cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bambang A Gunawan
Contact Email
gbambangadi@gmail.com
Phone
+6281249714716
Journal Mail Official
pinranglawjournal.20@gmail.com
Editorial Address
Jl. Teuku Umar Nomor 36 Telp. (0421) 921892 Kode Pos 91211. Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.
Location
Kab. pinrang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Lasinrang Law Journal
Published by Institut Cokroaminoto Pinrang
ISSN : -     EISSN : 29630320     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lasinrang Law Journal is a peer-reviewed journal published by Program Studi Ilmu Hukum, Institut Cokroaminoto Pinrang twice a year in June and December. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The focus of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Pembinaan Narapidana Penyandang Disabilitas di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pinrang Sarika, Muis; Nur, Muhammad; Rizal Hasim, Muhammad
Lasinrang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022
Publisher : Institut Cokroaminoto Pinrang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan strategi pembinaan narapidana penyandang disabilitas di Rumah Tahanan Kelas IIB Pinrang. Peneltian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris.Penelitian dilakukan di UPT Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis pada jajaran pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang memiliki tugas pokok melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan, pengelolaan dan pelayanan tahanan. Dalam konteks tahanan yang berkebutuhan khusus, bentuk penghormatan atas martabat narapidana ini dimanifestasikan kepada regulasi yang melindungi hak-hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia agar terciptanya iklim yang kondusif dan berkeadilan khususnya bagi tahanan penyandang disabilitas menjadi sangat penting, mengingat Rutan (selain kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengadilan) merupakan salah satu komponen penting dalam menciptakan sistem peradilan pidana.Kemudian strategi Peningkatan Pembinaan Narapidana Penyandang Disabilitas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dilakukan melalui pengadaan fasilitas layanan bagi tahanan penyandang disabilitas yang berkebutuhan khusus. Saat ini, fasilitas sarana dan prasarana bagi tahanan yang berkebutuhan khusus sudah cukup memadai. Secara normatif, pelayanan bagi penyandang disabilitas yang berkebutuhan khusus Hal ini untuk memastikan pemenuhan hak-hak tahanan penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mendapatkan kepastian hukum dan terjamin rasa keadilan terhadap dirinya sebagai bagian dari hak-hak konstitusional (constitutional rights) yang dijamin konstitusi.
Penjabaran Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Moenta, Andi Rivai; Muslim, Khalil
Lasinrang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022
Publisher : Institut Cokroaminoto Pinrang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan keadilan desentralisasi pajak dalam rangka melaksanakan otonomi daerah; mengetahui dan menjelaskan pengaruh pembangian hasil pajak untuk melaksanakan otonomi daerah; dan menemukan dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi desentralisasi pajak dan pembagian hasil dalam pelaksanaan otonomi daerah. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif dan induktif, kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keadilan desentralisasi pajakdalam rangka melaksanakan otonomi daerah sejauh ini belum tercapainya nilai keadilan. Keadilan desentralisasi pajak dalam rangka melaksanakan otonomi daerah belum mencapai nilai keadilan. Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap bagi hasil pajak dengan tujuan mengatasi ketidakseimbangan vertikal antardaerah. Terdapat faktor daya beli, pemungutan pajak daerah, potensi daerah penghasil, dan faktor kebutuhan daerah yang memengaruhi desentralisasi pajak dan pembagian bagi hasil pajak dalam pelaksanaan otonomi daerah. Adanya pengaruh yang signifikan terhadap bagi hasil pajak dengan tujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan vertikal antar daerah dan menyamakan kemampuan fiskal antar daerah.
Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa: Tantangan dan Hambatan Gunawan, Bambang Ady; Thamrin, Azlan
Lasinrang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022
Publisher : Institut Cokroaminoto Pinrang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Pelaksaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Di desa Tanra Tuo Kabupaten Pinrang. Peneltian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris.Penelitian ini dilakukan di di Desa Tanra Tuo Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. Analisis data menggunakan metode kualitatif dan deskriptif, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2018-2020 di Desa Tanra Tuo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, telah berjalan dengan cukup efektif. Hal ini dikarenakan sudah adanya mekanisme pengawasan dan bentuk pengawaasan yang jelas diterapkan BPD dalam melakukan pengawasan penggunaan dana desa yang dilakukan secara rutin untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penyelewengan yang dapat dilakukan oleh suatu organis. Faktor-faktor yang menjadi hambatan pengawasan BPD Desa Tanra Tuo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang terkait kualitas sumber daya manusia yang masih tergolong rendah sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya kerja sama antar anggota BPD dan kurangnya kesadaran anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya, sehingga hanya ada beberapa anggota BPD yang bekerja, hal tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsinya kurang optimal terutama dalam bidang pengawasan.
Keadilan Desentralisasi Perpajakan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Yustiana, Yustiana; Wildanah, Wildanah; Samma, Rasma
Lasinrang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022
Publisher : Institut Cokroaminoto Pinrang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan keadilan desentralisasi pajak dalam rangka melaksanakan otonomi daerah; mengetahui dan menjelaskan pengaruh pembangian hasil pajak untuk melaksanakan otonomi daerah; dan menemukan dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi desentralisasi pajak dan pembagian hasil dalam pelaksanaan otonomi daerah. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif dan induktif, kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keadilan desentralisasi pajakdalam rangka melaksanakan otonomi daerah sejauh ini belum tercapainya nilai keadilan. Keadilan desentralisasi pajak dalam rangka melaksanakan otonomi daerah belum mencapai nilai keadilan. Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap bagi hasil pajak dengan tujuan mengatasi ketidakseimbangan vertikal antardaerah. Terdapat faktor daya beli, pemungutan pajak daerah, potensi daerah penghasil, dan faktor kebutuhan daerah yang memengaruhi desentralisasi pajak dan pembagian bagi hasil pajak dalam pelaksanaan otonomi daerah. Adanya pengaruh yang signifikan terhadap bagi hasil pajak dengan tujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan vertikal antar daerah dan menyamakan kemampuan fiskal antar daerah.
Pengaturan Kewenangan Pengawasan Alokasi Dana Desa Secara Terpadu Cahyanti, Sri Arinda Eka; Bahri, Syamsul; Ilyas, Anshori
Lasinrang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022
Publisher : Institut Cokroaminoto Pinrang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) oleh lintas kementerian secara terpadu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute) dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa oleh Kementerian Dalam Negeri melalui pegawasan terhadap perencanaan pengelolaan keuangan desa terkait penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa. Sedangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pengawasan melalui pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa. Pelaksanaan pengawasan Alokasi Dana Desa dilakukan melalui Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaporan Pemanfaatan Dana Desa. Pelaporan Pengelolaan Keuangan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa hingga sampai pada Menteri Dalam Negeri di tingkat pusat. Sedangkan, Pelaporan Pemanfaatan Dana Desa dilakukan melalui pelaporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri yang disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan Ahmad; Buhari, bahtiar
Lasinrang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 2, DESEMBER 2022
Publisher : Institut Cokroaminoto Pinrang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penyelesaian Kredit macet dengan jaminan hak tanggungan (Studi PT. Bank Danamon Cabang Parepare). Metode penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris, Pengambilan data berupa wawancara di lakukan di PT. Bank. Danamon Cabang Parepare dan KPKNL Parepare. Data skunder yang diambil adalah dengan menelaah buku buku yang relevan dengan penelitian. Sehingga data yang diperoleh akan dianalisa dan disimpulkan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan masih banyak dilakukan secara kekeluargaan dibandingkan melalui penyelesian jalur hokum. Adapu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah dengan jaminan Hak Tanggungan meliputi faktor internal dan ekternal. Direkomendasikan bahwa diharapkan kepada pihak Perbankan yang terlibat dalam penyelesaian kredit dapat menyelesaikan kredit dengan cara Win-Win Solution, sehingga menguntungkan kedua belah pihak, kiranya dalam penyaluran kredit pihak perbankan harus lebih teliti dalam menganalisa debitur baik dari karakter, kebutuhan dan dokument debitur, sehingga jika terjadi wanprestasi tidak akan menimbukan masalah di kemudian hari.
Kebijakan Aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Rivai S, Muhammad; Mirzana, Hijrah Adhyanti; Muin, Audyna Mayasari
Lasinrang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 2, DESEMBER 2022
Publisher : Institut Cokroaminoto Pinrang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Peneltian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian dilakukan di dilakukan di Kejaksaan Negeri Paser. Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Paser perlu diuraikan secara spesifik terkait karakteristik Tindak Pidana Korupsi yang dapat dihentikan sehingga diperlukan Surat Edaran yang secara khusus mengatur terkait kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan mengatur batasan-batasan dalam mekanisme pelaksanaanya seperti pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana korupsi, mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan, dan bukan merupakan tindak pidana korupsi yang berdampak sistemik langsung ke masyarakat serta tidak bersifat still going on (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan) yang dapat menjadi pedoman dan tolak ukur untuk melaksanakan kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam hal penghentian perkara dengan adanya pengembalian kerugian negara.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 1 NOMOR 2, DESEMBER 2022 VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022