cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Teguh Sandjaya
Contact Email
teguh.sandjaya@unpad.ac.id
Phone
+6281221271237
Journal Mail Official
ramadhan.pancasilawan@unpad.ac.id
Editorial Address
Gedung B Lt. 1 Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Padadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21.
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JANE (Jurnal Administrasi Negara)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 20861338     EISSN : 2597758X     DOI : https://doi.org/10.24198/jane.v2i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
JANE (Jurnal Administrasi Negara) telah meninjau dan menilai praktik administrasi publik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional yang diarahkan untuk mengelola proses pembangunan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Hal ini memberikan perhatian khusus pada penyelidikan pengelolaan seluruh tahapan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan dan kepentingan di luar pemerintahan dan negara bagian tertentu. JANE (Jurnal Administrasi Negara) memiliki ketertarikan khusus pada hubungan antara praktik administrasi publik dan penelitian manajemen dan menyediakan forum profesional dan akademis untuk melaporkan pengalaman dan eksperimen baru. Fokus jurnal kami termasuk namun tidak terbatas pada: Administrasi Publik Manajemen Publik Birokrasi Dan Tata Kelola Publik Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Administrasi Pembangunan Lokal Dan Regional Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Inovasi Pelayanan Publik Tata Kelola Dan Manajemen Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi Dan Pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 205 Documents
 12   13   14   15   16 
KOLABORASI DALAM PENGELOLAAN WANA WISATA GUNUNG GALUNGGUNG DI KABUPATEN TASIKMALAYA Iva Khopifatu S; Rita Myrna; Candradewini Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45116

Abstract

Tourism as a multidimensional sector that must be managed well by the government, private sector, community or collaborate together. Because this sector if managed properly has the potential to increase regional income as well as state foreign exchange, create jobs, improve the socio-economic level of the community, and is useful for increasing public awareness in an effort to preserve, protect and manage natural and cultural resources. Tasikmalaya Regency has unique and diverse natural characteristics that make it many natural tourist destinations such as Mount Galunggung. Mount Galunggung Tourism is one of the most favorite tourist destinations in Tasikmalaya Regency. The management of Mount Galunggung tourism is carried out by Perum Perhutani with the help of the surrounding community which are called Koparga (Koperasi Pariwisata Cipanas Galunggung). Its management has been done for a long time, but its development is still relatively slow. This study aims to determine and analyze how management through collaborative relationships is carried out between Perum Perhutani and Koparga by using collaboration process theory through systems analysis platform according to Vigoda & Gilboa (2002). In the process of this research using qualitative methods by going through the interview process with informants using purposive sampling technique, field observations and supported by research supporting documents. The results of this study explain that the management of Mount Galunggung tourism through collaborative relationships shows good results, but there are still some things that are not done as in the PKS (Perjanjian Kerjasama) such as Koparga's goal to help Perum Perhutani increase revenue, but the realization has never reached the annual target that has been determined and mutually agreed upon, In addition, the goal of Perum Perhutani in community empowerment is still not maximized, because there are still many Koparga members who do not understand their rights and obligations. Mount Galunggung tourism area is a destination that has the potential to become a better tourist destination in the future. With a note that management can be improved, especially in the collaboration process between Perum Perhutani and Koparga. Pariwisata sebagai sektor multidimensi yang mesti di kelola dengan baik oleh pemerintah, swasta, masyarakat maupun dengan cara kolaborasi bersama-sama dengan pihak lain. Jika sektor pariwisata dikelola dengan baik memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus devisa negara, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf sosio-ekonomi masyarakat, serta bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya melestarikan, melindugi dan mengelola sumberdaya alam maupun budaya sekitar. Kabupaten Tasikmalaya memiliki karakteristik alam yang unik dan beragam sehingga menjadikannya banyak destinasi wisata alam seperti Gunung Galunggung. Wisata Gunung Galunggung merupakan salah satu destinasi wisata terfavorit di Kabupaten Tasikmalaya. Pengelolaan wisata Gunung Galunggung dilakukan oleh Perum Perhutani dengan bantuan dari masyarakat sekitar yang di berada dalam suatu wadah yang di sebut Koparga (Koperasi Pariwisata Cipanas Galunggung). Dalam pengelolaannya sudah dilakukan sejak lama, namun dalam perkembangannya masih relatif lambat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan melalui hubungan kolaborasi yang dilaksanakan antara Perum Perhutani dan Koparga dengan menggunakan teori proses kolaborasi melalui platform analisis sistem yang dikemukakan oleh Vigoda & Gilboa (2002). Dalam proses penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melalui proses wawancara dengan informan menggunakan teknik purposive sampling, observasi lapangan dan didukung dokumen pendukung penelitian. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan wana wisata Gunung Galunggung melalui hubungan kolaborasi menunjukan hasil yang cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa hal yang tidak dilakukan sebagaimana dalam PKS (Perjanjian Kerjasama) seperti tujuan Koparga untuk membantu Perum Perhutani dalam meningkatkan pendapatan, tetapi realisasinya tidak pernah mencapai target tahunan yang sudah di tentukan dan disepakati bersama. Selain itu, tujuan Perum Perhutani dalam pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal, dikarenakan masih banyaknya anggota Koparga yang tidak memahami hak dan kewajibannya. Wana wisata Gunung Galunggung merupakan destinasi yang sangat memiliki potensi untuk menjadi destinasi wisata yang lebih baik kedepannya. Dengan catatan dalam pengelolaannya bisa lebih dibenahi dan diperbaiki, terutama dalam proses kolaborasi antara Perum Perhutani dan Koparga.
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan (Critical Success Factors) Implementasi E-Samsat Provinsi Jawa Barat Rayinda Nur Annisa; R.Ahmad Buchari; Mas Dadang Enjat Munajat
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41315

Abstract

This research was appear by the phenomenon of the use of information technology in motor vechile tax payment services in West Java through E-Samsat. But in fact, there are still some problems in the implementation of the E-Samsat policy in West Java. The method used in this research is a qualitative research approach. The data collection techniques are carried out by observation, in-depth interviews, as well as documentation and literature studies. Then, the data validity technique was carries out by means of triangulation of sources and triangulation of teqhniques obtained based on the results of the data collection. The theory used in this study is based on Siddique's theory which explains that there are three main factors that can determine the success of e-Government policy implementation.                       The results of this research indicate that the critical success factors of E-Samsat in West Java Province have not been managed properly. This is because there are three factors that have not been managed properly. The three factors are the Strategic Planning factor, the Resource factor related to Human Resources (HR), and the Role Delineation and Accountability factor. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya fenomena pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat melalui E-Samsat. Namun pada nyatanya, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan E-Samsat di Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan penelitian kulitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi dan studi literatur. Kemudian, teknik keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan triangulasi teknik yang didapatkan berdasarkan hasil pengumpulan data. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini berdasarkan teori Siddique yang menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan e-Government.                                                                                          Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penentu keberhasilan E-Samsat Provinsi Jawa Barat belum dikelola dengan baik. Hal tersebut karena terdapat tiga faktor yang belum dikelola dengan baik. Ketiga faktor tersebut adalah faktor Perencanaan Strategis, faktor Sumber Daya yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), dan faktor Delineasi Peran dan Akuntabilitas.
EVALUASI PROGRAM RELOKASI PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TERAS CIHAMPELAS KOTA BANDUNG Nabila Kania Tasya; Heru Nurasa; Neneng Weti Isnawaty
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.38232

Abstract

The background of this research is the problem of street vendors selling on the sidewalks of Jalan Cihampelas, which resulted in an unorganized city arrangement and traffic jams on Jalan Cihampelas. To overcome these problems, the government of Bandung has implemented a relocation arrangement and development program for street vendor at Teras Cihampelas Kota Bandung. Apparently, this program is not quite effective because there are several problems that are still happening in the field. Therefore, the author is interested to do further research on this subject.The purpose of this research is to find out how to evaluate the relocation arrangement and development program for street vendor Teras Cihampelas Kota Bandung. The research method used is descriptive method using a qualitative approach and data collection techniques through observation, interviews and literature study. The results showed that the evaluation of the relocation arrangement and development program for street vendor at Teras Cihampelas Kota Bandung had not gone well because at this time there were still several problems that arose, such as the reemergence of street vendors selling on the sidewalks of Jalan Cihampelas, the difficulty of changing the habits of street vendors to comply the instruction that has been given, and the absence of a protective roof on the Cihampelas Terrace that caused the number of visitors who come is influenced by the weather. If we look from the evaluation criteria of William N. Dunn, there are still 4 criteria that are not meet the target and carried out properly, that including the criteria for effectiveness, efficiency, adequacy, and equity. It’s necessary to make improvements to these criteria so that in the future this program can run better.  Penelitian ini dilatarbelakangi dari suatu fenomena permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar Jalan Cihampelas yang mengakibatkan penataan kota menjadi tidak tertata dengan baik dan terjadi kemacetan arus lalu lintas di Jalan Cihampelas sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Bandung melaksanakan program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung. Pada kenyataannya program ini masih belum berjalan dengan baik karena terdapat beberapa masalah yang ditemukan di lapangan, sehingga penulis tertarik untuk diteliti lebih mendalam. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana evaluasi program relokasi penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Teras Cihampelas Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program relokasi penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Teras Cihampelas Kota Bandung belum berjalan dengan baik karena saat ini masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul, seperti kembali bermunculannya PKL yang berjualan di trotoar Jalan Cihampelas, sulitnya merubah kebiasaan para PKL untuk mengikuti arahan yang sudah diberikan, dan belum adanya pelindung atap di Teras Cihampelas sehingga jumlah pengunjung yang datang dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Selain itu, jika dilihat dari kriteria evaluasi William N. Dunn masih terdapat 4 kriteria yang belum tercapai dan dilakukan dengan tepat diantaranya adalah kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan perataan. Sehingga perlu dilakukan perbaikan pada kriteria tersebut agar kedepannya program ini dapat berjalan dengan lebih baik.
Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Tasikmalaya dalam Mengembangkan Sentra Industri Kreatif Payung Geulis di Kota Tasikmalaya Eva Novita; Sawitri Budi Utami; Nina Karlina
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.35046

Abstract

Abstract. The background of this research is the lack of development of the creative industrial centre of payung geulis as a characteristic icon of Tasikmalaya City. The number of payung geulis craftsmen tended to decline in the last few years. Then, the realization tourism village of payung geulis as a tourism destination in Tasikmalaya City has not been achieved. Based on the results of preliminary observations, the problem is related to the organizational capacity of the Diskoperindag as a public organization that has the authority and plays a role in the development of the creative industrial centre of payung geulis. In conducting this research, the authors used the organizational capacity theory about five dimensions of organizational capacity; human resources, infrastructure, technology and financial resources, strategic leadership, program and process management, and networks/relationships with organizations and stakeholders. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documents. And to validate the data, the author uses triangulation of sources. The study results show that the organizational capacity of Diskoperindag to developing creative industrial centres of payung geulis is inadequate because it is not fully following the organizational capacity theory by the five dimensions. Only one dimension is adequate, namely the strategic leadership dimension. Meanwhile, the dimensions of human resources, infrastructure, technology and financial resources, program and process management, and networks/relationships with organizations and stakeholders are inadequate. Abstrak. Hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah kurang berkembangnya sentra industri kreatif payung geulis sebagai ikon ciri khas Kota Tasikmalaya. Jjumlah pengrajin payung geulis cenderung menurun pada beberapa tahun terakhir serta belum tercapainya arah dari pengembangan sentra industri kreatif payung geulis yaitu terwujudnya kampung wisata payung geulis sebagai destinasi pariwisata di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan hasil observasi, permasalahan tersebut berkaitan dengan kapasitas organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) sebagai organisasi publik yang berwenang dalam pengembangan sentra industri kreatif payung geulis. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teori kapasitas organisasi dari Douglas Horton dkk, dimana terdapat lima dimensi dalam menilai kapasitas organisasi, yaitu sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi dan keuangan, kepemimpinan strategis, manajemen program dan proses, serta jaringan/hubungan dengan organisasi dan pemangku kepentingan lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumen. Serta untuk memvalidasi data penulis menggunakan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kapasitas organisasi Diskoperindag dalam mengembangkan sentra industri kreatif payung geulis belum memadai, karena belum sepenuhnya sesuai dengan teori kapasitas organisasi dari Horton, dkk. Dari lima dimensi, hanya dimensi kepemimpinan strategis yang sudah memadai. Sedangkan dimensi sumber daya manusia, dimensi infrastruktur, teknologi dan sumber daya keuangan, dimensi manajemen program dan proses serta dimensi jaringan/hubungan dengan organisasi dan pemangku kepentingan lain belum memadai. 
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI Dhara Nur Annisa E; Herijanto Bekti; Sawitri Budi Utami
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41289

Abstract

Social welfare problems marked by the condition of uninhabitable houses are still being felt in Cicurug District, Sukabumi Regency, the Sukabumi Regency government then takes care of these problems through the Uninhabitable House Social Rehabilitation Program (RS-RTLH). This study aims to analyze the coordination of the implementation of the Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses (RS-RTLH) in Sukabumi Regency, especially in Cicurug District. The theoretical basis used as material for analysis is the coordination theory proposed by Bose (2012) which consists of six techniques that help achieve effective coordination, namely Clearly defined goals, Clear lines of authority and responsibility, Precise and comprehensive programs and policies, Cooperation , Effective communication, and Effective leadership and supervision. The research method used is a qualitative research method. Data collection techniques used by researchers by way of observation, interviews, documentation. Furthermore, the data processing techniques used by researchers in this study used data descriptions, theme analysis and highlighting. The results of the study showed that the six techniques proposed by Bose (2012) as an analytical knife for the Coordination of the Implementation of the RS-RTLH Program in Cicurug District, Sukabumi Regency in 2019 showed that coordination had not been effective. This can happen because cooperation has not been achieved, the form of cooperation carried out through community self-help has not been fully realized in the village in Cicurug District and awareness of a sense of mutual help that is less developed in the community around the recipients of social assistance, and not achieving effective leadership and supervision. the implementation of a regional leadership system but the lack of active leaders at the village level and the absence of technical facilitators/technical assistance teams as a form of supervision in the field, resulting in order and provision of program implementation reports that are not in accordance with the implementation rules of the RS-RTLH in Cicurug District in 2019. Masalah kesejahteraan sosial dengan ditandai kondisi rumah tidak layak huni masih tengah dirasakan di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, pemerintah Kabupaten Sukabumi kemudian melakukan penanganan terhadap permasalahan tersebut melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi dari penyelenggaraan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kabupaten Sukabumi khususnya pada Kecamatan Cicurug. Dasar teori yang digunakan sebagai bahan analisis adalah teori koordinasi yang di kemukakan oleh Bose (2012) yang terdiri dari enam teknik yang membantu mencapai koordinasi yang efektif, yaitu Clearly defined goals, Clear lines of authority and responsibility, Precise and comprehensive programmes and policies, Cooperation, Effective communication, and Effective leadership and supervision. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan deskripsi data, analisis tema dan penonjolan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa enam teknik yang dikemukakan oleh Bose (2012) sebagai pisau analisis Koordinasi Penyelenggaraan Program RS-RTLH di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 menunjukan koordinasi yang belum efektif. Hal tersebut dapat terjadi karena belum tercapainya kerjasama, bentuk kerjasama yang dilaksanakan melalui swadaya masyarakat belum terealisasi keseluruhan di desa di Kecamatan Cicurug serta kesadaran akan rasa saling membantu yang kurang terbangun di lingkup masyarakat sekitar penerima bantuan sosial, dan tidak tercapainya kepemimpinan dan pengawasan yang efektif, diterapkannya sistem kepemimpinan secara kewilayahan namun kurang aktifnya pemimpin di tingkat desa serta tidak adanya fasilitator teknis/tim pendamping teknis sebagai bentuk pengawasan di lapangan sehingga mengakibatkan ketertiban dan ketetapan laporan pelaksanaan program kurang sesuai dengan aturan pelaksanaan RS-RTLH di Kecamatan Cicurug tahun 2019.
KINERJA PEGAWAI DINAS KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA BANDUNG Disa Nurafiyah; Rita Mryna; Neneng Weti Isnawati
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.38230

Abstract

 Performance plays a role in the organization to encourage performance improvement, and decision making so that the organization has quality resources. This research was conducted on the basis of indications that show the condition of employee performance at the Bandung City Fire and Disaster Management Service, including the condition of human resources that are still lacking in terms of quality and quantity as well as development, indications in terms of cooperation, responsibility and initiatives in work that need to be studied further, as well as the failure to handle several cases of fire disasters in Bandung for the 2017-2020 period. This study aims to answer why the performance of the Bandung Fire and Disaster Management Service, seen from the indications, is still lacking. In this study, the theory used is Mangkunegara's theory of performance indicators of five indicators, namely work quantity, work quality, responsibility, cooperation, and initiative. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. The results of this study are the performance of the Bandung Fire and Disaster Management Service is still lacking because there are performance indicators that are still lacking, indicators of quantity, cooperation, and initiative. Indicators that are considered good are in terms of quality and awareness of responsibility. This is reflected in the fulfillment of work standards by all officers in carrying out their duties. Suggestions to improve the performance of the is to establish cooperation with the labor agency, schedule training and development of employees consistently whose form of training can simultaneously improve teamwork and cooperation, and strengthen the unity of horizontal employee relations, Advise consistently and periodically the condition of the officer fleet. In addition, a special budget is needed for fleet maintenance so that it is always primed in carrying out its duties. Kinerja berperan dalam organisasi untuk mendorong perbaikan kinerja, dan pengambilan keputusan sehingga organisasi memiliki sumber daya yang berkualitas. Penelitian ini dilakukan atas indikasi yang menunjukkan kondisi kinerja pegawai pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, diantaranya kondisi sumber daya manusia yang masih kurang dalam aspek kualitas dan kuantias dan pengembangannya, aspek kerjasama, tanggung jawab dan inisiatif dalam bekerja yang perlu dikaji lebih lanjut, dan tidak tertanganinya beberapa kasus bencana kebakaran dalam kurun waktu 2017-2020. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab mengapa kinerja Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dilihat dari indikasinya masih kurang. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori dari Mangkunegara tentang indikator kinerja, yaitu kuantitas kerja, kualitas kerja, tanggung jawab, kerja sama, dan inisiatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deksriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Kinerja Pegawai Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung masih kurang karena terdapat indikator kinerja yang masih kurang, diantaranya indikator kuantitas, kerjasama, dan inisiatif. Adapun indikator yang dinilai sudah baik adalah segi kualitas dan kesadaran akan tanggung jawab. Hal tersebut tercermin dari pemenuhan standar kerja oleh seluruh petugas dalam pelaksanaan tugasnya. Saran untuk meningkatkan Kinerja instansi adalah bekerjasama dengan lembaga penyedia tenaga kerja, sehingga dapat menjaring para personil yang memenuhi kualifikasi, Konsisten jadwal pelatihan dan pengembangan yang dapat meningkatkan mempererat kesatuan hubungan horizontal pegawai, Secara konsisten dan berkala mengusulkan mengenai kondisi armada petugas. Selain itu, perlu anggaran khusus perawatan armada agar selalu prima dalam pelaksanaan tugas.
Pengendalian Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) oleh Satuan Kerja Kota di Kota Bandung Rozi Nauval Kamil; Sinta Ningrum; Ahmad Buchori
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.28704

Abstract

Skripsi ini menggambarkan hasil penelitian mengenai pengendalian satuan kerja kota pada pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bandung. Penulisan skripsi ini dilatarbelangaki oleh luasnya permukiman kumuh yang ada di Kota Bandung dan pelaksanaan Program Kotaku dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dilaksanakan di kabupaten/kota di Indonesia yang salah satunya di Kota Bandung sebagai kota prioritas dalam pelaksanaannya. Dari pra penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan beberapa indikasi masalah, seperti belum tercapainya target pengurangan permukiman kumuh yang direncanakan, belum dijalankannya kegiatan yang direncanakan sesuai dengan jadwal dalam pedoman umum pelaksanaan Program Kotaku, serta pelaksanaan program belum sesuai dengan prinsip pelaksanaan Program Kotaku yang tepat waktu.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pengendalian Program Kotaku di Kota Bandung yang dilakukan oleh satuan kerja kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program Kotaku dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada stakeholder Program Kotaku di Kota Bandung serta melakukan observasi di lokasi pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bandung.Hasil yang didapat dari penelitan ini adalah pengendalian yang dilakukan oleh satuan kerja kota dalam pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bandung masih lemah karena tidak memiliki SOP pengendalian, tidak memiliki jadwal yang pasti dalam melakukan pemantauan ke lapangan, dan sering terjadinya perubahan perencanaan ditengah-tengah pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, penulis memberikan saran untuk membuat SOP pengendalian, memiliki tim khusus pengendalian diluar satuan kerja, pelaksanaan team building untuk Tim Fasilitator dan mengintegrasikan program-program dengan tujuan yang sama di Kota Bandung.
FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN PENERAPAN ONLINE ANYWHERE SERVICE (OASE) DI KABUPATEN TANAH DATAR Lailatur Rahmah; Slamet Usman Ismanto; Sawitri Budi Utami
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45089

Abstract

The Tanah Datar District Population and Civil Registry Service is currently implementing an online-based service concept, namely Online Anywhere Service (OASE). But in reality, there are still some problems in the implementation of OASE in Tanah Datar District. This study describes the determinants that influence the implementation of Online Anywhere Service (OASE) in Tanah Datar District. The purpose of this research is to find out what are the dominant factors that influence the implementation of OASE in Tanah Datar District. The theory used in this study is the critical success factors in implementing E-Government according to Kazmi. This study uses a descriptive quantitative research method with a survey research design. The main data collection technique used a questionnaire which was filled out by 96 respondents who were selected using a purposive sampling technique. The results showed that the four determining factors, namely the quality of the web portal, technology infrastructure, government policies and human resources had a significant effect on the implementation of OASE in Tanah Datar District and the main dominant factor influencing the success of OASE was web portal quality. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar saat ini menerapkan suatu konsep pelayanan berbasis online yaitu Online Anywhere Service (OASE). Namun pada nyatanya, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam penerapan OASE di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggambarkan mengenai faktor-faktor penentu yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Online Anywhere Service (OASE) di Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui faktor dominan apa yang mempengaruhi keberhasilan penerapan OASE di Kabupaten Tanah Datar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penentu keberhasilan dalam implementasi E-Government menurut Kazmi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan desain penelitian survei. Teknik pengumpulan data utama menggunakan angket yang diisi oleh 96 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat faktor-faktor penentu yaitu kualitas portal web, infrastruktur teknologi, kebijakan pemerintah dan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan OASE di Kabupaten Tanah Datar dan yang menjadi faktor dominan utama yang mempengaruhi keberhasilan OASE adalah kualitas portal web.
PERENCANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN CIAMIS Ari Nugraha; Sawitri Budi; Mas Halimah
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.28678

Abstract

Hal yang melatarbelakangi pada penulisan penelitian ini adalah adanya permasalahan mengenai penurunan jumlah kunjungan wisatawan dari beberapa tahun ke belakang. Permasalahan tersebut diindikasikan terjadi akibat dari kurang efektifnya proses perencanaan yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata, seperti belum efektifnya penetapan alternatif pemecahan masalah, belum efektifnya rencana operasional yang ditetapkan, serta belum efektifnya evaluasi rencana yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis dalam Program Pengembangan Pemasaran PariwisataDalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ulber Silalahi sebagai pedoman dalam menganalisis proses perencanaan yang dilakukan. Terdapat empat langkah perencanaan yang efektif yang Ulber Silalahi kemukakan, terdiri atas penetapan tujuan, formulasi rencana strategi, pengembangan rencana operasional, dan implementasi dan evaluasi rencana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara. Kemudian untuk memvalidasi data penulis menggunakan triangulasi sumber serta teknik.Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua langkah yang masih belum efektif karena masih adanya ketidaksesuaian langkah perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis yaitu pada langkah kedua mengenai formulasi rencana strategi serta langkah ketiga yaitu pengembangan rencana operasional. Sedangkan pada langkah pertama dan terakhir sudah dapat dikatakan sesuai karena memenuhi aspek-aspek yang dikemukakan oleh Ulber Silalahi. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata belum efektif, karena masih terdapat dua langkah yang belum efektif.
KOLABORASI DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP DESA KARANGSONG Karlina Karlina; Slamet Ismanto; Ahmad Buchori
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 12, No 2 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v12i2.28687

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah karena ketertarikan penulis untuk mengetahui pelaksanaan kolaborasi dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di Desa Karangsong. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap Desa Karangsong Kabupaten Indramayu belum berjalan dengan baik. Metode yang digunakan ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mengacu pada teori kolaborasi dari Huxham dan Vangen (1996) yang mengemukakan 6 dimensi agar kolaborasi dapat berjalan dengan baik. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dimensi pelaksanaan kolaborasi yang baik belum mampu dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap Desa Karangsong. Agar kolaborasi dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap Desa Karangsong dapat berjalan dengan baik diperlukan peningkatan dalam berbagai aspek yaitu diantaranya meningkatkan komunikasi yang baik antar pihak-pihak yang terlibat dan juga melakukan peningkatan dalam hal pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana penunjang minapolitan perikanan tangkap. Selain itu agar kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik diperlukan adanya SOP Mekanisme Pembangunan dan Pengembangan Perikanan Tangkap Desa Karangsong Kabupaten Indramayu.

Page 14 of 21 | Total Record : 205

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025 Vol 16, No 2 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2025 Vol 16, No 1 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2024 Vol 15, No 2 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2024 Vol 15, No 1 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2023 Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023 Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022 Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022 Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021 Vol 12, No 2 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2021 Vol 2, No 1 (2017): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2017 Vol 1, No 2 (2016): PENGENDALIAN PENGGUNAAN AIR DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG OLEH PEME More Issue