cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Intan Maulina
Contact Email
intanmaulina1509@gmail.com
Phone
+628177776163
Journal Mail Official
intanmaulina1509@gmail.com
Editorial Address
Jl. Setia Luhur LK V No.18 A Medan Helvetia
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Hukum Bisnis
Published by Yayasan Cita Cendekiawan Al Khwarizmi
ISSN : 08524912     EISSN : 23019190     DOI : 10.47709/jhb
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Bisnis, an open-access journal, is blind peer-reviewed and published January, March, May and July every year. The journal accepts contributions in English/Indonesia (Preferably in English). Jurnal Hukum Bisnis is providing scholars the best in theory, research, and methodology as well as providing platform to professionals and academics to share their ideas, knowledge and findings. The main objective of this journal is to provide a channel for the publication of articles based on original research as well as commentaries on a range of areas including legal issues related to business. Jurnal Hukum Bisnis publishes original papers, review papers, conceptual framework, analytical and simulation models, case studies, empirical research, technical notes, and book reviews.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 95 Documents
 5   6   7   8   9 
Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dalam Putusan Pidana No.43/ Pid.Sus/ 2022/ PN Pmk Rasong, Yohannes Don Bosco Ketty; Yusuf, Hudi
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.3856

Abstract

Dewasa ini Pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar semakin marak dalam Masyarakat . Hal ini disebabkan karena harga yang jauh lebih murah dari pada sediaan farmasi yang sudah mendapatkan izin edar.Keadaan ini sangat memperihatinkan kita sebagai anggota masyarakat. Hal ini menunjukan tingkat kesadaran masyarakat akan hukum masih sangat rendah sehingga cenderung melakukan tindak pidana termasuk mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Sesungguhnya tujuan pemberian izin dalam peredaran sediaan farmasi adalah untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan salah penggunaan sediaan farmasi dan alat Kesehatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 98 sampai dengan 108 dan pasal 197 UU no.36/2009. Mengapa hal ini terjadi? Apakah penerapan ketentuan undang-undang tersebut kurang Effektif? Untuk itu Penelitian ini membahas masalah tersebut dengan mengupas Putusan No.43/Pid.Sus/2022/PN Pmk. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan mengkaji melalui analisis kasus menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pmk. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang yang berhubungan dengan kasus dalam putusan tersebut dengan menggabungkan pendapat para ahli sehingga menjadi argumentasi hukum peneliti, dan pendekatan kasus yaitu dengan menggunakan putusan pengadilan. Dalam Putusan No,43/Pid.Sus/2022/PN Pmk hakim menggunakan penilaian yuridis dan penilaian bukan yuridis atau pertimbangan Sosiologis dengan dakwaan melanggar Pasal 197 jo pasal 98 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Konsep Pertanggung Jawaban Pidana dalam Tindak Pidana Kerusuhan Massa untuk Mewujudkan Keadilan Puspita, Ria; Ismail, Ismail; Setiawan, Puguh Aji Hari
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.3904

Abstract

Kerusuhan massa yang didalamnya terdapat unsur – unsur kejahatan, dimana kerusuhan massa itu dapat dipicu dari kurangnya komunikasi diantara keduabelah pihak yang bertikai sehingga hal – hal sepelepun dapat memicu terjadinya kerusuhan massa (konflik) dengan adanya provokasi, seperti beberapa tahun terakhir ini kerusuhan massa sudah banyak terjadi, dari konflik antar suku, antar desa, bahkan antar agama yang terdapat perbuatan disengaja berupa pembakaran serta pengerusakan sarana-sarana umum, sosial, ekonomi, milik pribadi, fasilitas keagamaan, bahkan tidak jarang pada kerusuhan itu terdapat perbuatan penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang/kematian.Sehingga pada tindakan kerusuhan massa tersebut perlu adanya upaya-upaya untuk menegakkan hukum. Proses hukum secara litigasi merupakan upaya penegakan dengan hukum yang ada (hukum positif dalam hal ini yaitu penegakan menggunakan hukum pidana sebagaimana telah diatur dalam Perundang-undangan pasal 170 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahpenelitian hukum normarif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan.Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder.untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Konsep Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kerusahan massa dalam mewujudkan keadilan. Begitu pula bagi seorang polisi dan jaksa penuntut umum harus lebih berhati-hati dalam penyidikan suatu perkara, terutama dalam pemeriksaan terhadap pelaku-pelaku peristiwa pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, apakah tindak pidana itu telah memenuhi unsur yang ditentukan dalam penyertaan atau tidak. Begitu pula bagi seorang jaksa penuntut umum harus lebih berhati-hati dalam mengajukan perkara penyertaan ini dalam suatu sidang pengadilan.
Perjanjian Sewa Menyewa Sound System untuk Keperluan Resepsi di Kelurahan Lokea Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Ditinjau dari Hukum Perdata Kamlasi, Yoseph Mariano; Hedewata, Agustinus; Dinata, Husni Kusuma
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.3978

Abstract

The need for the community for reception purposes is increasing, so people are starting to think about running a business, namely renting moving goods for reception purposes and one of them is a sound system. In doing a lease, of course, there is an agreement between the tenant and the renter, both an oral and written agreement. This study used empirical research methods. This research was conducted by data collection techniques, namely, interviews and document studies. Data that have been collected both through interviews and document studies, analyzed descriptively-qualitatively. The results of this study show that: (1) The implementation of the sound system rental agreement for reception purposes in Lokea Village is usually carried out orally and does not have many requirements and only relies on trust between related parties. In general, the tenant of the sound system for reception purposes in Lokea Village is from the bride's side, because of the custom of the Lokea community the reception will be held on the bride's side. (2) Obstacles from parties involved in this sound system rental agreement include trust factors, quality of goods rented, negligence on the part of the tenant and return of goods that exceed the term of the rental agreement. (3) The rights and obligations of the parties to this sound system rental agreement are that the lessee has the right to receive rent, receive compensation, and decide to whom this item will be rented, in addition to the lessee also Obliged to guarantee that the rented goods are in good condition for use and are obliged to install. The tenant has the right to use the rented item according to the agreement and is entitled to receive compensation in the form of a discount, besides that the tenant is also obliged to pay the rental price and maintain the rented item.
Kajian Yuridis terhadap Struktur Parlemen Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kedang, Alexander Baha; Yohanes, Saryono; Udju, Hernimus Ratu
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.3994

Abstract

Sebuah sistem pemerintahan suatu negara keberadaan lembaga legislatif (parlemen) memang tidak bisa ditinggalkan. Hampir semua negara di dunia saat ini memiliki lembaga legislatif tak terkecuali Indonesia. Secara umum, ada tiga jenis sistem lembaga legislatif yang diterapkan oleh negara-negara di dunia, yaitu: (1) Sistem legislatif satu kamar, (2) Sistem lembaga legislatif dua kamar, (3) Sistem lembaga legislatif tiga kamar. Pada saat ini, sistem lembaga legislatif di Indonesia masih menjadi perdebatan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah struktur parlement di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? (2) Apa kelebihan dan kekurangan struktur parlemen di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu dengan menggunakan Pendekan perundang-undangan, Pendekatan historis, Pendekatan konstitusional dan Pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Pertama, Struktur parlemen di indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen, parlemen di Indonesia terdiri atas MPR, DPR dan DPD. Indonesia saat ini dianggap sebagai salah satu model negara yang merangkap model tiga kamar atau yang di sebut sistem trikameral. (2) Kedua, kelebihan sistem trikameral di Indonesia adalah: (1) Dianggap bisa menjamin pekerjaan yang bijaksana, tertib, teliti, hati-hati, serta dapat menghindarkan dari keputusan yang tergesa-gesa dan berat sebelah (2) Dianggap lebih bisa memberikan jaminan perlindungan terhadap kemungkinan timbulnya kesewenang-wenangan dalam perundang-undangan (3) Dianggap lebih demokratis karena adanya tiga lembaga parlemen negara yang terlibat secara adil dan mewakili seluruh kepentingan rakyat Indonesia. Sedangkan kekurangan sistem trikameral di Indonesia adalah: (1) Dari segi pendanaan, pengeluaran negara menjadi lebih besar karena adanya tiga lembaga parlemen di Indonesia dalam sistem trikameral ini. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka saran peneliti adalah menyarankan untuk kelemahan sistem trikameral di Indonesia yang masih belum sempurnah dapat di evaluasi bagian-bagian yang belum sempurnah seperti adanya ketimpangan kewenangan antara tiga kamar parlemen di Indonesia sehingga kedepannya Indonesia dapat memiliki struktur parlemen yang sempurna untuk kepentingan negara Indonesia yang lebih baik.
Tanggung Jawab Perdata Nasabah yang Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang pada Koperasi Nasari Kecamatan Oebobo Kota Kupang Lende, Stenly Trinaldi; Usman, Siti Ramlah; Nubatonis, Orpa Juliana
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.4057

Abstract

Perjanjian pinjam meminjam antara nasabah dengan koperasi terjadi kesepakatan perjanjian yang menimbulkan akibat hukum apabila pihak melanggar perjanjian (wanprestasi) maka harus dipertanggungjawabkan. Wanprestasi sering terjadi di beberapa koperasi salah satunya di Kota Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui faktor penyebab wanprestasi pada Nasabah di Koperasi Nasari Kecamatan Oebobo Kota Kupang dan untuk mengetahui tanggung jawab perdata Nasabah wanprestasi di Koperasi Nasari Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukan: (1) faktor penyebab terjadinya wanprestasi yaitu Usaha nasabah bangkrut, Nasabah pindah wilayah, Keadaan memaksa (Force Majeure),Keterlambatan dalam membayar pinjaman uang dan Itikad buruk oleh nasabah yaitu malas, mengulur-ulur waktu membayar utang pinjaman, (2) tanggungjawab nasabah wanprestasi yaitu kewajiban pembayaran pinjaman, Kewajiban untuk membayar denda atau biaya tambahan, Kewajiban untuk memberikan ganti rugi, Hak koperasi untuk mengambil tindakan hukum, Penghapusan layanan atau privilese dan Pertimbangan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) faktor penyebabyaituusaha bangkrut, Pindah wilayah, Keadaan memaksa (Force Majeure), Telambat membayar, Itikad buruk nasabah, seperti malas atau mengulur-ulur waktu (2) tanggung jawab nasabah yaitu Pembayaran pinjaman, Pembayaran denda atau biaya tambahan, Memberikan ganti rugi, Hak koperasi untuk mengambil tindakan hukum, Penghapusan layanan atau privilege dan Pertimbangan hukum.
Kedudukan Penjamin dalam Pemberian Kredit bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank TLM Kupang Bati, Adit Rulyandi Riwu; Hedewata, Agustinus; Jacob, Yossie M. Y.
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.4072

Abstract

Kesulitan UMKM untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari bank bukan semata-mata terbatasnya jaminan yang bisa disediakan oleh UMKM tetapi bisa juga bersumber dari pemahaman dan anggapan yang sering berlebihan dari sebagian besar lembaga perbankan bahwa melayani usaha kecil mengandung resiko tinggi serta melayani usaha kecil yang jumlahnya banyak sangat merepotkan dan meningkatkan biaya transaksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik lapangan. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa: (1) Kedudukan penjamin dalam pemberian kredit bagi UMKM pada Bank TLM Kupang, yakni: Penjaminan kredit dapat menjadi jembatan bagi mereka yang layak usaha namun belum layak mendapatkan kredit. Kedudukan penjaminan kredit disini sangat diharapkan dapat memberikan pemberian kredit kepada UMKM secara sehat, dikarenakan adanyakendala dalam tidak tersedianya kecukupan agunan yang memadai. Penjamin berfungsi sebagai penguatan agunan sehingga dapat melindungi kreditur dari risiko kredit macet. (2) Syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi seorang penjamin dalam pemberian kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada Bank TLM Kupang, antara lain: (a) Memeriksa permohonan kredit yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh seorang nasabah sebelum melakukan kredit pada bank. (b) Menganalisa kredit atau mengkaji kelayakan dari suatu permohonan kredit. Tujuannya yaitu untuk memperoleh keyakinan, apakah permohonan kredit mempunyai kemampuan dan kemauan memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjaman. (c) Adanya persetujuan kredit yang akan dilakukan sebelum melakukan pencairan kredit. (d) Pencairan kredit apabila seluruh prosedur pemberian kredit sudah dilakukan. Saran dari penulis ialah diharapkan dalam pelaksanaan pemberian kredit bank bagi UMKM, bank pelaksana yang telah ditunjuk oleh pemerintah agar dapat melayani dengan baik UMKM yang telah bermohon untuk mendapatkan kredit agar dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menyerap tenaga kerja.
Kajian Yuridis Pengaturan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Liang, Filomena Lidia; Yohanes, Saryono; Tupen, Rafael Rape
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.4085

Abstract

Hak Imunitas anggota DPR berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, diatur dalam Pasal 20A Ayat (3), yang berbunyi:”Selain hak yang diatur dalam Pasal lain Undang-undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas”. Serta secara lebih khusus diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD. Berdasarkan Pengaturan tentang imunitas ini, tentunya terdapat juga mekanisme penggunaan hak imunitas oleh DPR, berdasarkan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta UU MD3. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif yaitu dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Historis (Historical Approach), dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Hasil Penelitian ini menunjukan  bahwa: (1) Pertama, Pengaturan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar, diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A Ayat (3), serta hak Imunitas diatur lebih khusus pada undang-Undang No. 17 Tahun 2014 (UU MD3). (2) kedua, Mekanisme penggunaan hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada saat ini sudah sejalan dengan Pengaturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta sudah sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur lebih khusus tentang hak imunitas dalam menjalakan Tugas dan Fungsinya.
Studi Tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan Usaha Kios di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan Sinlae, Kelly Yolanda; Usman, Siti Ramlah; Pello, Helsina Fransiska
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.4087

Abstract

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap badan usaha perdagangan dalam wilayah negara Indonesia sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan usaha kios? (2) Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dan pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dengan responden dan studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) kesadaran hukum pelaku usaha terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) masih tergolong lemah karena rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta sebagian pelaku usaha belum memahami secara baik tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) itu sendiri dan kurangnya kontrol dari pihak pemerintah, sehingga masih banyak pelaku usaha yang tidak mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); (2) Faktor penghambat dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang berpengaruh terhadap minimnya pengetahuan dan pemahaman mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Limbah Domestik di Lokasi Objek Wisata pada Pesisir Teluk Kupang Ndun, Jorgi Excel; Pello, Jimmy; Leo, Rudepel Petrus
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.4100

Abstract

Pesisir Teluk Kupang merupakan wilayah yang sangat potensial. Pesisir menyediakan berbagai sumber daya seperti area vegetasi untuk fasilitas rekreasi dan pariwisata. Di balik potensi yang ada di wilayah pesisir, pencemaran wilayah telah menjadi isu utama yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat di Kota Kupang. Sumber sampah tidak diketahui namun dicermati dari sampah dilokasi merupakan sampah domestik yang berada disepanjang pantai. Sampah di pesisir Kota Kupang berdampak bagi kesehatan, lingkungan dan perekonomian masyarakat. Dampak dari sebaran sampah dirasakan warga khususnya yang berada di Pesisir pantai Teluk Kupang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Hasil penelitian menunjukan (1) Faktor penyebab munculnya limbah domestik di pesisir Teluk Kupang. (2) Upaya penanggulangan limbah domestik di Teluk Kupang menurut Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011. Penyebaran limbah domestik di pesisir Teluk Kupang akan dilakukan dengan upaya-upaya sebgaimana yang tercantum dalam Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011.
Kajian Yuridis tentang Zaakwaarneming dan Penerapan Hukumnya dalam Putusan Nomor 1574K/PDT/2011 Menurut KUH Perdata L. Dopo, Novita Angelina; Hedewata, Agustinus; Damat, Petonius
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.4109

Abstract

Zaakwarneming merupakan persetujuan sukarela tanpa ada perintah untuk itu,Dalam putusan Nomor 1574 K/Pdt/2011 adanya persetujuan lisan antara pemerintah kota Bekasi dengan PT. Helga Prima General Contracor yang menimbulkan adannya zaakwarneming. Penelitian ini menggunakan metode penelitian nomatif yakni penelitian yang mengkaji secara secara kepustakaan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkait zaakwarneming.  (1) Legal Spirit merupakan nilai menjadi penopang dalam pembuatan hukum. Oleh karena itu, legal sprit dari zaakwarneming menut KUHPer adalah asas hukum kaptuhan dan asas hukum kebebasan kontrak (2) Pertujuan lisan dalam perkara putusan Nomor 1574 K/Pdt/2011 tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum zaakwaarneming, karena pekerjaan pematangan lahan yang dilakukan oleh penggugat tidak ada di dalam kontrak kerja sehingga tidak memenuhi syarat suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata (3) Penerapan  hukum zaakwarneming dalam putusan  Nomor 1574 K/Pdt/2011 perkara antara Pemerintah Kota Bekasi sebagai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Pembanding melawan PT. Helga Prima General Contracor sebagai Termohon Kasasi dahulunya sebagai Penggugat/ Terbanding, terdapat pada pertimbangan demi kepentinan umum serta persetujuan lisan yang dilakukan oleh pihak tergugat, dengan demikian penggugat melakukan suatu pekerjaan diluar kontrak dengan adanya itikad baik. (1) Legal spirit dari zaakwarneming adalah nilai dasar yang menjadi penopang dan dapat dilihat dari asas hukum perjanjian yakni asas hhukum kepatuhan dan asas hukum kebebasan berkontrak (2) persetujuan lisan yang diajukan oleh tergugat terbanding/pemohon kasasi dalam perkara putusanNomor 1574 K/Pdt/2011 tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum zaakwaarneming, karena pekerjaan pematangan lahan yang dilakukan oleh penggugat tidak ada di dalam kontrak kerja sehingga tidak memenuhi syarat suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata (3) Pertimbangan demi kepentinan umum serta persetujuan lisan yang dilakukan oleh pihak tergugat, dengan demikian penggugat melakukan suatu pekerjaan diluar kontrak dengan adanya itikad baik sehingga munculah zaakwarneming.

Page 7 of 10 | Total Record : 95

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 05 (2025): Call for Papers, September 2025 Vol. 14 No. 04 (2025): Call for Paper Juli 2025 Vol. 14 No. 03 (2025): Artikel Riset Edisi Mei 2025 Vol. 13 No. 05 (2024): Artikel Riset Edisi September 2024 Vol. 13 No. 04 (2024): Artikel Riset Edisi Juli 2024 Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024 Vol. 13 No. 02 (2024): Artikel Riset Maret 2024 Vol. 13 No. 01 (2024): Artikel Riset Januari 2024 Vol. 13 No. 6 (2024): Call for Papers November 2024 Vol. 12 No. 03 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 03, Mei 2023 Vol. 12 No. 02 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 02, Maret 2023 Vol. 12 No. 01 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 1, Januari 2023 Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023 Vol. 12 No. 04 (2023): Call for Paper July 2023 Vol. 11 No. 06 (2022): Artikel Riset Volume 11 Issue 06, November 2022 Vol. 11 No. 05 (2022): Artikel Riset Volume 11 Issue 05, September 2022 Vol. 10 No. 3 (2021): Volume 10 Issue 3, Agustus 2021 Vol. 10 No. 1 (2021): Volume 10 Issue 1, Januari 2021 More Issue