cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Taufik Rusydi
Contact Email
mtaufikrusydi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalmadanihukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jeruk II no 26 Benowo RT. 12 Rw. 06 Ngringo, Jaten, Karanganyar.
Location
Kab. karanganyar,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum
Published by BSP Publisher
ISSN : 29864119     EISSN : 29864127     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL MADANI HUKUM : Jurnal ilmu Sosial dan Hukum adalah jurnal yang diterbitkan oleh BSP Publisher, merupakan alat interaksi pemerhari Ilmu sosial dan Hukum yang terdiri dari praktisi, akadmisi, peneliti dan lain sebagainya. Jurnal ini mengangkat tulisan/ karya ilmiah bidang Ilmu Sosial dan Hukum. Artikel-artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ini merupakan kajian ilmiah atas masalah-masalah sosial dan hukum yang terjadi dan berkembang di masyarakat, gagasan-gagasan original dan juga ringkasan hasil penelitian yang dituangkan dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Artikel dapat berupa hasil penelitian baik pustaka maupun lapangan, analisis teori, asumsi empirik yang berkaitan dengan Ilmu Sosial dan Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Cash On Delivery Di Dalam E-Commerce Muhammad Taufik Rusydi
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 2 Nomor 1 Februari 2024
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemahaman tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang masalah sistem belanja tunai saat pengiriman (cash-on-delivery / COD) sangatlah penting. Perkembangan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya teknologi, harus mengikuti perjalanan waktu dan perubahan hukum. E-commerce, atau sering dikenal sebagai belanja online, telah dilegalkan di Indonesia. Ini dapat menyebabkan komplikasi hukum. UUPK No. 8 Tahun 1998 adalah undang-undang yang berlaku di Indonesia untuk tujuan perlindungan konsumen. Dengan bantuan Internet, siapa pun dapat membeli dan menjual barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sebagai sarana untuk mengendalikan masalah hukum yang berkaitan dengan konsumen dan bisnis, penelitian ini membahas bagaimana perlindungan konsumen bekerja dalam transaksi e-commerce dan bagaimana hukum perlindungan konsumen Indonesia yang relevan diatur. Persyaratan itikad baik konsumen dalam melakukan transaksi pembelian termasuk situasi pengembalian sepihak yang digariskan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Hak dan Kepentingan Konsumen. UU ITE menyediakan tiga tempat berbeda untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan pelanggaran hak dan kewajiban penjual kepada pembeli: negosiasi atau mediasi, dewan arbitrase konsumen, dan pengadilan.
Penegakan Hukum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kabupaten Karanganyar Eka Nurhayati; Arie Purnomosidi
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 2 Nomor 2 Agustus 2024
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Karanganyar. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penegakan hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar terkait dengan Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan preventif dan pendekatan represif. Tindakan Preventif berarti melakukan tindakan sebelum terjadinya suatu kejadian. Tindakan preventif tersebut berupa komunikasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pedagang kaki lima, selain itu tindak preventif juga dilakukan dengan cara patroli rutin. Sedangkan represif melakukan tindakan setelah terjadi kejadian yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima. Adapun tindak represif tersebut berupa pemberian sanksi administrative maupun penggusuran, bahkan bagi pihak PKL yang terus melakukan pelanggaran juga dituntut untuk bertanggungjawab di hadapan pengadilan.
Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Fungsi Pengamanan Pembangunan Strategis Tri Atmojo Setyo Pranoto; Adhy Nugraha
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 2 Nomor 2 Agustus 2024
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif dan Jenis Penelitian Hukum Empiris. Dengan menggunakan pendekatan Pendekatan sosiologi hukum (Social Legal Approach) dilakukan dengan mengkaji pengaruh hukum terhadap perilaku sosial. Hukum itu sendiri menjadi problematika yang berkontribusi atau menyebabkan terjadinya masalah sosial, dalam hal ini mungkin saja hukum dapat memberikan metode penyelesaian atau solusi non hukum lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa Pengamanan Pembangunan Strategis telah memberikan perubahan dalam mendukung program pembangunan pemerintah baik nasional maupun daerah, khususnya pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sendiri, hal tersebut dapat dilihat pada saat sebelum dibentuknya PPS pelaksanaan kegiatan masih rentan terhadap penyimpangan-penyimpangan, namun sejak dibentuknya PPS di Kabupaten Sukoharjo percepatan pembangunan daerah semakin optimal, pengawasan lebih maksimal serta pelaksanaan kegiatan tidak takut akan adanya intervensi dalam melaksanakan kegiatan barang dan jasa. Selain itu juga ditemukan bahwa Ancaman Gangguan dan Hambatan Intelijen Kejaksaan dalam Pengamanan Pembangunan Strategis di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo adalah adanya faktor dari struktur hukum itu sendiri yaitu adanya permintaan untuk dilakukan Pengamanan Pembangunan Strategis semakin tinggi namun personil tim sedikit dan kurang pahamnya stakeholder mengenai tugas dan kewenangannya
Analisis Implementasi Dekresi Dalam Proses Penyidikan Pada Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Surakarta Sultan Mughayat Syah; YB. Irpan
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 2 Nomor 2 Agustus 2024
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah 1) Untuk mengetahui implementasi diskresi Polres Surakarta terhadap tindak pidana lalu lintas di tingkat penyidikan, 2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan penyidik menerapkan diskresi Polres Surakarta terhadap tindak pidana lalu lintas..Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas di Tingkat Penyidikan adalah 1) Polisi lalu lintas mendatangi tempat kejadian perkara kemudian membuat sketsa tempat kejadian perkara, 2) Menolong korban, mencatat saksi-saksi, mengamankan barang bukti kecelakaan seperti kendaraan, SIM, dan STNK, untuk proses penyidikan lebih lanjut, 3) Setelah dilakukan penyidikan polisi membuat analisis kasus dan dilakukan diskresi apabila kecelakaan yang terjadi ringan dan pelaku dibawah umur (bisa orang dewasa dengan kecelakaan ringan) dan kecelakaan tunggal yang bisa diselesaikan dengan ganti rugi material, 4) Dilakukan kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, 2) Dasar pertimbangan penyidik dalam menerapkan diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas adalah Pertimbangan dari sisi yuridis yaitu 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 5) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 6) Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, 7) Peraturan Kapolri No 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Pengguna Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas. Pertimbangan non yuridis berbeda-beda untuk setiap penyidik dan kasus yang ditanganinya. Pertimbangan ini dilihat dari sisi kearifan personal masing-masing penyidik. Selain itu dalam melakukan diskresi yaitu diskresi yang menurut penilaiannya antara lain menimbulkan luka ringan dan kerugian material saja dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan, sehingga dapat diselesaikan antara kedua belah pihak.
Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Polres Karanganyar Irvandhitya Adhe Fandika; Aris Setyo Nugroho
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 2 Nomor 2 Agustus 2024
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencurian sepeda motor merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi dan menjadi perhatian utama di masyarakat, termasuk di Kabupaten Karanganyar. Terlebih pada masa pandemic covid-19 dimana ekonomi mengalami guncangan yang berimbas pada peningkatan kriminalitas di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan efektivitas kepolisian dalam menangani kasus pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Karanganyar, (2) Memaparkan kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Karanganyar. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kepolisisan Kabupaten Karanganyar yaitu Polres Karanganyar. Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari : a. Bahan hukum primer : 1) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 4) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun bahan hokum sekunder meliputi Bahan hukum berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua Teknik yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan data dan hasil wawancara ditemukan bahwa tingkat efektivitas penyelesaian kasus pencurian sepeda motor oleh Polres Karanganyar dapat diukur dari tingkat persentase penyelesaian kasus yang mencapai lebih dari 50%. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengungkapan kasus pencurian sepeda motor di Polres Karanganyar dikatakan efektif karena melalui berbgai proses penyelidikan dan penyidikan hingga pada tahap kejaksaan. (2) Adapun hambatan yang diperoleh yaitu sebagai berikut Kurangnya Sumber Daya Manusia, (b) Kurangnya Sarana dan Prasarana, dan (c) Jaringan informasi yang terputus.
Efektivitas Peran Jaksa Sebagai Eksekutor Atas Barang Bukti Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Denri Apriyono Harjanto; Dara Pustika Sukma
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 2 Nomor 2 Agustus 2024
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Peran Jaksa Sebagai Eksekutor Atas Barang Bukti Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam proses eksekusi putusan pengadilan khususnya terhadap barang bukti di Wiayah Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian yang bertumpu pada studi lapangan (field research), pengumpulan data untuk dianalisis di Kejaksaan Negeri Sukoharjo serta melakukan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai peraturan perundang-undangan. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan eksekusi barang bukti di Kejaksaan Negeri Sukoharjo terdiri atas tiga faktor: Pertama, berkaitan dengan substansi hukum dimana Undang-Undang tidak mengatur secara tegas terkait Waktu pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti. Kedua, faktor struktur hukum itu sendiri yaitu adanya organ baru yang belum jelas tugas dan fungsinya. Ketiga, faktor pandangan masyarakat terhadap proses pelaksanaan eksekusi barang bukti.
Pemenuhan Hak Pelaku Anak Pada Tindak Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Afiq Irawan; Aris Setyo Nugroho
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 2 Nomor 2 Agustus 2024
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana dengan pelaku anak memang menjadi perhatian banyak pihak, khususnya pada penegak hukum, karena dalam penegakan hukumnya tidak hanya dilihat dari sudut pandang pemberian sanksi semata, namun juga harus memperhatikan dari sisi pelaku yang juga masih harus dilindungi hak-hakny sebagai anak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Fenomena ini menjadi perhatian besar dalam konteks hukum modern, karena berdampak negatif terhadap korban individu dan masyarakat secara keseluruhan, serta kepercayaan terhadap sistem hukum. Fokus penelitian ini adalah penerapan sanksi hukum terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kematian yang dikaji pada Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk mendalami penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam tindak pidana kekerasan yang berakibat fatal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur peradilan anak dalam kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian memerlukan pertimbangan khusus, termasuk aspek psikologis dan sosial dari pelaku dan korban di bawah umur. Sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan bergantung pada berbagai faktor, antara lain kondisi pelaku, tingkat kekerasan yang dilakukan, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Studi ini untuk membantu memahami bagaimana sistem peradilan anak bekerja ketika menangani kasus kekerasan anak. Kajian ini menyoroti pentingnya memperhatikan penerapan sistem peradilan anak untuk menjamin keadilan bagi korban dan pelaku
Peranan Kepala Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan Publik Sri Sunarni
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 2 Nomor 2 Agustus 2024
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penataan sumber daya aparatur yang profesional dalam manajemen otonomi daerah merupakan suatu yang harus diprioritaskan. Karena reformasi di bidang administrasi pemerintahan mengharapkan hadirnya pemerintahan yang berkualitas, lebih mampu mengemban fungsi-fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan sosial ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Kepala Daerah selaku pemimpin birokrasi daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah, di dalam penyusunan kebijakan publik. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa fungsi regulasi seharusnya ada pada legislatif, akan tetapi dalam kenyatannya, fungsi pembuatan peraturan (regulasi) justru lebih banyak dilakukan oleh Pemerintah (eksekutif), sehingga perumus kebijakan publik dan pelaksana kebijakan publik, justru yang banyak berperan adalah Pemerintah.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Surakarta) Caesar Gilang Ramadhan; Sumarwoto
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 3 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaanyang dilakukan oleh kepolisian resor kota surakarta serta kendala yang dialami selama proses penegakan hukum beerta solusinya. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi wawancara dan studi kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawacara di lapangan, dan data sekunder dari referensi-referensi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Surakarta Hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa : Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHAP, di mana proses penyelidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik yang diatur secara hukum untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap kejadian tindak pidana serta menemukan pelakunya. Proses penyidikan dimulai dengan penerimaan laporan kepolisian, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan untuk memverifikasi kebenaran laporan tersebut. Jika terbukti adanya tindak pidana penganiayaan, polisi akan melakukan penyidikan untuk mengungkap dengan jelas kejadian tersebut melalui proses pemeriksaan. Setelah berhasil menemukan minimal 2 alat bukti dan menetapkan tersangka, polisi dapat melakukan penahanan, dan berkas penyidikan akan diserahkan kepada Kejaksaan untuk proses penuntutan lebih lanjut. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi oleh aparat penegak hukum. Hasil riset di Polresta Surakarta mengidentifikasi berbagai masalah, termasuk kesulitan mendapatkan kesaksian dari saksi dan korban karena adanya ancaman atau intimidasi, pandangan masyarakat yang tidak mendukung korban atau sistem peradilan, serta keterbatasan sumber daya seperti personel, peralatan, dan anggaran. Faktor penyebab utama tindak pidana tersebut dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal melibatkan dorongan dari diri sendiri, di mana individu yang kurang mampu mengontrol dirinya cenderung terlibat dalam perilaku merusak. Sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat sehari-hari, yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Solusi untuk mengatasi masalah dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan mencakup langkah-langkah seperti meningkatkan kedalaman penyelidikan, memberikan perlindungan dan dukungan bagi saksi, serta menerapkan pendekatan komprehensif dalam memecahkan struktur kejahatan yang terorganisir.
Peran Satreskrim Polres Sukoharjo Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Sukoharjo Yucafa Musiansyah; Arie Purnomosidi
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 3 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran satreskrim terhadap penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sukoharjo serta hambatan yang dialami dan solusinya. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi wawancara dan studi kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawacara di lapangan, dan data sekunder dari referensi-referensi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Sukoharho. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa peran Reserse dalam menangani tindak pidana pembunuhan sangat penting untuk memastikan terungkapnya kasus dan penegakan keadilan. Reskrim bertanggung jawab dalam berbagai tahap penanganan kasus, termasuk olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) secara cermat, pengumpulan bukti dan informasi, penyelidikan dan penyidikan yang menyeluruh, serta penangkapan tersangka dengan mematuhi protokol keamanan. Selain itu, kehadiran Reskrim dalam sidang pengadilan sebagai saksi juga diperlukan untuk memberikan keterangan yang akurat dan memperkuat bukti-bukti yang diperoleh selama proses penyidikan. Namun, Polres Sukoharjo mengidentifikasi beberapa hambatan yang menghambat proses penyidikan, seperti kehilangan identitas korban, batas waktu yang ketat, minimnya jumlah saksi atau kesulitan menemukan saksi yang bersedia, serta kekurangan barang bukti atau kesulitan dalam menemukannya. Kerusakan pada TKP, keterangan tersangka yang ambigu, dan kurangnya pelatihan bagi anggota Satreskrim juga menjadi kendala. Satreskrim dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kurangnya bukti, keterbatasan sumber daya, tekanan politik dan media, kejahatan terorganisir, dan kejahatan lintas batas. Untuk mengatasi kendala tersebut, Satreskrim mengambil berbagai langkah, termasuk respons cepat terhadap laporan, kesabaran dalam pencarian bukti, keterampilan dalam memeriksa tersangka, profesionalisme dalam olah TKP, upaya maksimal dalam mencari saksi, pemahaman hukum yang baik, pencarian bukti tambahan, dan memperkuat kasus dengan keterampilan ahli toksin dan teknologi.

Page 3 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 3 Nomor 2 Agustus 2025 Volume 3 Nomor 1 Februari 2025 Volume 2 Nomor 2 Agustus 2024 Volume 2 Nomor 1 Februari 2024 Volume 1 Nomor 2 Agustus 2023 Volume 1 Nomor 1 Februari 2023