Jurnal Az-zawajir Jurnal Hukum Islam
Jurnal Az-Zawajir merupakan jurnal enam bulanan yang memuat naskah di bidang ilmu Syariah. Ruang lingkup dari Az-Zawajir berupa hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang hukum Islam. Pemuatan artikel di jurnal ini dialamatkan ke kantor editor khusus untuk civitas akademika kampus IAI Tafaqquh Fiddin Dumai, khususnya di Fakultas Syariah. Informasi lengkap untuk pemuatan artikel dan petunjuk penulisan artikel tersedia di dalam setiap terbitan. Artikel yang masuk akan melalui proses seleksi mitra bestari atau editor. Jurnal ini terbit secara berkala sebanyak dua kali dalam setahun.
Articles
47 Documents
<![CDATA[Analisis Alasan Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Isbat Nikah (Studi Kasus Perkara Nomor : 6/Pdt.P/2021/Pa.Dum) ]]>
<![CDATA[Sawna, Lioni Trasia]]>;
<![CDATA[Putri, Luthfia Eka]]>
<![CDATA[ JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 3 No 2 (2022): Jurna Az-Zawajir ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57113/jaz.v3i2.265
<![CDATA[Isbat nikah adalah pengukuhan dan penetapan suatu perkawinan dalam catatan untuk mencapai pengesahan perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku, adanya beberapa kasus penolakan permohonan isbat nikah di kota Dumai menjadi latar belakang dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penolakan hakim terhadap permohonan isbat nikah . Jenis penelitian yang dipilih untuk penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian yang dilkakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penalaran induktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti namun fakta persidangan Majelis Hakim menemukan adanya ketidaksesuaian keterangan antara saksi pertama sebagai ayah kandung Pemohon II dimana pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dalam keadaan sakit dan tidak sadarkan diri, kendatipun ada telepon dari pihak keluarga Pemohon I namun saksi tidak mengetahui karena saksi tidak menjawab dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetap dilaksanakan sedangkan saksi pertama tidak ada mengucapkan memberi wakil kepada orang lain karena saksi dalam keadaan sakit, sedangkan keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah keluarga atau paman Pemohon I ada menelpon saksi pertama dan bisa berbicara dan mewakilkannya dengan paman Pemohon I bernama Abu Bakar untuk menjadi wali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada pemberian wakil dari saksi pertama sebagai ayah kandung Pemohon II sebagai wali yang sah, maka majelis berpendapat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah tidak sah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk di itsbatkan nikahnya harus ditolak.]]>
<![CDATA[Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Maliki Tentang Mahar Hutang Yang Belum Dibayar Karena Suami Meninggal Dunia ]]>
<![CDATA[Kasnan]]>
<![CDATA[ JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 3 No 2 (2022): Jurna Az-Zawajir ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57113/jaz.v3i2.284
<![CDATA[Dalam masalah mahar ternyata masih terjadi perbedaan pandangan dari beberapa Imam Madzab yaitu imam maliki dan imam syafi’I khususnya dalam hal pemberian mahar utang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat imam syafi’I dan imam maliki tentang mahar utang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia, dan bagaimana perbandingan mahar hutang yang belum dibayar karna suami meninggal dunia menurut imam syafi’I dan imam maliki. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif studi kepustakaan (Library Research) Dengan pendekatan deskriptif analisis melalui karya imam syafii berupa kitab al-Umm dan karya imam malik berupa kitab yang berhubungan dengan judul di atas ya’ni dengan menggambarkan pendapat Imam Syafi’I dan imam maliki tentang mahar utang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia, dan data sekunder yaitu literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan judul di atas. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi’i, mahar utang yang belum dibayar tetap menjadi kewajiban suami kepada seorang istri meskipun suami meninggal dunia baik belum maupun sudah terjadi hubungan suami istri serta belum ditentukan maharnya. Pihak yang mewakili untuk membayar mahar kepada istri dalam hal ini adalah ahli waris dari suami itu sendiri.sedangkan Imam Maliki berpendapat adalah pihak suami ( walinya) hanya harus membayar mut’ah dan memberikan bagian warisan kepada istri.dan dari hasil kedua pendapat tersebut penulis berpendapat bahwa istri lebih baik memaafkan mahar hutang suami tersebut karna hukum dari memaafkan mahar hutang suami tersebut dibolehkan.]]>
<![CDATA[Pembagian Warisan Dari Sisi Bagian Anak Laki-Laki Dan Perempuan Dan Modifikasinya Dalam Hukum Positif Dunia Islam ]]>
<![CDATA[Neneng Desi Susanti]]>;
<![CDATA[Tuti Syafrianti]]>
<![CDATA[ JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 3 No 2 (2022): Jurna Az-Zawajir ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57113/jaz.v3i2.285
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “pembagian warisan dari sisi bagian anak laki-laki dan perempuan dan modifikasinya dalam hukum positif dunia islam. Penelitian ini dilatar belakangi tentang pembagian warisan anak laki laki dan perempuan dari segi keadilannya dilihat dari segi hukum positif dalam dunia islam. Dalam memabahas permasalah ini, penulis melakukan penelitian book survey (survey book), yaitu melakukan penelitian perpuastakaan dengan mengumpul data lewat buku – buku, jurnal, makalah, artikel,dll terhadap permasalah pembagian warisan anak laki laki dan perempuan. Dari hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan Hukum pewarisan Islam dibina berdasarkan kepada nas yang kuat yaitu ayat-ayat al-Quran yang bersifat Qat’i al-Wurud dan Qat’i al-Dalalah. Al-Syatibi menyatakan, ketentuan al-Quran yang kandungannya ibadah atau bukan yang telah dirincikan di dalamnya seperti hukum pewarisan ini perlu diterima secara ta’abbudy atau taken for granted. Dalam sistem pewarisan ini, jelas bahawa secara Qat’i al-Dalalah ayat 11 Surah al-Nisa adalah muktamad bahawa bagian anak laki-laki itu adalah lebih dari bagian anak perempuan. Justeru itu tidak timbul soal modifikasinya untuk menyamaratakan . Ia tidak dapat menerima ijtihad walaupun pihak Muslim liberal cuba dengan apa cara untuk menakwilkannya dari sudut yang berbeda.]]>
<![CDATA[Pola Komunikasi Interpersonal Dalam Membentuk Keluarga Sakinah ]]>
<![CDATA[Susiana]]>
<![CDATA[ JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 3 No 2 (2022): Jurna Az-Zawajir ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57113/jaz.v3i2.286
<![CDATA[Penelitian ini mengangkat permasalahan pola komunikasi interpersonal dalam membentuk keluarga sakinah. Komunikasi pada dasarnya telah diajarkan oleh Sang Pencipta, Allah SWT, melalui kitab suci Al Qur’an tentang bagaimana pentingnya komunikasi bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Salah satu penyebab hubungan hubungan suami istri dalam keluarga sehingga timbul tidak harmonis atau ketidaknyamanan yang mana salah satu penyebabnya adalah dalam hal komunikasi, komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Jika kita ingin keluarga yang bahagia serta sakinah sebaiknya mengetahui pola komunikasi interpersonal di dalam keluarga, sehingga kenyamanan dan ketentraman didalam keluarga terwujud. Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas Komunikasi yang baik secara umum maupun secara agama untuk membentuk keluarga yang sakinah. Dalam jurnal ini, penulis mencermati teori-teori tentang pola komunikasi yang baik di dalam keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library reseach. Pola komunikasi yang baik atau efektif bagi interpersonal dalam membentuk keluarga yang sakinah yaitu pola komunikasi keseimbangan. Ini disebabkan karena mereka saling terbuka satu sama lain dan masing-masing memiliki bagian yang sama dalam menyampaikan pendapat tentang kehidupan dalam suatu keluarga. Dan di dalam Islam telah dikemukakan komunikasi yang baik menurut Al Qur’an, seperti yang terdapat pada surah Al-Ahzab ayat 70, surah Al Isro ayat 23, surah An-Nisaa ayat 63. Penulis berharap penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang baik bagi mereka yang mengingin keluarga yang sakinah.]]>
<![CDATA[Studi Komparatif Antara Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi’i tentang Penggunaan Kata Inkah atau Tazwij dalam Ijab dan Qabul ]]>
<![CDATA[Arjun]]>;
<![CDATA[Ahmad Rozai Akbar]]>
<![CDATA[ JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 3 No 2 (2022): Jurna Az-Zawajir ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pernikahan merupakan salah satu implementasi maqasid syariah yaitu hifzul nasl (menjaga keturunan), dalam sebuah pernikahan, terdapat rukun nikah yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan sah. Rukun nikah tersebut adalah adanya calon pengantin pria, adanya calon pengantin wanita, adanya wali, adanya saksi, dan terakhir ijab Kabul. meski hanya berupa kata-kata penerimaan dari mempelai laki-laki, ada makna ijab kabul yang tak boleh disepelekan di dalamnya. Terlebih, ijab kabul merupakan bagian dari rukun nikah yang tak boleh dilewatkan begitu saja, yang menunjukkan makna ijab kabul ini memiliki peran yang kuat dalam suatu pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat Ijab dan Qabul dalam Hukum Islam, syarat-syarat ijab dan qabul dalam hukum islam dan pengucapan ijab dan qabul selain inkah dan tazwij menurut Ibnu Taimiyah dan Imam Syafií. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan deskriptif, data diperoleh dengan menelaah literature yang terkait, kemudian data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan ijab dan qabul merupakan bagian terpenting dalam sebuah pernikhan kemudian Ibnu Taimiyah dan Imam Syafií memiliki pandangan yang berbeda terhadap Ijab dan qabul selain inkah dan tazwij.]]>
<![CDATA[Analisis Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak ]]>
<![CDATA[Nasution, Rizki P]]>;
<![CDATA[Syarkaini]]>;
<![CDATA[Dawami]]>;
<![CDATA[Fitriany, Lestari]]>
<![CDATA[ JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Az Zawajir ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57113/jaz.v5i2.372
<![CDATA[Pengangkatan anak adalah proses pengalihan hak anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat melalui penetapan pengadilan, yang melibatkan tanggung jawab penuh atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak. Meskipun praktik ini dikenal luas, pemahaman mengenai pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengangkatan anak menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa library research, dengan pengumpulan data melalui dokumentasi dari sumber-sumber hukum Islam, undang-undang terkait, dan literatur yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif dengan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak angkat tetap terhubung dengan nasab orang tua kandungnya dan tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya, kecuali melalui wasiat wajibah hingga 1/3 bagian. Sebaliknya, hukum positif menganggap anak angkat sebagai anak kandung yang memiliki hak waris penuh dan memutuskan hubungan perdata dengan orang tua kandungnya. Meskipun ada persamaan seperti keharusan seagama antara anak dan orang tua angkat, perbedaan signifikan terlihat dalam tata cara dan implikasi hukum pengangkatan anak]]>
<![CDATA[Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Bagi Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia ]]>
<![CDATA[Susiana]]>;
<![CDATA[Ardiansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Az-zawajir Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Az-Zawajir ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57113/jaz.v4i2.409
<![CDATA[Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris menawarkan pendekatan yang inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam di Indonesia dan Malaysia. Sengketa waris dalam konteks keluarga Islam sering kali melibatkan konflik yang kompleks, baik secara hukum maupun emosional. Mediasi, sebagai metode penyelesaian sengketa, memberikan solusi yang lebih harmonis dan efisien dibandingkan proses litigasi yang dapat memakan waktu dan sumber daya. Di Indonesia, di mana hukum waris Islam diintegrasikan dengan hukum nasional, mediasi melibatkan mediator yang memahami baik aspek hukum Islam maupun kearifan lokal. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian sengketa yang tidak hanya adil tetapi juga sesuai dengan norma-norma budaya dan agama. Sementara itu, di Malaysia, mediasi waris juga dilaksanakan dalam kerangka hukum Islam, melibatkan pihak berwenang seperti Jabatan Agama Islam serta mediator profesional. Proses ini mengutamakan musyawarah dan kesepakatan bersama, yang mengurangi ketegangan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini mengkaji efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di kedua negara, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta manfaat yang diperoleh. Temuan menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya menawarkan solusi yang lebih cepat dan efektif tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan kekompakan keluarga. Namun, keberhasilan mediasi sangat tergantung pada kompetensi mediator dalam memahami hukum waris Islam dan kemampuan mereka untuk memfasilitasi dialog yang konstruktif.]]>
<![CDATA[Analisis Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak ]]>
<![CDATA[Nasution, Rizki P.]]>
<![CDATA[ Jurnal Az-zawajir Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Az-Zawajir ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57113/jaz.v4i2.410
<![CDATA[Pengangkatan anak adalah proses pengalihan hak anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat melalui penetapan pengadilan, yang melibatkan tanggung jawab penuh atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak. Meskipun praktik ini dikenal luas, pemahaman mengenai pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengangkatan anak menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa library research, dengan pengumpulan data melalui dokumentasi dari sumber-sumber hukum Islam, undang-undang terkait, dan literatur yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif dengan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak angkat tetap terhubung dengan nasab orang tua kandungnya dan tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya, kecuali melalui wasiat wajibah hingga 1/3 bagian. Sebaliknya, hukum positif menganggap anak angkat sebagai anak kandung yang memiliki hak waris penuh dan memutuskan hubungan perdata dengan orang tua kandungnya. Meskipun ada persamaan seperti keharusan seagama antara anak dan orang tua angkat, perbedaan signifikan terlihat dalam tata cara dan implikasi hukum pengangkatan anak]]>
<![CDATA[Hukum Keluarga Islam Melayu Indonesia ]]>
<![CDATA[Rizhan, Afrinald]]>;
<![CDATA[Akbar, Ahmad RozaI]]>
<![CDATA[ Jurnal Az-zawajir Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Az-Zawajir ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57113/jaz.v4i2.411
<![CDATA[Indonesia sebagai negara yang pluralistik dan kaya akan kebudayaan memiliki prosesi adat yang sangat beragam. Kebudayaan tersebut bahkan telah menjadi hukum yang ditaati dan memiliki konsekuensi bila dilanggar oleh masyarakat setempat dan biasa dikenal dengan hukum adat. Segala macam hal diatur dalam hukum tidak tertulis ini, hingga merambah kepada keterkaitan dan relasi dengan Islam. Meskipun Islam bukanlah agama yang pertama hadir dan berinteraksi dengan budaya Melayu namun kehadiran Islam tentunya memberi pengaruh dan dampak yang besar dalam segala aspek kehidupan masyarakat suku Melayu termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan adat. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normative. Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan pustaka sebagai data dasar yang dalam ilmu penelitian dapat digolongkan sebagai data sekunder. Sebagian data yang didapatkan sumbernya dari buku, jurnal dan lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Hukum keluarga masyarakat Melayu di Indonesia bersumber dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis antara lain: Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam; dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Daerah. Sedangkan sumber hukum tidak tertulis pada hukum keluarga yang berlaku pada masyarakat melayu di Indonesia antara lain: adat istiadat, Agama Islam, dan Kearifan lokal. Perkembangan hukum keluarga Islam Melayu di Indonesia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara tradisi lokal, pengaruh kolonial, kebijakan nasional, perubahan sosial, dan pengaruh global. Hukum keluarga Islam di Indonesia terus berevolusi untuk menyeimbangkan antara pemeliharaan tradisi dan adaptasi terhadap perubahan zaman.]]>
<![CDATA[Analisis Perkara Gugat Cerai Istri Saat Hamil Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Rahman, Shazrizal]]>
<![CDATA[ Jurnal Az-zawajir Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Az-Zawajir ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57113/jaz.v4i2.412
<![CDATA[Pelaksanaan talak atau cerai dalam perspektif ulama klasik sangat bebas dan tergantung kepada kehendak suami, sebab dialah yang memiliki hak cerai dan tidak perlu dengan meminta pertimbangan isteri. Talak dapat dijatuhkan di mana saja, kapan dan dalam kondisi apapun. Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak atau cerai hanya sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya damai tidak dapat dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gugat cerai istri saat hamil dalam perspektif fiqih dan KHI. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Normatif, data diambil dari data primer, dan data sekunder. Data dkumpulkan melalui literatur-literatur yang berkaitan. Kemudian data dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugat cerai seorang isteri dalam keadaan hamil tidak ada larangan baik dalam perspektif fiqh, kompilsasi hukum islam maupun perundang undangan yang berlaku]]>
