cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Intan Maulina
Contact Email
intanmaulina1509@gmail.com
Phone
+628177776163
Journal Mail Official
intanmaulina1509@gmail.com
Editorial Address
Jl. Setia Luhur LK V No.18 A Medan Helvetia
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Hukum Bisnis
Published by Yayasan Cita Cendekiawan Al Khwarizmi
ISSN : 08524912     EISSN : 23019190     DOI : 10.47709/jhb
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Bisnis, an open-access journal, is blind peer-reviewed and published January, March, May and July every year. The journal accepts contributions in English/Indonesia (Preferably in English). Jurnal Hukum Bisnis is providing scholars the best in theory, research, and methodology as well as providing platform to professionals and academics to share their ideas, knowledge and findings. The main objective of this journal is to provide a channel for the publication of articles based on original research as well as commentaries on a range of areas including legal issues related to business. Jurnal Hukum Bisnis publishes original papers, review papers, conceptual framework, analytical and simulation models, case studies, empirical research, technical notes, and book reviews.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 102 Documents
 4   5   6   7   8 
Penerapan Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika dalam Upaya Mengurangi Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Sitompul, Cristina Natalia; Ekaputra, M; Trisna, Wessy; Zaidar, Zaidar
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 02 (2024): Artikel Riset Maret 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i02.3690

Abstract

Penyalahguna Narkotika semakin hari semakin meningkat mengakibatkan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Karna itu perlu diterapkannya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika agar penyalahguna narkotika dapat lepas dari ketergantungan terhadap narkotika sehingga dapat mengurangi penyalagguna narkotika yang selama ini mendominasi warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan yang mengakibatkan over kapasitas. Perlunya dilakukan penelitian mengenai penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika sebagai upaya mengurangi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan Kelas I Medan. Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Data penelitian menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan wawancara dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Penerapan rehabilitasi sangat diperlukan penyalahguna narkotika agar lepas dari ketergantungan narkotika. Penyalahguna narkotika cukup efektiv di lakukan dalam mengurangi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan sumatera utara. Adapun hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah Faktor dari dalam diri sendiri karena kurangnya motivasi dan niat untuk sembuh dan Terbatasnya petugas pemasyarakatan yang terlatih di dalam menangani rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.
Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas Sengketa Kepemilikan Merek Terdaftar Akibat Adanya Itikad Tidak Baik Nino, Tursino; Setiawan, Puguh Aji Hari; Hartana, Hartana
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 02 (2024): Artikel Riset Maret 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i02.3709

Abstract

Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First to File yang dianut di Indonesia telah membuka celah terjadinya praktik pendomplengan terhadap merek terkenal karena merek terkenal memilik daya tariknya tersendiri sehingga merek yang memiliki persamaan dapat mengecoh atau menyebabkan kebingungan pasar. Hal ini telah mengancam kepastian hukum dan perlindungan hukum dari pemilik merek terkenal, walaupun Sistem First to file telah memberikan kepastian hukum yang cukup untuk pemilik merek terkenal. Guna memberikan kepastian hukum terhadap merek terkenal dalam Pasal 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal baik untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah menurut Hakim Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di kelas 25 dan menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000635114 pada kelas 35, karena  memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat.
Kepastian Hukum E-Tle Mobile terhadap Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jakarta Pusat Hidayat, Achmad; Setiawan, Puguh Aji Hari; Iryani, Dewi
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 02 (2024): Artikel Riset Maret 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i02.3724

Abstract

Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE), adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi melalui penggunaan perangkat elektronik berupa kamera CCTV, melalui teknologi ini, berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dapat dideteksi dengan akurat, merupakan  suatu terobosan baru yang dilakukan oleh kepolisian didalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, kemudian juga menjadi bagian dalam membangun budaya tertib dan juga merupakan pelayanan yang prima kepada warga masyarakat, terutama metode baru penerapan disiplin berlalu lintas dengan menggunakan bukti foto kamera handphone oleh petugas kepolisian. E-TLE Mobile terpasang di mobil patroli polisi lalu lintas, di bawah lampu strobo pada bagian atap mobil yang memiliki dua kamera yang mampu mengcapture pelanggaran lalu lintas yang ada di depan maupun di belakang mobil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah untuk mengetahui konsep E-TLE sebagai pembangunan sistem penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan secara elektronik, serta untuk mengetahui pengaruh keberadaan E-TLE terhadap peraturan penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Polres Metro Jakarta Pusat.
Studi Literatur: Pemanfaatan Basis Data Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap untuk Kadaster Multiguna di Indonesia Ella Erwindah Yuliani; Utama, M. Luthfi Alif; Chamdani, Chamdani
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 02 (2024): Artikel Riset Maret 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i02.3765

Abstract

Tanah menjadi sumberdaya kehidupan yang sering terjadi konflik sosial. Pertanahan  diatur dalam UUPA ( Undang Undang Pokok Agraria) dan UUD 1945 yang mengandung isi bahwa pertanahan adalah untuk kemakmuran rakyat. Negara Membentuk Badan Pertanahan menjadi Lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan manajemen administrasi pertanahan mempunyai program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap yang berisi data Fisik dan Data Yuridis tanah. Paradigma penunjang pengelolaan Manajemen Pertanahan yaitu Kadaster Fisik yang berisi tentang Sistem Informasi Pertanahan yang didalamnya berisi Data Fisik dan Data Yuridis Tanah. Penelitian ini Bertujuan untuk melakukan Studi Literatur yang membahas Pemanfaatan Basis Data Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap untuk Kadaster Multiguna. Penelitian ini menggunakan penelitian ini adalah Kualitatif deskriptif Dengan  Jenis Penelitian kepustakaan atau Studi Literatur. Hasil yang diperoleh melalui Studi Literatur yang diperoleh dari 4 jurnal terindeks Google Scholar yang relevan dengan tema penelitian bahwa penyusunan maupun pengembangan Kadaster Multiguna tidak lepas dari pemanfaatan Basis data PTSL. Hal itu dikarenakan Kadaster Multiguna menjadi Sistem informasi Publik yang berisikan informasi Basis Data  PTSLtentang pertanahan yang berisi data fisik dan data Yuridis dari hasil pendaftaran PTSL.
Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Ketenraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Watukrus dan Desa Ipir Ervi, Veronika Nona; Yohanes, Saryono; Tupen, Rafael Rape
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.3777

Abstract

Peran pemerintah Desa sangatlah penting dalam menyelenggarakan sebuah pemerintah di Desa untuk meningkatkan peran kepala desa serta masyarakat dalam mewujudkan kesejateraan masyarakat desa. Mengingat untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya peningkatan kemampuan penyelenggaraan desa atau pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang pemerintah pemerintah desa, disamping memperkuat partisispasi masyarakat dan kelembangaanya. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dimana penelitian mendapatkan data penelitian secara langsung kepada pihak terkait atau instansi dalam penelitian ini. Hasil penelitian: (1) Pelaksanaan Wewenang kepala Desa dalam membina ketentraman dan ketertiban belum berjalan dengan baik. Kepala Desa harus memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak menyelenggarakan pesta yang melampaui jam. Strategi Kepala Desa dalam membina ketentraman dan ketertiban dalam hal pembinaan masih kurang karena tidak semua masyarakat menerima pembinaan atau sosialisasi. (2) Faktor penghambat pelaksanaan kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban kurang baik hal berkaitan dengan saran dan prasarana yang digunakan oleh dusun atau satlinmas dalam menjaga keamanan, kebiasaan masyarakat yang belum paham terhadap hukum. Kesimpulan: Pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam Memelihara ketentraman dan ketertiban belum dijalankan dengan baik oleh pemerintah kedua desa hal tersebut dibuktikan dengan adanya strategi pemerintah desa dalam Pengangkatan dan pembentukan Satlinmas, dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan.
Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Pungli dalam Pembuatan SIM di Wilayah Hukum Polda NTT Tanesib, Santhy Paschaline; Kadja, Thelma S. M; Tallo, Daud Dima
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.3785

Abstract

Integritas seorang aparat penegak hukum adalah kunci utama dalam mewujudkan pelayanan yang adil bagi masyarakat sebab diperlukan adanya kejujuran dan kepatuhan terhadap aturan yang telah berlaku. Namun dalam praktik di lapangan, masih ditemui adanya praktik pungli dalam ranah pelayanan publik, salah satunya dalam proses pembuatan SIM yang berada dalam wilayah hukum Polda NTT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang mengkaji secara langsung fenomena pungli pembuatan SIM yang terjadi di lapangan, proses penegakan hukum, dan hambatan dalam penegakan hukum dengan melakukan wawancara dengan Perwira Urusan SIM Polda NTT, petugas Kepolisian Bidang Profesi dan Pengamanan Polda NTT, juga masyarakat sebagai korban pungli pembuatan SIM. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Penegakan Hukum Terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Pungli dalam Pembuatan SIM di Wilayah Hukum Polda NTT terdiri dari (a) Pemeriksaan pendahuluan, untuk mengetahui ada atau tidaknya dugaan pungli pembuatan SIM; (b) Pemeriksaan Selanjutnya, dengan melakukan pemanggilan orang-orang yang terlibat dan melakukan gelar perkara; (c) Pemberkasan, yaitu pelimpahan berkas perkara kepada ankum; (d) Persidangan; (e) Pemberian sanksi hukuman disiplin; (f) Pelaksanaan hukuman; (g) Pemulihan dalam bentuk pengembalian hak-hak oknum anggota Polri. (2) Hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pungli dalam Pembuatan SIM di Wilayah Hukum Polda NTT yaitu faktor perundang-undangan dimana aturan yang ada masih belum tegas, faktor penegak hukum dimana pelakunya adalah aparat penegak hukum, faktor sarana/fasilitas yaitu jaringan dan ketiadaan fasilitas komputer, faktor masyarakat takut untuk melapor, faktor budaya yang telah mendarah daging, dan faktor geografis sehingga kesulitan membangun komunikasi dengan Propam di daerah.
Tinjauan Yuridis terhadap Kecelakaan Lalu Lintas oleh anak yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia : (Studi Kasus Nomor: 74/Pid.Sus./2015/PN Lrt) Koten, Michael; Manuain, Orpa G; Kian, Darius A
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.3786

Abstract

Penelitihan ini bertujuan untuk menganalisis peranan diversi pada kecelakaan lalu lintas oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. penerapan diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA). Untuk mengidentifikasi permasalaan dalam penelitian tersebut peneliti mengunakan jenis hukum normatif dengan fokus mengkaji Putusan Pengadilan Nomor: 74/Pid.Sus./2015/PN Lrt tentang tinjauan yuridis terhadap kecelakaan lalu lintas oleh anak yang mengakiatkan orang lain meniggal dunia. Penekatan yang dilakukan penelitian ini yaitu pendekataan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus dimana dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan putusan yang diteliti. Hasil penelitian ini menujukan bahwa: (1) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dari segi yuridis dan non-yuridis (2) Proses diversi yang tidak ditempuh dalam perkara nomor 74/Pid.Sus/2015/ PN Lrt karena pada saat proses peyelidikan dan penuntutan belum adanya permohonan maaf dari keluarga korban. Korban baru memaafkan pada saat proses persidangan.
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Rote Ndao Henuk, Wenci Trifosa; Tuan, Yohanes; Asnawi, Norani
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.3801

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao antara lain dibutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan dokumen. Sumber penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam Penulisan hasil ini penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penduduk Kabupaten Rote Ndao sebanyak 147.385 jiwa yang terdiri atas 74.226 laki-laki dan 73.159 perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas dan fungsi dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Rote Ndao serta faktor yang mempengaruhi pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao telah melakukan Tugas dan Fungsi secara maksimal berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2013. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Antara lain kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurusan Kartu Keluarga dan kartu Tanda Penduduk. Pelaksanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dilakukan secara terpusat sehingga terkadang dipengaruhi oleh gangguan server/jaringan. Berdasarkan data yang diperoleh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan pelayanan terjadwal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Rote Ndao dan dilakukannya pelayanan secara langsung di setiap desa per kecamatan guna memperlancar pelayanan kepada masyarakat.
Fungsi Koordinasi Camat dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai Arjaya, Klaudius Fredyo; Tupen, Rafael Rape
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.3824

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dalam pelaksanaan tugas Camat dalam Penyelenggaraan pemerintahan dimana Pasal 10 poin c bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum meliputi Adanya tangungjawab, Adanya proses, Pengaturan secara teratur, Kesatuan tindakan dan Tujuan koordinasi. Adapun masalah dalam penelitian ini diketahui bahwa Camat belum berkoordinasi secara luas terkait keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, Camat satarmese belum turun secara langsung dalam bentuk koordinasi dengan pemerintah desa terkait penjagaan pos kamling, dan masih banyaknya pelangggaran keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat disebabkan kurangnya kerjasama camat dalam bentuk koordinasi. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif. Hasil penelitian yang dilakukan Di Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai sudah cukup baik. Camat sudah melakukan koordinasi dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban. Namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki seperti pengawasan secara berkala kepada desa, penambahan personil keamanan. Hambatannya berupa kurang berpartisipasinya masyarakat, minimnya fasilitas kendaraan untuk melakuan pemantauan ke setiap desa serta kurangnya personil keamanan dalam melakukan pengawasan. Penulis menyarankan perlunya camat turun langsung di tengah masyarakat dengan memberikan sosialisasi terkait kerjasama dalam penanganan keamanan dan ketertiban, melakukan penambahan personil keamanan dan kepada elemen masyarakat diharapkan agar memiliki rasa partisipasi dalam kegiatan siskamling.
Penerapan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dalam Kasus Pidana Putusan No.10/Pid.Sus/2022/PN Bit Kusumo, Elok Triyo; Yusuf, Hudi
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.3854

Abstract

Pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang semakin marak dalam Masyarakat disebabkan karena harga yang jauh lebih murah dari pada sediaan farmasi yang sudah mendapatkan izin edar.Keadaan ini sangat memperihatinkan kita sebagai anggota masyarakat. Hal ini menunjukan tingkat kesadaran masyarakat akan hukum masih sangat rendah sehingga cenderung melakukan tindak pidana termasuk mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Sesungguhnya tujuan pemberian izin dalam peredaran sediaan farmasi adalah untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan salah penggunaan sediaan farmasi dan alat Kesehatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 98 sampai dengan 108 dan pasal 197 UU no.36/2009. Mengapa hal ini terjadi? Apakah penerapan ketentuan undang-undang tersebut kurang Effektif? Untuk itu Penelitian ini membahas masalah tersebut dengan mengupas Putusan No. 10/Pid.Sus/2022/PNBit. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan mengkaji melalui analisis kasus menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor Perkara 10/Pid.Sus/2022/PN Bit. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang yang berhubungan dengan kasus dalam putusan tersebut dengan menggabungkan pendapat para ahli sehingga menjadi argumentasi hukum peneliti, dan pendekatan kasus yaitu dengan menggunakan putusan pengadilan. Dalam Putusan No,10/Pid.Sus/2022/PN Bit hakim menggunakan penilaian yuridis dan penilaian bukan yuridis atau pertimbangan Sosiologis dengan dakwaan melanggar Pasal 106 ayat 1 dan 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Page 6 of 11 | Total Record : 102

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 02 (2026): Call for Papers, Maret 2026 Vol. 15 No. 01 (2026): Artikel Riset Edisi Januari 2026 Vol. 14 No. 06 (2025): Call for Papers, November 2025 Vol. 14 No. 05 (2025): Call for Papers, September 2025 Vol. 14 No. 04 (2025): Call for Paper Juli 2025 Vol. 14 No. 03 (2025): Artikel Riset Edisi Mei 2025 Vol. 13 No. 05 (2024): Artikel Riset Edisi September 2024 Vol. 13 No. 04 (2024): Artikel Riset Edisi Juli 2024 Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024 Vol. 13 No. 02 (2024): Artikel Riset Maret 2024 Vol. 13 No. 01 (2024): Artikel Riset Januari 2024 Vol. 13 No. 6 (2024): Call for Papers November 2024 Vol. 12 No. 03 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 03, Mei 2023 Vol. 12 No. 02 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 02, Maret 2023 Vol. 12 No. 01 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 1, Januari 2023 Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023 Vol. 12 No. 04 (2023): Call for Paper July 2023 Vol. 11 No. 06 (2022): Artikel Riset Volume 11 Issue 06, November 2022 Vol. 11 No. 05 (2022): Artikel Riset Volume 11 Issue 05, September 2022 Vol. 10 No. 3 (2021): Volume 10 Issue 3, Agustus 2021 Vol. 10 No. 1 (2021): Volume 10 Issue 1, Januari 2021 More Issue