cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No. A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Law, Education and Business
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 2988604X     EISSN : 29881242     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Law, Education, and Business dengan nomor terdaftar E-ISSN 2988-1242 (online) dan P-ISSN 2988-604X (Cetak) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JLEB bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian tentang: 1. Hukum 2. Pendidikan dan Pembelajaran 3. Akuntansi 4. Ekonomi 5. Bisnis 6. Manajemen
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 546 Documents
 51   52   53   54   55 
Peran Hukum Ketenagakerjaan Dalam Menjamin Hak-Hak Dasar Pekerja di Indonesia Naisyirah Ramadhani Tuasikal; Gunardi Lie
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8340

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia serta efektivitas pelaksanaannya dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar pekerja. Secara normatif, perlindungan terhadap pekerja telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengaturan tersebut mencakup hak atas upah yang layak, waktu kerja yang manusiawi, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, hak berserikat, serta jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek penegakan hukum dan pengawasan. Studi kasus 8.300 buruh PT Freeport Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, di mana hak pekerja yang melakukan mogok kerja secara sah tidak sepenuhnya terpenuhi. Hal ini mencerminkan lemahnya implementasi hukum serta kurang optimalnya peran pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja.
Implementasi Hukum Ketenagakerjaan Dalam Menjamin Kesejahteraan Buruh Michaela Michaela; Gunardi Lie
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8341

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia dalam menjamin kesejahteraan buruh, khususnya terkait perubahan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), serta mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2025 terkait pemberian pesangon dan penghargaan masa kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PKWT dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia telah memberikan batasan tegas untuk mencegah penyalahgunaan oleh pengusaha, namun dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran berupa penggunaan PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Dalam kondisi tersebut, hukum memberikan perlindungan melalui mekanisme perubahan status hubungan kerja menjadi PKWTT secara otomatis (demi hukum). Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip perlindungan terhadap buruh dengan mengoreksi kesalahan penerapan hukum oleh judex facti dan memberikan hak pesangon serta penghargaan masa kerja kepada pekerja.
Inovasi Pelayanan Publik Melalui Digitalisasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Adetiyo Warman; Trima Tampubolon; Agnes Pane; Lusi Harianja; Julia Ivanna
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8342

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi inovasi pelayanan publik melalui digitalisasi administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi efektivitas aplikasi Sibisa dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam memangkas patologi birokrasi, serta mengidentifikasi hambatan sosiologis yang memicu terjadinya kesenjangan digital (digital divide) di tengah masyarakat yang heterogen. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan informan yang mewakili berbagai segmen demografis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun digitalisasi berhasil meningkatkan efisiensi bagi kelompok usia produktif yang melek teknologi, terdapat kegagalan sistemik dalam menjangkau kelompok lanjut usia dan masyarakat ekonomi rendah akibat minimnya literasi digital dan keterbatasan perangkat. Strategi sosialisasi yang bersifat digital-sentris terbukti belum mampu menyentuh aspek edukatif di tingkat akar rumput, sehingga menciptakan polarisasi kepuasan masyarakat. Penelitian ini merumuskan perlunya pergeseran paradigma dari sekadar penyediaan teknologi menuju pembangunan ekosistem layanan yang inklusif melalui pendampingan komunitas, penyederhanaan antarmuka aplikasi, dan penguatan infrastruktur pendukung guna menjamin keadilan akses bagi seluruh warga negara.
Gagasan Electronic Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Eksaudia Azumi Kezia Simanjuntak; Emilda Firdaus; Muhammad Zulhidayat
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8348

Abstract

Penelitian ini membahas Gagasan Electronic Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia, dengan fokus pada perubahan hukum tata negara dan kesiapan lembaga dalam menghadapi digitalisasi pemilu. Latar belakang penelitian muncul karena penyelenggaraan pemilu secara manual masih menghadapi masalah efisiensi, akurasi, dan transparansi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Sumber data meliputi undang-undang seperti UUD NRI 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa e-voting dapat diterapkan jika prinsip LUBER JURDIL dan kesiapan infrastruktur terpenuhi. Penelitian dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengevaluasi kesesuaian gagasan e-voting dengan prinsip konstitusional dan kerangka hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan e-voting muncul karena kebutuhan memperkuat efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan demokrasi. E-voting tidak dianggap sebagai tujuan, tapi sebagai alat untuk memperkuat kedaulatan rakyat. Untuk menerapkannya, diperlukan pembaruan regulasi, kesiapan infrastruktur digital, dan penguatan lembaga penyelenggara pemilu. Dalam hukum tata negara, konsep e-voting ideal harus didukung oleh kepastian hukum, keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta jaminan akses bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Sistem e-voting yang ideal juga harus transparan, bisa diawasi, dan inklusif agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi secara adil dan setara. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan e-voting di Indonesia bergantung pada reformasi hukum tata negara yang menyeluruh, penguatan kapasitas kelembagaan, serta literasi teknologi pemilih. Penerapan e-voting perlu dilakukan secara bertahap dengan pengawasan independen untuk menjamin legitimasi dan kepercayaan publik. Dengan demikian, e-voting berpotensi menjadi simbol kemajuan demokrasi Indonesia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, asalkan tetap berpijak pada prinsip-prinsip konstitusional dan nilai demokrasi substantif.
Analisis Hambatan dan Efektivitas Penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Dalam Perspektif Penegakan Hukum Alvaro Emira Aditya Putra; Akram Imam Syah; Dandi Rafi Athallah
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8353

Abstract

Keberadaan warga negara asing di Indonesia terus meningkat seiring dengan dinamika globalisasi, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan hukum terkait pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Salah satu instrumen strategis yang digunakan oleh otoritas imigrasi adalah tindakan administratif keimigrasian, yang berfungsi sebagai mekanisme non-yudisial untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dan efektivitas penerapan tindakan administratif keimigrasian sebagai instrumen penegakan hukum terhadap warga negara asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tindakan administratif seperti deportasi, penangkalan, dan pembatasan izin tinggal relatif efektif dalam menangani pelanggaran keimigrasian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta inefisiensi administratif. Ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan juga berpotensi memengaruhi kepastian hukum dan rasa keadilan. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta optimalisasi kerangka regulasi guna meningkatkan efektivitas tindakan administratif keimigrasian dalam mendukung penegakan hukum.
Analisis Hubungan Asas-Asas Hukum Pajak terhadap Pembentukan Sumber Hukum Perpajakan di Indonesia Juan Benedict Chandra; Gunardi Lie
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8354

Abstract

Sebagai penopang utama pembiayaan pembangunan nasional serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pajak menempati posisi penting sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Dalam praktiknya, pemungutan wajib didasari oleh asas-asas hukum pajak yang dijadikan landasan dalam membentuk peraturan perpajakan. Tujuan studi ini yakni guna menganalisis kedudukan dan korelasi asas-asas hukum pajak yang dijadikan landasan dalam pembentukan peraturan perpajakan di Indonesia. Memanfaatkan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan legislasi serta pendekatan konseptual yang ditempuh melalui kajian kepustakaan. Penelitian ini menghasilkan bahwa asas legalitas yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 23A UUD 1945, ketentuan tersebut menjadi pijakan konstitusional bagi pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia. Disertai asas keadilan yang menjamin bahwa pemungutan pajak dilakukan secara adil dan merata. Asas sumber, asas domisili, dan asas kebangsaan juga memiliki peran dalam menentukan yurisdiksi pemungutan pajak.
Efektivitas Pelaksanaan Program Dana Desa di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Fajar Dwi Rahayu; Zulkarnaini Zulkarnaini
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8355

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Dana Desa sebagai instrumen utama dalam mengatasi ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Desa Sungai Ara, sebagai salah satu penerima alokasi anggaran yang cukup besar, menghadapi tantangan dalam merealisasikan seluruh anggaran yang direncanakan, di mana pada tahun 2024 terdapat selisih realisasi sebesar 23% dari rencana anggaran keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program Dana Desa di Desa Sungai Ara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci (Kepala Desa, Perangkat Desa, dan masyarakat), serta dokumentasi terkait laporan APBDes dan RKPDes. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program Dana Desa di Desa Sungai Ara secara keseluruhan cukup efektif dalam aspek perencanaan dan ketepatan menentukan pilihan program yang didasarkan pada musyawarah dusun (Musdus). Ketepatan perhitungan biaya dilakukan melalui survei lapangan dan sinergi dengan pendamping desa untuk memastikan transparansi. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi kendala pada aspek keberlanjutan pasca-proyek, di mana masyarakat merasa kurang mendapatkan sosialisasi mengenai perawatan hasil pembangunan. Faktor penghambat utama meliputi keterlambatan pencairan dana dari tingkat kabupaten, keterbatasan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan administratif yang kompleks, serta kurangnya sosialisasi intensif kepada masyarakat.
Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Pulau Belibis Dalam Perspektif Good Environmental Governance Ghina Haafizhoh; Fajriani Ananda
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8356

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola RTH Pulau Belibis Kota Solok dalam Perspektif Good Environmental Governance. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara berbagai sumber informasi, observasi pengamatan langsung dilapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan tata kelola RTH Pulau Belibis dalam perspektif good environmental governance belum terlaksana dengan maksimal, sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan menggunakan teori Belbase. Indikator teori terdiri dari 1) Aturan hukum, belum optimal hal ini dibuktikan dengan belum terdapatnya regulasi terkait RTH, tidak ada SOP secara khusus yang mengatur tentang pengelolaan RTH Pulau Belibis, dan RTH belum menjadi prioritas di Kota Solok, 2) Partisipasi dan representasi, Keterlibatan masyarakat dan komunitas mengalami kemunduran, 3) Akses terhadap informasi, terdapat website Dinas Pariwisata dan akun media sosial seperti facebook dan instagram, 4) Transparansi dan akuntabilitas, bentuk transparansi dan laporan pertanggungjawaban dapat diakses pada website PPID Kota Solok, 5) desentralisasi, belum mencapai desentralisasi fungsional yang ideal karena belum adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus yang independen, 6) Lembaga dan institusi, Pengelolaannya masih ditangani secara internal oleh Bidang Destinasi Dinas Pariwisata, dan sesekali berkoordinasi dengan Dinas Perlindungan Lingkungan, 7) Akses untuk memperoleh keadilan, saluran pengaduan resmi (LAPOR) namun pemanfaatannya tidak maksimal. Adapun faktor penghambatnya yaitu Alokasi anggaran yang belum maksimal, dan kesadaran masyarakat yang rendah
Efektivitas Penerapan Self Assessment System Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Gabriella Agatha Zivameir Setya; Gunardi Lie
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8357

Abstract

Tujuan analisis ini ialah guna mengevaluasi seberapa baik sistem swakelola pajak di Indonesia meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan untuk menyelidiki bagaimana optimalisasi sistem basis data pajak yang akurat dan terintegrasi mendukung efektivitas tersebut. Pendekatan normatif-yuridis dengan pendekatan regulasi dan kontekstual merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem swakelola pajak mempunyai landasan hukum yang kuat serta memberikan jaminan kepada wajib pajak untuk membayar pajak mereka sendiri. Namun, dalam kenyataan, efektivitas sistem ini masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk pemenuhan material yang buruk, pengawasan yang tidak memadai, dan berbagi data pajak yang tidak memadai. Optimalisasi sistem database perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan pengawasan berbasis data, meminimalisir potensi kecurangan, serta mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan literasi perpajakan, dan penegakan hukum yang konsisten juga menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas sistem ini.
Pembelajaran Sejarah Kontroversial Sebagai Penguat Berpikir Kritis Peserta Didik UPTD SMAN 1 Nosu Muhammad Hamka Halim; Bahri Bahri
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8364

Abstract

Pembelajaran sejarah di sekolah menengah memiliki peran strategis dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis Peserta Didik, namun praktiknya masih sering didominasi pendekatan hafalan yang membatasi penalaran historis. Salah satu pendekatan yang dinilai relevan adalah pembelajaran sejarah berbasis isu kontroversial yang menekankan analisis bukti dan multiperspektivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan praktik pembelajaran sejarah kontroversial, menganalisis hubungannya dengan penguatan berpikir kritis Peserta Didik, serta merumuskan rekomendasi konseptual untuk konteks UPTD SMAN 1 Nosu. Penelitian menggunakan metode studi literatur sistematis dengan kerangka PRISMA dan analisis tematik terhadap berbagai sumber jurnal pendidikan sejarah terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembelajaran isu kontroversial mendorong Peserta Didik mengevaluasi sumber, membandingkan perspektif, dan menyusun argumentasi rasional sehingga memperkuat kemampuan berpikir kritis dan literasi historis. Namun efektivitasnya bergantung pada desain pembelajaran yang sistematis, kesiapan guru, dan iklim kelas yang dialogis. Penelitian ini merekomendasikan penerapan pembelajaran bertahap berbasis isu lokal dan nasional, penguatan kompetensi guru, serta penggunaan penilaian berbasis argumentasi sebagai strategi pedagogis yang kontekstual dan berkelanjutan.

Page 54 of 55 | Total Record : 546

 51   52   53   54   55 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026 Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025 Vol 3, No 1 (2025): April 2025 Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024 Vol 2, No 1 (2024): April 2024 Vol 1, No 2 (2023): Oktober 2023 Vol 1, No 1 (2023): April 2023