cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mangihut Siregar
Contact Email
juispol@uwks.ac.id
Phone
+62315677577
Journal Mail Official
juispol@uwks.ac.id
Editorial Address
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jalan Dukuh Kupang XXV / 54, Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ISSN : 27979008     EISSN : 28074262     DOI : http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JUISPOL) Master of Political Science, Wijaya Kusuma University, Surabaya is an open access, and peer-reviewed journal. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and political issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism, and terrorism
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 44 Documents
 1   2   3   4   5 
PENGAWASAN TAHAPAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN TUBAN Mangihut Siregar; M. Arifin; Darsono Darsono
JURNAL ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK Vol 1, No 2 (2021): Juispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1188.648 KB) | DOI: 10.30742/juispol.v1i2.1787

Abstract

Salah satu ciri dari negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang dilakukan secara jujur, adil, umum, bebas dan rahasia. Untuk mencapai hasil pemilu yang baik dibutuhkan badan yang mengawasi pelaksanaan Pemilu dinamai Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Badan ini menjadi garda terdepan untuk melakukan pengawasan bersama dengan masyarakat. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ada suatu yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pilkada tahun 2020 dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Adanya pandemi ini mengakibatkan tugas dari pengawasan semakin bertambah. Hal ini terjadi karena pengawasan harus dilakukan seperti tahapan biasa: pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye dan pemungutan suara. Selain pengawasan itu, Bawaslu juga ikut mengawasi kelengkapan alat pelindung diri (APD) terkait dengan Pilkada. Beban kerja yang bertambah dengan tatap muka yang sangat terbatas menjadi suatu problema tersendiri. Penelitian membahas: bagaimana pelaksanaan Pilkada serentak 2020, bagaimana pengawasannya, serta apa implikasi covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Tuban. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap pihak pengawas mulai dari tingkat kabupaten sampai ke TPS, partai politik, tim sukses dan tokoh masyarakat. Teori yang digunakan sebagai pisau bedah yaitu, teori demokrasi, teori pemilu, dan teori pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban mendapat tugas tambahan untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan Covid-19. Selain itu juga ditemukan bahwa pandemi Covid-19 bukan penghalang untuk melakukan Pilkada serentak.Kata kunci: demokrasi, pandemi covid-19, pemilu, pengawasan.
TANTANGAN DESENTRALISASI FISKAL Lestari, Ratna Ani
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.82 KB) | DOI: 10.30742/juispol.v3i1.2890

Abstract

Decentralization policies must always be combined with the aim of democratizing governance, strengthening national integration, empowering local communities, respecting diversity, and improving people’s welfare. The progress of Regional Government can be seen from the ability to adapt according to current conditions, where accountability, distribution of power and authority that is used as optimally as possible is the key to the good of an area, by utilizing technology the government is required to be able to innovate, new colors and synchronize needs in society both in terms of service and product policy. On the other hand, if it is very difficult for an area to get regional income, there is nothing wrong with looking for investors for regional development, regional potential is something that can be prospected for regional progress, both potential natural resources, geography or a certain industry that requires a lot of workers who can be recruited in local community. With the HKPD Law 1/2022, the government is expected to be able to resolve the challenges of decentralization and realize an effective and efficient allocation of national resources. Key words: Decentralization policy, fiscal decentralization. 
MEMAHAMI KEBIJAKAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA SURABAYA KAJIAN TERHADAP PERDA KOTA SURABAYA NO. 17 TAHUN 2003 Tualeka, Basa Alim
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.963 KB) | DOI: 10.30742/juispol.v1i1.1561

Abstract

The research “understands the policy of fostering street vendors (PKL) in Surabaya, a study of the Surabaya City Regulation no. 17 of 2003 resulted in the conclusion that a) PKL assisted by the Surabaya City Government have a unique character, on the one hand they receive assistance from the Surabaya City Government but on the other hand as a party against the Surabaya City Government policies regarding various policies that touch the interests of street vendors, In general, the PKL fostered character has calm in doing business so that they become business partners of the Surabaya City Government, b) PKL assisted by the Surabaya City Government have improved their welfare both financially and socially, 2) The Surabaya City Government has realized various efforts to foster street vendors so as to create a clean, orderly, beautiful and safe city of Surabaya. This research was conducted on street vendors and the Surabaya city government using qualitative research by opening up the possibility of various information materials from all sources. Keywords: policy, coaching, realization of coaching.
Tantangan Komunikasi Antarbudaya Sekarang Dan Yang Akan Datang Di Indonesia Farhaeni, Mutria
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 2, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.069 KB) | DOI: 10.30742/juispol.v2i2.2574

Abstract

This paper discusses the challenges of intercultural communication now and in the future in Indonesia. The method used is a qualitative approach based on the literature which aims to examine the challenges of intercultural communication now and in the future in Indonesia. From the results of the study then narrated in descriptive form. It can be concluded that the current and future challenges of intercultural communication in Indonesia include globalization, international conflict and security, global competition for natural resources, global healthcare issues, and population change. It is hoped that the government and society can prevent and deal with the challenges of intercultural communication now and in the future in Indonesia, including globalization, international conflict and security, world competition for natural resources, world health care problems, and population change. Keywords:  challenges, communication, intercultural, now, in the future 
KEKUASAAN DALAM RANAH KAJIAN POLITIK DAN ORGANISASI Salsabilah, Wafiq; Putri, Rizca Yunike
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 2, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.676 KB) | DOI: 10.30742/juispol.v2i1.2133

Abstract

Penyalagunaan kekuasaan dalam isu-isu pemerintahan yang sering dilakukan oleh para penghibur politik memunculkan pandangan bahwa alasan utama untuk tertarik pada isu-isu legislatif adalah hanya untuk memperoleh kekuasaan. Studi tentang masalah kekuasaan dan legislatif dalam asosiasi tidak banyak. Beberapa pemeriksaan telah menghasilkan berbagai tujuan. Pada saat setiap individu berinteraksi untuk memengaruhi aktivitas satu sama lain, yang muncul dalam komunikasi adalah trade of force. Secara umum, penggunaan kekuatan dalam masalah legislasi berarti mengarahkan kepentingan daerah secara menyeluruh, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok. Konsekuensinya, ada kebutuhan untuk membatasi kekuasaan agar kepercayaan individu terhadap pemegang kekuasaan berkembang dan menciptakan kesetaraan dan kenyamanan sepanjang kehidupan sehari-hari. Isu dan kekuasaan legislatif dipraktikkan untuk menyesuaikan kepentingan tunggal pekerja dan kepentingan para pemimpin, seperti halnya kepentingan asosiasi.Kata Kunci: kekuasaan, organisasi sosial, pemerintahan
DESKRIPSI POLA SOSIALISASI ANAK DALAM KELUARGA YANG BEKERJA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO) Harianto CU, Yudi
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1261.38 KB) | DOI: 10.30742/juispol.v1i2.1788

Abstract

Keluarga merupakan pusat terpenting dalam kehidupan individu. Oleh karenanyakeluarga merupakan suatu kebutuhan manusia yang universal. Keluarga adalahtempat membentuk pribadi individu sebelum individu tersebut menjalanikehidupan yang mandiri dalam masyarakat. Berkembangnya fenomena wanitaberkarier di masyarakat kita tidak berarti bahwa tidak terdapat permasalahandan tidak ada kesulitan bagi wanita yang berminat ke arah tersebut. Banyaknyakaum wanita ikut bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah sudah merupakansuatu hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita dewasa ini, bahkan akanmenimbulkan rasa asing kalau wanita hanya tinggal di dalam rumah saja menguruskebutuhan keluarga. Dampak positif dan negatif yang akan terjadi, namun yangsering diungkapkan hanyalah dampak positif seperti kebutuhan ekonomi keluargaakan lebih terpenuhi, tetapi dampak negatif sering tenggelam oleh desakankebutuhan yang bersifat mendasar pula. Terjadinya ketimpangan dalam keluargaterutama terhadap pelaksanaan fungsi utama bagi seorang ibu rumah tanggamenjadi tidak penting untuk dibahas. Oleh karenanya menjadi penting untukdibahas tentang gambaran pola sosialisasi yang terjadi dalam keluarga yang keduaorang tuanya bekerja di luar rumah sebagai perwujudan dari salah satu bentuktuntutan yang terjadi di jaman modern sekarang.Kata kunci: Pola Sosialisasi Anak, Keluarga Yang Bekerja
DUALISME IDEOLOGI DALAM IDENTITAS SPIRITUAL KOMUNITAS BHUJANGGA DI BALI Wisnu, I Wayan Gede
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.79 KB) | DOI: 10.30742/juispol.v3i1.2891

Abstract

This paper presents a critical study of ideological aspects of identity in the spirituality of society as reflected through phenomena in the realm of the Bhujangga community in Bali. In this case, the spiritual identity of the community identifies a dualism related to the legitimacy of the Vaishnava ideology through the formal institutional authority of kinship, which tends to be contradictory to the inheritance of a number of Siwaistic markers such as being verified and affiliated with the Bhujangga ideology. In line with this phenomenon, this study focuses on a discussion of constructivity and correlativity related to ideological dualism in the spiritual identity of the Bhujangga community. This study was conducted through descriptive and interpretive methods based on a number of concepts from the semiotic theory of cultural interpretation by Geertz and critical discourse theory by Foucault. The results of this study indicate that the constructivity of ideological dualism in the spiritual identity of the Bhujangga community is related to (1) cognitive identity and (2) collective identity. Meanwhile, the correlativity of ideological dualism in the spiritual identity of the Bhujangga community is related to (1) the domination of the Vaishnava ideology and (2) the degradation of the Bhujangga ideology.Keyword: Vaishnava ideology, Bhujangga ideology, Bhujangga community 
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF PERTUKARAN SOSIAL (STUDI KASUS PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SUMBERARUM 2019 KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN) Ciptono, Ciptono; Pujileksono, Sugeng
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.546 KB) | DOI: 10.30742/juispol.v1i1.1562

Abstract

The election of village heads (pilkades) is one of the manifestations of democracy in the village. Pilkades allows every eligible villager to have the right to choose who will lead their village. In practice, the 2019 Pilkades in Sumberarum cannot be separated from various forms of social exchange. The social exchange in question is the exchange between the candidate for the village head and the voters. The aims of this study were (1) to identify the type of social exchange in the Pilkades, (2) to find the elements of social exchange in the Pilkades, (2) to identify the arena of social exchange in the Pilkades, and (3) to identify patterns of social exchange in the Pilkades. This study uses a qualitative approach with case study research methods. The results showed that the social exchange between the candidate for the village head and the voters used the arena of mlawang, jajang, mayoran and dispatch. The types of exchange that occurred included direct exchanges and indirect exchanges. Indirect social exchange, involving botoh, elder figures, village officials and heads of community organizations. In the process of social exchange, it is unavoidable that there is an element of power. The power of the village head candidate comes from material resources, while the power of the voter comes from the ‘vote’ owned by the voters. It is this difference in sources of power that requires both parties to negotiate. This is what causes symmetrical and asymmetrical exchange patterns. The general norm that applies is that voters determine their choice and support for the village head candidate who is considered to provide the most material and non-material rewards.Keywords: power, social exchange, pilkades, exchange pattern, exchange type.
Affirmative Action: Studi Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Partai Golongan Karya di Kabupaten Magetan Fernandez, Frederik; Darsono, Darsono; Sulistyani, Utami
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 2, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (520.017 KB) | DOI: 10.30742/juispol.v2i2.2573

Abstract

This study aims to describe the principles of justice applied to women in political activities. It also describes the process of cadre of women to be actively involved in political activities through leadership training. Also observe deeply the partiality of women in institutional affirmative action. Describe the various concrete experiences experienced by women in their political activities and what the party has done in preparing female cadres in the DPD Golkar Party, Kabupaten Magetan. Using the descriptive-qualitative method, this study found the active dynamics of women in the management of the Golkar Party in Kabupaten Magetan , East Java. Although there were various obstacles faced by female cadres in participating, the Golkar Party as a mature organization is ready to educate its female cadres to participate equally with men. Likewise, there is no difference in treatment in providing an opportunity for opinion and position in the activities of the Golkar Party organization in Kabupaten Magetan, East Java. Keywords: Affirmative action, Women's politics, Golkar Party 
PELAYANAN PUBLIK DALAM GOOD GOVERNANCE Lestari, Ratna Ani; Santoso, Agus
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 2, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.156 KB) | DOI: 10.30742/juispol.v2i1.2134

Abstract

Pelayanan publik menjadi fokus disiplin ilmu dalam administrasi publik di Indonesia. Pelayanan publik dalam good governance setidaknya harus memenuhi kualitas yang harus dipenuhi. Pelayanan publik dalam mendorong praktik good governance adalah sangat penting dilaksanakan, agar perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholders yaitu: pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat dijadikan landasan bagi peningkatan pelayanan publik oleh aparatur sipil negara atau pemerintah. Harus diakui, bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaruan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu pelayanan publik yang profesional perlu diwujudkan dalam good governance. Hal ini penting mengingat dalam sistem pemberian layanan kepada masyarakat akhir-akhirini menunjukkan banyak permasalahan. Pelayanan publik yang menggambarkan good governance yaitu para pelaku penyelenggara pelayanan baik pemerintah, masyarakat, dan swasta dapat melakukan kegiatan pelayanan yang inovatif namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip good governance.Kata Kunci: Pelayanan Publik, Good Governance.

Page 2 of 5 | Total Record : 44

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2024): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 3, No 1 (2023): Juispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2022): Juispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 2, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 2, No 1 (2022): Juispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2021): Juispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik More Issue