cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Teguh Sandjaya
Contact Email
teguh.sandjaya@unpad.ac.id
Phone
+6281221271237
Journal Mail Official
ramadhan.pancasilawan@unpad.ac.id
Editorial Address
Gedung B Lt. 1 Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Padadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21.
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JANE (Jurnal Administrasi Negara)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 20861338     EISSN : 2597758X     DOI : https://doi.org/10.24198/jane.v2i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
JANE (Jurnal Administrasi Negara) telah meninjau dan menilai praktik administrasi publik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional yang diarahkan untuk mengelola proses pembangunan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Hal ini memberikan perhatian khusus pada penyelidikan pengelolaan seluruh tahapan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan dan kepentingan di luar pemerintahan dan negara bagian tertentu. JANE (Jurnal Administrasi Negara) memiliki ketertarikan khusus pada hubungan antara praktik administrasi publik dan penelitian manajemen dan menyediakan forum profesional dan akademis untuk melaporkan pengalaman dan eksperimen baru. Fokus jurnal kami termasuk namun tidak terbatas pada: Administrasi Publik Manajemen Publik Birokrasi Dan Tata Kelola Publik Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Administrasi Pembangunan Lokal Dan Regional Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Inovasi Pelayanan Publik Tata Kelola Dan Manajemen Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi Dan Pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 205 Documents
 13   14   15   16   17 
PERUBAHAN ORGANISASI PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) KOTA BANJAR Risa Rismawati; Candradewini Candradewini; Dedi Sukarno
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 15, No 1 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v15i1.48842

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana kesiapan KP2KP dalam melakukan perubahan organisasi yang terjadi dan upaya yang dilakukan untuk tetap memberikan pelayanan yang baik. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Maka dari itu, untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis melakukan observasi dan wawancara dengan pegawai KP2KP Kota Banjar. Dimana teori yang digunakan sebagai rujukan penelitian yaitu oleh Porras dan Robertson dalam (Struckman & Yammarino, 2003). teori ini terdapat 9 faktor yaitu communication, culture, technology, leadership, management, organizational structure, performance management, strategy, skill. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dari ke Sembilan faktor, ada beberapa faktor yang belum optimal namun dalam tahap perkembangan yaitu technology yang hanya sebagian layanan dapat dilakukan secara online, performance management sebagai upaya untuk lebih menarik wajib pajak dan wajib pajak kecil dilakukan penyuluhan langsung secara rutin. Dan ditemukan bahwa SDM masih dibawah rata-rata yang diharapkan untuk perubahan menjadi KPP Mikro dan cakupan wilayah yang masih kecil. Maka, dapat disimpulkan bahwa seluruh faktor dapat mempengaruhi perubahan organisasi. The purpose of this research that is for explain how KP2KP readiness in make changes organization that occurred and the efforts made for still give good service. On research this, author use method study with approach qualitative. So from it, for obtain the required data writer do observation and interview with Banjar City KP2KP employee. Where is the theory used as reference study namely by Porras and Robertson in (Struckman & Yammarino, 2003). theory This there are 9 factors that is communication, culture, technology, leadership, management, organizational structure, performance management, strategy, skills. Result of study This explain that from to the nine factors, there is a number of factors that are not yet optimal however in stage development that is technology that only part service can done in a manner online, performance management as effort for more collect must tax and mandatory tax small done counseling direct in a manner routine. And found that human resource still is below the expected average for change become a KPP Micro and the coverage area is still small.
JEJARING KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) MELALUI PEROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA BANDUNG Firda Pujianti; Entang Adhy Muhtar; Tomi Setiawan
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41373

Abstract

This research describes an overview of the policy network in the implementation of Child Friendly City policies that focus on programs for the protection and handling of victims of violence against children in the city of Bandung which is a derivative of the Child Friendly City policy in cluster 5, namely special protection. This research is motivated by the existence of problems regarding the unintegrated process of implementing protection programs and handling victims of violence against children in the city of Bandung, the author's interest in researching the implementation of protection programs and handling victims of violence against children involving many actors from the Government, Non-Governmental Organizations, and the Business World. . The theory that is used as a reference in this research is according to Frans Van Waarden (1992), the policy network can be seen from seven dimensions, namely actors, function, structures, institutionalization, rules of conduct, power relations, and actor strategies. This study uses descriptive qualitative research methods The results of the research revealed that the program for the protection and handling of victims of violence against children was not optimal because there were still aspects that were not running optimally, including the dimensions of actors, structure, institutionalization and power relations. First, the actor has not involved the mass media. Second, Second, less than optimal coordination, because there are no implementing instructions, so coordination throwing each other. Third, the same tasks occur, the required resources have not fulfilled due to unscheduled coordination meetings and program activities.  Penelitian ini memberikan gambaran mengenai jejaring kebijakan dalam pelaksanaan kebijkan Kota Layak Anak yang berfokus pada program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung yang merupakan turunan dari kebijakan Kota Layak Anak pada klaster 5 yaitu perlindungan khusus. Penelitian ini dilatarbelakngi dengan adanya permasalahan mengenai tidak terintegrasinya proses pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung, ketertarikan penulis dalam meneliti pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak yang melibatkan banyak aktor baik dari Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha. teori yang dijadikan acuan dalam penelitian ini ialah menurut Frans Van Waarden (1992), jejaring kebijakan dapat dilihat dari tujuh dimensi, yaitu Aktor, Fungsi, Struktur, Pelembagaan, Aturan Bertindak, Hubungan Kekuasaan, serta Strategi Aktor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif  deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan, program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak belum optimal karena masih ditemukan aspek yang belum berjalan secara maksimal diantaranya pada dimensi aktor, pelembagaan, dan hubungan kekuasaan. Pertama, aktor belum melibatkan media massa. Kedua, koordinasi yang kurang optimal, karena tidak adanya petunjuk pelaksana, sehingga terdapat koordinasi yang saling melempar. Ketiga, terjadi pembagian tugas yang sama, belum terpenuhinya sumberdaya yang dibutuhkan karena tidak terjadwalnya pertemuan rapat koordinasi maupun kegiatan program.
Perencanaan Program Pengembangan Pariwisata Oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga kota Cimahi Ridwan Akhmad Nugraha; Rd. Ahmad Buchari; Mas Dadang Enjat Munajat
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41272

Abstract

This research was based on tourism problems in Cimahi City which does not yet have its own tourism brand image while Cimahi City is included as a priority part of world-class tourism development from West Java, Cimahi City has a geographical condition that is not too broad with minimal tourism resources among other areas around Cimahi City, Therefore, how the planning of tourism development program by the Youth and Sports Tourism Culture Office of Cimahi City is interesting to research. In carrying out this study, the authors used the theory put forward by Ulber Silalahi as a guideline in analyzing the planning process carried out. There are four planning steps presented consisting of setting goals, strategic plans, operational planning, implementation and evaluation of planning.The purpose of this study is to describe and analyze how the planning of tourism development programs by the Cimahi City Youth and Sports Tourism Culture Office in an effort to develop Cimahi city tourism. This research uses qualitative research methods with a deskriftrif approach Data collection techniques are conducted through observations, in-depth interviews, and documents. Then to test the credibility of the data using the technique of triangulation of the source then the data is reduced, presented, and drawn conclusions. The results showed that there are two steps that are still not implemented from the four rare planning carried out by the Youth Tourism And Sports Culture Office of Cimahi City, namely in the strategic plan step and operational plan steps while the two steps that have been implemented are the determination of goals and impelemntasi and evaluation of planning, based on the results of research and discussion can be concluded that the planning of the Tourism Development Program by Din As Tourism Culture has not been implemented, for that the author provides advice as input that is coordinating and coordinating with tourism stakeholders and making operational operational standards and innovation activities in this program in addition to improving the quality of human resources in the organization, it is necessary to conduct programmatic training on tourism development. Penelitian ini dilatarbelakangi  atas dasar  permasalahan pariwisata di Kota Cimahi yang belum memiliki brand Image pariwisatanya sendiri sementara itu Kota Cimahi termasuk sebagai wilayah yang menjadi bagian prioritas pembangunan pariwisata kelas dunia  dari Jawa Barat, Kota Cimahi memiliki kondisi geografis yang tidak terlalu luas dengan sumber daya pariwisata yang minim diantara daerah lainnya di sekitar Kota Cimahi, Oleh Karena itu bagaimana perencanaan program pengembangan pariwisata oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi menarik untuk diteliti. Dalam melaksanakan  penelitian ini, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh  Ulber Silalahi sebagai pedoman dalam menganalisis proses  perencanaan yang dilakukan. Terdapat empat langkah perencanaan yang dikemukakan terdiri dari penetapan tujuan, rencana strategis, perencanaan operasional, implementasi dan evaluasi perencanaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perencanaan program pengembangan pariwisata oleh Dinas Kebudayaan  Pariwisata Kepemudaan dan  Olahraga Kota Cimahi   dalam  upaya mengembangkan pariwisata kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan  deskriftrif Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam,  dan dokumen. Kemudian untuk pengujian kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi sumber kemudian data-data tersebut di reduksi, disajikan, dan ditarik simpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat  dua langkah yang masih belum terlaksana dari empat langka perencanaan yang dilakukan Oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi yaitu pada langkah rencana strategis dan langkah rencana operasional sementara dua langkah yang sudah terlaksana yaitu penetapan tujuan dan impelemntasi serta evaluasi perencanaan, berdasarkan hasil penelitian  dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perencanaan Program Pengembangan Pariwisata Oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata  belum terlaksana, untuk itu penulis memberikan saran sebagai masukan yaitu melakukan koordinasi dan kersama dengan stakeholders pariwisata serta membuat standar operasional operasional dan  inovasi kegiatan pada program ini selain itu untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di organisasi maka perlu dilakukan pelatihan terprogram  tentang pengembangan pariwisata.
PEMANTAUAN KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN GARUT KOTA OLEH TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN GARUT Kurnia Muhamad Ramdhan; Asep Sumaryana; Slamet Usman Ismanto
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2017): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v2i1.13680

Abstract

Skripsi ini berupaya menyajikan hasil penelitian yang merefleksikan kegiatan Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut. Latar belakang dari penelitian ini ialah tercetusnya kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima yang diprakarsai pada era kepemimpinan Rudy Gunawan selaku Bupati Garut Periode 2014 – 2019, sebagai upaya dalam menata kembali pusat perkotaan dan menertibkan para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitar pusat kota, hingga dalam praktiknya ditemukan suatu kendala dari pelaksanaan kebijakan tersebut yang disebabkan karena tidak efektifnya kegiatan pemantauan (monitoring) kebijakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari William N. Dunn (1999), beliau mengemukakan bahwa Pemantauan setidaknya memainkan empat fungsi yaitu Eksplanasi, Akuntansi, Pemeriksaan, dan Kepatuhan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi non- partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik triangulasi sumber dijadikan sebagai pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini, kemudian data-data tersebut direduksi, disajikan, dan ditarik simpulan. Berdasarkan penelitian Penulis, nyatanya kegiatan pemantauan kebijakan tidak dapat dipandang sebelah mata, dikarenakan pemantauan kebijakan memiliki peran yang vital dalam menilai dan mengawal sejauh mana kebijakan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan koridor tujuan dan sasaran kebijakan tersebut, sehingga Pemantauan Kebijakan tidak dapat hanya dimaknai secara harfiah saja, perlu dilakukan elaborasi yang mendalam, seperti pada aspek Kepatuhan, Pemeriksaan, Akuntansi, dan/ atau Eksplanasi, karena hasil dari pemantauan kebijakan dapat dijadikan acuan untuk melakukan upaya koreksi/ modifikasi kebijakan. ABSTRACT This paper presents the results of research that seeks to reflect the monitoring activities Structuring Street Vendors Policy in Garut Kota subdistrict by Team Arrangement and Empowerment of Street Vendors Garut. The background of this study is that the conclusions of the policy Structuring Street Vendor initiated the era of the leadership of Rudy Gunawan as Garut Regent Period of 2014 - 2019, as an effort to restructure the urban centers and curb the street vendors who sell at around the center of town, up in practice found a constraint on the implementation of the policy caused by lack of effective monitoring policy. The theory used in this study came from William N. Dunn (1999), he argued that the monitoring of at least play four functions, namely Explanation, Accounting, Auditing, and Compliance. This research is conducted by using descriptive and qualitative approach. Data obtained using literature study and field studies in the form of non-participant observation, in-depth interviews, and documentation. Triangulation techniques serve as a source of data validity checking in the study, then the data is reduced, presented, and the conclusions drawn. Based on the study of author, in fact monitoring policy can not be underestimated, because the monitoring policy has a vital role in assessing and guarding the extent to which the policy is being implemented to run in accordance with the corridor aims and objectives of the policy. So, the monitoring policy can not be simply interpreted a literal, depth elaboration is necessary, as in the aspect of Compliance, Auditing, Accounting, and/ or Explanation, because the results of the monitoring policy could be use as a reference to make efforts correction/ modification of the policy.
PERAN KLIEN DAN KOALISI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN BOGOR Dary Amalia Fathin; Asep Sumaryana; Candradewini Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45135

Abstract

This research is motivated by the policy of the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia No. 70 of 2009 whose implementation has not been optimal in Bogor Regency. It is known that the role played by the Cibinong SLBN as the source center has not run optimally. This study aims to examine more deeply the role or support provided by the Client (Target Group) and Coalition (Non-Government Actors) towards implementing inclusive education in Bogor Regency. This study uses the policy implementation model revealed by Najam (1995) regarding five critical factors that explain the success and failure of policy implementation. One of the critical factors expressed by Najam is the support of the Client and the Coalition. This research uses a descriptive qualitative approach. The informants in this study were 25 people, including 6 principals and 6 teachers at the six public elementary schools in Cibinong District, 6 parents of students with special needs, 6 school committees, and 1 head of the Cibinong SLBN Resource Center. Data collection techniques used are in-depth interviews and observation.The results showed that the support provided by the client was not optimal due to the busyness of the parents, the lack of understanding of the parents regarding the handling of children with special needs, as well as economic factors that made parents unable to take their children to doctors, therapists, or psychologists. The lack of socialization to all school members also causes the support that can be given to children with special needs and the implementation of inclusive education in schools is not yet optimal. Meanwhile, the support provided by the resource center has not been optimal due to problems in the number of human resources, distance, and time, as well as the lack of government support for the role played by SLBN Cibinong as a Resource Center. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70 Tahun 2009 yang implementasinya belum optimal di Kabupaten Bogor. Diketahui bahwa peran yang dijalankan oleh SLBN Cibinong selaku pusat sumber belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam peran atau dukungan yang diberikan oleh Klien (Kelompok Sasaran) dan Koalisi (Aktor non Pemerintah) terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh Najam (1995) mengenai lima faktor kritis yang menjelaskan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Salah satu faktor kritis yang diungkapkan oleh Najam ialah dukungan Klien dan Koalisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 25 orang yang meliputi 6 Kepala Sekolah dan 6 Guru di keeanam SDN di Kecamatan Cibinong, 6 Orang Tua Murid ABK, 6 Komite Sekolah, serta 1 Kepala RC SLBN Cibinong. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara mendalam, dan observasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa belum optimalnya dukungan yang diberikan oleh klien disebabkan karena faktor kesibukan yang dimiliki orang tua, kurangnya pemahaman orang tua terkait penanganan ABK, serta faktor ekonomi yang membuat orang tua tidak bisa membawa anaknya ke dokter, terapis, maupun psikolog. Kurangnya sosialisasi kepada seluruh warga sekolah juga menyebabkan belum optimalnya dukungan yang dapat diberikan kepada ABK maupun penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah. Sementara itu, belum optimalnya dukungan yang diberikan oleh pusat sumber dikarenakan persoalan kuantitas SDM, jarak, dan, waktu, serta kurangnya dukungan pemerintah terhadap peran yang dijalankan SLBN Cibinong sebagai Pusat Sumber.
Glass Ceiling dalam Peningkatan Jenjang Karir Pegawai Negeri Sipil Perempuan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Wahyuni Sari Nasution; R Ira Irawati; Didin Muhafidin
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41326

Abstract

This research is about Glass Ceiling in Advancing Career Paths for Female Civil Servants in Medan City Government motivated by the trend of increasing the number of female civil servants occurring both nationally and in the city of Medan itself, where in the city of Medan alone the number of female civil servants is almost double the total male civil servants. However, the dominance of women in terms of the number of female civil servants both at the national and regional levels has not been reflected in the level of participation of female civil servants in structural positions. Most women occupy Echelon IV structural positions and the higher the structural positions, the fewer women occupy these positions, this phenomenon can be assumed that the career development of female civil servants in high structural positions is relatively slower than male civil servants and the obstacles are invisible. that hinders career advancement is called Glass Ceiling.This study was conducted to identify the factors causing the glass ceiling in increasing the career path of Female Civil Servants in the Medan City Government and to obtain new inputs as policy implications in order to further reduce the factor glass ceiling thereby increasing the participation of female civil servants in structural positions. In reviewing this, the author uses three approaches, Women's Sex Role, Gender Stereotype and Work Environment. The author conducted in-depth interviews with 10 informants from six agencies within the Medan City Government. Then to process the data obtained, the author conducted an analysis using the six stages of Cresswell.The results show that Women's Sex Role, Gender Stereotype and Work Environment are factors that influence the increase in Career  Paths of Female Civil Servants in the Medan City Government. So to overcome this and increase the participation of female civil servants in structural positions the policy implications are designing gender-sensitive infrastructure, increasing the involvement of women in public positions and policies and improving policies related to ASN in the implementation of the merit system, especially in terms of promotion. Penelitian ini mengenai Glass Ceiling dalam Peningkatan Jenjang Karir Pegawai Negeri Sipil Perempuan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan yang dilatar belakangi  oleh tren peningkatan jumlah PNS Perempuan terjadi baik di nasional maupun Kota Medan sendiri, dimana di Kota Medan sendiri jumlah PNS Perempuan hamper dua kali lipat dari total PNS Laki-Laki. Namun dominasi Perempuan dari segi jumlah PNS Perempuan baik ditingkat nasional hingga daerah belum tercermin dalam tingkat partisipasi PNS Perempuan dalam jabatan Struktural. Perempuan paling banyak menempati pada jabatan struktural Eselon IV dan semakin tinggi jabatan struktural maka makin sedikit perempuan yang menempati posisi tersebut, fenomena ini dapat diasumsikan bahwa perkembangan karir PNS Perempuan pada jabatan struktural tinggi relatif lebih lambat dibandingkan dengan PNS laki-laki dan hambatan yang tidak terlihat yang menghambat peningkatan jenjang karir disebut Glass Ceiling. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab glass ceiling dalam peningkatan jenjang karir Pegawai Negeri Sipil Perempuan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan dan mendapatkan masukan baru sebagai implikasi kebijakan agar selanjutnya mampu mengurangi faktor glass ceiling tersebut sehingga meningkatkan partisipasi PNS Perempuan dalam Jabatan Struktural. Dalam mengkaji hal tersebut penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu Women’s Sex Role, Gender Stereotype dan Work Environment. Penulis melakukan wawancara mendalam kepada 10 Informan dari enam Instansi yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Kemudian untuk mengolah data yang diperoleh penulis melakukan analisis menggunakan enam tahapan dari Cresswell.Hasil penelitian menunjukan bahwa Women’s Sex Role, Gender Stereotype dan Work Environment menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan Jenjang Karir  Pegawai Negeri Sipil Perempuan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut dan meningkatkan Partisipasi PNS Perempuan dalam jabatan struktural atas hal yang harus diperhatikan atau implikasi kebijakannya adalah Mendesain Infrastruktur yang sensitif terhadap gender, Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam jabatan publik dan kebijakan dan memperbaiki Kebijakan terkait ASN dalam pelaksanaan merit system khsusunya dalam hal promosi jabatan.
PENGARUH PENERAPAN ELEKTRONIK REMUNERASI KINERJA (e-RK) TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA BANDUNG Dinda Cindy Febrina; Dedi Sukarno; Nunung Runiawati
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41261

Abstract

In achieving Good Governance, the Bandung City Government implements e-Government to improve the quality of its performance. The implementation of e-Government is expected to increase the convenience, efficiency and accessibility of public services. One form of e-government implementation, the Bandung City Personnel, Education and Training Agency (BKPP) implements a Dynamic Work Allowance (TKD) system based on Electronic Performance Remuneration (e-RK). -RK affects the achievement of employee performance as expected so that it can give birth to solutions or recommendations for the smooth implementation of activities in government agencies, especially in the city of Bandung. The research method used is a quantitative approach. To measure which dimensions are inadequate, the authors use the TPC (technology performance chain) theory from Goodhue and Thompson (1995) which shows four dimensions including Task Characteristics, Technologies Characteristics, Task-technology fit, and Utilization. The performance theory used is Mitchel's theory in Sedarmayanti (2001) where there are five dimensions in assessing performance, namely Promptness, Quality of Work, Initiative, Communication, and Capability. ). The researcher used a sampling technique, namely the proportionate stratified random sampling technique with a total sample of 46 people. The results showed that e-RK had a high effect on the performance of BKPP employees. The results showed that the contribution given by e-RK had an effect of 87.8% on employee performance. Then for the rest as much as 12.2% is the influence of other contributions not examined in this study. Based on the hypothesis test, the value of tcount > ttable (17.807 >2.01537) was obtained. So it can be concluded that Ho is rejected and there is a significant effect on the implementation of e-RK on the performance of BKPP employees. Dalam mencapai Good Governance, Pemerintah Kota Bandung menerapkan e-Government untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Penerapan e-Government diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, efisiensi serta aksesibilitas yang dari pelayanan publik. Salah satu bentuk penerapan e-government, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung menerapkan sistem pemberian Tunjangan Kerja Dinamis (TKD) yang berbasis Elektronik Remunerasi  Kinerja (e-RK).Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menjelaskan apakah penerapan E-RK berpengaruh terhadap tercapainya kinerja pegawai sesuai yang diharapkan sehingga bisa melahirkan solusi ataupun rekomendasi bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan di instansi-instansi pemerintah khususnya di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Untuk mengukur dimensi mana yang tidak memadai, penulis menggunakan teori TPC (technology performance chain) dari Goodhue dan Thompson (1995) yang menunjukan empat dimensi diantaranya Task Characteristic, Technologies Characteristic, Task-technology fit, dan Utilization. Adapun teori kinerja yang digunakan ialah teori Mitchel dalam Sedarmayanti (2001) dimana terdapat lima dimensi dalam menilai kinerja, yaitu Ketetapan Waktu (Promptness), Kualitas Kerja (Quality of Work), Inisiatif (Initiative), Komunikasi (Communication), dan Kemampuan (Capability). Peneliti menggunakan teknik penarikan sampel yaitu teknik proportionate stratified random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 46 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-RK berpengaruh tinggi terhadap kinerja pegawai BKPP. Hasil penelitian menunjukan bahwa kontribusi yang diberikan e-RK berpengaruh sebesar 87,8% terhadap Kinerja Pegawai. Kemudian untuk sisanya yaitu sebanyak 12,2% merupakan pengaruh dari kontribusi lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Berdasarkan uji hipotesis,  diperoleh nilai thitung > ttabel (17,807 >2,01537) . Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan terdapat pengaruh signifikan penerapan e-RK terhadap Kinerja Pegawai BKPP.
IMPLEMENTASI PROGRAM E-SAMSAT DI JAWA BARAT M. Fachri Zilda; Darto Miradhia; Ramadhan Pancasilawan
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.28691

Abstract

Penulisan ini merupakan hasil penelitian penulis yang membahas tentang Implementasi Progran E-samsat di Jawa Barat. Latar belakang penelitian ini adalah melihat pelayanan public merupakan isu yang sangat strategis karena menjadi ajang interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka memenuhi tuntutan rakyat dan untuk lebih responsive, aspirasi dan kepuasan yang berorientasi rakyat, kantor Samsat dan Bapenda membuat terobosan dalam bentuk e-samsat. Program ini merupakan inovasi visioner yang diatur dalam Perjanjian kerjasama dengan pihak terkait.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganilisis bagaimana Implementasi Program E-samsat di Jawa Barat. Teori yang digunakan dalam peneliatian ini adalah teori implementasi program oleh Mazmanian dan Sabatier dengan pembahasan meliputi: Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, tingkat dan ruanglingkup perubahan perilaku yang dikehendaki, kemampuan kebijakan atau program untuk menstruktur implementasi secara tepat, variable-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami, menganalisi, dan menjelaskan aspek yang ada dalam implementasi program e-samsat.Implementasi program e-samsat ini sudah berjalan sejak tahun 2014, namun dari awal pelaksanaannya masih terdapat masalah dan kendala-kendala yang dihadapi, hasil penlitian ini menunjukan masalah dan kendala yang dihadapai dapat ditangani dengan baik dan bijak oleh pihak pelaksana program, dan para pelaksana melakukan inovasi demi keberhasilan program e-samsat, sehingga banyak kemajuan dalam penerapannya.
MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA MITRA MAJU SEJAHTERA DESA GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR Anggi Febryany; Herijanto Bekti; Slamet Usman Ismanto
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45110

Abstract

This study tries to explain the management of village-owned enterprises in Gunung Putri Village, Gunung Putri District, Bogor Regency. At present, Mitra Maju Sejahtera BUMDes is one of the active BUMDes in Bogor Regency. Of the 416 villages in Bogor Regency, 302 villages are listed by the Bogor District Community and Village Empowerment Service as having village-owned enterprises, but not all of these village-owned enterprises are running well. This is the author's background for researching one of the villageowned enterprises in Bogor Regency. The research method used is a qualitative research method and data collection techniques, namely library research and field studies in the form of observations and interviews. The theory used is the management function of Stephen P Robbins et al. As for the theory includes planning, organizing, leadership and control. The results of the study show that currently the management of villageowned enterprises in Gunung Putri Village is running quite well. This can be seen from the management of BUMDes Mitra Maju Sejahtera which has gone through the planning process, organizing by optimizing resource potential, implementing leadership that is tailored to BUMDes characteristics and implementing control over each BUMDes program.  Penelitian ini mencoba menjelaskan tentang manajemen badan usaha milik desa di Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Pada saat ini, BUMDes Mitra Maju Sejahtera merupakan salah satu BUMDes yang aktif di Kabupaten Bogor. Dari 416 desa yang ada di Kabupaten Bogor, 302 desa yang tercatat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor sudah memiliki badan usaha milik desa namun tidak semua badan usaha milik desa tersebut berjalan dengan baik. Hal ini menjadi latar belakang penulis untuk meneliti salah satu badan usaha milik desa di Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Teori yang digunakan adalah fungsi manajemen dari Stephen P Robbins et al. Adapun dalam teori tersebut mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Hasil penelitian menunjukan bahwa saat ini manajemen badan usaha milik desa di Desa Gunung Putri sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan BUMDes Mitra Maju Sejahtera yang sudah melalui proses perencanaan, melakukan pengorganisasian dengan mengoptimalkan potensi sumber daya, menerapkan kepimpinan yang disesuaikan dengan ciri khas BUMDes dan melaksanakan pengendalian pada setiap programprogram BUMDes.
EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH (SIMDA BMD) PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG Ivan Hari Putra; Slamet Usman Ismanto; Nunung Runiawati
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41311

Abstract

An information system called Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) is a local asset management information system used to achieve high quality local government finances management. But in reality, the use of SIMDA BMD in Bandung City Government doesn’t really affect the quality of local government finances management. The purpose of this research is to describe the effectiveness of SIMDA BMD in Bandung City Government. The method used in this research is qualitative research, where this research is focused on the aspects that describe the effectiveness of Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) in the Bandung City Government. The guidance theory of this research is the theory of effectivess of information system proposed by DeLone and McLean (2003) which consists of 6 (six) dimensions, Information Quality, System Quality, Service Quality, Intention to Use, User Satisfaction, and Net Benefits.The result of this research doesn’t show that Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) in Bandung City Government is effective. Based on the result, the information quality and system quality of SIMDA BMD isn’t good enough to support user’s works. Also, users are not satisfied with the system itself while the system also haven’t achieved its outcome yet. The supporting hardwares and softwares, other information system that has better quality according to users, and the mandatory use of the system for all asset management-related works are the factors that affect the effectiveness of Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).  Pemerintah Indonesia mengembangkan sistem informasi berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) untuk digunakan pada pemerintah daerah guna mendukung pengelolaan aset dalam mencapai tata kelola keuangan daerah yang baik. Namun pada penggunaannya di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung, SIMDA BMD belum mampu memberikan hasil pada tata kelola keuangan daerah yang baik. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari SIMDA BMD pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. Teori yang dikemukakan oleh DeLone dan McLean (2003) menjadi acuan dalam penelitian ini, dimana dalam menggambarkan efektivitas sistem informasi dapat dilihat dari 6 (enam) dimensi, yaitu Kualitas Informasi, Kualitas Sistem, Kualitas Pelayanan, Maksud Penggunaan, Kepuasan Pengguna, dan Manfaat Bersih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) belum efektif digunakan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. Hal ini dibuktikan dengan kualitas informasi dan kualitas sistem yang kurang baik dan pengguna yang merasa tidak puas dalam menggunakan SIMDA BMD serta belum tercapainya outcome dari SIMDA BMD ini sendiri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan efektivitas SIMDA BMD pada Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah perangkat pendukung dari SIMDA BMD, adanya sistem informasi lain yang dianggap lebih baik oleh pengguna, serta kewajiban dalam penggunaannya.

Page 15 of 21 | Total Record : 205

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025 Vol 16, No 2 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2025 Vol 16, No 1 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2024 Vol 15, No 2 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2024 Vol 15, No 1 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2023 Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023 Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022 Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022 Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021 Vol 12, No 2 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2021 Vol 2, No 1 (2017): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2017 Vol 1, No 2 (2016): PENGENDALIAN PENGGUNAAN AIR DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG OLEH PEME More Issue