cover
Contact Name
Alfina Wildatul Fitriyah
Contact Email
ahmad.ashifuddin@gmail.com
Phone
+6285859210559
Journal Mail Official
stisnq.jember17@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Sukarto no 60, Balet Baru, Sukowono, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur, 68194
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISSN : 29646480     EISSN : 29617308     DOI : 10.55606
Core Subject : Humanities, Social,
Materi yang disajikan meliputi studi tekstual dan studi lapangan dengan multi perspektif tentang Hukum Keluarga Islam, wacana Islam, gender, (legal drafting) Hukum Perdata Islam, Hukum waris Islam, hukum pidana Islam dan wakaf.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 54 Documents
Konsep Legalitas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum dan Sosial Siska Ayu Anggraini; Rachmat Panca Putera
Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5 No. 2 (2023): Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Nurul Qarnain College of Sharia Studies, Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/af.v5i2.1208

Abstract

This study discusses the concept of marriage legality in the Compilation of Islamic Law (KHI) as a legal guide for marriage in Indonesia. Marriage legality plays a crucial role in maintaining social order and legal validity, as well as ensuring the rights and obligations of the husband, wife, and children born from the marriage. This research aims to identify the concept of marriage legality in KHI and analyze the impact of legal and social aspects on its implementation. The research method used is a qualitative approach with normative and sociological analysis, as well as a literature study of KHI documents, relevant laws, and scholarly references. The findings of the study show that although KHI provides a clear legal basis for marriage legality, practices such as unregistered marriage (nikah siri) and contract marriages are still prevalent in society, leading to social disorder. The implication of this study is the importance of a deeper understanding of marriage legality in KHI to raise public legal awareness and maintain social order.
Reformasi Eksekusi Putusan Mahkamah Agung : Mewujudkan Peradilan yang Responsif dan Efisien Siska Ayu Anggraini
Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 2 (2024): Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Nurul Qarnain College of Sharia Studies, Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/af.v6i2.1209

Abstract

This study aims to examine the reform of the execution of Supreme Court decisions in order to create a more responsive and efficient judiciary. The background of this research is driven by findings that the execution of Supreme Court decisions in Indonesia still faces various obstacles, both procedural and institutional, leading to delays in the implementation of court decisions. The research method used is a qualitative approach with an in-depth literature review and interviews with legal practitioners. The findings of the study indicate that the main obstacles in the execution of decisions lie in the misalignment between existing regulations and their implementation in practice, complex bureaucracy, and the lack of coordination among related institutions. The implications of this research point to the need for procedural reform, improvement of human resource quality, and the utilization of information technology to enhance the efficiency and transparency of decision execution. This study suggests that public participation in monitoring the execution process could also increase the accountability of the judicial system in Indonesia.
Problematika Penerapan Hukum Perkawinan Islam di Era Digital: Studi Kasus Pernikahan Online di Indonesia Alimuddin, Ahmad
Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 2 (2024): Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Nurul Qarnain College of Sharia Studies, Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/af.v6i2.1165

Abstract

The advancement of technology in the digital era has brought significant changes to various aspects of life, including the practice of Islamic marriage law in Indonesia. One emerging phenomenon is online marriage, which has been increasingly conducted, particularly during the COVID-19 pandemic. This study aims to analyze the legal issues surrounding the practice of online marriage, evaluate its validity according to Islamic law, and examine the need for regulation within the framework of positive law. The research method employed is a policy analysis approach, with data collected through literature studies and interviews with relevant stakeholders. The findings reveal that the practice of online marriage faces several challenges, such as legal uncertainty due to the absence of clear regulations in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI). Additionally, the validity of virtual marriage contracts remains a subject of debate, as they do not always fulfill the essential conditions of marriage, such as ittihadul majlis (unified session) and the physical presence of witnesses. From a social perspective, this practice also encounters resistance, as it is perceived to contradict the traditional values of Indonesian society. This study recommends the necessity of comprehensive regulations and collaboration between the government, religious scholars, and technology experts to integrate Islamic principles with technological advancements. Through a holistic approach, online marriage can be legally recognized and socially accepted, providing legal certainty and protecting the rights of individuals in the digital era.
Negosiasi Identitas Gender dalam Arena Politik Hukum Islam: Studi Kasus RUU Ketahanan Keluarga dan Respons Ormas Islam: Studi Kasus RUU Ketahanan Keluarga dan Respons Ormas Islam munandar, arism; Endang Susanti
Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 2 (2024): Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Nurul Qarnain College of Sharia Studies, Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/af.v6i2.1293

Abstract

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang sempat diusulkan dalam Prolegnas DPR RI menimbulkan kontroversi karena memuat pasal-pasal yang dihapus dari tafsir Islam konservatif, terutama dalam hal peran gender dalam keluarga. Di tengah masyarakat Indonesia yang plural dan multitafsir, RUU ini mencerminkan upaya negara dalam mengarahkan moralitas masyarakat berdasarkan interpretasi agama tertentu. Penelitian ini penting untuk melihat bagaimana legislasi menjadi arena produksi kebenaran moral yang berdampak langsung pada hubungan kekuasaan dalam rumah tangga serta posisi perempuan di ruang sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis wacana kritis. Data diambil dari naskah RUU, pernyataan organisasi keagamaan, dan literatur akademik mengenai hukum keluarga dan gender dalam Islam. Analisisnya terfokus pada aspek empat: kontradiksi dengan prinsip kesetaraan gender, dominasi tafsir konservatif, fragmentasi respons ormas Islam, serta peran negara dalam menginstitusionalisasi tafsir agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa legislasi ini tidak netral, melainkan bermuatan ideologi dan politik. Oleh karena itu, hukum keluarga harus dirumuskan secara partisipatif, kontekstual, dan menjunjung nilai-nilai keadilan serta pluralisme. Peran masyarakat sipil dan ormas progresif menjadi sangat penting dalam menjaga demokrasi substantif. Kata kunci : legislasi, gender, tafsir Islam, negara, demokrasi.
ANALISIS FAKTOR–FAKTOR PERCERAIAN TAHUN 2024 DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGO: Perspektif Pengadilan Agama Probolinggo Ninda Dwi Anggraeni; M. Tosen; Nur Fadilah Dwi Winarni; Fauziyah Putri Meilinda
Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 1 (2025): June, Al Fuadiy : Journal of Islamic Family Law
Publisher : Nurul Qarnain College of Sharia Studies, Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/af.v7i01.1245

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo pada tahun 2024 menggunakan metode kualitatif Deskriptif, dengan menekankan pentingnya perkawinan sebagai suatu ikatan suci. Menyoroti bahwa perceraian, meskipun diperbolehkan dalam Islam, namun pada umumnya tidak dianjurkan, penelitian ini menguraikan bahwa perselisihan perkawinan, yang sering kali bersumber dari pertengkaran terus-menerus dan kesulitan ekonomi, merupakan penyebab utama perceraian. Data mengungkapkan terdapat 430 permohonan perceraian pada tahun 2024, dengan 76,74% disebabkan oleh konflik terus menerus dan 11,16% terkait dengan masalah ekonomi. Faktor-faktor lain termasuk meninggalkan pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, kawin paksa, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, meskipun persentasenya lebih kecil.
MODERNISASI DAN REFORMASI HUKUM KELUARGA DI INDONESIA PADA ERA GLOBAL Anwar Kurniawan
Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 1 (2025): June, Al Fuadiy : Journal of Islamic Family Law
Publisher : Nurul Qarnain College of Sharia Studies, Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/af.v7i01.1255

Abstract

Artikel ini mengkaji perkembangan dan reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia di tengah tantangan globalisasi. Penelitian ini menelusuri perjalanan sejarah dari antropologi hukum tradisional dan praktik fiqh menuju kerangka hukum modern, dengan menyoroti pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi, dan dinamika sosial yang berubah. Pembahasan ini mengungkap interaksi dialektis antara tradisi konservatif dan dorongan reformis modernis, serta menilai dampak pembaruan terhadap isu-isu seperti perkawinan, waris, dan kesetaraan gender. Artikel ini berargumen bahwa adaptasi yang berkelanjutan sangat diperlukan agar hukum keluarga Islam dapat menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasarnya.
Legalitas dan Pengakuan Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Keluarga di Era Digital Ilhammuddin Aribbillah; Nadi Putra; Zia Ulfuat Hisam Abdillah; Saiin, asrizal
Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 1 (2025): June, Al Fuadiy : Journal of Islamic Family Law
Publisher : Nurul Qarnain College of Sharia Studies, Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/af.v7i01.1271

Abstract

Unregistered marriages, which are religiously valid but lack legal recognition, pose various challenges in family law, particularly regarding the protection of women's and children's rights. This study aims to analyze the legal implications of unregistered marriages in the digital era and the legal mechanisms available for obtaining its legitimacy. Using a normative juridical method and a statutory approach, the findings reveal that the legal uncertainty of unregistered marriages affects the legal status of wives and children, including inheritance rights and birth registration. The digital era further complicates this phenomenon with the rise of online ‘unregistered marriages’ services that operate outside the legal framework. Therefore, stricter regulations, the strengthening of marriage validation mechanisms, and the integration of digital technology in marriage registration are necessary to enhance legal protection for families.
Perceraian karena Perselisihan Berkelanjutan dalam Hukum Islam: Perlindungan bagi Pihak yang Dirugikan Ubaidila; Halimatus Sa'dia
Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 1 (2025): June, Al Fuadiy : Journal of Islamic Family Law
Publisher : Nurul Qarnain College of Sharia Studies, Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/af.v7i01.1278

Abstract

Divorce due to ongoing disputes is one of the most frequently cited reasons in divorce cases in Indonesia. From the perspective of Islamic family law, divorce should be the last resort after all reconciliation efforts have failed. This study aims to analyze legal protection for couples experiencing divorce due to prolonged disputes and its implications for women's rights. The research method used is normative juridical with a legislative and Islamic law concept approach. The findings indicate that Indonesian law provides legal protection for those affected by divorce through regulations such as the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. However, in practice, women's post-divorce rights are often overlooked, particularly regarding iddah and mut'ah financial support. Therefore, strengthening the implementation of legal protections and raising legal awareness among the public is necessary to ensure justice in divorce cases, in accordance with the principles of Islamic law.  
Konflik Hukum dan Nilai Agama dalam Pernikahan Beda Agama: Suara Mahasiswa IAI At-Taqwa Bondowoso: Analisis Perspektif Mahasiswa terhadap Perkawinan Lintas Agama dalam Bingkai Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia miftahussurur, wildan; Mohammad Fikri
Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 2 (2024): Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Nurul Qarnain College of Sharia Studies, Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/af.v6i2.1295

Abstract

Pernikahan beda agama merupakan pernikahan antara dua individu yang menganut keyakinan agama yang berbeda. Di Indonesia, hal ini menjadi isu yang kompleks karena menyangkut aspek hukum dan ajaran agama. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) At-Taqwa Bondowoso terhadap fenomena pernikahan beda agama yang semakin marak. Fokus utama penelitian adalah menganalisis pendapat mahasiswa dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris serta pengumpulan data melalui kuesioner, penelitian ini menemukan bahwa mayoritas mahasiswa IAI At-Taqwa tidak menyetujui praktik pernikahan beda agama. Penolakan ini didasarkan pada ajaran Islam yang melarang pernikahan dengan non-Muslim, serta pada ketentuan hukum nasional yang menuntut kesesuaian dengan hukum agama. Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa nilai-nilai keagamaan masih menjadi landasan utama mahasiswa dalam menyikapi isu-isu hukum keluarga di Indonesia.
Analisis Implikasi dari Fenomena Perkawinan Dini yang Terjadi di Kalangan Gen Z Terhadap Sistematika Hukum Sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Suryaputri, Dinar Aura; Yerina Gultom; Nada Nurhasnah Yudiana; Rizka Alkautsar; Rhafa Nur Afifah; Mahipal
Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 1 (2025): June, Al Fuadiy : Journal of Islamic Family Law
Publisher : Nurul Qarnain College of Sharia Studies, Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/af.v7i01.1296

Abstract

This study examines the prevalence of early marriage among Generation Z in Indonesia and its legal implications under Law No. 16 of 2019 and Islamic Law. Using a qualitative normative approach, the research analyzes literature from legal documents, journals, and government reports. Findings indicate that despite the legal minimum marriage age of 19, early marriages persist due to socio-economic factors, religious misinterpretations, and judicial dispensations. The study highlights contradictions between statutory law and Islamic Law, which emphasizes readiness over strict age limits. Recommendations include stricter dispensation oversight, community education, and inter-sectoral collaboration to protect children's rights