matter, the author will analyze how the concept of constitution and state institutions from C.F. Strong, K.C. Wheare, Henc vam Maarseveen as well as from Pancasila law state thinkers (Indonesia) such as Jimly Asshiddiqie and Bagir Manan. This paper uses normative legal research methods using a comparative approach and a conceptual approach. The results of the discussion show that C.F.Strong's concept of state institutions states that the general attributes that must be owned by a modern constitutional state must have branches of legislative, executive and judicial powers. Then K.C. Wheare and Henc van Maarseveen stated that the constitution forms the main institutions of government, such as the legislature, executive and judiciary, while the determination of the composition and method of appointing these institutions is often left to ordinary law. Then, the concept of the Indonesian constitution that state institutions that have been contained in the Indonesian constitution have actually been the result of transformations from world doctrines such as the concepts of C.F.Strong, K.C.Wheare, and Henc van Maarseveen and several other figures. Although, not in its entirety, the theories that have been put forward have become reference material in forming a state institutional structure that is in accordance with the circumstances and form of the state.

Judicial Preview Sebagai Mekanisme Preventif Terhadap Ketidakpastian Hukum Akibat Putusan Inkonstitusional Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi Muhamad Rijal Firdaus; Rahmania Lailatul Hijriyah; Ernawati Huroiroh
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 1 (2023): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v3i1.364

Judicial Preview merupakan sebuah mekanisme untuk menguji konstitusionalitas dari suatu produk hukum yang masih dalam bentuk Rancangan Undang – Undang( RUU). Adapun hasil dari pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, dalam perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi terdapat putusan bersyarat yang salah satunya dikenal dengan istilah putusan inkonstitusional bersyarat. Artinya suatu Undang – Undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Secara bersyarat ini memberikan makna bahwa undang – undang yang disyatakan inkonstitusional tersebut, akan berubah status konstitusional jika melakukan pemenuhan terhadap syarat – syarat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berpijak dari hal tersebut, dalam penelitian ini akan memberikan sebuah refleksi bagaimana ketidakpastian hukum yang di munculkan akibat putusan inkonstitusional bersyarat, dengan mengambil contoh atau berfokus menggali ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh putusan 91/PUU-XVIII/2020, yang menjadi topik hangat sejak 2020. Penelitian ini dalam metodenya berbasis penelitian hukum yuridis normatif dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Kemudian basis penedekatan isu yang dibahas yakni pendekatan secara konseptual kemudian pendekatan terhadap peraturan perundang – undangan, dan pendekatan terhadap kasus. Adapun pada ujung penelitian ini, memberikan sebuah poin simpulan yakni mekanisme Judicial Previewini, dapat mengakomodasi ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh putusan inkonstitusional bersyarat dengan merevisi beberapa peraturan perundang – undangan terkait dan membuat pengaturan yang lebih detail dengan mendesain peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan Judicial Previewini, ke dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Achmad Fageh

Contact Email
Ach.fageh@uinsby.ac.id

Phone
+6281553520091

Journal Mail Official
sosioyustisia@uinsa.ac.id

Editorial Address
Twin Towers B 4th Floor Postgraduate – State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Achmad Fageh

Contact Email Ach.fageh@uinsby.ac.id

Phone +6281553520091

Journal Mail Official sosioyustisia@uinsa.ac.id

Editorial Address Twin Towers B 4th Floor Postgraduate – State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Achmad Fageh

Contact Email
Ach.fageh@uinsby.ac.id

Phone
+6281553520091

Journal Mail Official
sosioyustisia@uinsa.ac.id

Editorial Address
Twin Towers B 4th Floor Postgraduate – State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA