Articles
2,372 Documents
<![CDATA[“RUNTUH” Makna Penerimaan Diri ]]>
<![CDATA[Winaldi, Ihwan]]>;
<![CDATA[Kusumadinata, Ali Alamsyah]]>;
<![CDATA[Purnamasari, Irma]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 2 No. 6 (2023): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i6.10841
<![CDATA[Musik bagian dari pengalaman seseorang dalam melirikkannya dan menujarkan dalam nada yang indah. Tujuan dari musik sendiri adalah kontemplasi dan hiburan dalam jiwa dan raga seseorang. Lagu Runtuh merupakan makna penerimaan diri seseorang dalam mengatasi kehidupan yang pelik. Meskipun demikian penerimaan diri merupakn suatu bentuk komunikasi intrapersonal yang mengembangkan kepribadi seseorang untuk bangkit kembali dalam kehidupannya. Teori persepsi diri membuka peluang seseorang melihat diri dan keberadaannya dalam lingkungannya sehingga mampu beradaptasi dengan kondisional yang terbangun. Hal ini juga tak terlepas dari umpan balik dan perbandingan yang dikelolanya dalam interaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis runtuh dari konsep teori persepsi yang terbangun dengan alat analisa semiotika Ferdinand de Saussure yang menggunakan penanda dari sebuah lirik dan petanda dari makna uang dipersepsikan. Metode ini dikenal dengan penelitian ranah kualitataif yang bersifat lunguistik. Data diambil dari makna yang dipersepsikan dan dari konfirmasi penulis lagu serta artikel yang bercerita tentang lagu tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan diri dalam hidup merupakan lambang seseorang dalam menjalani kedewasaan dan setiap orang memiliki metode sendiri dalam membangun ruang kesedihan yang tidak berlebihan. Kesedihan adalah simbol dari kehidupan yang dinamis dan tinggal bagaimana seseorang mampu meluapkan itu dalam bentuk rasa syukur atau rasa kufur.]]>
<![CDATA[Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Membangun Aparatur Desa ]]>
<![CDATA[Toriq, Muhammad]]>;
<![CDATA[Kusumadinata, Ali Alamsyah]]>;
<![CDATA[Sukarelawati]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 2 No. 6 (2023): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i6.10843
<![CDATA[Kepemimpinan kepala desa tercermin dari cara kerja perangkat desa dalam melayani masyarakat. Citra pemerintahan yang baik ditunjukkan melalui kerja sama dan dukungan dari berbagai sektor, termasuk sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi, khususnya di tingkat pemerintahan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi perangkat desa terhadap kepala desa dalam mengelola desa Jogjogan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana variabel yang digunakan adalah gaya komunikasi yang digunakan pemimpin desa dalam melayani masyarakat. Sampel yang digunakan adalah sensus perangkat desa terpilih dan pihak pendukung pemerintahan desa yang berjumlah 60 orang. Penelitian ini menggunakan perhitungan mean dan analisis konjoin dengan memeriksa hasil regresi yang dihasilkan dalam kumpulan data. Temuan hasil tulisan menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa mempunyai pengaruh yang kuat terhadap gaya kepemimpinan kepala desa dengan pendekatan humanis dan komunikasi kekeluargaan. Pekerjaan kepala desa dinilai berhasil. Hal ini juga disebabkan oleh pendekatan komunikasi yang baik dan pendekatan kepala desa yang ramah serta sesuai dengan karakteristik masyarakat Jogjogan..]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL (ANALISIS PUTUSAN NO.8/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST) ]]>
<![CDATA[Aprilianti, Fifi]]>;
<![CDATA[Darmika, Ika]]>;
<![CDATA[Suprijatna, Dadang]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.10851
<![CDATA[Korupsi yang merupakan extraordinary crime masih saja terjadi di Indonesia bahkan pada masa sulit pandemi covid-19, pada momentum yang seharusya negara hadir melindungi warga negaranya Harry Van Sidabuke didakwa oleh dakwaan alternatif pasal 5 UU Tindak Pidana Korupsi dan pasal 13, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dan Peraturan Pelaksanaannya, dengan metode penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan data sekunder data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan cara deskriptif analisis, hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa putusan majelis hakim bahwa dari dakwaan alternat if tersebut pasal 5 lebih tepat dalam meminta pertanggung jawaban pidana terdakwa karena unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut telah terpenuhi dalam memutus putusan ini majelis hakim penulis berpendapat bahwa putusan majelis hakim selaras dengan kedua teori absolut dan relatif atau yang biasa disebut dengan teori gabungan namun dalam segi hukuman penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim memaksimalkan hukuman yang dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Perdamaian Pembagian Harta Bersama ]]>
<![CDATA[Paren , Maya Azzahra]]>;
<![CDATA[Yumarni, Ani]]>;
<![CDATA[Rumatiga, Hidayat]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 2 No. 6 (2023): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i6.10853
<![CDATA[Proses penyelesaian perkara sengketa melalui Mediasi di peradilan agama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi di pengadilan dimaksudkan untuk mencapainya asas mudah, cepat dan biaya ringan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis pelaksanaan putusan dalam perkara pembagian harta bersama dan untuk mengetahui kekuatan hukum akta perdamaian dalam putusan ini. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau norma, kaidah, dan asas-asas, oleh karena itu sebagai sumber datanya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan Adanya perjanjian kesepakatan tertulis kedua belah pihak sudah sepakat untuk mengakhiri sengketa pembagian harta bersama melaui prosedur mediasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Perjanjian tersebut dituangkan dalam acta vandading kemudian majelis hakim memberikan putusan kepada kedua belah pihak yang amarnya berbunyi “menghukum kedua belah pihak untuk menaati, melaksanakan perjanjian perdamaian”.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 36/PDT/G/2009/PN.BGR ]]>
<![CDATA[Priyono, Indra]]>;
<![CDATA[Suprijatna, Dadang]]>;
<![CDATA[Mulyadi]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.10854
<![CDATA[Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sering mengalami penundaan beberapa kali dengan upaya hukum biasa dan luar biasa tidak bersifat eksepsional. Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasikan dalam penulisan ini, yaitu: Bagaimana pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr dan upaya mengatasinya, yang akan dianalisis secara yuridis. Menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui literatur dan dilengkapi dengan wawancara, kemudian dianalisis dengan pendekatan secara kualitatif untuk ditemukan suatu bentuk cara memaksimalkan penundaan pelaksanaan eksekusi. Dari hasil Penelitian diketahui bahwa penundaan beberapa kali pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk mengosongkan objek sengketa, mengarah pada tujuan hukum yang tidak terpenuhi yaitu melindungi hak seseeorang/badan hukum dan azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Tri Azas Peradilan). Maka untuk mengatasi hambatan penundaan pelaksanaan eksekusi, dapat dilaksanakan secara maksimal yaitu pemberlakuan lembaga paksa berupa pembayaran uang paksa (dwangsom/astreinte) sebagai eksekusi hukuman tambahan. Suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap haruslah memiliki nilai kepastian hukum sesuai tujuan hukum itu mempunyai nilai keadilan.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Kasus Pencurian Bagi Pekerja Perusahaan untuk Keadilan dan Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Lia Indah]]>;
<![CDATA[Suhartini, Endeh]]>;
<![CDATA[Gilalo , Jopie]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.10855
<![CDATA[Perusahaan retail pakaian memiliki jaringan distrubusi yang luas dan memiliki ribuan pekerja. Seiring dengan sumber daya yang besar tersebut, potensi terhadap pelanggaran dan tindak pidana pencurian juga tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dan hambatan penyelesaiannya bagi pekerja perusahaan yang melakukan pencurian dan berdasarkan hukum ketenagakerjaan dan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris (empirical legal research) dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menjelaskan penerapan hukum pada kasus pencurian pekerja di perusahaan retail pakaian menggunakan pendekatan hukum ketenagakerjaan dan hukum pidana. Pendekatan hukum ketenagakerjaan diatur menggunakan ketentuan dalam BAB XII tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pasal 158 tentang Pencurian dan Pasal 372 Jo Pasal 373 Jo Pasal 374 Jo Pasal 375 Jo Pasal 376 Jo Pasal 377 ayat (1) dan ayat (2) tentang Penggelapan. Dalam upaya penyelesaian kasus pencurian, ditemukan beberapa hambatan penyelesaian kasus pencurian pekerja perusahaan yaitu keterbatasan keuangan pelaku untuk mengganti biaya kerugian, pelaku yang tidak kooperatif terhadap proses penegakan hukum yang sedang ditangani perusahaan dan proses pembuktian yang membutuhkan cukup waktu yang lama karena dalam beberapa kasus pencurian dilakukan oleh beberapa pekerja]]>
<![CDATA[Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kajian Khusus: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) ]]>
<![CDATA[Arrahmah, Rohanisa Maulida]]>;
<![CDATA[Darmika, Ika]]>;
<![CDATA[R. Yuniar Anisa]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.10857
<![CDATA[Kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Anak sangat memerlukan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk perlindungan salah satunya dengan memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual. Adanya UPTD PPA sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pendampingan kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan memberikan informasi kepada masyarakat Kota Bogor untuk mengetahui lembaga pemerintah yang dapat membantu masyarakat mendapatkan pendampingan terhadap anak dan perempuan. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah kota Bogor, Peraturan Wali Kota Nomor 170 tahun 2021, dan Peraturan Wali Kota Nomor 145 tahun 2021 sebagai acuan dalam pembentukan UPTD PPA Kota Bogor. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif bersifat kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, melakukan observasi, dan wawancara sebagai bahan tambahan penelitian. Hasil dari penelitian ini terdapat tugas dan fungsi UPTD PPA Kota Bogor masih memiliki hambatan internal dan eksternal. Salah satunya tidak adanya rumah perlindungan jangka panjang. Pendampingan hukum dan pendampingan psikologi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Bogor terdapat hambatan internal dan eksternal. Salah satunya pelaku kabur sehingga proses hukumnya menjadi lama. Dengan adanya UPTD PPA mendapatkan pendampingan untuk korban. Seharusnya ada perbaikan dalam mengatasi hambatan-hambatan di UPTD PPA Kota Bogor.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Merek “Strong” dalam Perspektif Prinsip Konstitutif (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 332K/Pdt.Sus.HKI/Merek/2021) ]]>
<![CDATA[Achmad, Qorie Claudi]]>;
<![CDATA[Nurwati]]>;
<![CDATA[Suprijatna, Dadang]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.10858
<![CDATA[Merek adalah salah satu lingkup Hak Kekayaan Intelektual, yang berfungsi sebagai tanda untuk mengidentifikasi suatu barang atau jasa. mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, perlindungan merek di Indonesia mengacu pada prinsip first to file. Dan salah satu perlindungan merek yang terdapat pada Undang-Undang Merek adalah perlindungan terhadap persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Oleh karna itu hal ini berkaitan dengan kasus sengketa merek Strong. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil Penelitian Prinsip first to file berlaku pada perlindungan merek. Dengan melihat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Hardwood Private Limited dan dengan fakta bahwa Hardwood Private Limited lah yang terlebih dahulu mendaftarkan merek “Strong” pada DJKI maka hal yang telah dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia bertentangan dengan prinsip first to file yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus sengketa merek Strong ini pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa merek ini, baik tingkat pertama maupun tingkat kasasi memiliki padangan, pendapat dan penerapan hukum yang berbeda. Pada tingkat pertama Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Hardwood Private Limited seluruhnya, sedangkan dalam tingkat kasasi Hakim Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Unilever Indonesia, Tbk. dan membatalkan putusan pada tingkat pertama.]]>
<![CDATA[Pengaruh Gaya Komunikasi Asertif Direktur Perumda Tirta Pakuan Bogor Terhadap Kinerja Kayawan ]]>
<![CDATA[Raka, Muhammad]]>;
<![CDATA[Setiawan, Koesworo]]>;
<![CDATA[Sukarelawati]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 2 No. 6 (2023): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i6.10878
<![CDATA[Dalam sebuah perusahaan peran direktur sangat penting untuk membangun kinerja karyawannya. Karena, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan. Salah satu komponen yang mempengaruhi tingkat produktivitas karyawan adalah gaya komunikasi. Seorang pemimpin perusahaan atau direktur memiliki gaya komunikasi yang berbeda dalam menyampaikan pesan atau data kepada karyawannya. Dalam menyampaikan pesan, seorang direktur diwajibkan memberikan informasi secara tegas, lugas, dan juga transparan tanpa memberikan kesan negatif dari karyawannya dan hal tersebut termasuk dalam gaya komunikasi asertif. Secara singkat gaya komunikasi ini lebih mengedepankan keseimbangan dalam berkomunikasi, dalam kata lain gaya komunikasi asertif lebih memiliki empati dalam menyampaikan pesan. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui gaya komunikasi asertif dari salah satu perusahaan di kota Bogor yakni Perumda Tirta Pakuan. Berdasarkan data yang penulis miliki, perusahaan tersebut memiliki perkembangan dari tahun ke tahun dan hal berkaitan erat dengan cara berkomunikasi yang dilakukan oleh direkturnya sehingga memengaruhi terhadap produktivitas karyawan. Adapun pengaruh lain dari gaya komunikasi asertif ini selain terhadap kinerja karyawan yaitu dapat memotivivasi karyawan dalam bekerja, disiplin dalam bekerja, serta meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. selain itu, hasil penelitian ini memberikan bahwa terdapat korelasi antara seberapa baik seorang karyawan bekerja serta cara mereka berkomunikasi dengan cara yang asertif.]]>
<![CDATA[Implementasi Kurikulum Merdeka: Upaya Guru dalam Mengelola Tingkah Laku Peserta Didik pada Kelas Tinggi ]]>
<![CDATA[Maria, Dilla]]>;
<![CDATA[Aliyyah, Rusi Rusmiati]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 2 No. 6 (2023): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i6.10905
<![CDATA[Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan bakat dan membangun karakter peserta didik dengan tujuan mencerdaskan anak bangsa dan berkualitas. Dalam sistem pendidikan Indonesia, kurikulum telah diubah sebanyak 11 kali sejak tahun 1947. Kurikulum berfungsi sebagai pengadaptasian, integrator, pembeda, memilih, dan diagnosis Pengelolahan kelas juga berpengaruh dalam pengelolahan tingkah laku peserta didik ketika di dalam kelas sehingga membuat suasa kelas menjadi menyenangkan dan membuat peserta didik nyaman di kelas. Tujuan penelitian in untuk mengetahui upayah implementasi kurikulum merdeka terhadap tingkah laku peserta didik pada kelas tinggi. Penelitian ini menggunakan studi kasus yang memusatkan pada suatu objek kemudian di jelaskan secara rinci kemudia menggabungkan metode pengumpulan data seperti arsip, wawancara, kuesioner, dan observasi. Hasil penelitian yaitu guru memiliki beberapa upayah dalam impelemtasi kurikulum merdeka yaitu strategi, kegiatan pembelajaran, praktek, hembatan dan dukungan berdasarkan hasil pembahasan tentang upayah implementasi kurikulum merdeka terhadap tingkah laku peserta didik pada kelas tinggi guru memiliki beberapa upayah sehingga implementasi kurikulum tersebut berjalan dengan semestinya meskipun memili hambatan didalamnya namun dukungan dari warga sekolah dan orang tua juga sangat berpengaruh sehingga peserta didik nyaman dengan implementasi kurikulum merderka.]]>
