cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No. A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Law, Education and Business
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 2988604X     EISSN : 29881242     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Law, Education, and Business dengan nomor terdaftar E-ISSN 2988-1242 (online) dan P-ISSN 2988-604X (Cetak) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JLEB bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian tentang: 1. Hukum 2. Pendidikan dan Pembelajaran 3. Akuntansi 4. Ekonomi 5. Bisnis 6. Manajemen
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 546 Documents
 51   52   53   54   55 
Analisis Nilai-Nilai Budaya Dalam Cerita Rakyat Putri Hijau Sebagai Potensi Pengembangan Pariwisata Mariam Puntung Wilda Lestari Harahap; Atika Sania Samni; Lawri Aulia Hasibuan; Siti Fadillah Hasibuan; Dea Saputri; Wulan Dian Sari Br Siahaan; Nadra Amalia
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8204

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya pemahaman generasi muda terhadap nilai budaya lokal akibat globalisasi. Cerita rakyat sebagai warisan budaya memiliki peran penting dalam menanamkan nilai moral sekaligus berpotensi dikembangkan sebagai daya tarik pariwisata. Penelitian ini bertujuan menganalisis nilai budaya dalam cerita rakyat Putri Hijau serta mengkaji potensinya bagi pengembangan pariwisata di Kota Medan. Objek penelitian adalah cerita rakyat Putri Hijau di Sumatera Utara, khususnya terkait Meriam Puntung di Istana Maimun. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan lima nilai budaya utama, yaitu religius-spiritual, kekerabatan, kearifan ekologis, kepahlawanan, dan estetika. Nilai-nilai ini relevan untuk pengembangan pariwisata berbasis storynomics, seperti wisata budaya, edukasi, seni, dan pariwisata berbasis masyarakat secara berkelanjutan.
Peran Kereta Api pada Masa Kolonial di Medan dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Sumatera Utara pada Tahun 1865-2020 Lister Eva Simangungsong; Aggy Adinda Ginting; Dea Hutapea; Nita Pardede; Rieke Corry Betsena Br Tarigan
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8229

Abstract

Tujuan dari penelitian adalah mengkaji peran kereta api pada masa kolonial di Medan dan pengaruhnya terhadap masyarakat Sumatera Utara pada tahun 1865-2020. Metode penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan mengamati sebanyak mungkin orang, kelompok, atau peristiwa yang berbeda untuk mengkarakterisasi, mengklarifikasi, dan memberikan jawaban yang lebih menyeluruh terhadap pertanyaan penelitian.. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana peran kereta api pada masa kolonial di Medan dan pengaruhnya terhadap masyarakat Sumatera Utara pada tahun 1865-2020.
Hubungan Prinsip Dasar Seni dan Desain Dengan Hasil Praktek Tata Rias Wajah Fantasi Siswa Tata Kecantikan SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah Yemima Suharti Hulu; Dian Maya Sari; Putri Chairina Zulfiani; Almaida Vebibina; Siti Wahidah
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8243

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara pemahaman prinsip dasar seni dan desain dengan hasil praktik tata rias wajah fantasi pada siswa kelas XI Tata Kecantikan SMK Swasta Tarbiyah Islamiyah. Dengan menggunakan desain deskriptif korelasional, sampel ditetapkan sebanyak 37 siswa melalui teknik total sampling. Data dijaring menggunakan instrumen tes pilihan berganda (pengetahuan) dan lembar observasi (hasil praktik). Analisis statistik menunjukkan bahwa pengetahuan prinsip dasar seni berada pada kategori cukup (M=21,54), sedangkan hasil praktik berada pada kategori rendah (M=38,4). Uji hipotesis korelasi Pearson Product Moment membuktikan adanya hubungan positif dan signifikan antara kedua variabel (rhitung 0,363 > rtabel 0,325; thitung 2,473 > ttabel 1,689). Disimpulkan bahwa penguasaan teoritis prinsip dasar desain memberikan kontribusi esensial terhadap perbaikan dan kualitas hasil akhir rias wajah fantasi siswa.
Analisis Yuridis Keabsahan Pengunduran Diri Pekerja Dalam Sengketa Phk: Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr Matthew Mikha Sebastian Matondang; Gunardi Lie
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8244

Abstract

Penelitian ini mengkaji keabsahan pengunduran diri pekerja dalam sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan mengacu terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr. Adapun metode penelitian yang dipergunakan yaitu yuridis normatif mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Temuan studi mengindikasikan jika hakim menilai pengunduran diri pekerja tidak sah karena dua aspek. Pertama, kondisi eksternal berupa intervensi dan intimidasi dari pihak pemberi kerja yang mengakibatkan terjadinya kecacatan dalam pembentukan kehendak (wilsgebrek) dan penyalahgunaan keadaan (undue influence). Kedua, dalam aspek normatif, secara prosedural pengunduran diri tersebut gagal memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh Pasal 154A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juncto Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 serta melanggar Pasal 31 Peraturan Perusahaan. Akibat hukum dari ketidakabsahan pengunduran diri adalah penetapan bahwa telah terjadi PHK sepihak yang melawan hukum, sehingga pengusaha diwajibkan membayar hak-hak pekerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak cuti, dan upah proses dengan total kompensasi sebesar Rp64.123.524,00. Putusan ini mencerminkan perlindungan hukum untuk pekerja sekaligus menjadi instrumen korektif terhadap praktik PHK terselubung melalui pemaksaan pengunduran diri.
Analisis Yuridis Terhadap Praktik Pemagangan Tanpa Uang Saku Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia George Daniel Pangaribuan; Gunardi Lie
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8245

Abstract

Pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang bertujuan meningkatkan kompetensi peserta melalui pembelajaran langsung di dunia kerja. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pemagangan di Indonesia kerap mengalami penyimpangan, salah satunya berupa tidak diberikannya uang saku kepada peserta magang. Padahal, hak atas uang saku telah diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan dalam Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai hak atas uang saku bagi peserta magang dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia serta mengkaji upaya penegakan hukum terhadap penyelenggara pemagangan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peserta magang memiliki hak hukum untuk memperoleh uang saku yang mencakup biaya transportasi dan uang makan, serta perlindungan hukum melalui perjanjian pemagangan tertulis. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan realitas pelaksanaannya (das sein), baik di sektor swasta maupun instansi pemerintah. Lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, rendahnya kesadaran hukum peserta magang, dan tidak konsistennya penerapan sanksi menjadi faktor utama tidak efektifnya perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan mekanisme perlindungan hukum agar hak peserta magang atas uang saku dapat terpenuhi secara adil, efektif, dan berkelanjutan.
Klausul Non-Compete dalam Perjanjian Kerja: Analisis Hukum Perburuhan terhadap Perlindungan Rahasia Dagang Armando Benyamin Hasibuan; Gunardi Lie
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8258

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan serta penerapan klausul non-compete dalam perjanjian kerja dalam perspektif hukum perburuhan di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan rahasia dagang. Klausul non-compete tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai keabsahannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul non-compete pada prinsipnya sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, ketertiban umum, serta prinsip perlindungan pekerja. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang memberikan legitimasi terhadap pembatasan tertentu terhadap pekerja guna melindungi informasi yang bersifat rahasia dan bernilai ekonomi. Melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023, ditemukan bahwa Mahkamah Agung sebagai judex juris mengakui keberlakuan klausul non-compete dalam sistem hukum Indonesia sepanjang memiliki kepentingan yang sah, dirumuskan secara jelas, dan diterapkan secara proporsional. Dengan demikian, klausul non-compete merupakan klausul yang sah secara bersyarat (conditionally valid), yang keberlakuannya bergantung pada keseimbangan antara perlindungan rahasia dagang dan hak pekerja untuk memperoleh pekerjaan.
The Effectiveness of Using Busuu Application to Improve Students’ Pronunciation Ability at Grade VIII of SMP Negeri 10 Tapung Balqis Athiyya; Prih Febtiningsih; Bazilah Raihan Mat Shawal
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8335

Abstract

This study aims to improve the English pronunciation skills of grade VIII students at SMP Negeri 10 Tapung by utilizing the Busuu application. The research specifically focuses on addressing pronunciation difficulties faced by students, particularly in terms of sounds, stress, intonation, and constructive feedback, through the use of digital media. The research used a quasi-experimental design with two groups: an experimental group using the Busuu application and a control group receiving conventional teaching methods. The study involved 60 students from two classes at SMP Negeri 10 Tapung. Data were collected through pre-tests and post-tests, which assessed students' pronunciation abilities. The experimental group received treatment via the Busuu app, which offers interactive features such as native speaker audio and pronunciation feedback. Statistical analyses, including normality testing, homogeneity testing, and hypothesis testing (paired sample t-test), were performed to determine the effectiveness of the intervention. The study found a significant improvement in the experimental group’s pronunciation skills. The average score of the experimental group increased from 47.7 in the pre-test to 80.2 in the post-test, marking a 32.5-point increase. In comparison, the control group’s score increased from 45.9 to 74.3, a 28.4-point increase. Statistical analysis confirmed the significant effect of the Busuu application on students' pronunciation (p-value = 0.000), supporting the hypothesis that the application enhances pronunciation abilities more effectively than conventional methods. The findings suggest that the Busuu application is an effective tool for improving English pronunciation skills, highlighting the potential of digital media in language learning. The study encourages the integration of interactive and technological solutions in teaching, particularly for overcoming challenges in pronunciation and providing immediate, constructive feedback. However, limitations of the study include the small sample size and the potential influence of external factors not controlled during the experiment. Future research could explore long-term impacts and compare different digital tools for language learning. Additionally, expanding the sample size could provide more generalized results.
Merger dan Akuisisi Tanpa Batas: Perspektif Hukum Dalam Bisnis Internasional Hasya Ramania; Gunardi Lie
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8336

Abstract

Merger dan akuisisi lintas batas (cross-border M&A) merupakan fenomena strategis yang semakin dominan dalam lanskap bisnis global sebagai konsekuensi dari globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dimensi hukum yang melingkupi praktik merger dan akuisisi internasional, khususnya terkait kompleksitas regulasi, harmonisasi hukum, serta tantangan yurisdiksi yang muncul akibat perbedaan sistem hukum antar negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif terhadap berbagai kerangka hukum internasional dan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun M&A memberikan efisiensi ekonomi dan akses pasar global, perbedaan regulasi, risiko politik, serta keterbatasan koordinasi antar otoritas kompetisi menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional dan harmonisasi hukum guna menciptakan kepastian hukum dalam transaksi bisnis lintas batas.
Analisa Pertanggungjawaban Atas Hilangnya Barang Melalui Pengiriman Free On Board (FOB) Enroy Sution; Gunardi Lie
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8337

Abstract

Perdagangan internasional mengalami perkembangan yang pesat sebagai dampak globalisasi sehingga perdagangan barang maupun jasa dapat dilakukan lintas yurisdiksi negara. Hubungan hukum antara para pihak dilandasi oleh perjanjian perdagangan sebagai perjanjian pokok (sales contract) yang mengikat bagi para pihak. Penjual dengan kedudukan sebagai eksportir dan pembeli dengan kedudukan sebagai importir dan para pihak memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian. Salah satu aspek dalam perdagangan internasional adalah metode pengiriman barang yang dilakukan berdasarkan jalur darat, udara dan laut. Berdasarkan ketiga jenis pengiriman, pengiriman yang menggunakan jalur laut merupakan metode pengiriman yang paling banyak dipilih dan digunakan. Free on Board (“FOB”) merupakan proses pengiriman barang dengan jalur laut yang dimana eksportir menyerahkan barang di pelabuhan yang disepakati oleh para pihak dan eksportir hanya bertanggung jawab sampai barang dimuat di atas kapal. Pengiriman barang menjadi isu krusial dalam perdagangan internasional dikarenakan para pihak tidak berada dalam satu yurisdiksi negara dan terutama dalam proses peralihan resiko dari eksportir kepada importir. International Chamber of Commerce (ICC) memberikan kerangka hukum internasional yang mengatur proses pengiriman barang yaitu Incoterms 2020. FOB dapat menimbulkan konsekuensi yaitu resiko yang paling krusial adalah terjadinya kerusakan maupun kehilangan barang selama proses pengiriman barang. Resiko yang timbul tersebut memberikan isu ketidakseimbangan tanggung jawab dikarenakan importir sebagai pembeli menanggung resiko tetapi tidak memiliki kendali langsung atas pemilihan kapal sedangkan eksportir hanya bertanggung jawab sampai barang berada di atas kapal. Kondisi ini memberikan resiko dan ketidakpastian dalam pelaksanaan proses pengiriman barang dengan metode FOB. Selain itu, dokumen Bill of Lading yang memiliki peran penting sebagai bukti pengiriman.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Rachel Christie; Gunardi Lie
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8339

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja mencakup aspek preventif dan represif, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Perlindungan tersebut meliputi prosedur PHK yang ketat, larangan diskriminasi, serta jaminan hak ekonomi pekerja seperti upah dan pesangon. Dalam kasus PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jayapura, ditemukan adanya pelanggaran terhadap prosedur PHK, tidak dibayarkannya upah, serta adanya indikasi diskriminasi. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan melalui tahapan bipartit, mediasi, hingga litigasi di Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Page 53 of 55 | Total Record : 546

 51   52   53   54   55 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026 Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025 Vol 3, No 1 (2025): April 2025 Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024 Vol 2, No 1 (2024): April 2024 Vol 1, No 2 (2023): Oktober 2023 Vol 1, No 1 (2023): April 2023