Garuda - Garba Rujukan Digital

Keterwakilan Perempuan di Parlemen Mendorong Kebijakan Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan Anis Farida; Afif Hidayatul Mahmudah; Priyo Handoko
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 1 No. 2 (2021): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Keterwakilan perempuan di parlemen diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Harapan besar tersebut juga diamanatkan pada anggota legislatif perempuan di DPRD Jawa Timur. Artikel ini mengangkat isu hukum, tentang keterwakilan perempuan anggota Legislatif dalam proses legislasi yang melahirkan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. Untuk menjawab isu hukum tersebut digunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio legal studies. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Timur menghasilkan kebijakan yang berpihak pada perempuan, yaitu melalui produk hukum yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan yang semakin meningkat di masa pandemi covid-19. Proses legislasi yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan dalam melahirkan kebijakan perlindungan perempuan tidak lepas dari hambatan budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat; keterbatasan anggaran; serta minimnya keterwakilan perempuan di parlemen. Peran keterwakilan perempuan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan IDG di Jawa Timur dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan gender.

Konstruksi Nebis In Idem Terhadap Perlindungan Hak Atas Desain Industri Wahidur Roychan
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 1 No. 2 (2021): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Konstruksi perlindungan hukum terhadap desain industri sebagaimana dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk melindungi pemilik hak desain industri dari setiap bentuk pelanggaran terhadap desain industri melalui sistem penegakan hukum. Dalam sistem penegakan hukum dikenal asas nebis in idem serta asas litis feniri oportet bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. Tulisan ini berusaha mengulas tentang perlindungan hukum terhadap desain industri dan menemukan konstruksi nebis in idem dalam penegakan hukum hak atas desain industri. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menemukan seseorang yang digugat secara perdata berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan dituntut pula secara pidana berdasarkan Pasal 54 ayat (1) di mana salah satunya sudah ada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) termasuk kualifikasi nebis in idem karena terhadap peristiwa hukum yang sama, subyek hukum yang sama dan sudah ada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap termasuk syarat dasar suatu perkara dinyatakan nebis in idem.

Polemik Pemberlakuan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Antologi Peraturan Perundang-Undangan Hukum Tata Usaha Negara Helga Nurmila; Moh. Bagus; Sri Warjiyati
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 1 No. 2 (2021): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Pemberlakuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan angin segar dalam upaya pembangunan hukum yang berupaya menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Namun adanya pertentangan norma yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 dengan UU tentang hukum acara PTUN menimbulkan polemik dalam proses beracara di PTUN. Artikel ini berusaha memaparkan secara kronologis dan sistematis terkait permasalahan, Pertama, terbukanya entry point penumpukan perkara di PTUN sebagai akibat dari perluasan kewenangan absolut PTUN yang tidak hanya sengketa TUN namun juga memeriksa permohonan fiktif negatif, dan upaya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah; Kedua, Fenomena pertentangan norma karena diberlakukannya asas fiktif positif dalam UU Administrasi Pemerintahan dan asas fiktif negatif dalam UU PTUN; Ketiga, Perluasan ketentuan mengenai diskresi yang tidak dibarengi dengan pemberian sanksi yang tegas bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Konstitusionalitas Perubahan Postur APBN Melalui Perppu Ernawati Huroiroh; Aini Shalihah; Ahmad Rifki Mubarak; Imam Muslim
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 1 No. 2 (2021): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak negatif diberbagai sektor kehidupan masyarakat. Hal ini menjadikan alasan bagi Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan untuk melakukan upaya penyelamatan melalui perubahan kebijakan keuangan negara dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Studi ini difokuskan untuk menguraikan alasan akademik dan landasan konstitusional perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Presiden yang dilakukan melalui Perppu. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab apakah konstitusi mengatur perubahan postur APBN melalui Perppu dapat dikatakan sebagai suatu tindakan hukum yang sesuai dengan konstitusi atau sebaliknya, serta bagaimana alasan yuridis didalamnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (statuta approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Tulisan ini menyimpulkan bahwa perubahan postur APBN melalui Perppu merupakan suatu tindakan hukum yang sesuai dengan bunyi Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana Perppu tersebut dapat dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan hal ihwal dan kegentingan yang memaksa seperti halnya dalam keadaan pandemi Covid-19 ini yang mengharuskan Presiden untuk mengeluarkan berbagai kebijakan termasuk perihal anggaran keuangan negara demi keselamatan rakyat dan negara.

Konsep Negara Federasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Ernawati Huroiroh; Sakdi; Sulaiman; Mochammad Fauzi
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 2 No. 1 (2022): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Bentuk negara merupakan suatu hal yang sangat fundamental harus ditentukan oleh setiap negara di dunia, karena bentuk negara ini kemudian menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalamnya. Oleh karena itu Negara Indonesia mencantumkan bentuk negaranya dalam konstitusi sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, namun dalam praktiknya sering kali menyimpang dari konsep dari negara kesatuan itu sendiri dan cenderung bernuansa kepada konsep Negara Federasi. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai konsep Negara Federasi dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana Konsep Negara Federasi dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena berawal dari kekaburan norma hukum dengan penerapannya di masyarakat yang dikaji melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach), berkaitan dengan ciri dan konsep Negara Federasi yang selama ini tercermin dalam penyelenggaraan Negara Indonesia yang notabenenya merupakan Negara Kesatuan sebagaimana terjamin dalam Konstitusi Negara. Dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat tiga hal utama untuk melihat penerapan konsep Negara federasi di Indonesia yakni dari hubungannya dengan konstitusi, pembagian kekuasaan di parlemen, serta adanya pembagian wewenang tertentu dalam penyelenggaraan Negara.

Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penghapusan Klausul Keturunan PKI Sebagai Syarat Masuk TNI Dwi Sakiya Nisvi; Akhmad Fandik; Intishaar Rahadatul Aisy; Sarifudin Rettob
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 2 No. 1 (2022): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Paska peresitiwa G 30 S/PKI pemerintahan rezim Orede Baru melakukan pelarangan dan pembatasan terhadap eksistensi PKI di indonesia yang sangat ketat bahwa PKI beserta anak keturunannnya, agar tidak menyusup lagi kedalam Lembaga pemerintahan termasuk ABRI/TNI. Namun, setelah Orde Baru runtuh, aturan aturan tersebut sudah tidak diberlakukan kembali, Sehingga pada masa reformasi secara normatif tiada ada lagi pembatasan terhadap anak keturunan PKI untuk bergabung dan berpartisispasi dalam pemerintahan. Artikel ini memuat isu hukum Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penghapusan Klausul Keturunan PKI Sebagai Syarat Masuk TNI, dengan menggunakan metode penelitian Hukum Normatif dan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sejarah dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah Secara Yuridis kebijakan Panglima TNI untuk memperbolehkan keturunan PKI untuk mengabdi atu mendaftar sebagai prajurit TNI tersebut adalah konstitusional diantaranya Hak menjadi bagian dari Pemerintahan diatur dalam konstitusi, Kesepakatan Hukum Internasional, dan Pertanggungjawaban Pidana tidak dapat dijatuhkan pada keturunan, kemudian sebagai negara yang meratifikasi hukum internasional haruslah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Kajian Sosiologi Hukum Upaya Pencegahan dan Penggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Marinda Agesthia Monica; Muhammad Rizki Amrullah; Sulaiman
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 2 No. 1 (2022): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Indonesia adalah negara hukum, hal itu dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Konsep negara hukum adalah bahwa kebutuhan hidup bernegara harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dalam pengambilan keputusan sebagai kebijakan. Menurut jimly Asshiddiqie, salah satu ciri Indonesia sebagai negara hukum belum ada pengaturan HAM. Pengaturan HAM bertujuan utnuk melindungi manusia dari kewajiban martabah. Salah satu model seksual prioritas martabah adalah kekerasan. Di Indonesia sendiri telah mengatur fakta-fakta untuk mengejar ketertinggalan, namun sebagai kasus kekerasan sesksual masih terus meningkat. Hasil dari penelitian seksual ini menunjukan bahwa ekerasan terjadi karena faktor internal dan eksternal.

Eksistensi Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Peristiwa Hukum Paniai 2020 Ilyas Satriaji
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 2 No. 1 (2022): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Pembentukan organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 memiliki pengaruh dalam perkembangan HAM dewasa ini. Deklarasi Majelis umum PBB pertama (Universal Declaration of Human Rights) pada 10 Desember 1948 menjadi awal eksistensi dari perlindungan dan penghormatan terhadap HAM secara Internasional. Pada tahun 1966 Majelis ini menghasilkan kembali deklarasi atau perjanjian internasional yaitu International Covenant on Civil and Political Rights/(ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/(ICESCR). Ketiga deklarasi ini dikenal dengan istilah “the international Bill of Human Rights”. Secara historis yang melatarbelakangi dibentuknya mekanisme perjanjian internasional terhadap HAM adalah akibat dari kekejaman di luar batas perikemanusiaan yang terjadi sebelumnya selama Perang Dunia II dengan korban jiwa dalam jumlah besar. Pelanggaran HAM pada hakikatnya adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime), aspek luar biasa ini terindikasikan oleh adannya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang disertai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dalam konteks dilakukan oleh aparatur negara (state agent) atau atas kewenangan yang diberikan oleh negara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap konvensi internasional yang telah diratifikasi mengharuskan perjanjian internasional tersebut dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pelanggaran terhadap diskriminasi terhadap masyarakat sipil perlu menjadi perhatian negara secara serius sebagai konsekuensi dari peratifikasian konvensi-konvensi internasional yang didasari oleh konsep negara hukum dan demokrasi, maka kepastian hukum terhadap perlindungan HAM dapat diinterpretasikan dalam kewibawaan pemerintahan. Keberadaan asas kepastian hukum ini menjadi penting dikarenakan sebagai penjamin terhadap kejelasan dari suatu produk politik aturan hukum dalam penerapannya terwujud secara nyata dalam kehidupan masyarakat sebagaimana telah diinstruksikan dalam konstitusi.

Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Pengadaan Proyek Jalan Tol Dengan Asas Keadilan Safaruddin Harefa
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 2 No. 1 (2022): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

When the government wants to build a toll road on community land, usually there will be compensation that is charged to the government to pay it to the land owner, but in practice there are often land disputes that will be used in the construction of toll roads, one of which is the unwillingness of the land owner to make it. the land is built toll roads or the land owner does not agree to the compensation paid by the government to him. Whereas in the acquisition of land for toll roads, it is necessary to pay attention to clear stages and in accordance with the applicable legal rules. The stages are starting from the planning stage, preparation stage, implementation stage and the stage of submitting the results of toll road construction. This must be done based on the principles of good governance. Furthermore, the settlement of land disputes for the procurement of this toll road can also be carried out in consultation with the land owner, compensation for the loss of land that is used as the object of toll road construction and the last is through legal channels, namely submission to the court. However, in this case the author places more emphasis on compensation which is more highlighted because compensation prioritizes justice. So before the compensation is implemented, a clear and concrete legal scheme or rule must be made that regulates the scheme and the provision of compensation based on justice

Model Collaborative Governance Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa Di Indonesia Indana Zulfa; Akhmad Fandik; Ilyas Satriaji; Dedy Oktavian
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 2 No. 1 (2022): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Realisasi penggunaan dana Desa dari tahun ke tahun naik nilainya diimbangi dengan naiknya kualitas Desa, Namun juga dibarengi dengan meningkatnya angka korupsi dana Desa, salah satu penyebabnya karena Collaborative Governance yang terbangun dalam pencegahan korupsi dana Desa tidak berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan metode normative yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, kendala dan model ideal atas Collaborator Governance dalam pencegahan korupsi dana Desa. Hasil penelitian ini bahwa Model Collaborative Governance dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana Desa di Indonesia melibatkan Pemerintah, Swasta /Non Government Organisation (NGO), masyarakat, hingga Perguruan Tinggi. Lembaga Pemerintahan yang terlibat meliputi: Pendamping Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat, Inspektorat yang diserahkan APIP dan BPKP dimana mereka sebagai pengendali internal dan eksternal, Kemendes PDT melalui Satgas Dana Desa, Kemendagri, KPK, BPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Implementasi collaborative government terkendala oleh 1) Koordiansi antar stakeholder terkait tidak berjalan dengan efektif; 2) Tingkat pemahaman terkait gerakan anti korupsi tergolong rendah; 3) Lemahnya partisipasi masyarakat, 4) Tidak optimalnya peran lembaga-lembaga Desa; dan 5) Transparansi keuangan Desa yang minim. Model ideal implementasi collaborative government berdasarkan pada good governance, Principled engagement), shared motivation dan capacity for joint action. Adanya pengungkapan, deliberasi dan determinasi yang merupakan suatu proses interaktif membentuk dan mempertahankan penggerakan prinsip bersama

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Achmad Fageh

Contact Email
Ach.fageh@uinsby.ac.id

Phone
+6281553520091

Journal Mail Official
sosioyustisia@uinsa.ac.id

Editorial Address
Twin Towers B 4th Floor Postgraduate – State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Achmad Fageh

Contact Email Ach.fageh@uinsby.ac.id

Phone +6281553520091

Journal Mail Official sosioyustisia@uinsa.ac.id

Editorial Address Twin Towers B 4th Floor Postgraduate – State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Achmad Fageh

Contact Email
Ach.fageh@uinsby.ac.id

Phone
+6281553520091

Journal Mail Official
sosioyustisia@uinsa.ac.id

Editorial Address
Twin Towers B 4th Floor Postgraduate – State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA