cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dina Haryati Sukardi
Contact Email
lppm@umitra.ac.id
Phone
+6281262639118
Journal Mail Official
lppm@umitra.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JPJ/about/editorialTeam
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pro Justitia (JPJ)
Published by UNIVERSITAS MITRA INDONESIA
ISSN : -     EISSN : 27458539     DOI : https://doi.org/10.57084/jpj.v4i1
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Pro Justitia (JPJ) adalah jurnal ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia. Tujuan dari JPJ untuk menyediakan akses terbuka penuh terhadap jurnal dan isinya sebagai bentuk dukungan terhadap pertukaran pengetahuan secara global dengan menjadikan hasil penelitian untuk dapat bebas diakses oleh publik. JPJ terbit dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Focus and Scope JPJ adalah: Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Tatanegara Bidang lain terkait hukum
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2024)" : 8 Documents clear
Penerapan Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Pt Toyota Astra Financial Services Dengan Debitor Tanjung, Abdul Ghani; Firdaus, Firdaus; Darnia, Meriza Elpha
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i1.1393

Abstract

Pada perjanjian pembiayaan tentunya terdapat objek jaminan fidusia yang di perjanjikan antara kreditor dan debitor. Dalam perjanjian pembiayaan harus berlandaskan asas itikad baik. Namun, tidak semua berjalan dengan baik, ada faktor yang menjadikan debitor tidak menjalankan prestasinya. Sehingga sering terjadi eksekusi objek jaminan fidusia. pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia telah diatur pada Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang membawa perubahan tentang tatacara pelakasanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Namun pada praktekmya tidak semua perjanjian pembiayaan berjalan dengan baik, salah satunya tentang pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia antara kreditor PT toyota Astra Financial Services dan Debitor Marpinus Tanjung dimana kreditor mengeksekusi objek jaminan secara sepihak dan menggunakan jasa debt collector yang tidak mematuhi aturan hukum dan asas itikad baik. Jenis penelitian yang digunakan bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Dengan tekhnik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan kajian kepustakaan. Dari hasil penelitian masalah ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kreditor tidak menunjukkan adanya itikad baik dengan pernyataan cidera janji secara sepihak dan kreditor juga mengeksekusi objek jaminan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan tentang cidera janji, kreditor juga melakukan eksekusi menggunakan jasa debt collector yang tidak menerapkan asas itikad baik. Kedua upaya yang harus dilakukan kreditor agar sesuai dengan prosedur eksekusi berdasarkan perjanjian pembiayaan. Kreditor harus mematuhi aturan hukum yang berlaku yaitu tentang tata cara pelaksanaan eksekusi sesuai dengan putusan MK 18/PUU-XVII/2019 dan tidak boleh melakukan eksekusi di luar pekarangan (ruang publik). Kata Kunci : Itikad Baik-Eksekusi-Objek Jaminan Fidusia.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan Sultan Danang A, Srilegar Fakih; Hesti, Yulia; Baharudin, Baharudin
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i1.1442

Abstract

Tindak pidana penadahan sangat berpengaruh pada pola berfikir masyarakat. Kehati-hatian masyarakat untuk tidak menjadi penadah sebenarnya akan menekan angka tindak pencurian itu sendiri dikarenakan jika ada masyarakat yang melakukan tindak pidana penadahan maka pelaku kejahatan dapat dengan mudah menjual barang hasil kejahatan kepada penadah tersebut. Kejahatan yang biasa dilakukan untuk selanjutnya dimanfaatkan pelaku sebagai suatu penadahan adalah pencurian, perampasan dan perampokan. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan secara yuridis terhadap tindak pidana penadahan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Jenisi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu bersifat normatif-empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan metode wawancara, yang kemudian data data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan nomor 378/Pid.B/2023/PN.Tjk oleh Penuntut Umum pada dasarnya cukup tepat. Pengunaan dakwaan tunggal dan Pasal 480 ke-1 KUHP dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja yaitu penadahan dan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 480 Ke-1 KUHP. Namun, Penuntut Umum dalam perkara ini hanya memberikan tuntutan selama 8 (delapan) bulan penjara yang kurang memberikan efek jera bagi pelaku. 2) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 378/Pid.B/2023/PN.Tjk sudah tepat, karena berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan mencocoki semua unsur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP. Hanya saja, pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum yang mana tuntutan penuntut umum juga dinilai ringan untuk bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penadahan.  
Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Secara Illegal Mato, Muhammad Gibran Cindur; Delta, Ria; idham, idham
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i1.1563

Abstract

Penangkapan ikan secara illegal merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan yang bertentangan dengan Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Kegiatan ini umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayanadalah kegiatan penangkapan dengan pemboman, penangkapan denganmenggunakan racun serta penggunaan alat tangkap trawl.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dan yuridis normatif dengan tipe penelitian analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer data sekunderserta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengancara pemeriksaan data,seleksi data,klasifikasi data dan sistematika data. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisisdeskriptif kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampungdalam menangani nelayan yang melakukan tindak pidana berupa penangkapan ikan secara illegal menggunakan pukat hela atau trawl tersebut. Tindak pidana yang sering dilakukan oleh nelayan tersebut adalah tindak pidana berdasarkan Undang-undang no 45 tahun 2009 jo. Undang-undang no 31 tahun 2004tentang Perikanan.Penulis memberikan saran kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung agar dapat memaksimalkan pelaksanaan penegakan hukum disarankan dapat melakukan evaluasi secara bersama-sama serta mencari solusi pemecahan masalah yang seringkali dihadapi atas hal-hal yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Kata Kunci :Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perikanan, Penyidikan. 
Peran Pemerintah Kabupaten Terhadap Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa Holdin, Holdin; Kusuma, Raja Agung; Zanariah, Sri
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i1.1560

Abstract

Tentang pemerintahan desa telah beberapakali mengalami perubahan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, termuat pemerintahan sampai pada tingkat Desa. Terkait Pemerintahan Desa di atur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lembaga Desa dibentuk atau disusun untuk penyelengaraannya,di Desa terdapat Kepala Desa selaku Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjalankan fungsi Pemerintahan Desa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk menghasilkan deskripsi fenomena adanya BPD dalam Pemerintahan Desa yang bertujuan memahami peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran terhadap eksistensi Badan Permusyawaratan Desa, dalam penulisan ini observasi dilakukan pada salah satu Desa di Kabupaten Pesawaran yaitu Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.Kata Kunci :Pemerintahan, Kabupaten, Desa, Badan Permusyawaratan Desa
Efektivitas Asean Treaty On Mutual Legal Assistance ( Amlat ) Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia Apriansyah, Muhammad Ikhya; Lestari, Maria Maya; Deliana, Evi
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i1.1483

Abstract

AMLAT pada dasarnya dibentuk untuk menghadapi kejahatan lintas negara yang terjadi di negara ASEAN, dan sesuai dengan namanya, kejahatan lintas negara, maka wilayah operasi para pelaku adalah kawasan Asia Tenggara. Tindak pidana yang bersifat transnasional mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain. Sehingga upaya penanggulangan dan pemberantasannya sulit dilakukan tanpa kerjasama dan harmonisasi kebijakan dengan negara lain. Oleh karena itu, untuk menanggulangi dan memberantasnya, memerlukan hubungan baik dan kerjasama antar negara. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan teori prinsip resiprositas dan asas double criminality. Kerjasama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta. Dalam hal ini, dirasakan semakin penting perlunya kerjasama internasional secara efektif berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan nasional dan transnasional. Salah satu jenis kerja sama internasional yang dapat digunakan dalam penegakan hukum dan dapat saling bertukar informasi adalah bantuan timbal balik pidana. Keberadan MLA sebagai instrumen alternatif dan saling melengkapi terhadap ekstradisi semakin relevan menyusul keberadaan ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matter 2004 (MLAT 2004) yang sudah ditandatangani oleh semua negara anggota ASEAN. Sebelumnya Indonesia sendiri sudah menandatangni perjanjian ekstradisi bilateral dengan Malaysia, Philipina dan Thailand, sehingga keberadaan MLAT 2004 sejatinya semakin memperkokoh kerjasama hukum dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Kata Kunci: MLA, Transnasional, Kejahatan.
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Seller Pada Marketplace Hanafiah, Hanafiah; idham, idham; Januri, Januri
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i1.1559

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, serta memetakan hubungan  hukum para pihak-pihak yang terlibatdalam  transaksi jual beli melalui market place dan menganalisis, serta menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap Penjual  penjual pada market place bisnis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan sifat penelitian deskriptif  kualitatif yaitu mengumpulkan faktayang ada,denganmenelitiobjeksecara langsung lokasi yang akan diteliti. Sedangkan sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunderHasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kesepakatan hukum antara pelaku yang terlibat dalam marketplace dimulai saat pengguna menyetujui persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh platform market place, melindungi hak-hak penjual, terutama dalam konteks hukum. Saran, pada proses pembayaran, pihak marketplace menuntut agar pelanggan terlebih dahulu melakukan pembayaran dan menyampaikan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu pihak penjual akan mengambil langkah selanjutnya.Akan ada konfirmasi dan pengiriman barang yang telah dipesan.Kata Kunci: Marketplace , Perlindungan, Hukum
Penerapan Mediasi Penal Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Korban Anak Ghazi, Muhammad Daffa; Melati, Dwi Putri; Susanti, Ino
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i1.1561

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan masyarakat di Indonesia. Keluarga adalah tempat berkumpulnya kelompok terkecil dalam masyarakat pada umumya. Keluarga dibentuk melalui ikatan pernikahan yang sah.Dalam sebuah keluarga, diyakini bahwa pasangan, istri, dan anak-anak akan menemukan rasa rekonsiliasi dan kebahagiaan. Pedoman tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari dua orang anggota kepolisian. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan mediasi penal pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak di tingkat penyidikanyaitu Satreskrim telah melakukanupaya penyelesaian dengan melaksanakan mediasi penalberdasarkan diskresi kepolisian yang diatur oleh Undang-Undang Kepolisian dan Surat Kapolri Nopol.B/3022/XII/2022/Sdeopssebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Kasus dengan mengedepankan prinsip Resoratif Justice yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang berperkara. Terdapat beberapa faktor penghambat yaitu Korban tidakmelapor, Tidak ada bukti yang menguatkanSelang waktu antara kejadian dengan pelaporan terlalu lama, sehingga tidak ada bukti Visum. Saran yang dapat diajukan penulis adalah sebaiknya konsep keadilan restoratif/mediasi penal perlu diformulasikan dalam payung hukum yang kuat, yakni dengan menerbitkan suatu peraturan kepolisian, terutamaberupaPeraturanKapolriatau undang-undang sebagai landasan legalitas dalam penanganan  perkara  tindak pidana ringan sebagaiacuanataupedomanbagipenyidik. Kata Kunci :Penerapan, Mediasi Penal, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tanggga 
Meningkatnya Kasus Bullying Pada Tingkat Perguruan Tinggi Di Indonesia Hesti, Yulia -; Komala Sari, Nabila Putri; Sitanggang, Rezky Morales; Fadlurrahman, Arkaan -
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i1.1390

Abstract

Saat ini kejadian bullying tidak hanya terjadi ditengah masyarakat saja bahkan kini kejadian bullying terjadi diperguruan tinggi, dengan adanya beberapa kejadian bullying di Perguruan Tinggi menunjukkan bahwa perilaku negatif ini dapat terjadi dimana saja dan dapat menimpa siapa saja. Perguruan Tinggi sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institute, atau universitas, maka perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Permasalahan yang penulis angkat adalah Faktor Meningkatnya Bullying Pada Perguruan Tinggi Di Indonesia dan Sanksi Terhadap Pelaku Bullying Di Perguruan Tinggi Di Indonesia. Bullying tersebut lebih dapat menjadikan korban trauma, ceman dan sikap-sikap yang membuat tidak nyaman. Tindakan bullying memiliki kesamaan dengan agresif yakni melakukan tindakan penyerangan kepada orang lain. Fenomena bullying akhir-akhir ini banyak sekali terjadi di perguruan tinggi, hal ini menjadi masalah yang cukup serius dan tidak boleh dianggap remeh baik oleh korban maupun pelaku. Pada dasarnya konteks ini penyebab bullying mulai dari pergaulan tidak baik hingga kurang empati, bullying dapat menimbulkan trauma, psikologis atau luka batin, baik pada korban maupun pelaku.Kata Kunci : Kasus, Bullying, Perguruan Tinggi

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2020) Vol 1, No 1 (2020) More Issue