Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary dengan nomor ISSN terdaftar 3025-7999 (Cetak) dan 3025-7980 (Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup bidang pendidikan, agama, multidfisiplin. JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Juni dan Desember.
Articles
959 Documents
<![CDATA[Pengaruh Metode Outing Class Terhadap Tingkat Pemahaman Belajar IPA pada Materi Ekosistem di SDN Karanganyar ]]>
<![CDATA[Nia Kurnia]]>;
<![CDATA[Rahmat Permana]]>;
<![CDATA[Anggia Suci Pratiwi]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1444
<![CDATA[Pemahaman belajar peserta didik bukanlah hal yang mudah untuk ditingkatkan terutama pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Oleh karena itu, pendidik harus lebih teliti dalam memilih metode pembelajaran yang akan digunakannya sesuai materi yang akan dipelajarinya. Dengan ini peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode outing class terhadap tingkat pemahaman belajar IPA materi ekosistem di kelas 5 SDN Karanganyar. Jenis penelitian ini ialah penelitian eksperimen dengan subjek penelitian siswa kelas 5 SDN Karanganyar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Perlakuan dilakukan disatu kelas yaitu kelas 5 A yang berjumlah 19 orang sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan metode outing class dan kelas 5 B yang berjumlah 27 orang sebagai kelas kontrol dengan menggunakan metode konvensional selama 3 hari berturut-turut. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji t yang sebelumnya dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) tingkat pemahaman belajar IPA pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas konvensional, dengan nilai rata-rata kelas eksperimen sebesar 62,89 dan nilai rata-rata kelas kontrol sebesar 24,07; (2) terdapat perbedaan signifikan antara tingkat pemahaman belajar IPA pada kelas yang menggunakan metode pembelajaran konvensional dengan kelas yang menggunakan metode outing class. Hal ini berdasarkan hasil uji Independent Sample t-Test yang ditunjukkan pada Sig. (2-tailed) = 0.001 < 0.05, sehingga H_O ditolak dan H_a diterima, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima dan dapat diartikan ada pengaruh penggunaan metode outing class terhadap tingkat pemahaman belajar peserta didik di kelas V SDN Karanganyar.]]>
<![CDATA[Analisis Perilaku Wanita Usia Subur Terhadap Pemeriksaan IVA Dalam Upaya Pencegahan Kanker Serviks ]]>
<![CDATA[Suci Chania Ramadhani]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1446
<![CDATA[Pendahuluan: Kanker serviks merupakan penyebab kematian terbesar bagi wanita di seluruh dunia. Sekitar 530.000 kasus baru dan 270.000 kematian akibat kanker serviks, keganasan paling umum keempat pada wanita, terjadi setiap tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku wanita usia subur selama pengkajian IVA dalam upaya pencegahan kanker serviks. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan desain cross sectional. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, dipilih 100 responden sebagai sampel penelitian berdasarkan kriteria inklusi. Variabel penelitian meliputi perilaku serta variabel keyakinan perilaku, keyakinan kontrol, dan keyakinan normatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis analitik univariat. Hasil: Terdapat 51% responden berusia 26-35 tahun, 84% responden memiliki pendidikan terakhir SMA, 93% responden memiliki pekerjaan sebagai IRT, 84% responden memiliki jumlah persalinan sebanyak 1-3 kali, 57% responden memiliki behavior belief buruk, 63% responden memiliki normative belief baik, dan 53% responden memiliki control belief yang buruk. Kesimpulan: Sebagian besar responden memiliki perilaku buruk atau negatif saat menjalani pemeriksaan IVA untuk pencegahan kanker serviks.]]>
<![CDATA[Faktor Penentu Kinerja Kepala Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Lebak Banten ]]>
<![CDATA[Reni Apriani]]>;
<![CDATA[Yuyu Yuhana]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1449
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi terkait kemungkinan apakah suatu prestasi kerja dipengaruhi oleh kemampuan kerja, minat kerja, dan kepuasan kerja. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan penelitian kausal melalui survei terhadap kepala sekolah menengah pertama di Kabupaten Lebak Banten, Indonesia. Populasi kepala sekolah SMP sebanyak 225 orang yang selanjutnya diperoleh 53 kepala sekolah SMP di Kabupaten Lebak setelah dilakukan pengambilan sampel secara purposive dengan pertimbangan tertentu. Metode survei kuantitatif digunakan sebagai metode penelitian ini. Selanjutnya kuesioner digunakan untuk memperoleh data. Korelasi dan regresi merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis data. Penelitian ini mengungkapkan empat temuan. Pertama, adanya pengaruh kemampuan kerja terhadap prestasi kerja. Kedua, terdapat pengaruh minat kerja terhadap prestasi kerja. Ketiga, terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap prestasi kerja. Terakhir, terdapat pengaruh secara bersama-sama kemampuan kerja, minat kerja, dan kepuasan kerja terhadap prestasi kerja. Oleh karena itu, temuan tersebut menunjukkan bahwa SMP di Kabupaten Lebak perlu mempertimbangkan variabel kemampuan kerja, minat kerja, dan kepuasan kerja Kepala Sekolah dalam merencanakan dan mengembangkan sumber daya manusia di SMP di Kabupaten Lebak.]]>
<![CDATA[Ritual Bakar Tongkang Masyarakat Tionghoa di Bagansiapiapi ]]>
<![CDATA[Shelfia Angela]]>;
<![CDATA[Eko Prasetyo]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 1 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v2i1.1451
<![CDATA[Tujuan Penelitian (1) Mengetahui proses pelaksanaan ritual bakar tongkang di Bagansiapiapi. (2) Mengetahui fungsi ritual bakar tongkang pada masyarakat Tionghoa di Bagansiapapi. Hasil penelitian adalah (1) Proses pelaksanaan ritual bakar tongkang diawali dengan sembahyang, kegiatan arak-arakan, dan diakhiri dengan pembakaran tongkang. (2) Ritual bakar tongkang adalah untuk menentukan arah ramalan nasib yang dipercaya oleh masyarakat Tionghoa. Fungsi lainnya adalah untuk mensucikan harta benda dan menghilangkan aura kotor yang ada di Kota Bagansiapiapi. Dalam ritual bakar tongkang terdapat fungsi AGIL.]]>
<![CDATA[Model Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat) ]]>
<![CDATA[Ni Kadek Hokky Pramestisuari Putri]]>;
<![CDATA[Ni Nyoman Juwita Arsawati]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1460
<![CDATA[Terdapat suatu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimana korbannya juga merupakan seorang anak dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat. Pada kasus ini tidak dapat diupayakan diversi karena tindak pidana yang dilakukan ialah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual yatu Anak RWP ialah berupa pidana sekaligus tindakan yang merupakan suatu model pemidanaan yang tentunya terdapat dasar pertimbangan hakim dalam memutus putusan tersebut. Pokok permasalahan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui model pemidanaan terhadap anak pelaku kekerasan seksual kepada korbannya yang juga merupakan seorang anak. Rumusan masalah pada penelitian ini antara lan apa saja faktor yang menyebabkan anak menjadi pelaku kekerasan seksual dan apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Perikatan di Era Digital ]]>
<![CDATA[Luverne Pujian Quinn]]>;
<![CDATA[Jonathan hervine siarill]]>;
<![CDATA[Yiupy Chang]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1464
<![CDATA[Perkembangan hukum perdata di dunia berasal dari bangsa Perancis yang membuat aturan terkait dengan hukum perdata yang di tuangkan kedalam Code Civil. Setelah itu, bangsa Perancis mulai menjajah Belanda, yang pada akhirnya berdampak pada diterapkannya beberapa aturan terkait dengan hukum keperdataan ini di Belanda. Sering dengan berjalannya waktu Bellanda inginn membuat aturan terkait dengan hukum perdata nya sendiri yang pada akhirnya diberi nama B.W. walaupun BW ini dianggap mirip dengan Code Civil yang ada di Perancis dari segi substansi nya, akan tetapi dapat dikatakan bahwa dengan Belanda mempunya aturan keperdataan yang dikofikasikan sendiri merupakan bentu tadi suatu kemajuan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa hukum perikatan merupakan hubungan dari individu yang satu dengan individu yang lainnya yang mana dalam hubungan tersebut pihak yang satu berhak untuk memenuhi prestasi dan pihak yang lainnya berhak untuk mendapatkan hak, hal tersebut ialah definisi perikatan menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perikatan. Berdasarkan dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum perikatan memiliki unsur hubungan hukum di dalam nya. Maksud dari unsur hubungan hukum tersebut ialah melekatnya suatu hak pada individu yang satu, dan terhadap individu yang lain melekat sebuah kewajiban atau tanggung jawab. Suatu hukum mengatur sendiri terkait hubungan dalam hukum perikatan tersebut. Karena suatu hubungan hukum memiliki akibat atau dampak jika dilaksanakan suatu pengikatan terhadap peristiwa tersebut, maka sudah sepatutnya antara kedua hubungan hukum tersebut dan tentu saja dengan hubungan sosial dalam kehidupan sehari hari terdapat definisi yang berbeda.]]>
<![CDATA[Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Pemutusan Hubungan Kerja 5000 Karyawan T-Mobile ]]>
<![CDATA[Leonardo Halim]]>;
<![CDATA[Gunardi Lie]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1468
<![CDATA[Indonesia merupakan negara yang sangat memajukan dan menganut hukum sebagai aturan-aturannya untuk melindungi serta memajukan negaranya. Tentunya Di Indonesia itu sendiri masih ada beberapa masalah dan akhir-akhir ini muncul banyak sekali masalah-masalah dalam bidang ketenagakerjaan yaitu kasus-kasus PHKyang biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan baik kecil ataupun besar. Disini penulis akan meneliti mengenai kasus PHK 5000 karyawan di T-Mobile dengan menggunakan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji penegakan hukum terhadap PHK berdasarkan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. PHK ini sendiri sebuah proses yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan dan tidaklah salah, jika melakukan PHK dengan prosedur-prosedur yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia saat ini dan juga alasan-alasan yang sah untuk suatu perusahaan itu melakukan PHK aturannya itu sendiri tertera pada Pasal 61 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang yang sedang berlaku di Indonesia karyawan di Indonesia itu terbagi menjadi 2 jenis karyawan yaitu PKWT(Karyawan Kontrak) dan juga ada PKWTT(Karyawan Tetap). Perusahaan T-Mobile disini ingin melakukan PHK kepada karayawannya dengan memberikan pesangon kepada para karyawannya hal ini sudah sejalan dengan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan. Dapat Disimpulkan bahwa dengan diterapkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan Undang-Undang yang paling kepakai di Indonesia apalagi pada kasus PHK yang sangatlah marak belakangan ini.]]>
<![CDATA[Hubungan Hukum Kemitraan Antara Driver Gojek dan PT. Gojek Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sebastian Edward Mardianto]]>;
<![CDATA[Gunardi Lie]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1469
<![CDATA[Indonesia merupakan negara yang memiliki kebutuhan atas layanan transportasi yang tinggi. Maka dari itu banyak perkembangan akan metode transportasi di Indonesia. Pada masa kini akibat perkembangan teknologi, banyak metode transportasi konvensional itu berubah menjadi online. Salah satunya adalah pendirian perusahaan PT. Gojek yaitu layanan ojek online berbasis internet. PT Gojek pada dasarnya menyediakan wadah untuk para driver menerima orderan pelanggan. Hubungan antara driver online tersebut merupakan hubungan kemitraan dan bukan hubungan pekerja tetap. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka. Dalam karya ini penulis berharap untuk menggali masalah-masalah yang timbul dari hubungan kemitraan. Dalam tulisan ini, ada 2 rumusan masalah yaitu bagaimana hubungan hukum antara driver Gojek dan perusahaan PT. Gojek indonesia dan perlindungan Hukum terhadap driver Gojek Indonesia. Hubungan mereka adalah hubungan perjanjian biasa dan bukan hubungan pekerja jadi buruh tersebut tidak dapat dilindungi berdasarkan hukum ketenagakerjaan yang ada.]]>
<![CDATA[Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperaitf Tipe Student Facilitator and Explaining (SFAE) pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas XI IPS 2 SMA Negeri 6 Ambon ]]>
<![CDATA[Novisty Mainake]]>;
<![CDATA[Ridwan Hatala]]>;
<![CDATA[Agustinus Soumokil]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1470
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN di kelas XI IPS SMA Nageri 6 Ambon dengan menerapakan model pembelajaran Kooperatif Tipe Student Facilitator And Explaining. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas , penelitian ini dilakukan sebanyak 2 siklus. Setiap siklus meliputi tahap perencanaan,pelaksanaa, pengamatan,dan refleksi. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan teknik observasi dan tes. Berdasarkan penelitian ini di peroleh hasil belajar siswa pada pretes dengan ketuntaan belajar sebesar 31,43%. Setelah di terapkan model pembelajaran Student Facilitator And Explaining hasil belajar siswa pada setiap siklusnya mengalami perubahan. Pada siklus I ketuntasan hasil belajar meningkat sebesar 71,43%, dan pada Siklus II ketuntasan hasil belajar siswa meningkat sebesar 100% dengan kategori sangat baik.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis Kasus Penggelapan Mukidi) ]]>
<![CDATA[Willion Lim]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1471
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana asal-usul atau penyebab dari suatu tindak pidana khususnya penggelapan dalam jabatan serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum terhadap tindak pidana tersebut menurut peraturan yang terdapat dalam negara Indonesia yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan menggunakan metode penelitian Library Research, terdapat data-data yang mendukung proses penelitian ini sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab dari suatu tindak kejahatan penggelapan tentu memiliki beberapa faktor yang menyebabkannya yaitu adanya suatu kebutuhan dari seseorang tersebut, namun dapat disebabkan juga oleh kesempatan yang terdapat dalam suatu situasi yang dimana seseorang juga memiliki niat untuk melakukannya. Tinjauan hukum terhadap perbuatan yang diuraikan sebagai berikut: 1. Pelaku melakukan penggelapan selagi menjabat sebagai seorang sales dlaam sebauh perusahaan; 2. Pelaku menyebabkan kerugian sebesar Rp 1.025.733.050,00 terhadap perusahaan Mitra Usaha Listrik; 3. Pelaku melakukan order fiktif terhadap para pelanggan toko listrik dengan menyiapkan stempel untuk memanipulasi data order maupun uang yang masuk ke perusahaan dari para pelanggan; 4. Pelaku tidak menyetorkan uang hasil orderan tersebut ke perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan perbuatan pelaku yang telah diuraikan tersebut, maka pelaku dijerat dengan pasal 374 dengan pemberatan yang unsur-unsurnya juga terdapat pada pasal 372 KUHP dengan pidana penjara paling lama lima tahun.]]>
