cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Taufik Rusydi
Contact Email
mtaufikrusydi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalmadanihukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jeruk II no 26 Benowo RT. 12 Rw. 06 Ngringo, Jaten, Karanganyar.
Location
Kab. karanganyar,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum
Published by BSP Publisher
ISSN : 29864119     EISSN : 29864127     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL MADANI HUKUM : Jurnal ilmu Sosial dan Hukum adalah jurnal yang diterbitkan oleh BSP Publisher, merupakan alat interaksi pemerhari Ilmu sosial dan Hukum yang terdiri dari praktisi, akadmisi, peneliti dan lain sebagainya. Jurnal ini mengangkat tulisan/ karya ilmiah bidang Ilmu Sosial dan Hukum. Artikel-artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ini merupakan kajian ilmiah atas masalah-masalah sosial dan hukum yang terjadi dan berkembang di masyarakat, gagasan-gagasan original dan juga ringkasan hasil penelitian yang dituangkan dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Artikel dapat berupa hasil penelitian baik pustaka maupun lapangan, analisis teori, asumsi empirik yang berkaitan dengan Ilmu Sosial dan Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
Fungsi Bank Sebagai Agen Pembangunan (Agent of Development) Menuju Indonesia Emas 2045 Karmila Sari Sukarno
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 3 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan merupakan suatu proses berkesinambungan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Bank yang berfungsi sebagai agen pembangunan (agent of development) hadir sebagai instrumen pendukung menuju Indonesia Emas 2045. Tahapan dalam menuju Indonesia Emas berlandaskan pada empat pilar utama antara lain pembangungan sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Bank melalui berbagai layanan jasa perbankan mampu mendorong serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. baik melalui penyaluran kredit sebagai suntikan modal bagi para pengusaha, maupun jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tidak hanya sampai disitu, Bank Sentral juga memiliki peran dalam mendukung pembangunan Indonesia Emas 2045 melalui tugas dan fungsinya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Berbagai fungsi tersebut jika terlaksana dengan maksimal maka akan membantu menumbuhkan perekonomian serta menarik minat para investor untuk mendukung pembangunan di Indonesia apabila perekonomian negara stabil.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Kepolisian Resor Sukoharjo Ian Danarko Priambodo; Andrie Irawan
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 3 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana Penyalahguaan Narkoba Oleh Anggota Kepolisian serta bagaimana penegakan Terhadap Tindak Pidana Penyalahguaan Narkoba Oleh Anggota Kepolisian yang dilakukan oleh kepolisian resor Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi wawancara dan studi kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawacara di lapangan, dan data sekunder dari referensi-referensi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Sukoharjo. Hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa : berbagai faktor memengaruhi anggota kepolisian dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Faktor-faktor seperti tekanan kehidupan, godaan di lingkungan kerja, serta pengaruh dari keluarga dan teman dapat mendorong anggota polisi untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Selain itu, lemahnya pengawasan dari atasan dan hukuman yang ringan juga turut memperkuat perilaku penyalahgunaan narkotika di kalangan anggota kepolisian. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik diperlukan, yang melibatkan penguatan pengawasan internal, penyuluhan dan pencegahan, serta penegakan hukum yang tegas guna mengatasi masalah ini. Diperlukan juga pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab dan motivasi di balik perilaku penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian untuk merumuskan strategi penanganan yang lebih efektif. Penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terlibat dalam tindak pidana narkotika harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku bagi masyarakat umum, yaitu melalui proses peradilan umum. Selain itu, anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan menjalani proses penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi
Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Sragen dalam Pembinaan Narapidana Catur Abdul Prakoso; Arie Purnomosidi
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 3 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dalam pembinaan narapidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan menggunakan data primer yang berupa wawancara dengan pihak Lapas Kelas IIA Sragen dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dilakukan bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan setelah usai menjalani masa pidananya tidak kembali mengulangi perbuatannya (kejahatan di masa lalu). Pembinaan ini diharapkan dapat membentuk kepribadian warga binaan pemasyarakat untuk siap hidup bermasyarakat secara baik, wajar, dan berpartisipasi aktif di dalam pembangunan lingkungannya. Setiap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dibina dan dididik agar dapat menyesali perbuatannya dan mengembangkan setiap warga binaan menjadi insan yang lebih baik dan taat kepada hukum. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dilaksanakan agar warga binaan pemasyarakatan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta mandiri dalam kemandiriannya sebagai bekal kemampuan dan skill di kemudian hari apabila sudah bebas dari lembaga pemasyarakatan
Peran Polisi Lalu Lintas Sebagai Upaya Penanganan dan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Hanif Aryono Putra; Aris Setyo Nugroho
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 3 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Polisi lalu lintas dalam upaya menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Karanganyar serta kendala yang dialami. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi wawancara dan studi kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara, dan data sekunder dari referensi-referensi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Satlantas Polres Karanganyar.Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa upaya pre-emtif dan preventif dilakukan untuk mencegah pelanggaran, seperti sosialisasi dan penyuluhan. Upaya represif juga diterapkan, seperti teguran dan tilang elektronik, untuk menindak pelanggar. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengguna jalan mematuhi peraturan lalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan serta gangguan lalu lintas di wilayah mereka.Namun, satlantas polres karanganyar mengidentifikasi beberapa hambatan yang menghambat seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, terbatasnya sumber data serta infrastuktur yang urang memadaiUntuk mengatasi kendala tersebut, Satlantas mengambil berbagai langkah, meningkatkan program edukasi dan sosialisasi lalu lintas, penggunaan teknologi canggih seperti CCTV dan tilang elektronik, kolaborasi dengan instansi pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur, serta pelatihan dan pengembangan kapasitas personel polisi lalu lintas
Upaya Polri dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika di Kabupaten Karanganyar Antun Puratasari; Aris Setyo Nugroho
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 3 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama atau data asli yang diperoleh penulis dari tangan pertama dari sumber utama dalam hal ini data yang diperoleh penulis dari penelitia lapangan di Polres Karanganyar, data sekunder adalah data -data yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terstruktur dan studi kepustakaan. Setelah semua data terkumpul selanjutnya dilakukan dianalisis secara kualitatif melalui tahap pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan teori dan masalah yang ada kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Proses penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Karanganyar didasarkan pada laporan polisi dilanjutkan dengan tindakan hukum penyidikan yaitu penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan tersangka dan juga saksi-saksi. Berdasarkan keterangan-keterangan dari para saksi dan terdakwa tersebut, penyidik membawa tersangka dan barang bukti selanjutnya dilimpahkan kepada penuntut umum untuk proses pemeriksaan selanjutnya. 2) Hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika antara lain : Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pencegahan tindak pidana Narkotika, barang bukti narkotika yang dikirim ke Lapfor untuk hasilnya cukup lama, Saksi narkotika yang engan dijadikan saksi, kemampuan operasional, Pengawasan dan Pengendalian
Implementasi Hukum Terhadap Penanganan Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Perempuan dan Anak Kota Surakarta (UPT PTPAS) Sebagai Bentuk Perlindungan Anak di Kota Surakarta Muhammad Rosyad Maulana; Hanita Mayasari
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 3 Nomor 2 Agustus 2025
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang akan memberikan gambaran atau deskripsi dari penanganan yang dilakukan oleh UPT PTPAS terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan terhadap fakta yang terjadi di dalam masyarakat guna mendapatkan data yang dibutuhkan yang kemudian di identifikasi sebagai bentuk penyelesaikan suatu masalah. Kemudian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada pihak UPT PTPAS, sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan ialah analisis data dengan teknik kualitatif yaitu dengan cara mengelompokkan serta memilah data yang didapat dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif yang dihubungkan dengan teori dari studi keperpustakaan kemudian dibuat kesimpulan yang berguna dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini. Hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa: UPT PTPAS ialah lembaga layanan khusus penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak yang didalamnya termasuk kekerasan seksual pada anak. Ada beberapa kasus kekerasan seksual yang pernah diselesaikan oleh UPT PTPAS yaitu seperti pemerkosaan, persetubuhan, sodomi, dan juga pelecehan seksual. Layanan yang diberikan UPT PTPAS terhadap korban kekerasan seksual yaitu seperti pendampingan psikologis, pendampingan medis, pendampingan dalam proses hukum, dan pendampingan pemulangan. Dalam menjalankan peran penanganan serta pendampingan, UPT PTPAS telah telah menyesuaikan pada PerMen PPPA N 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Kedua hambatan yang dialami UPT PTPAS pada saat melakukan pendampingan yaitu terkadang timbul dari diri korban itu sendiri seperti korban yang tidak bisa bekerja sama dengan pihak pendamping sehingga informasi yang ingin dicari menjadi terbatas dikarenakan korban yang tidak mau menceritakan kronologi kejadian. Selain itu, kurangnya pembaharuan keilmuan dan juga strategi UPT PTPAS dalam menggali informasi yang akurat sehingga mengakibatkan apa yang ingin dicari atau diselidiki oleh pihak UPT PTPAS menjadi tidak tercapai.
Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial Di Polres Gunungkidul Tasyanda Dwi Ramadhanti; Asri Agustiwi
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 3 Nomor 2 Agustus 2025
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebaran konten pornografi melalui media sosial di Polres Gunungkidul. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan upaya dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebaran konten pornografi melalui media sosial di Polres Gunungkidul. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data primer dengan wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi bukubuku dan perundang-undangan. Teknik analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa (1) Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial yang dilakukan Kepolisian Resor Gunungkidul yaitu menerima laporan dari masyarakat, melakukan penyidikan, melakukan penyidikan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, penahanan. (2) Hambatan dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial yaitu hambatan seperti keterbatasan SDM yang tidak memiliki latar belakang ahli dalam bidang teknologi informasi, sarana dan fasilitas yang kurang canggih, keterbatasan kuota penyidik, keterbatasan anggaran dana, masyarakat yang kurang peduli kejahatan pornografi, serta budaya masyarakat yang bebas menerima masuknya budaya asing. Upaya yang dilkukan penyidik/penyidik pembantu melakukan koordinasi dengan Ahli Informasi dan ITE untuk merumuskan unsur pasal agar tidak multitafsir, sarana dan fasilitas melakukan kerjasama pihak Polres Gunungkidul dengan penyedia layanan operator seluler, penyidik saat melakukan Dikbangpes dapat mencari akses dengan peserta lainnya, melakukan kerjasama dengan masyarakat agar peduli tentang kejahatan dan bahayanya pornografi, serta melakukan himbauan secara langsung melalui forum resmi dan melakukan sosialisasi.
Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Bank Dalam Kasus Kredit Macet Yang Menyebabkan Kerugian Bagi Pemegang Saham ( Studi Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst ) Aldhela Berliani; Ashinta Sekar Bidari
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 3 Nomor 2 Agustus 2025
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam menjalankan usahanya, sebuah Perseroan Terbatas (PT) harus memiliki modal yang cukup. Modal PT dapat berasal dari saham atau obligasi. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Akan tetapi apabila terjadi kerugian pada bank, dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah deviden yang diterima oleh pemilik saham. Salah satu kasusnya terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana PT. Bank Mandiri sebagai debitur digugat oleh pemilik saham bernama Padlansyah karena adanya kredit macet antara PT. Bank Mandiri dengan PT. Titan Infra Energy. Padlansyah selaku pemilik saham merasa dirugikan karena adanya kredit macet tersebut kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Dalam perkara tersebut hakim secara adil mengabulkan gugatan penggugat sebagian. PT. Bank Mandiri dianggap melakukan wanprestasi karena tidak segera menyatakan default adanya kredit macet tersebut.
Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Konstruksi Dalam Pembangunan Pasar Rakyat Kabupaten Boyolali ( Studi terhadap Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kontraktor ) Melani Pratika Yudaningrum; Adhiputro Pangarso Wicaksono
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 3 Nomor 2 Agustus 2025
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan pasar rakyat di Kabupaten Boyolali, yang melibatkan Pemerintah Daerah dengan kontraktor atau penyedia jasa konstruksi. Perjanjian tersebut umumnya mengatur tentang hak dan tanggung jawab kedua belah pihak, yang dibuat dalam bentuk tertulis otentik di bawah tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, yang melibatkan pengkajian dan analisis data mengenai pelaksanaan perjanjian dan tanggung jawab hukum terkait kontrak kerja konstruksi antara Pemerintah Daerah Boyolali dengan Kontraktor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kontrak kerja konstruksi pembangunan pasar rakyat antara Pemerintah Daerah Boyolali dengan Kontraktor telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta Pasal 1313 dan 1320 KUHPerdata. Perjanjian tersebut berakhir dengan adanya tindakan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan keadaan memaksa, serta kegagalan bangunan yang dilakukan oleh salah satu pihak.
Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Adhitya Bagus Kuncoro
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 3 Nomor 2 Agustus 2025
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya mengancam keamanan dan ketertiban, tetapi juga merugikan kesejahteraan masyarakat serta membahayakan kedaulatan negara. Oleh karena itu, terorisme tidak lagi dikategorikan sebagai tindak pidana biasa, melainkan dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis peran Satuan Tugas Kontraterorisme dalam kaitannya dengan kewenangan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa tindak pidana terorisme diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Regulasi ini menegaskan bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara tetap berlandaskan hukum acara pidana yang berlaku. Namun, karena Undang - Undang Anti-Terorisme belum secara komprehensif mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa, maka ketentuan dalam KUHAP tetap dijadikan acuan umum, kecuali diatur lain dalam undang-undang khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan. Fokus kajian diarahkan pada analisis prosedur hukum yang diterapkan dalam penanganan tindak pidana terorisme serta langkah-langkah pemberantasan yang dilakukan oleh aparat terkait dengan tetap berpedoman pada ketentuan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Page 4 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 3 Nomor 2 Agustus 2025 Volume 3 Nomor 1 Februari 2025 Volume 2 Nomor 2 Agustus 2024 Volume 2 Nomor 1 Februari 2024 Volume 1 Nomor 2 Agustus 2023 Volume 1 Nomor 1 Februari 2023