cover
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Articles 82 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora" : 82 Documents clear
PENGARUH REGULASI DAN IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN HARI TUA TERHADAP KESEJAHTERAAN PESERTA BERDASARKAN PERMENAKER RI NO. 2 TAHUN 2022 Ramadhan, Dimas Ikhsan Cahyana; Bewantara, Figo; Utama, Apri; Sitepu, Sudirman
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i10.3878

Abstract

Pada masa kini, Jaminan Hari Tua sering menjadi perdebatan di kalangan pekerja karena banyak yang tidak mendukung keputusan pemerintah lewat Permenaker No. 2 Tahun 2022. Kami ingin mengeksplorasi topik ini, khususnya terkait bagaimana regulasi Jaminan Hari Tua berdasarkan Permenaker tersebut dan realisasinya dalam konteks kebutuhan mantan pekerja. Terutama, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pekerja yang pension, baik di usia 56 atau sebelumnya tidak merasa kebutuhannya terpenuhi. Kami menerapkan metode normatif sosiologis dalam studi kami, menilai bagaimana Jaminan Hari Tua dirumuskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan realisasi dalam Permenaker No. 2 Tahun 2022, serta dampaknya terhadap kondisi sosial mantan pekerja. Hasil studi kami menunjukkan bahwa implementasi Permenaker No. 2 Tahun 2022 belum optimal, sehingga perlu evaluasi ulang mengingat banyak pekerja yang tidak setuju dengan isi regulasi tersebut.
PENGARUH ASAS IN DUBIO PRO REO TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA Rahmadani, Dea Nanda
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i10.3881

Abstract

Penelitian ini berjudul "Pengaruh Asas In Dubio Pro Reo Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana". Asas In Dubio Pro Reo merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa jika terdapat keraguan dalam pembuktian suatu perkara, maka keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk keuntungan terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas tersebut dalam putusan hakim di Indonesia, serta dampaknya terhadap keadilan dalam perkara pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis Pasal 183 KUHAP yang mengatur asas tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas In Dubio Pro Reo memiliki landasan hukum yang kuat, penerapannya sering kali tidak konsisten, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi terdakwa. Salah satu contoh nyata adalah kasus Sengkon dan Karta yang dihukum meskipun bukti yang diajukan tidak cukup kuat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan asas In Dubio Pro Reo harus diperkuat untuk melindungi hak-hak terdakwa dan memastikan keadilan dalam sistem peradilan pidana.
ANALISIS ABRASI SUNGAI INDRAGIRI DI PETALONGAN INDRAGIRI HULU Khusnayain, Ahmadul; Hilmy, Farhan; Farhanah, Mutiara Dzakiyah; Putri, Nada Aprilia; Fatmawati, Fatmawati
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul "Analisis Abrasi Sungai Indragiri di Petalongan Indragiri Hulu", yang bertujuan untuk memahami penyebab, dampak, dan solusi terkait fenomena abrasi di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yang mengintegrasikan teori-teori relevan dan data dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab abrasi meliputi penambangan ilegal, aliran air yang kuat, perubahan musim, sedimentasi yang tidak seimbang, dan perubahan iklim. Dampak abrasi mencakup kerusakan lingkungan, penurunan produktivitas lahan pertanian, kerusakan infrastruktur, dan peningkatan risiko banjir, yang semua itu mengancam kehidupan masyarakat setempat. Solusi yang diusulkan mencakup pemasangan struktur penahan erosi, penggunaan vegetasi, modifikasi aliran air, dan edukasi masyarakat tentang mitigasi abrasi. Penelitian ini menekankan perlunya tindakan cepat dari pemerintah dan pihak terkait untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah abrasi di Sungai Indragiri.
HUKUMAN MATI DI NEGARA BERIDEOLOGIKAN PANCASILA : MENYOROTI PEMBERLAKUAN HUKUMAN MATI PADA UNDANG-UNDANG TERORISME Syahfitri, Aulia; Simajuntak, Fresthy Flora; Malik, Naufal Shidqi; Azhizah, Nurul; Barus, Rory Jelika Rani Br; Devi, Sri Rahayu; Parhusip, Wantryni; Ramadhan, Taufiq
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi hukuman mati di negara berideologi pancasila. Di Indonesia perdebatan hukuman mati masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini karena berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM). Sedangkan hukuman mati mencabut hak hidup seseorang. Fenomena seperti terorisme, ekstremisme, dan narkoba dapat membahayakan nyawa orang tidak bersalah lainnya. Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin perlindungan warga negaranya dari ancaman terorisme, ekstremisme, dan kejahatan terkait narkoba. Jenis penelitian hukum normatif ini bersifat deskriptif. Data diperoleh dari data sekunder sebagai sumber sumber hukum. Pendekatan hukum, pendekatan sejarah dan pendekatan komparatif. Hukuman badan adalah hukuman yang dijatuhkan dengan cara mencambuk, menembak, atau menggantung pelaku. Hukuman dapat dijatuhkan kepada penjahat sesuai dengan yurisdiksinya, tetapi sering kali hukuman tersebut melibatkan kejahatan serius terhadap orang seperti pembunuhan, pembunuhan, perampokan, terorisme, dll.
HAKIKAT, MAJAZ, SHARIH, KINAYAH Yusuf, Muhammad Yasin; Ramadhani , Intania Rafi’ah; Sya’roni, Sya’roni
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas konsep "Hakikat, Majaz, Sharih dan Kinayah" di dalam ilmu Ushul Fiqh, yang memilik peran penting dalam memahami bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an ditulis dalam bahasa Arab dengan gaya bahasa yang bervariasi, termasuk lafaz hakikat (literal), majaz (figuratif), sharih (jelas) dan kinayah (samar-samar). Lafaz hakikat digunakan sesuai makna aslinya, sementara majaz digunakan untuk mengungkapkan makna yang lebih mendalam melalui perbandingan atau kiasan. Sharih merujuk pada lafaz yang jelas dan tidak memerlukan penafsiran tambahan, sementara kinayah adalah lafaz yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Konsep ini penting karena perbedaan dalam memahami lafaz akan mempengaruhi penetapan hukum Islam. Di dalam meneliti Al-Qur'an, para ulama memiliki perbedaan pandangan tentang keberadaan majaz, dengan sebagian ulama menolak konsep majaz dalam kitab suci. Namun, pandangan mayoritas ulama menerima penggunaan majaz untuk memahami makna tersirat. Dengan pemahaman mendalam tentang hakikat dan majaz, ahli fiqh dapat menafsirkan lafaz Al-Qur'an dan Hadis dengan lebih tepat, sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan makna sebenarnya. Artikel ini memaparkan pentingnya kajian lebih lanjut dalam memahami perbedaan interpretasi lafaz dalam Ushul Fiqh.
STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA PADA PROGRAM TRANSPORTASI UMUM SUROBOYO BUS Maharani, Mahira; Meirinawati, Meirinawati
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Strategi pelayanan publik menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tingginya volume kendaraan bermotor di Kota Surabaya akan memunculkan kebutuhan mendesak berupa transportasi umum yang efisien, terjangkau, dan ramah lingkungan. Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah berupaya menghadirkan transportasi umum yang ramah lingkungan dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat melalui program Suroboyo Bus guna memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan penerapan strategi pelayanan publik Dinas Perhubungan Kota Surabaya pada program Suroboyo Bus. Jenis penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian menggunakan teori strategi pelayanan publik menurut Tjiptono yang terdiri dari 4 indikator. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) atribut layanan masyarakat, beberapa sarana prasarana belum memadai dan penyampaian informasi pada aplikasi GOBIS kurang cepat, (2) pendekatan untuk penyempurnaan kualitas jasa, tarif layanan sudah terjangkau, pelayanan berdampak positif pada beberapa aspek, namun waktu kedatangan bus masih lama, (3) sistem umpan balik untuk kualitas layanan pelanggan, masyarakat puas dengan pelayanan namun crew masih abai terhadap keamanan dan keselamatan penumpang, (4) implementasi manajemen, pelatihan untuk crew tidak rutin dilakukan, keluhan dan saran masyarakat belum sepenuhnya diperhatikan. Adapun saran yang diberikan untuk peningkatan pelayanan Suroboyo Bus yaitu perbaikan sarana prasarana, penyediaan CCTV pada halte, layanan aplikasi GOBIS bagi pengguna IOS, penambahan frekuensi keberangkatan, mengadakan pelatihan bagi crew, dan peningkatan pengelolaan keluhan dan saran.
KUALITAS PELAYANAN FEEDER WIRA WIRI SEBAGAI TRANSPORTASI PUBLIK DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA Fitriana, Putri; Eprilianto , Deby Febriyan
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat adalah layanan transportasi publik. Dinas Perhubungan Kota Surabaya meluncurkan Feeder Wira Wiri yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui satuan UPTD Pengelolaan Transportasi Umum Kota Surabaya. Dimensi angkutan ini lebih kecil dari Suroboyo Bus dan Bus Trans Semanggi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah yang dialami oleh penumpang seperti waktu tunggu kedatangan angkutan di halte atau bus stop yang cukup lama dan petunjuk pada angkutan yang kurang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan Feeder Wira Wiri oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Fokus penelitian menggunkan teori kualitas pelayanan menurut Vincent Gaspersz. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) waktu tunggu kedatangan angkutan tidak pasti; (2) layanan Feeder Wira Wiri cukup efektif dan efisien; (3) crew yang sopan, ramah dan informatif; (4) pihak pengelola cepat tanggap dalam penanganan keluhan; (5) penggunaan aplikasi GOBIS masih sulit untuk kalangan orang tua dan kurangnya fasilitas untuk penyandang disabilitas; (6) jarak hate yang cukup dekat serta tersedianya fasilitas seperti AC, CCTV, dan pemecah kaca; dan (7) perawatan dan kebersihan unit yang selalu dijaga. Adapun saran yang diberikan guna meningkatkan kualitas pelayanan Feeder Wira Wiri yaitu penambahan unit Feeder Wira Wiri, jarak antar angkutan dipersingkat, mengadakan pelatihan bagi crew, melakukan sosialisasi, dan penyedian fasilitas untuk penyandang disabilitas, penyediaan informasi di tiap halte dan bus stop.
STRATEGI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI LAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SIDOARJO (STUDI KASUS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA) Hapsari, Melati Arum; Meirinawati, Meirinawati
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Strategi penerapan e-government merupakan salah satu usaha pemerintah Indonesia dalam mengatasi citra pelayanan publik yang kurang di mata masyarakat. Citra pelayanan publik yang kurang di mata masyarakat berupa pelayanan yang tidak efektif dan efisien waktu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo menerapkan layanan Online Single Submission untuk pelayanan perizinan. Dalam layanan Online Single Submission terdapat banyak jenis pelayanan yang disajikan, salah satunya adalah Nomor Induk Berusaha. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan strategi dalam peningkatan pelayanan publik melalui layanan Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian menggunakan teori strategi e-government menurut Napitupulu dkk., (2020). Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi e-government yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dari adanya pelatihan pegawai, pengadaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kualitas dan kuantitas layanan, peningkatan kualitas jaringan dan peningkatan komitmen pemimpin. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti fitur riwayat pengajuan dokumen yang belum ada dan informasi terkait prosedur pelayanan yang belum ditambahkan. Adapun saran dari peneliti yaitu memberikan pelatihan pegawai service excellent, menambah sosial media agar informasi masyarakat dapat lebih mudah diakses, melakukan pengecekan data aduan kritik dan saran secara rutin, menyediakan koneksi internet cadangan, menerapkan tipe kepimpinan yang sesuai.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH: Studi Kasus Putusan PN Wates Nomor 85/Pid B/2023/PN Wat Chasan, Muhamad Fuad; Delano , Teddy
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah pertama, mengkaji pengaturan penyelenggaran ibadah umrah di Indonesia dan pertanggungjawaban pidananya; kedua, mengetahui apa dasar pertimbangan hakim pada kasus Putusan PN Wates Nomor 85/Pid B/2023/PN Wat. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dalam karya ilmiah ini adalah pengaturan penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia terdapat dalam UU Ibadah Haji Umrah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021. Subyek pertanggungjawaban pidana pada UU Ibadah Haji Umrah yaitu orang perseorangan dan/atau korporasi. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam UU Ibadah Haji Umrah adalah sanksi penjara dan/atau denda. Berdasarkan pertimbangan Hakim pada kasus Putusan PN Wates Nomor 85/Pid B/2023/PN Wat seluruh unsur dalam Pasal 122 jo. Pasal 115 UU Ibadah Haji Umrah telah terbukti menurut hukum, oleh sebab itu Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya dinyatakan bersalah. Bentuk pemidanaan terhadap terdakwa pada Putusan Hakim dalam kasus penelitian ini adalah penjara selama penjara selama satu tahun dan enam bulan.
IMPLIKASI PERLINDUNGAN INVESTOR ASING DALAM ARBITRASE INTERNASIONAL TERHADAP KEDAULATAN NEGARA: STUDI KASUS CHURCIL MINING Junaidi, Junaidi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i10.3960

Abstract

Penelitian ini membahas implikasi perlindungan hukum bagi investor asing melalui mekanisme arbitrase internasional dan dampaknya terhadap kedaulatan Indonesia, dengan studi kasus sengketa Churchill Mining Plc. terhadap Pemerintah Indonesia. Fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana arbitrase internasional, sebagai forum penyelesaian sengketa investasi, mempengaruhi hak negara dalam mengatur kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menganalisis perjanjian investasi bilateral serta regulasi terkait di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme arbitrase memberikan jaminan hukum bagi investor asing terhadap tindakan negara tuan rumah, tetapi juga menghambat kebijakan nasional yang berfokus pada perlindungan lingkungan, sosial, dan ekonomi lokal. Kasus Churchill Mining memperlihatkan kompleksitas hubungan antara kepentingan investor asing dan hak kedaulatan negara. Penelitian ini merekomendasikan perlunya renegosiasi perjanjian investasi bilateral (BIT) dan penambahan klausul perlindungan kepentingan publik untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan investor asing dan kedaulatan Indonesia.