cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mangihut Siregar
Contact Email
juispol@uwks.ac.id
Phone
+62315677577
Journal Mail Official
juispol@uwks.ac.id
Editorial Address
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jalan Dukuh Kupang XXV / 54, Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ISSN : 27979008     EISSN : 28074262     DOI : http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JUISPOL) Master of Political Science, Wijaya Kusuma University, Surabaya is an open access, and peer-reviewed journal. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and political issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism, and terrorism
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 44 Documents
 1   2   3   4   5 
PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DALAM PEMERINTAHAN DESA SOCOREJO KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN Sumiyati, Sumiyati; Darsono, Darsono
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/juispol.v3i2.3485

Abstract

Gagasan penting tatakelola pemerintahan pasca reformasi adalah good governance, yaitu ketatapemerintahan yang melibatkan secara luas aktor-aktor masyarakat sipil dan swasta dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, transparansi, responsivitas, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi variabel-varibel penting selanjutnya. Untuk konteks desa, hal itu semakin menguat dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menariknya, justru di desa dengan aspek rekognisi dan subsidiaritas yang dilegitimasi melalui UU tersebut, desa mengalami inovasi-inovasi pembangunan melalui pelayanan publik, kebijakan politik, dan lain-lain. Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban yang mendapatkan berbagai prestasi, baik lokal maupun nasional menarik untuk dikaji pelaksanaan good governance dan terobosan manajemen apa sajakah yang dilaksanakan selama tiga tahun terakhir (2017—2020). Dengan penelitian kualitatif berbasis etnografis ditemukan beberapa kunci menuju keberhasilan tersebut, yaitu (1) di bawah kepemimpinan Zubas Arief Rahman Hakim sebagai Kepala Desa sering dilakukan dialog publik yang memicu keterlibatan dan kepercayaan publik yang semakin menguat, (2) keterlibatan perusahaan-perusahaan di sekitar desa melalui Corporate Social Rensponsibility dan program Jamkesos Ketenagakerjaan secara luas juga mendorong pelaksanaan poin-poin penting good governance, dan (3) berkembangnya diskursus bahwa narasi good governance sejalan dengan prinsip liberalisme- kapitalisme yang memberikan dampak perubahan sosio-politik desa, yang kemudian tidak hanya membuat simetris kolaboratif antaraktor namun juga potensi kompetisi yang terbuka juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan good governance di desa ini. Kata Kunci: desa, good governance, dialog publik, kompetisi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH: STUDI KASUS KOMITE SMAN DAN SMKS KOTA SURABAYA Wahyudi, Kunjung; Tualeka, Basa Alim; Pujileksono, Sugeng
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/juispol.v1i2.1789

Abstract

Pendidikan memegang peran penting dalam proses peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menjadi faktor utama masa depan bangsa. Setiap warga negaraIndonesia berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaluiDinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mempunyai hak untuk mengarahkan,membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan di daerah.Permendikbud 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah mempunyai fungsi untukmeningkatkan peran komite sekolah. Peran komite sekolah dapat dilihat diPermendikbud Nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis bantuan danaoperasional sekolah regular, dan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi JawaTimur Nomor: 188.4/4157/101/1/2019, tentang penetapan petunjuk teknis biayapenunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) tahun 2019. Tujuanpenelitian ini adalah (1) mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaanPermendikbud 75 tahun 2016 dan (2) menggambarkan model implementasi kebijakanPermendikbud Nomor 75 tahun 2016. Dengan metode penelitian kualitatif, hasilpenelitian ini adalah (1) sebanyak 50% pengurus Komite sekolah menjabat sebagaipengurus diatas 6 tahun, (2) sebanyak42% pengurus Komite sekolah adalah hasilpenunjukkan bukan dari hasil pemilihan, (3) sebanyak 62% pengurus Komitesekolah tidak melakukan koordinasi dengan dewan pendidikan/dinas pendidikan,(4) sebanyak 38% pengurus Komite sekolah belum dilibatkan dalam kepanitiaanBOS dan BPOPP.Kata kunci: implementasi, komite sekolah, kebijakan publik
MEMBANGUN DUNIA YANG BERANI: MENEGAKKAN KEBERAGAMAN DAN KEMAJEMUKAN DI INDONESIA Marbun, Saortua
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/juispol.v3i1.2897

Abstract

This article discusses the importance of building a courageous world in upholding diversity and pluralism in Indonesia. Through a literature review method, this research examines various studies and theories relevant to understanding and explaining the importance of diversity and pluralism in social, economic, and political development in Indonesia. The research findings show that diversity and pluralism are wealth that must be appreciated, nurtured, and fought for as part of the nation's identity. By bravely facing diversity and pluralism, we can create a more inclusive, tolerant, and peaceful society. This article also offers effective policy recommendations and strategies for promoting diversity and pluralism in Indonesia, as well as identifying research limitations and directions for further research. Keywords: pluralism, inclusion, tolerance, peace
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENYEDIAAN SARANA PENAMPUNGAN AIR BERSIH: STUDI KASUS DESA TESA, KECAMATAN LAEN MANEN, KABUPATEN MALAKA Fkun, Egidius; Kalembang, Elpius; Melin Wula, Handrianus Vianey; Kehi, Februnia Bete
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/juispol.v5i1.4148

Abstract

Penelitian ini tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Penyedian Prasarana Penampungan Air Bersih (Fiber) ) Bagi Masyarakat (Studi Kasus: Didesa Tesa Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka) dengan Masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya prasarana air bersih. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui strategi pemerintah dalam menyediakan prasarana tempat penampungan air bersih (fiber) bagi masyarakat (2) Untuk mengetahui cara pemerintah mengatasih kekurangan air bersih bagi masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan teknik penggumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemerintah melakukan perencanaan untuk menyediakan fiber bagi masyarakat yang kekurangan air bersih. Namun tidak semua masyarakat mendapatkan prasarana fiber tersebut, karena akan dilakukan secara bertahap pada setiap tahun, (2) Pemerintah membentuk organisasi sehingga rencana penyediaan fiber kepada masyarakat bisa berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan, sehingga organisa yang terdiri dari kepala dusun, rukun tetangga (RT), rukun warga (RW) bisa membantu pemerintah desa dalam melaksanakan penyediaan fiber kepada masyarakat, (3) Pemerintah melakukan pergerakan sehingga perencenanaan penyediaan fiber bisa cepat terlaksana dan sampai ke tangan masyarakat dengan tepat waktu, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan prasarana fiber tersebut untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat, (4) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap prasarana fiber yang sudah diberikan kepada masyarakat. Namun, tidak berlangsung lama karena pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menjaga prasarana fiber tersebut.
DINAMIKA PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 Muklis, Marcelinus
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/juispol.v5i1.4466

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of political parties in the 2024 general election, focusing on the strategies and adjustments made by political parties in response to the social and political changes occurring. In this context, the research explores how political parties adapt their approaches to attract increasingly diverse and critical voter support. The method employed in this research is a digital literature study, which involves the collection and analysis of data from various online sources, including articles, reports, and relevant policy documents. The analytical technique used is thematic analysis, which allows the researcher to identify patterns and themes that emerge from the collected data, as well as to understand the broader context of current political dynamics. The findings indicate that political parties that can quickly adapt to changes in political dynamics and voter preferences tend to be more successful in gaining support. Additionally, this research identifies the challenges faced by political parties in maintaining their relevance amid rapid changes. This study provides valuable insights for stakeholders in designing more effective strategies to address the challenges in the upcoming general election, emphasizing the importance of flexibility and innovation in campaign strategies.
DINAMIKA SUMBER-SUMBER KEKUASAAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA: DARI MITOS MENUJU PERTUKARAN SOSIAL Ciptono, Ciptono
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/juispol.v5i1.4404

Abstract

Village head elections in Indonesia have a long history, compared to regional head elections. The purpose of this study is to describe the use of sources of power by candidates in village head elections in Sumberarum Village from time to time. The research method is a longitudinal method with a research period starting from the 1999 Pilkades to 2019. Data were collected through documentation studies, in-depth interviews, and observations. The research periodization focused on the leadership period of the Kromo Baru lineage, the end of the Kromo Baru lineage oligarchy, and the election of the Sumberarum village head from outside the Sambong lineage. The results of the study show that the survival of village heads from the Kromo Baru lineage for more than 1 century is due to the existence of myths that were developed to maintain power at the village level. The survival of the Kromo Baru lineage dynasty in leadership in Sumberarum Village is due to genealogical, cultural and sociological factors. Genealogical factors, the Sumberarum village head was led by Kromo Baru (1902) to Muniroh (2013-2019) who were one relative. Cultural factors can be observed from the development of myths and the sacralization of heirlooms, such as ageman, keris, thontongan, and kimo gelung mbah Kromo Baru which are considered as a means of maintaining power. In addition to the sacralization of heirlooms, descendants of the Kromo Baru lineage who participate in the village head election also use 'smart people' or shamans. The collapse of the power of the Kromo Baru lineage was due to the failure and weakness of the female village head, the great-granddaughter-in-law of the Kromo Baru lineage, namely Muniroh. The emergence of the Sumberarum village head from outside the Kromo Baru lineage, marks the use of sources of power that no longer rely on myths that have developed for more than 1 century, but also use material sources of power. The use of material sources such as providing basic necessities, money, t-shirts, and money, marks a shift in voter behavior that is more rational and transactional.
PERGULATAN POLITIK KUASA DI BALIK TERBENTUKNYA CALON KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN GIANYAR ERA REFORMASI Artayasa, I Made; Anggreni, Ni Wayan
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/juispol.v5i1.4400

Abstract

The political power struggle in determining the candidate for regional head of Gianyar regency in the reform era requires a long process. Three times in the regional head elections in Gianyar regency, there was no permanent coalition in each period, and only two regional head candidate pairs could be determined for the 2008, 2012, 2018 and 2024 elections. This research uses qualitative methods with data collection techniques through observation, document collection, in-depth interviews, and online searches. This research found two coalitions, each led by PDIP and Golkar. PDIP collaborated with Puri Gianyar and the extended family of Warih Dewa Manggis Sakti and Golkar with Puri Ubud and the family of Dalem Sukawati. With two pairs of regional head candidates, the political temperature in the Gianyar district is quite warm and interesting. There was a fight between PDIP and the Golkar party, Gianyar castle and Ubud castle and a sibling fight between Agung Baratha and his younger brother Agung Gde Agung. Figures who receive recommendations to be appointed as regional head candidates cannot be separated from the various social capital they possess.
PERAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA KEBERAGAMAN MASYARAKAT DESA SEKARAN KECAMATAN KAYEN KIDUL KABUPATEN KEDIRI Nugroho, Timo Cahyo; Kustomo, Kustomo
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/juispol.v5i1.4275

Abstract

The village head is a government official who has the authority and duties to organize the village household and regional government. The problem that arises in the local wisdom of religious communities is that some people in Sekaran village do not yet have awareness of the importance of harmony. The aim of this research is to determine (1) social capital in managing religious diversity and 2) the role of village heads in managing religious diversity. The method used in this research is a type of qualitative research. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation and conclusions. The results of the research show that (1) social capital in managing the diversity of religious communities, namely in order to build a harmonious and harmonious living atmosphere among people of the same religion, between religious communities and religious communities and the government, it is appropriate to use references from the theory of social capital (social capital) based on local wisdom values and (2) the role of the village head in managing religious diversity, namely the role of the village head to the community as a protector, protector and guarantor of the rights and obligations in carrying out worship in accordance with the beliefs of its citizens. It is important to discuss the role of the village head in managing religious diversity and it is hoped that the community can contribute to village activities and strive to preserve local wisdom values.
TANTANGAN TERORISME DI ERA ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) Minardi, Minardi
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/juispol.v5i1.4426

Abstract

It is undeniable that social media is used for acts of terrorism. However, it does not mean that blocking social media is permissible. So far, the government has emphasized blocking accounts, channels, chat rooms, and posts to prevent acts of terrorism. In addition, by holding content design competitions as a countermeasure to terrorism. The social media problem is not over yet. Artificial Intelligence (AI) has re-emerged as a continuation of social media technology. Artificial Intelligence (AI) comes from algorithms, which come from Big Data that contains digital footprints of social media. However, until now, discourse and research on Artificial Intelligence (AI) and terrorism have still rarely been carried out. Terrorists have used Artificial Intelligence (AI) in carrying out their actions. This study uses a qualitative method with a literature study approach. It aims to provide input to the government regarding the urgency of terrorists who have utilized Artificial Intelligence (AI). In addition, it is a topic of discussion and analysis for law enforcement, academics, and early warning for the community. Terrorists have used Artificial Intelligence (AI) in at least four (4) forms: 1) cyber hacking; 2) sabotage and manipulation; 3) remote attacks; and 4) tutorials and information.
ANALISIS MORAL-ETIKA POLITIK DALAM REVISI BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES BERDASARKAN MORALITAS IMMANUEL KANT Gaol, Covin Lumban; B. Lena Meo, Yohanes Wilson
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/juispol.v5i1.4315

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi dan batasan usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) telah memicu polemik di masyarakat. Terdapat indikasi bahwa perubahan ini dibuat untuk memperkuat peluang salah satu pasangan calon tertentu untuk maju sebagai cawapres. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah nilai-nilai moral yang mungkin telah dilanggar dalam pengambilan keputusan tersebut, khususnya dengan melihatnya melalui perspektif etika Immanuel Kant. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literatur, dengan mengkaji berbagai referensi pustaka serta studi kasus terkait, didukung oleh data moralitas Kant dan berita-berita yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan undang-undang ini belum sesuai dengan prinsip moralitas universal Kant, yang menekankan bahwa tindakan baik harus dilakukan atas dasar kebaikan itu sendiri tanpa pamrih atau alasan kepentingan tertentu. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa prinsip moralitas tampaknya tidak lagi menjadi landasan dalam pembentukan hukum, mengakibatkan aturan-aturan yang cenderung fleksibel terhadap kepentingan kelompok tertentu daripada berorientasi pada kebaikan bersama. Implikasi dari temuan ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan aturan untuk kepentingan pihak tertentu, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat luas.Kata Kunci: Konstitusi, Moralitas Kant, Batas Usia Capres-Cawapres, Etika Hukum, Politik

Page 4 of 5 | Total Record : 44

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2024): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 3, No 1 (2023): Juispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2022): Juispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 2, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 2, No 1 (2022): Juispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2021): Juispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik More Issue