cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Intan Maulina
Contact Email
intanmaulina1509@gmail.com
Phone
+628177776163
Journal Mail Official
intanmaulina1509@gmail.com
Editorial Address
Jl. Setia Luhur LK V No.18 A Medan Helvetia
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Hukum Bisnis
Published by Yayasan Cita Cendekiawan Al Khwarizmi
ISSN : 08524912     EISSN : 23019190     DOI : 10.47709/jhb
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Bisnis, an open-access journal, is blind peer-reviewed and published January, March, May and July every year. The journal accepts contributions in English/Indonesia (Preferably in English). Jurnal Hukum Bisnis is providing scholars the best in theory, research, and methodology as well as providing platform to professionals and academics to share their ideas, knowledge and findings. The main objective of this journal is to provide a channel for the publication of articles based on original research as well as commentaries on a range of areas including legal issues related to business. Jurnal Hukum Bisnis publishes original papers, review papers, conceptual framework, analytical and simulation models, case studies, empirical research, technical notes, and book reviews.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 102 Documents
 7   8   9   10   11 
Perlindungan Hukum terhadap Harta dalam Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Lamuri, Thimoti Zeva; Hedewata, Agustinus; Jacob, Maria Yulianty
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 05 (2024): Artikel Riset Edisi September 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i05.4601

Abstract

Menikah dan membentuk keluarga merupakan salah satu ciri manusia. Ini juga merupakan hak individu. Namun di banyak komunitas pernikahan bukan hanya urusan pribadi dua orang yang saling mencintai dan ingin membentuk lembaga pernikahan tetapi juga bagian dari kegiatan sosial, budaya, agama dan bahkan negara. Masalah muncul ketika aturan hukum tentang perkawinan dari lembaga-lembaga tersebut tidak sama, tidak sejalan dan bertententangan. Tulisan ini membandingkan dan mengelaborasi perbedaan hukum dan keabsahan perkawianan adat, agama dan hukum negara serta dampaknya terhadap hak dan kewajiban pasangan suami istri dan anak yang lahir dari pasangan tersebut. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Undang-undang (Statue Approach), Pendekattan Kasus (Case Approach), Pendekatan Konsep (Conseptual Approach), dan Pendekatan Analitis (analytical Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Dan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan kawin hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Dimana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi.
Keabsahan “Tungku” (Perkawinan Sedarah) di Kota Borong Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur di dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Adat Manggarai Latu, Maria Layticya Lasmi; Aloysius, Sukardan; Nubatonis, Orpa Juliana
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 05 (2024): Artikel Riset Edisi September 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i05.4636

Abstract

Dalam kehidupan manusia perkawinan merupakan salah satu hal yang penting terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis mahluk ciptaan Allah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian ini menujukkan salah satu benturan itu ditemukan dalam perjumpaan antara hukum perkawinan Katolik dan model perkawinan dalam budaya Manggarai. Hukum Gereja berada dalam konteks budaya Manggarai yang didalamnya memiliki hukum adat tentang perekawinan adat. Dalam hukum perkawinan Gereja Katolik,salah satu halangan ialah apabila pasangan memeiliki hubungan darah. Konsep perkawinan agama Katolik sangat bertentangan dengan paham perkawinan Tungku dalam budaya Manggarai. Model menurut hukum agama dan kepercayannya  masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan Tungku merupakan salah satu bentuk tradisi perkawinan. Dapat disimpulkan bahawa Perkawinan sedarah (Tungku) telah melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur larangan perkawinan karena masih adanya hubungan darah antara saudara dan Perkawinan Sedarah (Tungku) yang telah dilakukan di dalam tradisi masyarakat Manggarai dianggap sah menurut hukum adat masyarakat Manggarai.
Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam Mengoptimalkan Ruang Terbuka Hijau dan Implikasinya terhadap Kota Kupang sebagai Kota Kasih (Kupang, Aman, Sehat, Indah, dan Harmonis) Haan, Kevin R. S.; Yohanes, Saryono; Tupen, Rafael Rape
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 05 (2024): Artikel Riset Edisi September 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i05.4676

Abstract

Peraturan Daerah Kota Kupang tentang rencana detail tata ruang Kota Kupang di setiap bagian wilayah Kota Kupang mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luasan 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota sedangkan pada tahun 2024 ini, ruang terbuka hijau di Kota Kupang baru mencapai sekitar 15% untuk luas Kota Kupang 180,3 km2 belum cukup untuk meningkatkan ruang terbuka hijau serta berdampak menimbukan kerusakan terhadap lingkungan, meningkatnya produksi sampah, menurunya kualitas air tanah, meningkatnya polusi, serta banjir dan berkurangnya ketersediaan lahan yang diperuntukkan untuk lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif-Empiris, di mana penelitian ini dilaksanakan di Kota Kupang. Data yang diperoleh dalam penelitin ini adalah data kualitatif, dengan menggunakan pedoman undang-undang bersama wawancara dan responden kemudian diolah menjadi deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam pengaturan kewenangannya belum mampu mengelola serta mencukupi kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10 menetapkan perlindungan terhadap kelestarian kawasan lindung sebagai penopang kehidupan masyarakat, pembatasan pertumbuhan wilayah perkotaan agar kawasan lindung tetap terjaga, dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap Kawasan Wilayah Kota (BWK) Kupang dengan luas minimal 30 persen dari total luas wilayah kota. (2) Pengaturan kewenangan pemerintah daerah kota kupang dalam mengoptimalkan ruang terbuka hijau dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat teknis maupun non teknis seperti aksi dari organisasi-organisasi peduli lingkungan yang terjadwal, banyaknya hunian di bantaran sungai, dan aktifitas usaha pada fasilitas ruang publik. Diharapkan agar pemerintah daerah Kota Kupang dapat bertanggung jawab dengan profesional serta dapat mengoptimalkan ruang terbuka hijau di Kota Kupang dengan sebaik-baiknya.
Fungsi Koordinasi Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Studi tentang Fungsi Koordinasi Camat dalam Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum) Ello, Ivan; Yohanes, Saryono; Tupen, Rafael Rape
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 05 (2024): Artikel Riset Edisi September 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i05.4742

Abstract

Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang ada di Kecamatan Amanuban Tengah dilakukan oleh perangkat kecamatan dan yang bertanggung jawab akan pelaksanaannya adalah seorang camat yang menjadi kepala pemerintahan. Berdasarkan observasi peneliti di Kecamatan Amanuban Tengah banyak sarana yang kurang dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat kemudian kondisi infrastruktur jalan belum sepenuhnya terawat dan banyak jalan yang berlubang dan rusak, hal ini tentunya perlu perhatian dari pihak kecamatan Amanuban Tengah. Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan dan wawancara secara langsung di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Koordinasi antara pihak kecamatan dengan aparat desa sudah berjalan dengan baik hanya saja belum ada tindakan nyata yang dilakukan karena harus ada kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Apabila kerjasama yang dilakukan hanya antara pihak kecamatan dan aparat desa saja secara otomatis perbaikan dan pemeliharaan saran dan prasarana di Kecamatan Amanuban Tengah tidak akan berjalan, sebab pihak Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan pihak penting dalam dalam urusan perbaikan sarana dan prasarana yang ada. (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat fungsi koordinasi camat Amanuban Tengah dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yakni: Keterbatasan sumber daya, Keterbatasan wewenang, Kurangnya kolaborasi antar instansi, Ketidakpastian kebijakan, Kurangnya keterlibatan masyarakat, Ketidakmampuan manajerial, Anggaran yang terbatas.
Permasalahan Hukum dalam Perlindungan Konsumen terhadap Produk Digital: Tantangan dan Solusi di Era E-Commerce Purna Putra, Grahadi
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 6 (2024): Call for Papers November 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i6.4930

Abstract

Perkembangan pesat e-commerce telah membawa dampak signifikan dalam perilaku konsumen, khususnya dalam pembelian produk digital. Meskipun kemajuan ini menawarkan kemudahan, munculnya berbagai permasalahan hukum terkait perlindungan konsumen menjadi tantangan serius, seperti ketidakjelasan hak dan kewajiban antara konsumen dan penyedia produk digital. Latar belakang penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi permasalahan hukum yang dihadapi konsumen dalam transaksi produk digital dan mengidentifikasi tantangan yang ada dalam regulasi perlindungan konsumen di era e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang berfokus pada analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen, serta studi literatur untuk menggali perspektif hukum mengenai produk digital. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengidentifikasi celah hukum yang ada dan bagaimana regulasi yang berlaku dapat mempengaruhi perlindungan hak-hak konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perlindungan konsumen saat ini belum sepenuhnya memadai untuk mengatasi dinamika yang muncul dari transaksi produk digital. Selain itu, konsumen sering kali menghadapi kesulitan dalam menegakkan hak mereka, terutama dalam hal pengaduan dan penyelesaian sengketa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun e-commerce dan penetrasi internet mempermudah akses produk digital, perbedaan karakteristik produk digital dengan produk fisik menimbulkan tantangan perlindungan konsumen. Regulasi yang ada belum sepenuhnya menyesuaikan, sehingga diperlukan revisi yang lebih komprehensif terkait hak kepemilikan, akses, penggunaan, dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk perlindungan konsumen.
Analisis Yuridis Penawaran Umum Perdana (IPO): Perspektif Hukum Pasar Modal khasani, Mukhammad Teguh
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 14 No. 03 (2025): Artikel Riset Edisi Mei 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v14i03.6007

Abstract

Indonesia sebagai negara berkembang, memerlukan dukungan dari berbagai sektor untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Salah satu elemen penting dalam mendorong pertumbuhan tersebut adalah ketersediaan modal yang memadai. Initial Public Offering (IPO) atau Penawaran Umum Perdana menjadi salah satu mekanisme strategis bagi perusahaan dalam menghimpun dana dari masyarakat untuk keperluan ekspansi usaha maupun restrukturisasi keuangan. IPO memungkinkan perusahaan swasta untuk bertransformasi menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Salah satu kewajiban penting dalam proses IPO adalah penyampaian prospektus yang memuat informasi menyeluruh, baik dari aspek finansial maupun non-finansial. Kualitas laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan International Financial Reporting Standards (IFRS) menjadi instrumen vital dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan investor. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan menyajikan informasi keuangan secara konsisten dan akurat, yang dapat menimbulkan ketidakpastian serta risiko hukum bagi para investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari pelaksanaan IPO dalam perspektif hukum pasar modal di Indonesia, dengan fokus pada kepastian hukum dan perlindungan investor. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan hukum yang mengatur Penawaran Umum Perdana (IPO) serta penerapannya dalam praktik pasar modal di Indonesia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kualitas laporan keuangan yang baik mampu meningkatkan kredibilitas perusahaan, sementara pelaporan yang tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan justru dapat merusak reputasi emiten dan menurunkan minat pasar. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi dan integritas dalam pelaporan menjadi kunci utama dalam menciptakan pasar modal yang sehat, efisien, dan berkelanjutan.
Monetisasi Karya Digital dan Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia Setianingrum, Resa Ajeng; Faslah, Romi
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 14 No. 03 (2025): Artikel Riset Edisi Mei 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v14i03.6103

Abstract

Transformasi dalam ekonomi digital telah membuka peluang luas bagi industri kreatif untuk memonetisasi karya intelektual mereka melalui berbagai platform digital seperti YouTube, TikTok, NFT, dan marketplace digital lainnya. Melalui media tersebut, para kreator kini dapat menjangkau audiens global secara instan serta mendapatkan penghasilan dari konten yang mereka hasilkan. Namun, peluang ini tidak datang tanpa tantangan, terutama dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Di Indonesia, masih terdapat berbagai hambatan yang signifikan dalam hal penegakan hukum hak cipta digital. Persoalan seperti lemahnya kapasitas penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak cipta, serta regulasi yang belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi digital menjadi kendala utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka terhadap literatur hukum, laporan kebijakan, dan studi kasus aktual mengenai pelanggaran hak cipta di ranah digital. Hasil studi menunjukkan bahwa walaupun telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak cipta, implementasinya di era digital masih jauh dari optimal. Banyak kreator yang masih mengalami kesulitan dalam menjaga keaslian dan lisensi digital atas karya mereka. Selain itu, mereka juga belum sepenuhnya memahami mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Di sisi lain, platform digital belum memiliki mekanisme yang cukup kuat dalam menangkal pembajakan serta distribusi ilegal konten digital. Kesimpulannya, monetisasi karya digital di Indonesia menyimpan potensi ekonomi yang besar, namun juga menghadapi hambatan struktural dan hukum yang serius. Diperlukan pembaruan regulasi yang responsif terhadap dinamika digital serta peningkatan literasi hukum digital di kalangan kreator maupun pengguna. Hanya dengan begitu, ekosistem digital yang adil, berkelanjutan, dan menjamin hak para pencipta dapat terwujud.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Usia Sekolah Dasar dalam Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah Ayu, Rizky; Wulandari, Yuni
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 14 No. 03 (2025): Artikel Riset Edisi Mei 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v14i03.6393

Abstract

Bullying atau perundungan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang kerap terjadi di lingkungan sekolah, termasuk pada tingkat sekolah dasar. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek psikologis dan emosional anak, tetapi juga dapat mengganggu proses belajar dan tumbuh kembangnya. Anak-anak usia sekolah dasar, yang masih berada dalam tahap perkembangan kognitif dan sosial, merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap dampak negatif dari tindakan bullying. Dalam berbagai kasus, bullying terjadi dalam bentuk fisik, verbal, sosial, hingga siber (cyberbullying). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap tindakan bullying, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memahami pelaksanaan hukum tersebut di lingkungan sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memahami pelaksanaan hukum tersebut di lingkungan sekolah dasar. Adanya Frekuensi dan Bentuk Kasus Bullying di SD Negeri 056011 Batu Melenggang, ditemukan bahwa kasus bullying terjadi secara sporadis, dengan frekuensi yang bervariasi setiap tahunnya. Bentuk bullying yang paling umum adalah ejekan verbal dan pengucilan sosial antar siswa. Meskipun tidak ada laporan kasus kekerasan fisik berat, dampak psikologis terhadap korban tetap signifikan, seperti penurunan motivasi belajar dan kecemasan berlebihan. SD Negeri 056011 Batu Melenggang, dapat disimpulkan bahwa kasus bullying masih terjadi dalam berbagai bentuk, baik fisik, verbal, maupun psikologis. Meskipun sudah terdapat regulasi hukum yang mengatur tentang perlindungan anak, seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, implementasi di tingkat sekolah masih belum optimal. Perlindungan hukum terhadap anak korban bullying di SD Negeri 056011 masih perlu diperkuat.
Literasi Digital dan Hoaks: Tantangan Pembelajaran Kewarganegaraan Modern Zulmawati, Zulmawati
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 14 No. 03 (2025): Artikel Riset Edisi Mei 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v14i03.6430

Abstract

Era digital telah mengubah lanskap informasi secara fundamental, menciptakan tantangan baru dalam dunia pendidikan khususnya mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis literasi digital dan fenomena hoaks dalam pembelajaran kewarganegaraan di perguruan tinggi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur sistematis yang menganalisis 25 artikel dari jurnal nasional dan internasional yang dipublikasikan pada periode 2019-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi pendidikan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis reaksi dan interaksi dalam sistem pembelajaran literasi digital serta memahami konsep-konsep yang mendasari fenomena hoaks dalam pembelajaran kewarganegaraan. Hasil penelitian mengidentifikasi empat tema utama: (1) konseptualisasi literasi digital dalam pendidikan kewarganegaraan yang menunjukkan kesenjangan antara kemampuan teknis dan kemampuan analitis mahasiswa; (2) karakteristik hoaks yang bersifat emosional dan mengandung unsur konflik dengan platform media sosial sebagai medium utama penyebaran; (3) peran strategis mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan karakter kewarganegaraan digital; dan (4) strategi pembelajaran berbasis praktik kewarganegaraan yang terbukti efektif melalui simulasi kasus hoaks dan pembelajaran interaktif. Temuan menunjukkan bahwa mahasiswa generasi Z memiliki kemampuan teknis yang baik namun lemah dalam aspek evaluasi dan verifikasi informasi, dengan kesenjangan hingga 45% pada kemampuan verifikasi informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi digital dalam pembelajaran kewarganegaraan merupakan fenomena multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik dengan mengintegrasikan pengembangan kemampuan teknis, kemampuan berpikir kritis, dan pembentukan karakter kewarganegaraan digital. Transformasi pembelajaran kewarganegaraan dari pendekatan tradisional ke pendekatan berbasis literasi digital bukan hanya kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga peluang untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk generasi yang mampu menghadapi tantangan kompleks di era digital.
Problematika Ketentuan Pidana Minimum bagi Korporasi Pelaku Penambangan Ilegal di Kawasan Hutan Lindung Samantha, Yemima Destaliza; Christianto, Hwian; Jennifer, Jennifer
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 14 No. 03 (2025): Artikel Riset Edisi Mei 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v14i03.6501

Abstract

Perkembangan industri dan kegiatan korporasi yang masif dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk  sumber daya alam dan energi, tidak dapat dipisahkan dari isu keberlanjutan lingkungan. Korporasi  umumnya melakukan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan maksimal, termasuk diantaranya  ialah penambangan ilegal di kawasan hutan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai problematika ketentuan pidana minimum bagi korporasi yang terlibat dalam penambangan  ilegal di kawasan hutan lindung berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Metode penelitian yang digunakan adalah  yuridis-normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan case approach. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum oleh hakim dalam  kasus penambangan ilegal di kawasan hutan lindung bertentangan dengan prinsip kepastian hukum  dan asas legalitas. Hal tersebut juga bertentangan dengan tujuan UU P3H yang menerapkan prinsip  polluter pays principle dengan memaksa pelaku untuk bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang  ditimbulkan terhadap lingkungan. Penerapan prinsip strict liability terhadap korporasi yang terlibat  dalam aktivitas ilegal tersebut sangat penting untuk memastikan akuntabilitas korporasi dan mencegah  diskresi kewenangan oleh para penegak hukum. Penelitian ini memberikan rekomendasi diantaranya agar pemerintah melakukan optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum khususnya terkait penambangan ilegal di kawasan hutan lindung, meningkatkan edukasi dan pelatihan kepada para  pemangku kepentingan serta hakim dalam menangani perkara lingkungan 

Page 9 of 11 | Total Record : 102

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 02 (2026): Call for Papers, Maret 2026 Vol. 15 No. 01 (2026): Artikel Riset Edisi Januari 2026 Vol. 14 No. 06 (2025): Call for Papers, November 2025 Vol. 14 No. 05 (2025): Call for Papers, September 2025 Vol. 14 No. 04 (2025): Call for Paper Juli 2025 Vol. 14 No. 03 (2025): Artikel Riset Edisi Mei 2025 Vol. 13 No. 05 (2024): Artikel Riset Edisi September 2024 Vol. 13 No. 04 (2024): Artikel Riset Edisi Juli 2024 Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024 Vol. 13 No. 02 (2024): Artikel Riset Maret 2024 Vol. 13 No. 01 (2024): Artikel Riset Januari 2024 Vol. 13 No. 6 (2024): Call for Papers November 2024 Vol. 12 No. 03 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 03, Mei 2023 Vol. 12 No. 02 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 02, Maret 2023 Vol. 12 No. 01 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 1, Januari 2023 Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023 Vol. 12 No. 04 (2023): Call for Paper July 2023 Vol. 11 No. 06 (2022): Artikel Riset Volume 11 Issue 06, November 2022 Vol. 11 No. 05 (2022): Artikel Riset Volume 11 Issue 05, September 2022 Vol. 10 No. 3 (2021): Volume 10 Issue 3, Agustus 2021 Vol. 10 No. 1 (2021): Volume 10 Issue 1, Januari 2021 More Issue