cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Intan Maulina
Contact Email
intanmaulina1509@gmail.com
Phone
+628177776163
Journal Mail Official
intanmaulina1509@gmail.com
Editorial Address
Jl. Setia Luhur LK V No.18 A Medan Helvetia
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Hukum Bisnis
Published by Yayasan Cita Cendekiawan Al Khwarizmi
ISSN : 08524912     EISSN : 23019190     DOI : 10.47709/jhb
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Bisnis, an open-access journal, is blind peer-reviewed and published January, March, May and July every year. The journal accepts contributions in English/Indonesia (Preferably in English). Jurnal Hukum Bisnis is providing scholars the best in theory, research, and methodology as well as providing platform to professionals and academics to share their ideas, knowledge and findings. The main objective of this journal is to provide a channel for the publication of articles based on original research as well as commentaries on a range of areas including legal issues related to business. Jurnal Hukum Bisnis publishes original papers, review papers, conceptual framework, analytical and simulation models, case studies, empirical research, technical notes, and book reviews.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 95 Documents
 6   7   8   9   10 
Pengaruh Sinergis Tujuan Perusahaan, Struktur Organisasi, dan Hukum Bisnis terhadap Aktivitas Bisnis Budiman Ritonga, Hasir; Hardana, Ali
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 14 No. 04 (2025): Call for Paper Juli 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v14i04.6742

Abstract

Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin kompleks, sinergi antara tujuan perusahaan, struktur organisasi, dan hukum bisnis menjadi faktor krusial dalam menentukan efektivitas aktivitas bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana ketiga elemen tersebut saling memengaruhi dan berkontribusi terhadap kelancaran serta keberhasilan operasional Perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan survei terhadap 120 responden dari berbagai perusahaan di sektor manufaktur dan jasa di Indonesia. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hubungan simultan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan perusahaan, struktur organisasi, dan hukum bisnis secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap aktivitas bisnis, dengan kontribusi terbesar berasal dari struktur organisasi yang adaptif dan fleksibel. Kesimpulan dari studi ini menegaskan pentingnya perencanaan strategis yang sejalan dengan regulasi hukum dan pembentukan struktur organisasi yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Rekomendasi penelitian menyarankan adanya sinkronisasi berkelanjutan antara visi perusahaan dan regulasi hukum sebagai fondasi keberlanjutan bisnis.
Tantangan Hukum dalam Regulasi Cryptocurrency di Era Ekonomi Digital Global Hardana, Ali; Efendi Siregar, Sulaiman; Wahyu Utami, Try
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 14 No. 04 (2025): Call for Paper Juli 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v14i04.6775

Abstract

Perkembangan cryptocurrency dalam ekonomi digital global menimbulkan tantangan hukum yang kompleks, terutama terkait regulasi, perlindungan konsumen, stabilitas keuangan, dan pencegahan kejahatan siber. Ketidakseragaman regulasi di berbagai negara menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku bisnis dan investor. Penelitian ini menganalisis tantangan hukum dalam regulasi cryptocurrency serta solusi yang dapat diadopsi untuk menciptakan kerangka hukum yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis komparatif terhadap regulasi cryptocurrency di beberapa yurisdiksi, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Data diperoleh dari sumber hukum primer (peraturan, putusan pengadilan) dan sekunder (jurnal, laporan kebijakan). Temuan menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi (1) fragmentasi regulasi antarnegara, (2) risiko pencucian uang dan penipuan, serta (3) kesulitan dalam penegakan hukum transaksi lintas batas. Beberapa negara telah mengadopsi pendekatan progresif seperti licensing framework (Uni Eropa) dan taxation policies (AS), sementara lainnya masih dalam tahap pengembangan. Diperlukan harmonisasi regulasi internasional dan kolaborasi antarnegara untuk mengatasi tantangan hukum cryptocurrency. Regulasi yang adaptif, berbasis risiko, dan mendukung inovasi dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan pertumbuhan ekonomi digital.
Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungan Program Komputer Usman, Usman; Azhari, Devi syukri
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 14 No. 04 (2025): Call for Paper Juli 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v14i04.6905

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut adanya perlindungan hukum terhadap karya intelektual, khususnya program komputer yang memiliki nilai ekonomi dan strategis. Di Indonesia, perlindungan hukum atas program komputer diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Latar belakang penelitian ini adalah masih maraknya pelanggaran hak cipta berupa pembajakan, penggandaan ilegal, dan distribusi tanpa izin yang merugikan pencipta maupun industri perangkat lunak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Hak Cipta dalam melindungi program komputer serta mengidentifikasi faktor penghambat implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta studi kasus. Data diperoleh melalui kajian literatur, analisis peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta program komputer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan landasan hukum yang cukup jelas bagi perlindungan program komputer sebagai ciptaan yang dilindungi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan pengawasan terhadap distribusi digital. Kesimpulan, meskipun secara normatif Undang-Undang Hak Cipta mampu memberikan perlindungan terhadap program komputer, namun efektivitasnya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, industri, dan masyarakat. Diperlukan upaya peningkatan literasi hukum, penguatan regulasi teknis, serta penegakan hukum yang konsisten untuk menciptakan perlindungan hak cipta yang optimal di era digital.
Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional atas Keterlambatan Penerbitan Sertifikat Tanah Laliyonu, Sri Ananda; Thalib, Mutia Cherawaty; Kamba, Sri Nanang Meiske
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 14 No. 05 (2025): Call for Papers, September 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v14i05.6939

Abstract

Kepastian hukum atas kepemilikan tanah merupakan salah satu pilar penting dalam menjamin perlindungan hak masyarakat. Dalam praktiknya, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya keterlambatan penerbitan sertifikat tanah. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, berkurangnya kepercayaan publik, hingga potensi sengketa pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum BPN atas keterlambatan penerbitan sertifikat tanah dengan fokus pada pelaksanaan PTSL di Desa Huidu Utara Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin hukum administrasi negara, disertai data sekunder dari Kantor BPN Kabupaten Gorontalo periode 2022–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerbitan sertifikat tanah mengalami penurunan signifikan: seluruh bidang terbit pada tahun 2022, hanya sebagian kecil pada tahun 2023, dan tidak ada satu pun sertifikat terbit pada tahun 2024. Fakta ini mencerminkan adanya maladministrasi yang melanggar asas kepastian hukum dan akuntabilitas pelayanan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban BPN mencakup dimensi administratif melalui perbaikan prosedur, dimensi perdata melalui potensi ganti rugi atas kerugian masyarakat, serta dimensi moral-institusional melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, keterlambatan penerbitan sertifikat tanah bukan hanya persoalan teknis, melainkan persoalan hukum yang menuntut tanggung jawab negara, sekaligus menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan pertanahan di Indonesia.
Penerapan Hukum Bisnis terhadap Kegiatan Ekonomi di Padang Lawas Utara Damisa, Arti; Hardana, Ali
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 14 No. 05 (2025): Call for Papers, September 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v14i05.7086

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum bisnis terhadap kegiatan ekonomi di Kabupaten Padang Lawas Utara. Sebagai daerah yang sedang berkembang, Padang Lawas Utara memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dalam sektor perdagangan, industri kecil menengah, dan investasi lokal. Namun, masih ditemukan berbagai permasalahan terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi hukum bisnis, seperti perizinan usaha, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa bisnis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggabungkan data primer melalui wawancara dengan pelaku usaha dan pejabat instansi terkait, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum bisnis di Padang Lawas Utara belum optimal akibat kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan hukum dan lemahnya pengawasan pemerintah daerah. peningkatan sosialisasi hukum bisnis, pendampingan hukum bagi UMKM, serta penegakan hukum yang lebih konsisten untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan di wilayah tersebut.

Page 10 of 10 | Total Record : 95

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 05 (2025): Call for Papers, September 2025 Vol. 14 No. 04 (2025): Call for Paper Juli 2025 Vol. 14 No. 03 (2025): Artikel Riset Edisi Mei 2025 Vol. 13 No. 05 (2024): Artikel Riset Edisi September 2024 Vol. 13 No. 04 (2024): Artikel Riset Edisi Juli 2024 Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024 Vol. 13 No. 02 (2024): Artikel Riset Maret 2024 Vol. 13 No. 01 (2024): Artikel Riset Januari 2024 Vol. 13 No. 6 (2024): Call for Papers November 2024 Vol. 12 No. 03 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 03, Mei 2023 Vol. 12 No. 02 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 02, Maret 2023 Vol. 12 No. 01 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 1, Januari 2023 Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023 Vol. 12 No. 04 (2023): Call for Paper July 2023 Vol. 11 No. 06 (2022): Artikel Riset Volume 11 Issue 06, November 2022 Vol. 11 No. 05 (2022): Artikel Riset Volume 11 Issue 05, September 2022 Vol. 10 No. 3 (2021): Volume 10 Issue 3, Agustus 2021 Vol. 10 No. 1 (2021): Volume 10 Issue 1, Januari 2021 More Issue