cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No. A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Law, Education and Business
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 2988604X     EISSN : 29881242     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Law, Education, and Business dengan nomor terdaftar E-ISSN 2988-1242 (online) dan P-ISSN 2988-604X (Cetak) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JLEB bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian tentang: 1. Hukum 2. Pendidikan dan Pembelajaran 3. Akuntansi 4. Ekonomi 5. Bisnis 6. Manajemen
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 626 Documents
 53   54   55   56   57 
Efektivitas Penerapan Pasal 126 Huruf C Undang-Undang Keimigrasian Dalam Penanganan Kasus Keterangan Tidak Benar pada Permohonan Paspor Raka Yudhistira M Simatupang; M Hadrian Rendrahadi; Prosper Nataldo Manik
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8368

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas penerapan Pasal 126 huruf c dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait penanganan pemberian keterangan tidak benar dalam permohonan paspor. Permasalahan utama terletak pada adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur sanksi pidana dengan praktik di lapangan yang cenderung menyelesaikan pelanggaran melalui tindakan administratif berupa penolakan atau penangguhan permohonan. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris (socio-legal research), dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta mengkaji implementasinya dalam praktik keimigrasian. Hasil kajian menunjukkan bahwa belum optimalnya penerapan ketentuan pidana dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas dan pemahaman Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi, belum tersusunnya standar operasional prosedur yang baku, serta lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum. Kondisi tersebut berdampak pada tidak tercapainya efek jera serta melemahnya fungsi pengendalian hukum dalam sistem keimigrasian. Penguatan kapasitas penyidik, penyusunan standar operasional prosedur yang komprehensif, serta peningkatan koordinasi lintas lembaga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
Implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Transmetro Pekanbaru) Octiara Irani Hilal; Ahmad Hadi
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8369

Abstract

Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal sebagai dasar hukum pengelolaan layanan Trans Metro Pekanbaru (TMP). Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2024 serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam penyelenggaraan angkutan umum massal di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, sikap pelaksana, karakteristik pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Tujuan kebijakan telah ditetapkan dengan jelas, namun keterbatasan anggaran, rendahnya jumlah armada yang beroperasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta ketidakkonsistenan jadwal operasional menjadi hambatan utama. Selain itu, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat turut memengaruhi tingkat pemanfaatan layanan TMP. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2024 telah berjalan dengan arah kebijakan yang jelas dan dukungan sumber daya serta koordinasi yang cukup baik. Namun, keterbatasan anggaran, armada, sarana prasarana, serta jadwal operasional yang belum konsisten menyebabkan kualitas pelayanan belum optimal, sehingga diperlukan peningkatan pengelolaan, pengawasan, dan kualitas layanan agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Efektivitas Global Minimum Tax Dalam Mengatasi Base Erotion and Profit Shifting (BEPS) serta Implikasinya Terhadap Kedaulatan Fiskal Indonesia Graciella Azzura Putri Ananda; Gunardi Lie
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8388

Abstract

Globalisasi ekonomi dan digitalisasi bisnis telah mendorong perusahaan multinasional untuk memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan internasional melalui praktik yang dikenal sebagai Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), yakni strategi pengalihan laba ke negara-negara dengan tarif pajak rendah atau nol guna meminimalkan kewajiban pajak mereka, tanpa mencerminkan lokasi aktual kegiatan bisnis yang sesungguhnya. Praktik ini telah menyebabkan kerugian pajak global sebesar USD 100 hingga USD 240 miliar per tahun, dengan negara berkembang seperti Indonesia menanggung dampak yang lebih berat secara proporsional. Merespons persoalan tersebut, lebih dari 136 negara menyepakati Global Minimum Tax (GMT), yaitu kebijakan pajak internasional yang mewajibkan perusahaan multinasional beromzet minimal 750 juta euro untuk membayar tarif pajak efektif minimum sebesar 15% di setiap negara tempat mereka beroperasi, sehingga keuntungan ekonomis dari pengalihan laba ke negara berpajak rendah menjadi tidak relevan. Kebijakan ini merupakan bagian dari Two-Pillar Solution yang digagas G20 dan OECD sebagai respons atas ketidakcukupan kerangka BEPS sebelumnya. Indonesia mengimplementasikan GMT melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 yang berlaku sejak tahun pajak 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis dua permasalahan pokok: efektivitas GMT dalam mengatasi praktik BEPS, serta implikasinya terhadap kedaulatan fiskal dan kebijakan pajak nasional Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa GMT efektif secara parsial melalui desain mekanisme berlapis yang memastikan pajak minimum tetap terpungut di manapun laba MNE dialokasikan, namun efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan kapasitas administrasi pajak di negara berkembang. Dari sisi implikasi, GMT mempersempit ruang kebijakan insentif pajak tradisional Indonesia seperti tax holiday yang selama ini menjadi andalan penarik investasi asing, sekaligus mendorong Indonesia untuk bertransisi menuju model kebijakan investasi yang lebih berorientasi pada keunggulan fundamental ekonomi jangka panjang. Keberhasilan implementasi GMT di Indonesia pada akhirnya tidak semata ditentukan oleh kualitas desain regulasinya, tetapi oleh sejauh mana kapasitas hukum dan administratif otoritas pajak Indonesia dapat dibangun secara memadai untuk menjalankannya secara efektif. Kata Kunci: Base Erosion and Profit Shifting, Global Minimum Tax, Kedaulatan Fiskal, Kebijakan Pajak Indonesia, PMK 136/2024
Analisis Implementasi Model ASSURE dalam Pembelajaran Fisika: Studi Kualitatif Praktik Guru Nadiyah; Bernis Dian Florensyah; Heri Manotas Lumban Gaol; Mariati Purnama Simanjuntak
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8389

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik pembelajaran fisika yang dilakukan guru di kelas dan menganalisis kesesuaiannya dengan langkah-langkah model ASSURE. Penelitian dilakukan di tingkat Sekolah Menengah Atas dengan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi terhadap praktik mengajar guru yang dilakukan tanpa disadari mengikuti alur desain instruksional tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun guru tidak menyebutkan atau mengenal model pembelajaran ASSURE secara eksplisit, praktik mengajar mereka secara substansial telah mencerminkan keenam langkah model ASSURE (Analyze Learners, State Objectives, Select Methods, Utilize Media, Require Participation, Evaluate and Revise). Kendala yang dialami guru meliputi kurangnya waktu persiapan dan minimnya pelatihan formal terkait model pembelajaran inovatif, sedangkan manfaat yang dirasakan adalah proses pembelajaran yang lebih terstruktur dan peningkatan partisipasi aktif siswa.
Perlindungan Hak Pekerja Freelance di Era Gig Economy Studi Kasus: Platform Digital Lokal Nathania Apriza; Gunardi Lie
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8390

Abstract

Perkembangan ekonomi gig di Indonesia telah menciptakan lapisan pekerjaan baru yang berada di luar jangkauan perlindungan hukum konvensional. Studi ini meneliti model regulasi ideal untuk pekerja lepas di era ekonomi gig dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif antara pekerja lepas dan platform digital lokal. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, hasilnya menunjukkan bahwa kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia tidak mampu mengakomodasi karakteristik unik pekerja platform, seperti subordinasi algoritmik dan ketergantungan ekonomi asimetris. Studi perbandingan dengan Inggris, Spanyol, Amerika Serikat, dan Prancis menekankan perlunya pembentukan kategori hukum baru "pekerja platform" dengan asumsi hubungan kerja, jaminan sosial proporsional, dan transparansi algoritmik. Dalam hal penyelesaian sengketa, pekerja lepas menghadapi berbagai hambatan mulai dari mekanisme internal platform yang tidak imparsial hingga ambiguitas yurisdiksi antara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengadilan Negeri. Studi ini menyimpulkan perlunya sistem perlindungan hukum yang responsif, preventif, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi digital.
Kemudahan Komunikasi di Era Digital dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hukum Hak Pekerja Muhammad Faidhil Iman; Gunardi Lie
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8391

Abstract

Kemajuan teknologi digital telah merevolusi pola komunikasi dalam hubungan industrial, namun sayangnya transformasi ini tidak disertai dengan adaptasi regulasi ketenagakerjaan yang memadai di Indonesia. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah utama pertama, apakah terdapat kekosongan hukum terkait pengaturan komunikasi kerja berbasis digital, kedua bagaimana kemudahan komunikasi digital dapat bertransformasi menjadi pelanggaran terhadap hak-hak pekerja. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan historis, menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta penelusuran sumber digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan serta peraturan pelaksanaannya tidak memuat ketentuan eksplisit mengenai hak pekerja untuk tidak diganggu di luar jam kerja (right to disconnect), prosedur penyampaian instruksi kerja melalui aplikasi pesan instan, maupun batasan pemantauan komunikasi digital pekerja. Kekosongan ini menimbulkan bentuk pelanggaran pengaburan batas waktu kerja tanpa kompensasi lembur yang sah. Penulis menyimpulkan bahwa diperlukan amandemen regulasi ketenagakerjaan yang secara komprehensif mengatur komunikasi kerja digital, termasuk pengakuan right to disconnect. Lebih lanjut mencakup penerbitan pedoman peradilan oleh Mahkamah Agung serta penguatan negosiasi kolektif antara serikat pekerja dan asosiasi pengusaha guna mengisi kekosongan hukum sembari menunggu perubahan regulasi formal.
Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Perantara Dalam Tindak Pidana Samenspanning Peredaran Narkotika (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk) Zainab Ompu Jainah; Taufikqurachman
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.8672

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Dalam praktiknya, peredaran narkotika sering dilakukan secara terorganisir melalui permufakatan jahat (samenspanning) dan tidak jarang melibatkan anak sebagai perantara dalam transaksi narkotika. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika menimbulkan persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana yang harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai perantara dalam tindak pidana samenspanning peredaran narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk serta apa saja faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pidana pada perkara tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan hukum lainnya, serta studi lapangan melalui wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Bandar Lampung, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa anak sebagai perantara dalam tindak pidana samenspanning peredaran narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terbukti melakukan perbuatannya secara sadar dan sengaja, memiliki kemampuan bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Unsur permufakatan jahat terbukti melalui kerja sama antara Anak dan Anak Saksi dalam pembelian serta persiapan peredaran narkotika. Faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pidana meliputi penggunaan media sosial dan sistem mapping sebagai sarana transaksi, sulitnya pembuktian unsur permufakatan jahat dan kesengajaan, keterbatasan pengungkapan jaringan narkotika, pengaruh lingkungan pergaulan, serta status anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam proses peradilan. Meskipun demikian, keterlibatan anak tetap dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Saran dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan dan sarana pendukung dalam mengungkap tindak pidana narkotika yang memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana transaksi. Selain itu, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus tetap mengedepankan prinsip pembinaan dan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengurangi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.
Penguatan Nilai Integritas Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Melalui Pembelajaran Berbasis Etika Profesi bagi Gen Z Mohammad Aditya Arifudin; Aprina Nasya Styaroh; Aulia Tzeinjiani; Gabriela Manalu; Yetti Saragih
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.8794

Abstract

Integritas dalam penyusunan laporan keuangan merupakan fondasi utama kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Namun, tantangan era digital dan karakteristik unik Generasi Z (Gen Z) menuntut pendekatan pembelajaran yang lebih adaptif dan berbasis nilai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembelajaran berbasis etika profesi dalam memperkuat nilai integritas akuntansi bagi mahasiswa Gen Z, serta mengidentifikasi strategi pembelajaran yang efektif sesuai karakteristik generasi tersebut. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui telaah sistematis terhadap jurnal, artikel ilmiah, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis etika profesi yang kontekstual, berbasis studi kasus nyata, dan terintegrasi teknologi digital terbukti mampu meningkatkan internalisasi nilai integritas pada mahasiswa Gen Z. Pendekatan kolaboratif yang memanfaatkan kekuatan digital Gen Z sekaligus menanamkan prinsip-prinsip kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjadi kunci keberhasilan. Implikasi penelitian ini mendorong pembaruan kurikulum etika profesi di perguruan tinggi agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik mahasiswa akuntansi masa kini.
Akselerasi Kompetensi Akuntansi Digital dan Integritas Gen Z Melalui Revitalisasi Laporan Keuangan Berbasis Platform Akuntansiku Radhwa Syafa Aqila; Salsa Bila Putri Ramadhani; Lidia Rahmaningrum; Annisa Dewi Wulandari
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.8795

Abstract

Transformasi digital mendorong kebutuhan kompetensi akuntansi digital dan integritas pelaporan keuangan, khususnya bagi Generasi Z yang akrab dengan teknologi namun belum memiliki kecakapan tersebut secara memadai. Penelitian ini menganalisis peran platform digital Akuntansiku dalam mengakselerasi kompetensi akuntansi digital sekaligus memperkuat integritas Generasi Z dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Menggunakan metode studi literatur kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntansiku berkontribusi melalui kemudahan input transaksi, otomatisasi jurnal hingga laporan keuangan sesuai SAK EMKM, serta fitur transparansi berbasis cloud yang mendorong akuntabilitas. Disimpulkan bahwa platform ini dapat menjadi sarana strategis mempersiapkan Generasi Z yang kompeten dan berintegritas di era digital. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk pengukuran empiris lebih lanjut.
Manajemen Program Pojok Baca Dalam Meningkatkan Budaya Literasi Siswa pada Sekolah Dasar Liza Putri Renata; Fatmawati; Siti Honijah; Khoirunnisa; R Supyan Sauri
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.8796

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen program pojok baca dalam meningkatkan budaya literasi siswa di SDN Salamjaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas kepala sekolah, guru, dan siswa yang terlibat dalam pelaksanaan program pojok baca. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program pojok baca dilakukan melalui penetapan tujuan program, penyediaan koleksi bahan bacaan, dan penyusunan jadwal kegiatan literasi. Pengorganisasian program melibatkan kepala sekolah, guru, dan siswa dengan pembagian tugas yang sesuai dengan peran masing-masing. Pelaksanaan program dilakukan melalui kegiatan membaca rutin sebelum pembelajaran dimulai serta pemanfaatan pojok baca pada waktu luang siswa. Evaluasi program dilakukan secara berkala melalui pemantauan aktivitas membaca siswa dan kondisi sarana literasi. Kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan koleksi bacaan, keterbatasan anggaran, rendahnya konsistensi membaca sebagian siswa, dan belum optimalnya dokumentasi evaluasi program. Program pojok baca memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan budaya literasi siswa, terutama dalam menumbuhkan minat baca, membiasakan kegiatan membaca, dan memperluas wawasan siswa. Keberhasilan program dipengaruhi oleh penerapan fungsi manajemen yang baik serta dukungan seluruh warga sekolah.

Page 55 of 63 | Total Record : 626

 53   54   55   56   57 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026 Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026 Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025 Vol 3, No 1 (2025): April 2025 Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024 Vol 2, No 1 (2024): April 2024 Vol 1, No 2 (2023): Oktober 2023 Vol 1, No 1 (2023): April 2023