cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indah Dwiprigitaningtias
Contact Email
indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id
Phone
+6285200811989
Journal Mail Official
dialektikahukum@unjani.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Ters. Jenderal Sudirman Cimahi 40531
Location
Kota cimahi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Dialektika Hukum
Published by Universitas Jenderal Achmad Yani
ISSN : 28085876     EISSN : 28085191     DOI : https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Dialektika Hukum diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Militer Hukum Perdata Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; dan Ilmu Hukum Lainnya yang relevan dengan bidang di atas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum" : 6 Documents clear
PERAN WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG TERKAIT BIJIH NIKEL ANTARA UNI EROPA-INDONESIA Muhamad Iqbal, Firdaus; Andayani, Lily
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i2.1385

Abstract

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia atau merupakan forum dan sarana untuk menyelesaikan masalah terkait munculnya sengketa perdagangan antar pihak. Salah satu kasus sengketa dagang tersebut adalah Uni Eropa menggugat Indonesia di WTO dengan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Perselisihan antara Uni Eropa dan Indonesia semakin memanas pada tahun 2019, ketika pemerintah Indonesia mempercepat larangan ekspor bijih nikel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan jenis data sekunder. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah bahwa WTO bertugas dengan mengatur pelaksanaan penyelesaian sengketa antara Uni Eropa dan Indonesia. Peran WTO melalui Dispute Settlement Body mempertalikan proses penyelesaian sengketa saat ini dengan memperhatikan aturan-aturan WTO sejak awal ketika Uni Eropa menggugat Indonesia hingga tahap akhir dengan keluarnya keputusan badan tersebut. Penyelesaian sengketa tahap pertama ini dimulai dengan permintaan negosiasi Uni Eropa pada tanggal 22 November 2019 hingga tahap akhir yaitu dipublikasikannya serta distribusikan laporan panel pada tanggal 30 November 2022. Keputusan akhir dari sengketa perdagangan ini adalah Uni Eropa memenangkan sengketa tersebut dan Indonesia mengalami kekalahan. Indonesia terbukti melanggar larangan ekspor bijih nikel dan adanya produk hukum di Indonesia yang bertentangan dengan aturan WTO terkait larangan ekspor bijih nikel.
PEMAHAMAN DAN FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: TINJAUAN LITERATUR Setiawan, Naufal Hibrizi
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i2.1574

Abstract

Domestic violence (KDRT) is a serious problem in family law. Domestic violence can take many forms, including physical, psychological, sexual and economic. In this journal, we will discuss family law and acts of violence in the household. The author will explain the definition and forms of domestic violence, the causes of domestic violence, the impact of domestic violence on victims, and the role of family law in handling domestic violence. The research method used is literature study by collecting data from various sources, including laws, journals, articles, and books. Data analysis is carried out by identifying patterns and trends in the data, as well as presenting findings related to the topics discussed. The results of the study show that domestic violence can occur in any type of family and knows no age, gender, or educational level boundaries. Factors that cause domestic violence include individual, family, and social factors. The impact of domestic violence on victims can be in the form of physical injury, psychological damage, and social isolation. The role of family law in handling domestic violence includes prevention, treatment and recovery. The conclusion of this journal is that domestic violence is a serious problem that requires attention and action from all parties, including the government, society, and the family itself. Therefore, the government needs to increase awareness and strengthen legal protection for victims of domestic violence, as well as increase education about acts of violence in the household in the community.
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PROSTITUSI ONLINE Ipaldi, Muhamad Irpan; Amalia, Mia; Mulyana, Aji
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i2.1835

Abstract

Salah satu usaha yang digunakan untuk menanggulangi aktivitas prostitusi online adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana melalui formulasi sanksi pidana sebagai wujud pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi online. ketentuan yang mengatur mengenai pidana kepada para pengguna jasa prostitusi online menyebabkan tidak maksimalnya penanggulangan prostitusi online itu sendiri maka para pengguna jasa prostitusi online akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata, sementara hal tersebut bertentangan dengan berbagai aspek norma terutama norma hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum pidana, terkait pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna jasa prostitusi online.Sehingga tidak mengganggu di dalam lingkungan masyarakat sekitar.
PENDEPORTASIAN WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN Akbar, Farrell Azlani; Siswanto, Heni; Monica, Dona Raisa
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i2.2838

Abstract

A visa is a permit (approval) to enter, in the form of a stamp and initials affixed by the relevant representative official to the applicant's passport. Foreigners who enter Indonesia take advantage of the visa-free visit facility by committing immigration violations such as misusing the time limit of the stay permit (overstay) to carry out activities that are not in accordance with immigration law. This study aims to examine the enforcement of criminal law by immigration against foreigners who misuse their visit visas beyond the time limit. The results of this study examine how immigration law enforcement acts in accordance with Law Number 6 of 2011 concerning Immigration by supervising the completeness of administrative procedures for foreigners' visit stay permits, and taking administrative action against those who violate the stay permit by imposing on foreigners to pay a fee, and repatriation to their country of origin.
PENIPUAN DIGITAL MELALUI TAUTAN PHISHING Sahfitri, Afifah; Rosmalinda, Rosmalinda
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i2.2881

Abstract

Penipuan digital adalah salah satu kejahatan siber yang banyak dibahas dalam berbagai Kajian, terutama yang berkaitan dengan keamanan digital dan literasi digital. Seiring dengan Tingkat akses yang tinggi dan ketergantungan masyarakat terhadap segala bentuk layanan digital, maka angka kejahatan penipuan digital semakin tinggi. Salah satu penipuan digital yang beredar di masyarakat adalah penipuan digital melalui tautan Phishing melalui email atau media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, dan media digital lainnya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penipuan digital melalui tautan Phishing serta faktor dan Upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan normatif. Hasil dari penilitian ini adalah Penipuan digital melalui tautan phishing merupakan perilaku perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Hukuman penipuan digital melalui tautan phishing diatur didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tergantung hasil apa yang di peroleh dari penipuan digital melalui tautan phishing tersebut dan Upaya yang penanggulangan harus terus dilalukan agar masyarakat dapat meningkatkan literasi digital, dan edukasi tentang bahaya kejahatan digital, serta memperkuat kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam penegakan hukum serta perbaikan dan penyempurnaan dari aspek regulasi hukum yang mengatur tentang kejahatan phishing agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif dan efisien bagi korban.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAGAMA Pranata, Iryadi
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i2.3101

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia terkait agama, serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan perlindungan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menyoroti larangan ibadah Kristen di Gereja Kristen Kemah Daud, Rajabasa, Bandar Lampung. Temuan menunjukkan bahwa penegakan hukum meliputi tahap penyelidikan dan pengadilan. Selama penyelidikan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP serta undang-undang terkait lainnya. Perkara dengan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Tjk diputus berdasarkan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, rasa aman, keadilan, non-diskriminasi, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Namun, terdapat dua faktor utama yang menghambat penegakan hukum: (1) pluralitas masyarakat, di mana keragaman agama, etnis, dan status sosial di Rajabasa menciptakan kerentanan terhadap konflik, yang diperburuk oleh upaya memecah harmoni yang telah terjalin; dan (2) mudahnya individu terpengaruh oleh ujaran kebencian dan narasi intoleran, yang sering disebarkan oleh kelompok dengan agenda tertentu. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya berkelanjutan dalam menumbuhkan pemahaman pluralistik dan toleran demi terciptanya kehidupan yang harmonis.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum More Issue