NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan
NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan is a peer-reviewed journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, Universitas Halu Oleo. Published 2 (two) issues in a year (June and December). NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan publishes various concepts of thinking or ideas and research on the following topics 1) State and Governance, 2) Policy and public services, 3) Government innovation, 4) Local Government and Public Policy, 5) Political and Government.
Articles
42 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni"
:
42 Documents
clear
<![CDATA[Strategi Pelayanan Perpustakaan Pintar Jambangan Kelurahan Jambangan Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Aprilia Enggar]]>;
<![CDATA[Prathama, Ananta]]>
<![CDATA[ NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/neores.v5i2.108
<![CDATA[Perpustakaan Pintar Jambangan menjadi perpustakaan kelurahan percontohan di di Kota Surabaya karena berhasil mewakili Kota Surabaya dalam lomba perpustakaan tingkat provinsi se-Jawa Timur pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan strategi pelayanan Perpustakaan Pintar Jambangan Kelurahan Jambangan Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melaksanakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Fokus penelitian menggunakan model analisis strategi SOAR milik terdiri dari kerangka kerja kekuatan (strengths), peluang (opportunities), aspirasi (aspirations), dan hasil (results). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan strategi pelayanan yang dilakukan Perpustakaan Pintar Jambangan sudah sesuai dengan analisis strategi SOAR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pelayanan Perpustakaan Pintar Jambangan melalui analisis model SOAR antara lain: 1) aspek strengths memiliki pelayanan, program dan fasilitas perpustakaan yang unggul dan menarik. 2) aspek opportunities dengan memanfaatkan lokasi strategis dan dukungan dari pihak luar terhadap Perpustakaan Pintar Jambangan. 3) aspek aspirations dengan meningkatkan minat baca masyarakat sekitar Kelurahan Jambangan. 4) aspek results telah dicapai Perpustakaan Pintar Jambangan yaitu sebagai perpustakaan percontohan di Kota Surabaya.]]>
<![CDATA[Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam Mengurangi Angka Pengangguran ]]>
<![CDATA[Octaziano Blanco, Yuko]]>;
<![CDATA[Hardjati , Susi]]>
<![CDATA[ NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/neores.v5i2.135
<![CDATA[Terjadinya pertumbuhan penduduk yang pesat membuat tingginya angkatan kerja dan tidak disertai dengan penyerapan lapangan kerja yang menunjang. Angka pengangguran akan semakin tinggi apabila terjadi penyerapan angkatan kerja yang kurang karena tidak adanya lapangan kerja yang tersedia. Pada tahun 2022 Angka pengangguran di Sidoarjo yakni 8,80% dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 10,87%. Jumlah pengangguran yang turun juga memberikan pengaruh terhadap indeks kemiskinan warga Kota Delta yang mempunyai penduduk sebanyak lebih dari 2,2 juta jiwa. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen strategi oleh. Hasil penelitian ini menunjukkan peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo berhasil dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten sidorajo melalui program pelatihan , job matching dan job fair.]]>
<![CDATA[Faktor Penghambat dan Solusi Peningkatan Efektivitas Kebijakan Pembangunan Industri dan Jasa Maritim di Provinsi Kepulauan Riau ]]>
<![CDATA[Putra, Ardi]]>;
<![CDATA[Eki Darmawan]]>;
<![CDATA[Sayed Fauzan Riyadi]]>
<![CDATA[ NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/neores.v5i2.152
<![CDATA[Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi maritim yang besar. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pembangunan industri dan jasa maritim di wilayah ini. Namun, masih terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dan solusi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim di Kepulauan Riau. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber penelitian terdahulu dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat utama meliputi kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas, serta kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan. Solusi yang diusulkan meliputi pengembangan infrastruktur, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, diharapkan efektivitas kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim di Kepulauan Riau dapat meningkat, sehingga potensi maritim yang dimiliki wilayah ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.]]>
<![CDATA[Efektivitas Aplikasi Klampid New Generation dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Wonokusumo ]]>
<![CDATA[Nudia Alfianti]]>;
<![CDATA[Wahyudi, Kalvin Edo]]>
<![CDATA[ NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/neores.v5i2.164
<![CDATA[Pelayanan administrasi kependudukan secara konvensional yang mengharuskan masyarakat mendatangi Dispendukcapil secara langsung untuk melakukan pengurusan kependudukan menyebabkan terjadinya penumpukan antrean. Kondisi pelayanan yang kurang memuaskan ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan sebuah perubahan nyata dalam sektor pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana efektifitas aplikasi klampid new generation dalam proses administrasi kependudukan di Kelurahan Wonokusumo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan 5 aspek menurut Sutrisno dalam (Anis et al., 2021) yaitu Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi klampid new generation ini sudah cukup efektif. Jadi kesimpulannya Efektivitas Aplikasi Klampid New Generation dalam Proses Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan menggunakan Teori dari Sutrisno dapat dikatakan cukup efektif]]>
<![CDATA[Efektivitas Program Taman Bacaan Masyarakat dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat Perkotaan di RW 5 Kelurahan Jambangan, Surabaya ]]>
<![CDATA[Dewanty, Azzalea Putri]]>;
<![CDATA[Nawangsari, Ertien Rining]]>
<![CDATA[ NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/neores.v5i2.182
<![CDATA[Di era globalisasi ini, muncul permasalahan terkait rendahnya minat membaca masyarakat perkotaan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah mengambil langkah proaktif dengan meluncurkan Program Taman Bacaan Masyarakat. Salah satu program Taman Bacaan Masyarakat yang terletak di tengah perkotaan adalah Taman Bacaan Masyarakat di RW 5 Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Melalui program ini, Taman Baca Masyarakat RW 5 berhasil meraih penghargaan di bidang desa literasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program Taman Baca Masyarakat dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat Perkotaan di RW 5 Kelurahan Jambanagan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Taman Bacaan Masyarakat telah berjalan efektif berdasarkan tiga indikator efektivitas program Duncan yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Taman Bacaan Masyarakat dinilai mampu memberikan pelayanan yang komprehensif dan profesional. Namun, kurangnya tenaga kerja membuat waktu pelayanan menjadi kurang dari yang seharusnya]]>
<![CDATA[Efektivitas Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat ]]>
<![CDATA[Mutiara Ayu Shabrina]]>;
<![CDATA[Diana Hertati]]>
<![CDATA[ NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/neores.v5i2.184
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sudah berjalan cukup efektif berdasarkan tiga fokus efektivitas menurut Duncan dalam (Strees, 1985) yang meliputi: a) Pencapaian Tujuan, pelayanan ini mampu melayani sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan kualitas pelayanan terbaik dengan memudahkan akses bagi pengguna layanan serta terjadwalnya waktu pemberian layananan dengan baik; b) Integrasi, pelayanan ini dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang ada, menjalin komunikasi berupa kerja sama dengan para stakeholder, dan melaksanakan sosialisasi dengan berbagai cara secara berkala walaupun belum menjangkau pengguna layanan secara merata; dan c) Adaptasi, menyediakan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan yang mampu memberikan rasa nyaman dan aman dan jumlah tenaga kerja yang cukup sehingga proses pelayanan telah berjalan dengan optimal.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tana Tidung ]]>
<![CDATA[Jumia]]>;
<![CDATA[Sabil, Ibnu]]>;
<![CDATA[Malta]]>
<![CDATA[ NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/neores.v5i2.185
<![CDATA[Empowerment of regional apparatus in Tana Tidung Regency is one of the right policies to improve the performance of public services in all fields. The purpose of this study was to find out and analyze the effectiveness of ASN empowerment at the BKPSDM office of Tana Tidung Regency in improving public services, to find out and analyze what factors are obstacles in empowering ASN in improving the quality of public services, and to find out what solutions can be done by BKPSDM Tana Tidung Regency in the context of empowering regional apparatus to improve the quality of public services. The research method used is descriptive qualitative, with 14 respondents. The results of the study show that the effectiveness of ASN empowerment at the BKPSDM Office of Tana Tidung Regency in improving public services can be said to be quite good, when viewed from the work assignments given, work quality, work quantity, and cost effectiveness. While the timeliness in completing the work is not good enough. Some of the factors that become obstacles in ASN empowerment are: inadequate facilities, inadequate HR skills or skills in the office, the low level of discipline of Civil Servants at the Tana Tidung Regency BKPSDM office, and the employee performance evaluation program at the Tana Tidung Regency BKPSDM office has not been implemented properly. Responding to some of the existing weaknesses, the solution taken in the context of empowering regional apparatus to improve the quality of public services is to synchronize and harmonize the implementation of staffing regulations and optimize Bimtek and Training.]]>
<![CDATA[Penerapan e-Government Melalui Website Bandung Smart Map Plus (BSM+) dalam Penataan Ruang di Kota Bandung Tahun 2022 ]]>
<![CDATA[Zahran, Athaya Muhamad]]>;
<![CDATA[Samugyo Ibnu Redjo]]>;
<![CDATA[Ivan Darmawan]]>
<![CDATA[ NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/neores.v5i2.188
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang penerapan e-Government oleh Pemerintah Kota Bandung mellui website BSM+ dalam membantu penataan ruang di Kota Bandung pada tahun 2022. Adapun dalam penelitian ini menggunakan teori hasil riset Harvard JFK School of Government yang terdiri dari tiga elemen diantaranya Support, Capacity, dan Value. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deskriptif, pengumpulan data menggunakan studi Pustaka, wawancara, dan observasi, serta penentuan informan menggunakan purposive. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini yaitu Disciptabintar Kota Bandung, Diskominfo Kota Bandung, Bappelitbang Kota Bandung, DPRD Kota Bandung, serta lembaga peneliti Agrarian Resource Center. Adapun hasil penelitian ditemukan masih terdapat faktor penghambat serta masalah seperti integrasi yang tidak tercipta dalam internal pemerintah, kurangnya anggaran, menyebabkan tidak adanya updating system data peta udara, serta sosialisasi yang dilakukan masih belum secara massif, merata, dan kontinyu.]]>
<![CDATA[Kualitas Layanan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus PT. TH Felda Group) ]]>
<![CDATA[Junita, Hetty]]>;
<![CDATA[Wulandari, Florentina Ratih]]>;
<![CDATA[Junita, Anak Agung Made Sastrawan Putra]]>
<![CDATA[ NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/neores.v5i2.190
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kualitas pelayanan ketenagakerjaan dalam penyelesaian perselisihan tenaga kerja di Perusahaan PT. TH Felda Group di Kabupaten Tana Tidung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan sumber informan perwakilan tenaga kerja di PT. TH Felda Group Kabupaten Tana Tidung sebanyak 3 orang, Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial (HI) di Disnakertrans Kabupaten Tana Tidung (5 orang), dan perwakilan Ombusdman Kalimantan Utara. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan. Penentuan informan dengan cara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan ketenagakerjaan di Kabupaten Tana Tidung dalam penyelesaian perselisihan pembayaran pesangon, cuti sabatical, dan biaya pemulangan tenaga kerja di Perusahaan PT. TH Felda Group, pada dimensi-dimensi pelayanan reliability, responsiveness, assurance, dan empathy sudah berjalan cukup baik. Namun, pada dimensi tangible belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan fasilitas kantor yang masih belum memadai mengingat kantor masih bergabung dengan dinas-dinas lain. Di sisi lain, keterbatasan tersebut tidak mempengaruhi pelayanan yang diberikan dalam menyelesaikan masalah pekerja/buruh PT. TH Felda Group. Implikasi dari penelitian ini adalah model collaborative governance antarpemangku kepentingan dalam mengelola dan mengatasi konflik ketenagakerjaan yang dihadapi di Kabupaten Tana Tidung.]]>
<![CDATA[Implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Tana Tidung : Pajak Penangkar Sarang Burung Walet ]]>
<![CDATA[Paris, Ramli]]>;
<![CDATA[Sabil, Ibnu]]>;
<![CDATA[Yumiati]]>
<![CDATA[ NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/neores.v5i2.192
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah bagi penangkar burung walet di Kabupaten Tana Tidung, dan kendala apa saja dalam Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013. Bentuk penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu : 1). Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah bagi penangkar burung walet di Kabupaten Tana Tidung belum dapat diterapkan dengan baik, 2). Sampai saat ini Perbub Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2017, mengenai petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet terhadap implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya wajib pajak menyetor pajak sarang burung, dan 3). Kendala implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 yaitu: minimnya jumlah aparat pemungut pajak yang terlatih, pemungutan pajak selama ini dirasa masih belum optimal, kurangnya sosialisasi mengenai peraturan bupati Tana Tidung yang mengatur tentang pajak daerah, khususnya pajak pemilik sarang burung walet, kurangnya pengawasan penegak hukum, terkait pemilik sarang burung yang tidak menyetor pajak, dan rendahnya kesadaran wajib pajak]]>
