cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Intan Maulina
Contact Email
intanmaulina1509@gmail.com
Phone
+628177776163
Journal Mail Official
intanmaulina1509@gmail.com
Editorial Address
Jl. Setia Luhur LK V No.18 A Medan Helvetia
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Hukum Bisnis
Published by Yayasan Cita Cendekiawan Al Khwarizmi
ISSN : 08524912     EISSN : 23019190     DOI : 10.47709/jhb
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Bisnis, an open-access journal, is blind peer-reviewed and published January, March, May and July every year. The journal accepts contributions in English/Indonesia (Preferably in English). Jurnal Hukum Bisnis is providing scholars the best in theory, research, and methodology as well as providing platform to professionals and academics to share their ideas, knowledge and findings. The main objective of this journal is to provide a channel for the publication of articles based on original research as well as commentaries on a range of areas including legal issues related to business. Jurnal Hukum Bisnis publishes original papers, review papers, conceptual framework, analytical and simulation models, case studies, empirical research, technical notes, and book reviews.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 102 Documents
 6   7   8   9   10 
Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Badan Pengawasan Pemilih Umum Kabupaten Flores Timur Lamabelawa, Martinus Kapitan De pores; Hage, Markus Y.; Udju, Hernimus Ratu
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.4118

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa pemilu oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang Pada pemilihan calon legislatif Tahun 2019 terdapat dua sengketa yang diselesaikan oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur. Sengketa yang diselesaikan termasuk dalam sengketa administrasi pemilu. Penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui dua proses penyelesaian yaitu proses mediasi dan adjufikasi. Proses mediasi adalah tahapan menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa pemilu serta mempertemukan pelapor dan terlapor dan mengambil keputusan melalui mediasi atau musyawarah. Sedangkan proses adjufikasi adalah proses yang dilakukan apabila mediasi belum mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Proses penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui prosedur penyelesaian sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun terdapat kendala dalam penyelesaian tersebut adalah kurangnya waktu dalam penyelesaian sengketa dan kurangnya staf untuk membantu proses penyelesaian sengketa.
Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sinar Hading dan Desa Ile Padung Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur Koten, Oktavianus Wara; Yohanes, Saryono; Tupen, Rafael Rape
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.4119

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan desa di era reformasi pada hakekatnya adalah proses demokratisasi, dari orde baru berproses dari atas ke bawah, sebaliknya saat ini berproses dari bawah yakni dari desa itu sendiri. Perubahan paradigm baru  tersebut  mengakibatkan  desa  sebagai  kualitas kesatuan hukum yang otonom  dan  memiliki  hak  serta  wewenang  untuk  mengatur rumah tangga sendiri.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinar Hading dan Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD berperan aktif dalam mengawasi penggunaan APBDes, namun terdapat beberapa faktor penghambat seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum dan memberikan saran praktis bagi pemerintahan desa dalam meningkatkan efektivitas pengawasan penggunaan anggaran desa.
Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus pada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur) Jolo, Valerio Roberto Laki Nuwa; Medan, Karolus Kopong; Manafe, Deddy R. CH.
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.4132

Abstract

Dalam perkembangannya, tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami banyak perubahan baik berupa jenis tindak pidana maupun aturan yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana pemilu itu sendiri. Hal tersebut tidak terlepas dari tindak pidana pemilu merupakan permasalahan yang serius karena sebagai tolak ukur keberhasilan suatu negara demokratis dalam penyelenggaraan sebuah pesta demokratis yaitu pemilihan umum. Metode penelitian menggunakan metode yuridis. Hasil penelitian ini yaitu mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana pemilu pada pemilu 2019 di provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan pada contoh kasus pemalsusa dokumen berkas calon legislatif dimulai dengan adanya Laporan dan temuan pada Bawaslu Provinsi NTT, kemudian didiskusikan bersama dalam Sentra Gakkumdu kemudian dilanjutkan ke Polda NTT untuk dilakukan penyidikan dan melakukan BAP terhadap para saksi, apabila alat bukti memenuhi kemudian di tetapkan tersangka selanjutnya di serahkan kepada Kejaksaan Negeri Kupang untuk kemudian dilakukan penuntutan sebelum nantinya di serahkan ke pengadilan untuk dilakukan putusan dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dijadikan sebagai acuan. Hambatan hambatan dalam penyelesaian kasus tindak pidana pemilu di temui selama proses penanganan Bawaslu dan Sentara Gakkumdu yaitu: Faktor Masyarakat, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Penegak Hukum.
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Ile Boli Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Teluma, Yoseph Romanus Keluang; Tupen, Rafael Rape; Ermalinda, Jenny
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.4133

Abstract

Penyelenggaraannya Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan oleh setiap desa ini tidaklah selalu berjalan sesuai harapan. Dari beberapa unit usaha yang dijalankan oleh Desa Ile Boli tidak semua berjalan dengan lancar dikarenakan adanya beberapa kendala yang dimana disebapkan oleh beberapa anggota yang bekerja pada badan usaha milik desa tidak semata-mata hanya bekerja disana, namun mereka juga memiliki pekerjaan lain seperti berkebun yang dimana merupakan mata pencarian utaman untuk mereka,factor lain yang juga mempengaruhi yaitu kurangnya partisipasi masyarakat yang secara aktif dalam meningkatkan usaha yang dimiliki oleh desa mereka sendiri, kemampuan karyawan dalam menjalankan tugas yang dimana terkadang tidak sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, yang akan menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah (1)Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ile Boli dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakyat Desa Ile Boli? (2) Apa faktor penghambat dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakyat Desa Ile Boli? Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang fokus kajiannya adalah untuk melihat pengelolaan badan usaha milik desa yang dimana dalam hal ini untuk mengetahui pengelolaan badan usaha milik Desa Ile Boli dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan badan usaha milik desa yang ada di Desa Ile Boli pada awalnya berjalan dengan baik jika dianalisis dari beberapa faktor yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi, namun seiring dalam beberapa waktu terakhir beberapa unit usaha yangdijalankan mengalami beberapa masalah yaitu penyebaran wabah covid-19, kurangnya kepercayaan dari pengurus badan usaha milik desa terhadap masyarakat desa, kurangnya minat dari masyarakat untuk membeli perabotan rumah tangga serta kurangnya peralatan perbaikan yang ada di bengkel motor. Faktor penghambat dalam pengelolaan yaitu rendahnya sumber daya manusia dan rendahnya sosialisasi, partisipasi masyarakat desa dan kurangnya akses terhadap teknologi.
Fungsi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Sarana Rekrutmen Politik pada Dewan Pengurus Cabang Kota Kupang Wawin, Mario Gabriel Baha Pereto Wawin; Hage, Markus Y.; Udju, Herminus Ratu
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 04 (2024): Artikel Riset Edisi Juli 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i04.4152

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis: (1) Regulasi dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan internal partai tentang rekrutmen politik pada partai kebangkitan bangsa (2) Penerapan fungsi rekrutmen politik pada Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Kupang serta penghambat dalam pelaksanaan fungsi rekrutmen partai politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang didukung oleh penelitian yuridis empiris. Jenis data penelitian ini adalah kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, wawancara, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa: pertama, mekanisme pelaksanaan rekrutmen politik yang dilakukan di DPC PKB Kota Kupang dilaksanakan melalui proses rekrutmen yang didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan partai. Mekanisme pelaksanaan rekrutmen berusaha dilakukan sebaik mungkin meski masih belum optimal dalam berbagai hal. Kedua, Penerapan fungsi rekrutmen politik pada Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Kupang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, Faktor Penghambat: a) Regenerasi ketokohan yang berjalan kurang baik, b) Banyaknya partai yang ada menjadi rival dalam proses rekrutmen, c) Keterbatasan dana.
Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di Desa Mandungo dan Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya Bili, Martinus; Yohanes, Saryono; Lamataro , Cirilius W.T
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 04 (2024): Artikel Riset Edisi Juli 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i04.4379

Abstract

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan landasan hukum bagi alokasi dana desa di Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas hidup. Namun, penggunaan dana desa seringkali menjadi sorotan karena potensi penyalahgunaan, kurangnya transparansi, dan rendahnya akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh fungsi pemerintah  desa serta hambatan dalam penggunaan dana desa  berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di Desa Mandungo dan Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua desa memiliki struktur pemerintahan yang relatif lengkap sesuai dengan UU Desa, fungsi pemerintahan desa belum sepenuhnya optimal. Beberapa fungsi pemerintahan desa, seperti penyusunan peraturan desa, pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik masih menghadapi tantangan yang signifikan. Selain itu, hambatan dalam penggunaan dana desa juga ditemukan, termasuk kurangnya transparansi, kurangnya kapasitas administratif, dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait alokasi dana desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun telah ada peraturan yang mengatur fungsi pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa, implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan di lapangan. Rekomendasi disusun untuk meningkatkan kapasitas administratif, meningkatkan transparansi, dan memperkuat mekanisme pengawasan untuk memastikan efektivitas penggunaan dana desa dan optimalisasi fungsi pemerintahan desa.
Kerja Sama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Lasaen dan Desa Rabasahain Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka Seran, Richard Gustavo; Yohanes, Saryono; Tupen, Rafael Rape
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 04 (2024): Artikel Riset Edisi Juli 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i04.4432

Abstract

Dibentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi di tingkat desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa, yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga BPD menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian kualitatif. Faktor penghambat yang ada di desa Rabasahain yaitu sarana dan  prasarana kurangnya fasilitas bagi BPD dan sekertaris Desa tidak adanya Ruangan bagi BPD dan sekertaris Desa untuk bekerja,artinya sarana dan prasarana di desa Rabasahain belum memadai. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai beikut: Kerjasama pemerintah Desa di Desa Lasaen dan Desa Rabasahain baik dalam tahap perencanaan dan evaluasi Namun belum berjalan secara efektif. kerjasama Pemerintah Desa di Desa Lasaen da Desa Rabasahain dipengaruhi oleh bebrapa faktor penghambat yaitu : Rendahnya sumber daya manusia dari segi kualitas pemerintahan desa   sehingga kerjasama pemerintah Desa hingga pelaksanaan tidak efektif terhadap  program program pembangunan yang ada pada Desa. Fasilitas sarana dan prasarananya kurang mendukung.
Optimalisasi Pengawasan terhadap Perusahaan yang Tidak Menerapkan Upah Minimum untuk Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Taipah, Ipung; Ismail, Ismail; Aji, Puguh
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 04 (2024): Artikel Riset Edisi Juli 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i04.4442

Abstract

Upah minimum merupakan salah satu standar nominal gaji yang paling rendah yang wajib digunakan sebagai patokan para pengusaha dalam memberikan upah bagi para pekerja di perusahaan mereka. Berdasar kan Pasal 185 ayat 1 UU No.13 th 2003 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pasal 81 angka 63 tentang Cipta Kerja bahwa pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Tetapi Pada kenyataannya Masih banyaknya perusahaan yang menerapkan upah di bawah upah minimum yang telah di terapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu perlu adanya peran pemerintah untuk terus mengontrol secara berkala, agar aturan-aturan yang sudah dibuat tersebut dapat terlaksana dengan baik sehingga kesejahteraan semua tenaga kerja dapat terjamin. Adapun penulisan dalam hukum ini, penulis menggunakan metode penulisan yang bersifat Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan/library research atau data sekunder. Dan untuk pendekatan yang dilakukan penulis menggunakan Pendekatan perundang-undangan/statute approach dan Pendekatan konseptual/ conceptual approach, yaitu Pendekatan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum, Pendekatan perundang-undangan dimana dalam hal ini Undang undang no.13 tahun 2003 jo undang-undang no 11 tahun 2021 tentang ketenagakerjann, peraturan pemerintah No.36 tahun 2021 tentang pengupahan. Sampai saat ini Penetapan upah minimum masih menghadapi kendala di beberapa daerah di antaranya mekanisme bersifat tidak pasti sehingga upah minimum sulit untuk di terapkan. Hal ini bisa kita lihat di beberapa wilayah salahsatunya di wilayah kota jakara bisa kita temukan masih banyak pekerja yang menerima upah di bawah Rp 5 jt, padahal untuk upah UMP di kota jakarta saat ini adalah Rp 5.067.381,-
Penegakan Hukum dalam Kejahatan Transaksi Order Fiktif di Aplikasi Online Laundry “IZILOH” Sriulina, Maria Eva; Iryani, Dewi; Setiawan, Puguh Aji Hari
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 04 (2024): Artikel Riset Edisi Juli 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i04.4527

Abstract

Perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup modern telah mendorong peningkatan penggunaan aplikasi digital dalam layanan laundry, yang menawarkan kemudahan dan efisiensi bagi pengguna. PT Star Technology Digital melalui aplikasi "IZILOH" menyediakan platform untuk menghubungkan penyedia jasa laundry dengan pelanggan secara online, dengan berbagai fitur yang memudahkan transaksi dan pengelolaan bisnis laundry. Namun, inovasi ini juga menghadapi tantangan berupa penyalahgunaan oleh mitra melalui praktik order fiktif untuk mendapatkan keuntungan cashback secara tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penegakan hukum terhadap tindakan curang ini, serta perlindungan hukum bagi perusahaan yang dirugikan. Studi ini akan menganalisis aspek hukum dari perjanjian kemitraan, e-commerce, dan implikasi dari transaksi elektronik yang dilakukan di dalam aplikasi "IZILOH", serta upaya perlindungan hukum terhadap kejahatan transaksi order fiktif yang terjadi dalam aplikasi tersebut.
Pengaturan Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Implikasinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Selni, Novistiana Irja; Stefanus, Kotan Y.; Udju, Hernimus Ratu
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 05 (2024): Artikel Riset Edisi September 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i05.4600

Abstract

Pajak Bumi Dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatn daerah yang sangat penting. Pengaturan Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan telah mengalami beberapa perubahan dari sebelumnya dikelolah oleh Pemerintah Pusat menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah. Sehingga perubahan ini memberikan implikasi terhadap pendapatan daerah. Pentingnya pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan, namun realisasinya belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaturan Kewenangan Peneglolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Kupang Dan Implikasinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang ditunjang penelitian hukum empiris dengan data yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaturan Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Kupang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Hasil analisis menunjukan bahwa perubahan kewenangan pengelolaan PBB memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan PBB. Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai upayah seperti peningkatan kapasitas pemungutan perbaikan basis data dan intesifikasi pemungutan untuk mengoptimalkan penerimaan PBB.

Page 8 of 11 | Total Record : 102

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 02 (2026): Call for Papers, Maret 2026 Vol. 15 No. 01 (2026): Artikel Riset Edisi Januari 2026 Vol. 14 No. 06 (2025): Call for Papers, November 2025 Vol. 14 No. 05 (2025): Call for Papers, September 2025 Vol. 14 No. 04 (2025): Call for Paper Juli 2025 Vol. 14 No. 03 (2025): Artikel Riset Edisi Mei 2025 Vol. 13 No. 05 (2024): Artikel Riset Edisi September 2024 Vol. 13 No. 04 (2024): Artikel Riset Edisi Juli 2024 Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024 Vol. 13 No. 02 (2024): Artikel Riset Maret 2024 Vol. 13 No. 01 (2024): Artikel Riset Januari 2024 Vol. 13 No. 6 (2024): Call for Papers November 2024 Vol. 12 No. 03 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 03, Mei 2023 Vol. 12 No. 02 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 02, Maret 2023 Vol. 12 No. 01 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 1, Januari 2023 Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023 Vol. 12 No. 04 (2023): Call for Paper July 2023 Vol. 11 No. 06 (2022): Artikel Riset Volume 11 Issue 06, November 2022 Vol. 11 No. 05 (2022): Artikel Riset Volume 11 Issue 05, September 2022 Vol. 10 No. 3 (2021): Volume 10 Issue 3, Agustus 2021 Vol. 10 No. 1 (2021): Volume 10 Issue 1, Januari 2021 More Issue