cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Intan Maulina
Contact Email
intanmaulina1509@gmail.com
Phone
+628177776163
Journal Mail Official
intanmaulina1509@gmail.com
Editorial Address
Jl. Setia Luhur LK V No.18 A Medan Helvetia
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Hukum Bisnis
Published by Yayasan Cita Cendekiawan Al Khwarizmi
ISSN : 08524912     EISSN : 23019190     DOI : 10.47709/jhb
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Bisnis, an open-access journal, is blind peer-reviewed and published January, March, May and July every year. The journal accepts contributions in English/Indonesia (Preferably in English). Jurnal Hukum Bisnis is providing scholars the best in theory, research, and methodology as well as providing platform to professionals and academics to share their ideas, knowledge and findings. The main objective of this journal is to provide a channel for the publication of articles based on original research as well as commentaries on a range of areas including legal issues related to business. Jurnal Hukum Bisnis publishes original papers, review papers, conceptual framework, analytical and simulation models, case studies, empirical research, technical notes, and book reviews.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 102 Documents
 7   8   9   10   11 
Pengaruh Sinergis Tujuan Perusahaan, Struktur Organisasi, dan Hukum Bisnis terhadap Aktivitas Bisnis Budiman Ritonga, Hasir; Hardana, Ali
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 14 No. 04 (2025): Call for Paper Juli 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v14i04.6742

Abstract

Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin kompleks, sinergi antara tujuan perusahaan, struktur organisasi, dan hukum bisnis menjadi faktor krusial dalam menentukan efektivitas aktivitas bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana ketiga elemen tersebut saling memengaruhi dan berkontribusi terhadap kelancaran serta keberhasilan operasional Perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan survei terhadap 120 responden dari berbagai perusahaan di sektor manufaktur dan jasa di Indonesia. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hubungan simultan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan perusahaan, struktur organisasi, dan hukum bisnis secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap aktivitas bisnis, dengan kontribusi terbesar berasal dari struktur organisasi yang adaptif dan fleksibel. Kesimpulan dari studi ini menegaskan pentingnya perencanaan strategis yang sejalan dengan regulasi hukum dan pembentukan struktur organisasi yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Rekomendasi penelitian menyarankan adanya sinkronisasi berkelanjutan antara visi perusahaan dan regulasi hukum sebagai fondasi keberlanjutan bisnis.
Tantangan Hukum dalam Regulasi Cryptocurrency di Era Ekonomi Digital Global Hardana, Ali; Efendi Siregar, Sulaiman; Wahyu Utami, Try
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 14 No. 04 (2025): Call for Paper Juli 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v14i04.6775

Abstract

Perkembangan cryptocurrency dalam ekonomi digital global menimbulkan tantangan hukum yang kompleks, terutama terkait regulasi, perlindungan konsumen, stabilitas keuangan, dan pencegahan kejahatan siber. Ketidakseragaman regulasi di berbagai negara menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku bisnis dan investor. Penelitian ini menganalisis tantangan hukum dalam regulasi cryptocurrency serta solusi yang dapat diadopsi untuk menciptakan kerangka hukum yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis komparatif terhadap regulasi cryptocurrency di beberapa yurisdiksi, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Data diperoleh dari sumber hukum primer (peraturan, putusan pengadilan) dan sekunder (jurnal, laporan kebijakan). Temuan menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi (1) fragmentasi regulasi antarnegara, (2) risiko pencucian uang dan penipuan, serta (3) kesulitan dalam penegakan hukum transaksi lintas batas. Beberapa negara telah mengadopsi pendekatan progresif seperti licensing framework (Uni Eropa) dan taxation policies (AS), sementara lainnya masih dalam tahap pengembangan. Diperlukan harmonisasi regulasi internasional dan kolaborasi antarnegara untuk mengatasi tantangan hukum cryptocurrency. Regulasi yang adaptif, berbasis risiko, dan mendukung inovasi dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan pertumbuhan ekonomi digital.
Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungan Program Komputer Usman, Usman; Azhari, Devi syukri
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 14 No. 04 (2025): Call for Paper Juli 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v14i04.6905

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut adanya perlindungan hukum terhadap karya intelektual, khususnya program komputer yang memiliki nilai ekonomi dan strategis. Di Indonesia, perlindungan hukum atas program komputer diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Latar belakang penelitian ini adalah masih maraknya pelanggaran hak cipta berupa pembajakan, penggandaan ilegal, dan distribusi tanpa izin yang merugikan pencipta maupun industri perangkat lunak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Hak Cipta dalam melindungi program komputer serta mengidentifikasi faktor penghambat implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta studi kasus. Data diperoleh melalui kajian literatur, analisis peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta program komputer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan landasan hukum yang cukup jelas bagi perlindungan program komputer sebagai ciptaan yang dilindungi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan pengawasan terhadap distribusi digital. Kesimpulan, meskipun secara normatif Undang-Undang Hak Cipta mampu memberikan perlindungan terhadap program komputer, namun efektivitasnya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, industri, dan masyarakat. Diperlukan upaya peningkatan literasi hukum, penguatan regulasi teknis, serta penegakan hukum yang konsisten untuk menciptakan perlindungan hak cipta yang optimal di era digital.
Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional atas Keterlambatan Penerbitan Sertifikat Tanah Laliyonu, Sri Ananda; Thalib, Mutia Cherawaty; Kamba, Sri Nanang Meiske
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 14 No. 05 (2025): Call for Papers, September 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v14i05.6939

Abstract

Kepastian hukum atas kepemilikan tanah merupakan salah satu pilar penting dalam menjamin perlindungan hak masyarakat. Dalam praktiknya, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya keterlambatan penerbitan sertifikat tanah. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, berkurangnya kepercayaan publik, hingga potensi sengketa pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum BPN atas keterlambatan penerbitan sertifikat tanah dengan fokus pada pelaksanaan PTSL di Desa Huidu Utara Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin hukum administrasi negara, disertai data sekunder dari Kantor BPN Kabupaten Gorontalo periode 2022–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerbitan sertifikat tanah mengalami penurunan signifikan: seluruh bidang terbit pada tahun 2022, hanya sebagian kecil pada tahun 2023, dan tidak ada satu pun sertifikat terbit pada tahun 2024. Fakta ini mencerminkan adanya maladministrasi yang melanggar asas kepastian hukum dan akuntabilitas pelayanan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban BPN mencakup dimensi administratif melalui perbaikan prosedur, dimensi perdata melalui potensi ganti rugi atas kerugian masyarakat, serta dimensi moral-institusional melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, keterlambatan penerbitan sertifikat tanah bukan hanya persoalan teknis, melainkan persoalan hukum yang menuntut tanggung jawab negara, sekaligus menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan pertanahan di Indonesia.
Penerapan Hukum Bisnis terhadap Kegiatan Ekonomi di Padang Lawas Utara Damisa, Arti; Hardana, Ali
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 14 No. 05 (2025): Call for Papers, September 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v14i05.7086

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum bisnis terhadap kegiatan ekonomi di Kabupaten Padang Lawas Utara. Sebagai daerah yang sedang berkembang, Padang Lawas Utara memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dalam sektor perdagangan, industri kecil menengah, dan investasi lokal. Namun, masih ditemukan berbagai permasalahan terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi hukum bisnis, seperti perizinan usaha, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa bisnis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggabungkan data primer melalui wawancara dengan pelaku usaha dan pejabat instansi terkait, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum bisnis di Padang Lawas Utara belum optimal akibat kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan hukum dan lemahnya pengawasan pemerintah daerah. peningkatan sosialisasi hukum bisnis, pendampingan hukum bagi UMKM, serta penegakan hukum yang lebih konsisten untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan di wilayah tersebut.
Harmonisasi Hukum Pemilu dan Hukum Siber dalam Pengaturan Kampanye Hitam di Ruang Digital: Kajian Normatif Yuridis: Harmonization of Electoral Law and Cyber Law in Regulating Black Campaigns in the Digital Sphere: A Normative Juridical Study Ramdhani Pasya, Bayu Rosa; Rahim, Erman; Mandjo, Julius T
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 15 No. 01 (2026): Artikel Riset Edisi Januari 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v15i01.7218

Abstract

The phenomenon of black campaigns in the digital sphere has emerged as a new challenge in safeguarding the integrity of elections in Indonesia. The rapid development of information technology has made the dissemination of hate speech and negative campaigning increasingly difficult to control, while the existing legal framework has not yet become fully responsive to these developments. This study is motivated by the normative disharmony between Article 280 paragraph (1) of Law Number 7 of 2017 on General Elections and Article 28 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law), both of which are relevant to the regulation of political campaign behavior in digital spaces. The objective of this research is to analyze the relevance, interrelationship, and effectiveness of these two provisions in shaping a coherent legal normative system governing black campaigns. The research employs a normative legal research method with statutory, interpretative, and conceptual approaches. Data are collected through library research, encompassing statutory regulations, legal literature, and official documents issued by electoral management bodies. Data analysis is conducted qualitatively through grammatical, systematic, and teleological interpretation in order to assess the harmony of legal norms and their implications for legal practice in the field. The findings indicate that there is a disharmony between the two legal norms. The Election Law functions as lex specialis but has a limited scope in terms of legal subjects, whereas the ITE Law operates as lex generalis with broader applicability. This normative inconsistency generates legal ambiguity and creates challenges in law enforcement against perpetrators of digital black campaigns. In conclusion, harmonization and normative integration between the Election Law and the ITE Law are necessary to ensure that Indonesia’s digital electoral legal system becomes more adaptive, clear, and effective in addressing black campaign practices while upholding justice and ethical standards in digital democracy.
Menghadapi Kejahatan Seksual terhadap Anak: Analisis Penanganan oleh Kepolisian: Addressing Sexual Crimes Against Children: An Analysis of Police Handling Adam, Marlan; Imran, Suwitno Yutye; Mandjo, Julius T
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 15 No. 01 (2026): Artikel Riset Edisi Januari 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v15i01.7579

Abstract

Sexual crimes against children are a complex legal and social issue because they involve victims with a high level of vulnerability and require a sensitive and comprehensive law enforcement response. This study aims to analyse police efforts in handling child molestation crimes by taking an empirical approach at the North Gorontalo Police Resort. The study used an empirical legal method with a juridical-sociological approach. Data were obtained through interviews with police officers, limited observations of the case handling process, and a literature review of relevant laws and regulations and scientific literature. The results show that the police have implemented various preventive and repressive efforts in handling child molestation cases, including legal counselling, cross-sector coordination, and investigative processes in accordance with legal procedures. However, the effectiveness of handling still faces structural, cultural, and technical obstacles, such as limited evidence, minimal supporting resources, and social pressures that affect the continuity of the legal process. This study confirms that the success of handling sexual crimes against children is not only determined by the existence of regulations, but is highly dependent on institutional capacity, the quality of human resources, and the integration of the child protection system. It is hoped that the research findings will serve as a basis for strengthening law enforcement policies and practices that are more oriented towards the best interests of children.
Dampak Penyebaran Data Pribadi melalui Media Digital terhadap Perlindungan Hak Privasi: The Impact of the Distribution of Personal Data via Digital Media on the Protection of Privacy Rights Pakaya, Putri Regina S; Imran, Suwitno Yutye; Apripari, Apripari
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 15 No. 01 (2026): Artikel Riset Edisi Januari 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v15i01.7594

Abstract

The development of digital media has driven a significant increase in the exchange and dissemination of personal data in cyberspace. This situation has serious implications for the protection of the right to privacy as a human right. This study aims to analyse the impact of the dissemination of personal data through digital media on the effectiveness of privacy protection and law enforcement practices. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with law enforcement officials and community respondents, observations of digital media activities, digital media user questionnaires, and documentation studies of reports and handling of personal data breach cases. The results show that the high intensity of digital media use is not matched by adequate legal awareness and literacy, thus increasing the risk of misuse of personal data. Enforcement of the Personal Data Protection Law has not been optimal due to technical obstacles, limited legal resources, and the tendency to use alternative regulations. The dissemination of personal data also has significant social and psychological impacts on victims, including stigma, social pressure, and prolonged trauma. Therefore, protecting the right to privacy in the digital space requires strengthened law enforcement, increased public digital legal literacy between the state, law enforcement officials, and electronic system administrators.
Menuju Model Ideal Penyidikan Multiparty di Indonesia: Towards an Ideal Model of Multiparty Investigation in Indonesia Hasan, Marvelina; Ismail, Dian Ekawaty; Moha, Mohamad Rivaldi
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 15 No. 01 (2026): Artikel Riset Edisi Januari 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v15i01.7656

Abstract

The investigation system in Indonesian criminal procedure law is still dominated by a single authority approach that places the police as the primary actor. This model is increasingly questioned with the increasing complexity of modern crimes, the development of sectoral investigative institutions, and the emergence of Constitutional Court decisions rejecting the monopoly of investigative authority. This fragmentation of authority without a clear coordination design has the potential to give rise to institutional conflict and human rights violations. This study aims to formulate an ideal concept for implementing multiparty investigations in the Indonesian legal system that aligns with the principles of the rule of law, due process of law, and the protection of human rights. This study uses normative legal methods with statutory, conceptual, case-based, and comparative approaches. Data were obtained through a literature review of primary legal materials in the form of laws and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of scientific journals, law books, and comparative studies of investigative systems in South Korea and the Netherlands. The results show that the practice of multiparty investigations in Indonesia has developed sectorally through the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK), the National Narcotics Agency (BNN), and the Civil Servant Supervisory Agency (PPNS), but has not been integrated into a comprehensive criminal procedure law framework. Weak coordination, unclear boundaries of authority, and minimal judicial oversight increase the risk of inter-institutional conflict and violations of suspects' rights. Multiparty investigations require an integrated institutional design, a clear division of authority, horizontal coordination mechanisms, and strengthened judicial oversight to create a fair and effective criminal justice system.
Perlindungan Konsumen terhadap Konsumen dari Penjualan Beras Curah Tanpa Merek: Consumer Protection for Consumers from the Sale of Unbranded Bulk Rice Pratama, Astrid Amelia Putri; Yumi, Meiliana; Cahayu, Elan; Nirfansyah, Taufik
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 15 No. 01 (2026): Artikel Riset Edisi Januari 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v15i01.7844

Abstract

Certainty of Distribution Unbranded bulk rice in traditional markets and unofficial distribution channels remains common in Indonesia, raising legal issues regarding consumer protection. Rice products traded without brand identity, labels, composition, or quality information may harm consumers by depriving them of the right to receive accurate, clear, and honest information about the goods they consume. This study aims to analyze the legal protections for consumers in relation to the practice of selling unbranded bulk rice, and the responsibilities of business actors under consumer protection law and food regulations. The research method used is a normative juridical approach, with a statutory and conceptual perspective. Data were obtained through a literature review of relevant regulations, books, and journal articles and were then analyzed qualitatively and descriptively. The results of the study indicate that the sale of unbranded bulk rice may violate business actors' obligations regarding labeling, quality standards, and transparency of product information. Consumers are in a weak position due to information asymmetry and limited oversight at the distribution level. Legal protection is available through preventive and repressive mechanisms, including labeling obligations, government supervision, administrative sanctions, and compensation claims. However, the effectiveness of protection remains constrained by implementation challenges, particularly in the small-scale trade sector. Therefore, it is necessary to strengthen supervision, educate business actors and consumers, and enforce the law consistently to ensure legal certainty and public food safety.

Page 10 of 11 | Total Record : 102

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 02 (2026): Call for Papers, Maret 2026 Vol. 15 No. 01 (2026): Artikel Riset Edisi Januari 2026 Vol. 14 No. 06 (2025): Call for Papers, November 2025 Vol. 14 No. 05 (2025): Call for Papers, September 2025 Vol. 14 No. 04 (2025): Call for Paper Juli 2025 Vol. 14 No. 03 (2025): Artikel Riset Edisi Mei 2025 Vol. 13 No. 05 (2024): Artikel Riset Edisi September 2024 Vol. 13 No. 04 (2024): Artikel Riset Edisi Juli 2024 Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024 Vol. 13 No. 02 (2024): Artikel Riset Maret 2024 Vol. 13 No. 01 (2024): Artikel Riset Januari 2024 Vol. 13 No. 6 (2024): Call for Papers November 2024 Vol. 12 No. 03 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 03, Mei 2023 Vol. 12 No. 02 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 02, Maret 2023 Vol. 12 No. 01 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 1, Januari 2023 Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023 Vol. 12 No. 04 (2023): Call for Paper July 2023 Vol. 11 No. 06 (2022): Artikel Riset Volume 11 Issue 06, November 2022 Vol. 11 No. 05 (2022): Artikel Riset Volume 11 Issue 05, September 2022 Vol. 10 No. 3 (2021): Volume 10 Issue 3, Agustus 2021 Vol. 10 No. 1 (2021): Volume 10 Issue 1, Januari 2021 More Issue