cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khamami Zada
Contact Email
jurnal.ahkam@uinjkt.ac.id
Phone
+6221-74711537
Journal Mail Official
jurnal.ahkam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Faculty of Sharia & Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821 Website:http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam E-mail: jurnal.ahkam@uinjkt.ac.id
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 14124734     EISSN : 24078646     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus and Scope FOCUS This journal focused on Islamic Studies and present developments through the publication of articles and research reports. SCOPE Ahkam specializes on islamic law, and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. Fatwa; Islamic Economic Law; Islamic Family Law; Islamic Legal Administration; Islamic Jurisprudence; Islamic Law and Politics; Islamic Legal and Judicial Education; Comparative Islamic Law; Islamic Law and Gender; Islamic Law and Contemporary Issues; Islamic Law and Society; Islamic Criminal Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 22, No 1 (2022)" : 10 Documents clear
Bisexual Orientation, Divorce and Islamic Law in Indonesia: Legal Standing and Arguments Warda Silwana Hikmah; Hasnan Bachtiar; Kukuh Dwi Kurniawan
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 22, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v22i1.25791

Abstract

Can the bisexual orientation in a marriage bond be considered a legal argument for formulating a verdict in the Indonesia Islamic courts? Does it have such a specific legal standing mentioned directly within any regulation covering the issue of Islamic private law? In answering both these questions, this article implements a normative-juridical inquiry that examines various rational possibilities in developing arguments of law. This article finds that in handling the case of bisexual orientation, the Indonesian legal system has remained a legal vacuum. Consequently, it seems it might not be a direct legal argument because it has no legal standing. This article argues that there is no single legal instrument has been imposed that explicitly mentions the case of the orientation. However, the judge may implement the analogous of the possibility of "adultery that leads to unresolved conflicts" to make a ratio legis of divorce due to the orientation.   AbstrakApakah orientasi biseksual dalam suatu ikatan perkawinan dapat dijadikan sebagai dalil hukum untuk merumuskan suatu putusan di pengadilan? Apakah ia memiliki kedudukan hukum tertentu yang disebutkan secara langsung dalam peraturan apa pun yang mencakup masalah hukum privat Islam? Dalam menjawab kedua pertanyaan tersebut, artikel ini menerapkan penelitian yuridis-normatif yang mengkaji berbagai kemungkinan rasional dalam mengembangkan argumentasi hukum. Artikel ini menemukan bahwa dalam menangani kasus orientasi biseksual, sistem hukum Indonesia masih mengalami kekosongan hukum. Akibatnya, seolah-olah tidak bisa menjadi argumentasi hukum langsung karena tidak memiliki legal standing. Artikel ini berargumen bahwa tidak ada satu pun instrumen hukum yang diberlakukan yang secara eksplisit menyebutkan kasus orientasi tersebut. Namun demikian, hakim dapat menerapkan analogi kemungkinan “perzinahan yang berujung pada konflik yang tidak terselesaikan” untuk membuat rasio logis perceraian karena orientasinya.
The New Framework Planned for the Legal Recognition and Regulation of Muslim Marriages in a Secular South Africa: From Litigation to Law Reform Najma Moosa; Muneer Abduroaf
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 22, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v22i1.26076

Abstract

Muslims, who originate from the East Indies and the Indian sub-continent, have a history in South Africa dating back more than three centuries. Attempts by South African Muslims to have their Muslim marriages (nikāḥs) recognized have a history spanning more than three decades, starting during white minority or apartheid rule and concluding during democracy. Although the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, makes provision for Muslim marriages to be formally and separately recognized through legislation, it is a travesty of justice that there is, to date, no legislative framework for the recognition and regulation of the consequences flowing from such marriages. This article critically analyses recent and current litigation and judicial developments and parallel law reform and policy processes pertaining to the formal, future recognition and regulation of Muslim marriages in South Africa. As such, it does not provide any detail regarding why Muslim marriages remain unrecognized or the substantive law content and regulation of Muslim marriages.  AbstrakUmat Islam yang berasal dari Hindia Timur dan anak benua India, memiliki sejarah di Afrika Selatan lebih dari tiga abad. Upaya Muslim Afrika Selatan untuk mengakui pernikahan Muslim mereka memiliki sejarah lebih dari tiga dekade, dimulai pada masa pemerintahan minoritas kulit putih atau apartheid dan berakhir selama demokrasi. Meskipun Konstitusi Republik Afrika Selatan, 1996, membuat ketentuan agar pernikahan Muslim diakui secara formal dan terpisah melalui undang-undang, namun hal itu adalah sebuah ironi keadilan bahwa hingga saat ini, tidak ada kerangka legislatif untuk pengakuan dan pengaturan konsekuensinya. Berdasarkan hal itu, artikel ini secara kritis menganalisis perkembangan litigasi dan peradilan saat ini serta reformasi hukum dan proses kebijakan yang berkaitan dengan pengakuan formal dan masa depan pernikahan Muslim di Afrika Selatan. Kerangka hukum tersebut tidak memberikan rincian apapun mengenai mengapa pernikahan Muslim tetap tidak diakui atau isi hukum substantif dan peraturan pernikahan Muslim.
State and Islamic Law: A Study of Legal Politics on Zakat as a Tax Deduction in Aceh Mahdi Syahbandir; Wais Alqarni; Syahrizal Abbas; Bukhari Ali; Fauzan Samad
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 22, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v22i1.26200

Abstract

This study examines zakat (obligatory charity) as a tax deduction in Aceh. Currently, the existing legal rule stipulates that zakat paid by muzakkī (zakat payers) to the National Zakat Board (BAZNAS) and Zakat Official Institution (LAZ) is deducted from taxable income. However, this rule has not been applied since there is no Government Regulation. This empirical legal study used a statutory approach, analyzing the point of view of legal politics theory. This study concludes that the State and Islamic Law in Aceh are closely related to the political context of Indonesian law. The government regulations from the Old Order to the Reform Era related to Islamic Law or Muslims have been greatly influenced by political configurations. When the configuration is democratic, the legal character embraces democratic values and vice versa. As a result, the legal regulations regarding zakat have not yet been enforced due to the strong political configuration. However, referring to the arguments and logic of legal politics that the government is democratic towards the aspirations in Aceh, the Governmental Regulation Draft/Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) for Zakat as Tax Deduction will strengthen the previous legal rule, stipulating zakat as a tax deduction factor. The unification of zakat and taxes in one legal instrument by the government, which has political and structural authority, will be able to realize justice and economic and social welfare of the community as the primary goal of zakat.   AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji zakat sebagai faktor pengurang pajak di Aceh. Berdasarkan aturan hukum yang ada bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Namun sampai saat ini aturan ini belum teraplikasi karena belum ada Peraturan Pemerintah. Kajian ini merupakan studi hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dianalisis dari sudut teori politik hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara agama, negara, dan hukum Islam di Aceh memiliki kaitan yang erat dengan konteks politik hukum Indonesia secara umum. Aturan pemerintah yang terkait dengan hukum Islam atau umat Islam sejak masa orde lama bahkan sampai reformasi dipengaruhi oleh konfigurasi politik, jika konfigurasinya demokratis maka karakter hukumnya juga demokratis begitu juga sebaliknya. Karena itu, aturan hukum tentang zakat tersebut sampai saat ini masih belum dapat diberlakukan karena kuatnya konfigurasi politik. Mengacu pada argumen dan logika politik hukum, pemerintah bersikap demokratis terhadap aspirasi di Aceh dengan membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Zakat sebagai Pengurangan Pajak yang akan menguatkan aturan hukum sebelumnya, yaitu zakat sebagai faktor pengurang pajak. Penyatuan zakat dan pajak dalam satu instrumen hukum oleh pemerintah yang memiliki kewenangan politik dan struktural akan dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai tujuan utama zakat.
Complying with Sharia While Exempting from Value-Added Tax: Murābaḥah in Indonesian Islamic Banks Nur Hidayah; Moch. Bukhori Muslim; Abdul Azis
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 22, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v22i1.22833

Abstract

 Law number 42/2009 on Value Added Tax and some subsequent amendments have exempted Islamic banks from the value-added tax on their murābaḥah transactions. This provision raises the sharia issue because the goods are delivered directly from the supplier to the customer. At the same time, the DSN-MUI Fatwa regarding the murābaḥah contract sets that banks must first buy and own the goods from the suppliers before selling them back to the customers. With this tax provision, murābaḥah transactions have shifted from trade systems to service ones because banks directly transfer funds to customers to purchase goods. Such tax policy has dealt with the so-called double taxation issue of Islamic banks but sacrificed the compliance of sharia principles. This paper seeks to solve this dilemma by proposing a revision of tax regulations for murābaḥah transactions using philosophical, juridical, and sociological legal approaches. The delivery of goods from suppliers to banks and from banks to customers is included in non-taxable goods transactions for Islamic banks. With this proposal, Islamic banks are expected to be exempted from value-added tax while complying with sharia principles and competing with conventional banks.  AbstrakUU No. 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan beberapa amandemen berikutnya telah membebaskan bank syariah dari pajak pertambahan nilai (PPN) pada transaksi murabahah. Namun ketentuan ini dianggap menimbulkan isu syariah karena barang diserahkan langsung dari pemasok ke nasabah, sedangkan Fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah mengatur bahwa bank harus membeli dan memiliki barang terlebih dahulu dari pemasok sebelum menjualnya kembali kepada nasabah. Dengan ketentuan pajak ini, transaksi murabahah telah bergeser dari sistem jual beli menjadi sistem jasa karena bank dianggap tidak melakukan pembelian barang melainkan mentransfer dana pembelian barang kepada nasabah. Ketentuan pajak ini telah meringankan beban pajak pertambahan nilai bank syariah namun mengorbankan pemenuhan prinsip syariah. Kajian ini berupaya mencari solusi dilema ini dengan usulan revisi regulasi perpajakan untuk transaksi murabahah dengan pendekatan analisa legal filosofis, normatif, dan sosiologis. Penyerahan barang dari pemasok kepada bank dan dari bank kepada nasabah dimasukkan dalam transaksi barang tidak kena pajak. Dengan usulan ini diharapkan bank syariah tetap terhindar dari pajak ganda, namun tetap memenuhi prinsip syariah serta berdaya saing dengan bank konvensional.
Public Trust in the Religious Court to Handle Dispute of Sharia Economy Erie Hariyanto
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 22, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v22i1.26216

Abstract

Religious court is not empowered to seek justice in settling sharia economic disputes. Practitioners of sharia economy lack the enthusiasm to demonstrate the importance of a religious court in solving sharia economic disputes. At the same time, Muslims have often utilized a religious court to solve problems in family law such as divorce, inheritance disputes, applications for child custody, probate, and grants. This trend indicates a lack of public trust in the religious court. This study analyzes how public trust is the main obstacle to improving religious court services to resolve sharia economic disputes. The research is based on sharia economic cases that have been decided in the last fifteen years and interviews with some judges, advocates, and practitioners of sharia economy. The research findings showed that there are three key points on which public trust in religious courts remains low: (1) The historical development of religious courts and the incompleteness of laws and regulations to support the judicial process in resolving sharia economic disputes, (2) The business demand to deal with disputes effectively and efficiently as well as the factor of the lack of the supporting facilities and infrastructures; and (3) lack of legal literacy among Islamic economic practitioners to resolve disputes. Public trusts are crucial for Muslims to raise awareness and belief in the religious court. This macroscopic study requires microscopic analysis to see the anatomy of public perception of religious courts in solving sharia economic disputes.  Abstrak Peradilan Agama kurang dimanfaatkan untuk pencarian keadilan dalam sengketa ekonomi syariah. Mereka hanya memanfaatkan Peradilan Agama untuk memecahkan masalah dalam hukum keluarga seperti perceraian, sengketa kewarisan, permohonan hak asuh anak, wasiat dan hibah. Kecenderungan ini menjadi tanda dari rendahnya kepercayaan publik terhadap Peradilan Agama. Tulisan ini menganalisis bagaimana kepercayaan publik kepada Peradilan Agama menjadi kendala utama dalam pemanfaatan pelayanan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Fokus penelitian ini pada data perkara ekonomi syariah yang diputuskan pada lima belas tahun terakhir dan wawancara dengan sejumlah hakim, pengaraca, dan pelaku ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga prasyarat yang menjadi dasar lemahnya kepercayaan publik terhadap Peradilan Agama: (1) sejarah perjalanan Peradilan Agama dan aturan perundang-undangan yang tidak lengkap untuk mendukung proses peradilan penyelesaian sengketa ekonomi syariah; (2) tuntutan budaya bisnis dalam penyelesaian sengketa yang cepat efektif dan efisien serta kurangnya sarana dan prasana pendukungnya serta; (3) literasi hukum yang rendah di kalangan pelaku ekonomi syariah untuk menyelesaikan sengketa syariah di Peradilan Agama. Kepercayaan publik menjadi sangat krusial bagi umat Islam dalam meningkatkan kesadaran dan kepercayaan pada lembaga Peradilan Agama. Tulisan ini bersifat umum sehingga dibutuhkan suatu kajian yang bersifat khusus untuk dapat melihat anatomi persepsi publik terhadap Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
The Other Side of the History of the Formulation of Aceh Jinayat Qanun Salma Salma; Almuh Fajri; Taufik Hidayat; Edi Safri
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 22, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v22i1.21000

Abstract

In the context of fiqh, the provisions of ḥudūd have been agreeable in terms of the actions and punishments. However, some of them are not mentioned in Aceh Qanun No. 6/2014 on Jinayat (Criminal) Law, such as stoning, death sentence, and hand amputation. These three types of punishment were harshly debated during the formulation of the qanun and subsequently abolished. Using the historical legal approach, this study finds out there were some issues that came up during the formulation process. First, the assessment of the local government and people’s readiness to implement those punishments has not been sufficient. Second, stoning, the death penalty, and hand cutting are not in accordance with the Indonesian procedural law. Third, the qanun formulation was affected by the disparity of Islamic legal scholars’ opinions regarding the mentioned penalties. Forth, the discussants in the forum believed that the implementation of Islamic criminal law needs phasing (tadarruj).   AbstrakDalam konteks fikih, ketentuan hudud telah disepakati baik jenis perbuatannya maupun sanksi-sanksinya. Akan tetapi, tidak semuanya tercantum sebagai materi hudud dalam Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat, seperti hukuman rajam, hukuman mati dan hukuman potong tangan. Ketiga jenis hukuman ini diperdebatkan dengan sengit selama pembahasan Qanun dan akhirnya ditiadakan. Melalui pendekatan sejarah hukum, diketahui setidaknya ada beberapa faktor problematik yang mewarnai perumusan Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat. Pertama, adanya penilaian internal tentang kesiapan pemerintah dan masyarakat yang belum maksimal untuk melaksanakan hukuman-hukuman itu. Kedua, materi rajam, hukuman mati bagi pelaku riddah dan potong tangan yang tidak sejalan dengan hukum acara yang telah ada sebelumnya. Ketiga, adanya pengaruh perbedaan pendapat ulama (disparitas) dalam konteks fikih tentang hukuman-hukuman itu dalam proses perumusan qanun. Keempat, adanya keyakinan para pembahas bahwa penegakan hukum pidana Islam dalam Qanun Aceh memerlukan pentahapan (tadarruj).
Implementation of the New MABIMS Crescent Visibility Criteria: Efforts to Unite the Hijriyah Calendar in the Southeast Asian Region maskufa maskufa; Sopa Sopa; Sri Hidayati; Adi Damanhuri
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 22, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v22i1.22275

Abstract

This paper discussed the implementation of the new MABIMS hilāl visibility criteria in the unification of the Hijriyah calendar in member countries (Malaysia, Brunei, Indonesia and Singapore). This research uses the approach of Astronomy and Grindle's theory of policy implementation. The data source comes from the MABIMS Muzakarah results document and related articles. The research results indicate that the new MABIMS moon crescent visibility criteria are part of a public policy that, in its implementation, requires two mutually supportive variables. First, the content of the policy in the form of the moon crescent visibility criteria (3⁰; 6.4⁰) was accepted by all member countries through the signing of an ad referendum on 8 December 2021. This acceptance will receive public support if it is beneficial to time management. Second, the context of implementation is carried out in stages by taking into the characteristics of the institutions involved in preparing the Hijriyah calendar. At the practical level, the policy can be well received by the public, except in Indonesia, which still faces obstacles. This is due to the policy in the three countries being carried out on a top-down basis, while in Indonesia, it is carried out on a bottom-up basis. Furthermore, determining of Ramadan, Shawwal, and Zulhijjah are still waiting for confirmation of the sighting of the moon (ru’yah). It related to the domination of ru’yah, and a strong distinction between the function of the calendar in civil administration and worship practice.  Abstrak Makalah ini membahas penerapan kriteria baru visibilitas hilalMABIMS dalam penyatuan penanggalan Hijriyah di negara-negara anggota(Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura). Penelitian ini menggunakanpendekatan penerapan kebijakan Astronomi dan teori Grindle. Sumber databerasal dari dokumen hasil Muzakarah MABIMS dan artikel terkait. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa kriteria baru visibilitas hilal MABIMS merupakanbagian dari kebijakan publik yang dalam pelaksanaannya membutuhkandua variabel yang saling mendukung. Pertama, isi kebijakan berupa kriteriavisibilitas bulan sabit (3⁰; 6.4⁰) diterima oleh seluruh negara anggota melaluipenandatanganan referendum pada 8 Desember 2021. Penerimaan ini akanmendapat dukungan publik jika bermanfaat hingga manajemen waktu. Kedua,konteks pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan memperhatikankarakteristik lembaga yang terlibat dalam penyusunan penanggalan Hijriyah.Pada tataran praktis, kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik olehmasyarakat, kecuali di Indonesia yang masih menghadapi kendala. Hal inidisebabkan kebijakan di ketiga negara dilakukan secara top-down, sedangkan diIndonesia dilakukan secara bottom-up. Selanjutnya, penentuan awal Ramadan,Syawal dan Zulhijah masih menunggu konfirmasi penampakan hilal (rukyah).Ini terkait dengan dominasi ru’yah, dan perbedaan yang kuat antara fungsipenanggalan dalam administrasi sipil dan praktik ibadah.
Moderation in Fatwas and Ijtihad: An Analysis of Fatwas Issued by the MKI Malaysia Concerning the Covid-19 Pandemic Abdul Manan Ismail; Ahmad Syukran Baharuddin
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 22, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v22i1.22299

Abstract

Certain muftis reject the moderation method when giving fatwas. They are more prone to extremism or dereliction approaches. This rejection occurs due to various causes and, if left unaddressed, will have a detrimental impact on the fatwa institutions, muftis, and mustaftis. This research discussed the notion of moderation in Islam and how it is applied in the realm of a fatwa. Given that Malaysia is currently dealing with the COVID-19 pandemic and that the MKI (Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam) has issued several fatwas on it, this research will look into the fatwas and the features of moderation inherent within it. Using Bowen's document analysis methodology, this study was performed qualitatively by gathering pertinent data from primary and secondary documents. The retrieved data from both documents were analyzed using content analysis methodology to get valuable information and rearrange it to produce meaning that could be understood and digested. The findings demonstrate that moderation is a symbol of Islam and that one of Islam's virtues is to conduct religious affairs and issue rulings with moderation. In fatwas, the notion of moderation centers on facilitating Muslims' religious experiences. In the context of the MKI fatwas, this study discovered that five fatwas were issued on Islamic affairs during the COVID-19 pandemic. According to the findings of this study, each fatwa has its features of moderation.   AbstrakBeberapa mufti tertentu menolak menerapkan moderasi saat memberikan fatwa. Mereka lebih rentan terhadap pendekatan ekstremisme atau kelalaian. Penolakan ini terjadi karena berbagai sebab. Hal itu jika dibiarkan akan berdampak merugikan bagi lembaga fatwa, mufti, dan para mustafti. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membahas pengertian moderasi dalam Islam dan bagaimana penerapannya dalam konteks fatwa. Mengingat bahwa Malaysia saat ini sedang berurusan dengan pandemi COVID-19 dan bahwa MKI (Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia) telah mengeluarkan beberapa fatwa yang berkaitan hal tersebut. Penelitian ini akan melihat fatwa-fatwa tersebut dan bentuk moderasi yang melekat di dalamnya. Untuk menjelaskan rumusan masalah dan tujuannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data terkait dari dokumen primer dan sekunder menggunakan metodologi analisis dokumen Bowen. Data yang diperoleh dari kedua jenis dokumen tersebut dianalisis menggunakan metodologi analisis isi untuk mendapatkan informasi yang berharga dan disusun kembali untuk menghasilkan makna yang dapat dipahami dan dicerna. Temuan menunjukkan bahwa moderasi adalah simbol Islam, dan bahwa salah satu keutamaan Islam adalah moderasi saat menjalankan urusan agama dan mengeluarkan aturan. Dalam fatwa, gagasan moderasi berpusat pada prinsip memfasilitasi umat Islam dalam menjalankan urusan agamanya. Dalam konteks fatwa MKI saat ini, penelitian ini menemukan bahwa lima fatwa yang dikeluarkan berkaitan dengan urusan Islam dalam krisis pandemi COVID-19. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa setiap fatwa memiliki ciri moderasinya sendiri.
Transition of Civil Law to Public Law: Integration of Modern Punishment Theory in Criminal Apostasy Dedy Sumardi; Mukhsin Nyak Umar; Ruslan Sangaji; Firdaus M Yunus; Rahmatul Akbar
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 22, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v22i1.26359

Abstract

This paper aims to analyze the determination of death penalty in apostasy through modern criminal theories and human rights considerations. The approach is used to objectively view the purpose of death penalty on a criminal act in the context of religious freedom. This study is a conceptual study using the library research and descriptive-analytical  approach. Based on the analysis of punishment theories, it is found that the determination of the death penalty in apostasy takes a combined pattern of punishment theories: retributive, deterrence, and reformative theories. The combination of these theories leads to an integration, as it does not focus only on the retributive and deterrence aspects, but it also emphasizes on the reformative aspect, as a means of therapy for apostate criminals so they will not repeat the same acts. The integration of the theories seems perfect when accompanied by moral education that can provide “spiritual enlightenment”, so that criminals can be accepted back into the community. The integrity-morality theory or pulse-integrity theory is expected to neutralize the difference in views on the purpose of punishment in Islamic criminal law, which has long been considered not in line with the norms of human rights under the pretext of the sovereign system of the nation-state, where citizenship status is limited by territorial areas. The equality of rights, justice, morality, and individual accountability is a universal principle of the teachings of the Qur’an which inspire the conception of human rights norms by every citizen.AbstrakArtikel ini menganalisis penetapan hukuman mati dalam pidana murtad menggunakan pendekatan teori pemidanaan dan pertimbangan hak asasi manusia. Pendekatan ini digunakan untuk melihat secara objektif tujuan ditetapkan hukuman mati sebagai perbuatan pidana dalam konteks kebebasan beragama. Studi ini merupakan kajian konseptual, dianalisis menggunakan data kepustakaan melalui pendekatan deskriptif-analitis. Berdasarkan analisis teori pemidanan ditemukan bahwa penetapan hukuman mati dalam pidana murtad mengambil pola perpaduan teori pemidanaan; teori retributif,deterrence dan reformatif. Perpaduan ketiga teori melahirkan integritas, tidak terfokus pada aspek retributif  dan deterrence, tetapi lebih menekankan pada aspek reformatif, sebagai terapi pelaku kajahatan murtad agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Pengintegrasian ketiga teori ini terlihat sempurna manakala diiringi pendidikan moral yang dapat memberikan “pencerahan spiritual”, sehingga pelaku kejahatan dapat diterima kembali dalam kehidupan masyarakat. Teori integritas-moralitas atau teori integritas-plus diharapkan dapat menetralisir perbedaan pandangan tujuan pemidanaan Islam. Persamaan hak, keadilan, moralitas dan pertanggunjawaban individu merupakan prinsip universal ajaran al-Qur’an menjadi inspirasi lahirnya norma hak asasi manusia setiap warga negara.
Cyber Fatwa and Da'wah Acceptance in New Media: How Technology Affects Religious Message by Female Ulama Imam Subchi; Kusmana Kusmana; Zulkifli Zulkifli; Dewi Khairani; Rena Latifah
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 22, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v22i1.23687

Abstract

Through religious activities in cyberspace, new media has become one of the enabling reasons for the emergence of female ulama. It has created a channel for them to exhibit their identity and compete as religious preachers. Numerous Islamic studies organizations and societies have developed on social media, along with religious leaders who use the platform to disseminate Islamic learning activities across various social media channels, increasingly highlighting the signals of religious populism. This study employs a quantitative approach to assess female ulama's acceptance of new media by distributing online questionnaires to Islamic University civitas academia. The research model comprises eleven potential relationship paths based on the Technology Acceptance Model theory. There haven't been many studies on the acceptance of technology in religious affairs in Indonesia. An important finding is that the respondents' social influence does not affect the use of new media to access the female ulama lecture. The popularity of female scholars in presenting religious messages through modern media is currently acceptable. This study concludes that even in a homogeneous atmosphere, the female ulama remains unpopular; this may be attributed to the female scholar's continued use of the traditional approach in her lectures. Based on the result, a modern approach to delivering a religious message is needed to solve the issue and improve da'wah's impact and a cyber fatwa by female ulama in contemporary Indonesia.  Abstrak:Melalui aktivitas keagamaan di dunia maya, media baru menjadi salah satu alasan yang memungkinkan munculnya ulama perempuan dan telah menciptakan saluran bagi mereka untuk menunjukkan identitasnya dan bersaing sebagai pendakwah. Banyak organisasi dan masyarakat pengkaji Islam telah berkembang di media sosial, bersama dengan para pemimpin agama yang menggunakan platform untuk menyebarluaskan kegiatan pembelajaran Islam di berbagai saluran media sosial, semakin menyoroti sinyal populisme agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menilai penerimaan ulama perempuan terhadap media baru dengan menyebarkan kuesioner online kepada civitas akademika Universitas Islam. Model penelitian ini terdiri dari sebelas jalur hipotesa berdasarkan teori Technology Acceptance Model (TAM). Belum banyak penelitian tentang penerimaan teknologi dalam urusan keagamaan di Indonesia. Temuan penelitian ini adalah bahwa pengaruh sosial dari responden ini tidak mempengaruhi penggunaan media baru untuk mengakses ceramah ulama perempuan. Popularitas ulama perempuan dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui media modern saat ini dapat diterima. Studi ini menyimpulkan bahwa bahkan dalam suasana homogen, ulama perempuan tetap tidak populer; ini mungkin disebabkan oleh penggunaan pendekatan tradisional yang terus menerus oleh cendekiawan perempuan dalam penyampaian dakwah dan fatwanya. Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan pendekatan modern dalam penyampaian pesan agama untuk memperbaiki situasi dan meningkatkan dampak dakwah dan fatwa siber oleh ulama perempuan di Indonesia saat ini.   

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25, No 1 (2025) Vol. 25 No. 1 (2025) Vol. 24 No. 2 (2024) Vol 24, No 2 (2024) Vol 24, No 1 (2024) Vol. 24 No. 1 (2024) Vol. 23 No. 2 (2023) Vol 23, No 1 (2023) Vol. 22 No. 2 (2022) Vol 22, No 2 (2022) Vol 22, No 1 (2022) Vol 21, No 2 (2021) Vol 21, No 1 (2021) Vol. 21 No. 1 (2021) Vol 20, No 2 (2020) Vol 20, No 1 (2020) Vol 19, No 2 (2019) Vol 19, No 1 (2019) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 14, No 2 (2014) Vol 14, No 1 (2014) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 1 (2013) Vol 12, No 2 (2012) Vol 12, No 1 (2012) More Issue