cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irma Mangar
Contact Email
fakhukumunigoro@gmail.com
Phone
+6281322942881
Journal Mail Official
fakhukumunigoro@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro Jl.Lettu Suyitno No.2 Glendeng, Kalirejo Kab. Bojonegoro
Location
Kab. bojonegoro,
Jawa timur
INDONESIA
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro
Published by Universitas Bojonegoro
ISSN : 24434132     EISSN : 26621047     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ilmu Hukum, Perdata, Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum International, HAKI, Hukum Ekonomi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 133 Documents
 6   7   8   9   10 
TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMANFAATAN TANAH KAS DESA OLEH MASYARAKAT YANG TIDAK MEMILIKI HAK Andi Ghalib; Bukhari Yasin
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v5i2.565

Abstract

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkatDesa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan hukum pemerintah desa terhadap pemanfaatan tanah kas desa oleh masyarakat yang tidak memiliki hak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan dan sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Pemanfaatan tanah kas desa merupakan suatu standar yang diberikan oleh pemerintah desa, penggunan tanah kas desa disertai dengan surat perjanjian karena untukmemberikan batasan, hak serta kewajiban pemanfaat dan pemerintah desa, dijadikan bukti hukum yang sah apabila ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian yang telahdisepakati.Tindakan hukum Pemerintah Desa terhadap pemanfaatan tanah kas desa olehmasyarakat yang tidak memiliki hak yaitu dengan cara memberikan surat peringatan kepada masyarakat yang tidak memiliki hak untuk mengelola berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) poin (d). Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa. Hal tersebut merupakan upaya untuk memberikan pengamanan terhadap aset desa yang dikelola oleh masyarakat desa Sumberagung yang tidak memiliki hak, sehingga yang berhak mengelola dan bertanggung jawab penuh terhadap aset desa yaitu kepala desa.Kata Kunci: Pemerintah Desa; Pemanfaatan; Tanah Kas Desa; hak.
OPTIMALISASI PEMBERIAN LAYANAN KESEHATAN TERHADAP WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN INSTRUKSI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR: M.HH-02.OT.04.01 TAHUN 202 Fitri Dwijayanti; Ichwal Subagyo
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v5i2.566

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan selain berfungsi sebagai tempat pembinaan bagiNarapidana, juga berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pelayanan kesehatan bagiNarapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pemberianlayanan kesehatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan InstruksiMenteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.OT.04.01 Tahun 2020 tentangPeningkatan Disiplin Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dimana hal tersebut bertujuan untuk mengetahui perbedaan layanan kesehatan yangdiberikan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan sebelum dan sesudahditerbitkannya Instruksi Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.OT.04.01Tahun 2020 serta bentuk optimalisasi pemberian layanan kesehatan terhadap wargabinaan pemasyarakatan berdasarkan Instruksi Menteri Hukum dan HAMNomor:M.HH-02.OT.04.01 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatannormatif-empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan datasekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama, perbedaan pelayanankesehatan adanya penambahan stok obat-obatan, masker dan hand sanitizer,penerimaan tahanan baru dilakukan scraning kesehatan dan kemudaian diisolasiselama 2 minggu, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegorountuk melakukan kunjungan pemeriksaan kesehatan secara berkala, Kedua,optimalisasi pemberian layanan kesehatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatanberdasarkan Instruksi Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.OT.04.01TAHUN 2020 adalah Pertama, form pencatatan dan Pelaporan meliputi rekammedic dan informed cosent, Kedua, pelaporan kesehatan, Ketiga, koordinasipelayanan kesehatan, Keempat, pemantuan penyelenggaraan kegiatan, Kelima,pengawasan melekat melalui atasan langsung dengan melakukan pembinaanterhadap pelayanan kesehatan, Keenam, disediakan bilik sterilisasi, Ketujuh,penyemprotan disinfektan, Kedelapan, penyediaan hand sanitizer, tempat cucitangan di masing-masing blok hunian.Kata Kunci : Optimalisasi; Instruksi; Pelayanan Kesehatan; Warga BinaanPemasyarakatan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN LAGU ANAK- ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Rahul Oscarra Duta; Teguh Wibowo
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v5i2.568

Abstract

Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi, dalam arti sempit terhadap pencipta atau penemu itu sendiri, dan dalam arti luas untuk peningkatan ekonomi negara sebagai salah satu sumber devisa. Sebagai contoh salah satunya yang berpotensi untuk dikembangkan dalam era ekonomi kreatif saat ini adalah karya seni. Jenis penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui penegakan hukum dan juga prosedur hukum sebagai tindak lanjut pencipta lagu yang merasa dirugikan dalamtindakan pelanggaran hak cipta dan juga untuk mengetahui apa saja hal yang mengindikasikan sebuah tindakan pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pencipta dari segi ekonomi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan Library Research. Penelitian jenis kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen. Pendekatan yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian ini menunjukan perlindungan hukum hak cipta pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap pencipta lagu yang dibajak pihak lain bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak terhadap suatu ciptaannya, yaituhak moral (moral right) dan hak ekonomi (economic right). Hak tersebut bersifat khusus atau istimewa, karena hanya dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta terhadap karya ciptanya. Serta upaya yang dapat ditempuh bagi pencipta lagu dalam mengatasi pembajakan karya cipta dengan cara mendaftarkan ciptaannya tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro. Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pembajakan; Hak Cipta
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN ANAK OLEH ORANG TUA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Triana Galuh Purnama Sari
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v6i1.593

Abstract

Anak sangat memerlukan pendidikan baik formal maupun non-formal. Pendidikan pertama yang akan didapatkan oleh anak adalah didikan yang berasal dari orang tua anak tersebut. Setiap orang tua memiliki polanya tersendiri untuk mendidik anak mereka agar menjadi teratur. Namun tidak jarang orang tua yang mendidik anaknya dengan menggunakan kekerasan baik fisik maupun verbal sebagai ancaman atau hukumannya. Tujuan dari penulisan jurnal ini untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertanggungjawaban apa yang akan didapatkan oleh orang tua ketika mendidik anak dengan menggunakan kekerasan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji dari penelitian hukum yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di dalam hukum positif terdapat aturan yang mengatur mengenai hak dan perlindungan terhadap anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam hukum Islam, kekerasan merupakan hal yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Namun walaupun demikian untuk alasan tertentu dan tujuan tertentu, melakukan pemukulan boleh dilakukan oleh orang tua.
The Implementation of Guidance for Child Convicts at the Special Child Development Institution (LPKA): Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Fitriani, Rahma Eka
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v6i1.596

Abstract

It is very important to ensure that the rights of prisoners are adequately respected, protected and cared for in the criminal justice system. Given all the characteristics that guilty teenagers already have, this is very important in their case. In this scientific paper, it is described the implementation of fostering fostered children at the Special Child Development Institute. In terms of fostering child convicts according to Indonesian law, they have been placed in a special correctional institution (lapas) for children. Children's penitentiary (lapas) has been changed to a Special Child Development Institution (LPKA) which is a place for executing prison sentences for children until the child reaches 18 (eighteen) years of age. LPKA is required to organize education, skills training, guidance and fulfillment of other rights in accordance with laws and regulations. This study looks at how coaching is carried out in LPKA and analyzes it. The approach is normative legal research, which relies heavily on literature studies..
Perlindungan Atas Hak Rahasia Status Medis Orang Dengan HIV/Aids (Odha) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran (Studi Di Rsud Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro) Andrian Noriza; M. Abdim Munib
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v6i1.644

Abstract

Semua aspek hukum dalam peraturan hukum kedokteran menjadi perangkat hukum yang secara khusus menentukan perilaku keteraturan atau perintah keharusan atau larangan perbuatan sesuatu itu berlaku bagi para pihak yang berkaitan dengan usaha kesehatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan. RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, merupakan rumah sakit umum daerah yang ikut berperan dalam terciptanya persetujuan tindakan medik antara pihak dokter dan pasien khususnya dalam hal ini adalah perlindungan hak atas rahasia medis penderita HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan, 1) Untuk mengetahui perlindungan hak atas rahasia medis terhadap pasien HIV/AIDS di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, 2) Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien HIV/AIDS di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro apabila terjadi pelanggaran hak atas rahasia medis, 3) Mengetahui perilaku pekerja kesehatan dan substansi hukum mencerminkan budaya hukum yang melindungi status medis orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Lokasi penelitian di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo. Jenis penelitian bersifat normatif-empiris dan penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, Jenis data yang dipergunakan meliputi data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan dan wawancara. Analisa data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil Perlindungan hak atas ahasia medis terhadap pasien HIV/AIDS RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, adalah : dilakukan oleh dokter yang bersangkutan, tenaga kesehatan yang berkait, dan pimpinan rumah sakit dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien HIV/AIDS di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, apabila terjadi pelanggaran hak atas rahasia medis adalah sebagai berikut : lapor ke Rumah sakit, menggugat rumah sakit atas dasar KUH Perdata, dan secara Pidana.
Penolakan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Relokasi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro) Andrean Danu Arta; Mochamad Mansur
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v6i1.645

Abstract

Penulisan ini membahas tentang kebijakan relokasi pedagang kaki lima menurut Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif, yaitu melihat bekerjanya peraturan-peraturan hukum di masyarakat. Data yang digunakan adalah Perundang-undangan yang berlaku, serta data yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang di gunakan adalah analisi kualitatif penarikan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian terkait kebijakan relokasi pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 dalam kenyataannya masih belum efektif. Masih banyak Pedagang Kaki lima yang melawan peraturan hukum yang berlaku. Hal itu menggambarkan bahwasannya kebijakan yang dilakukan pemerintah kabupaten Bojonegoro masih belum efektif. Perlu upaya tindakan tegas dan upaya hukum yang lebih efektif lagi, nantinya upaya hukum yang dilakukan pemerintah bojonegoro dalam menangani masalah pedagang kaki lima khususnya di alun-alun bojonegoro perlu melihat dari segala aspek yaitu Kemanfaatan Hukum dan Budaya Hukum.
Analisa Yuridis Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi A Ferry Zamroni; Teguh Wibowo
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v6i1.646

Abstract

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia bukan sesuatu hal yang baru, melainkan merupakan kejahatan lama yang sudah sering terjadi, di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat alasan limitatif yang menyebabkan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak serta merta dapat di tajatuhi pidana mati, alasan tersebut dijadikan alasan pemberat sehingga tindak pidana korupsi dapat di jatuhi pidana mati. Dengan demikian maka Tindak pidana korupsi di Indonesia yang dilakukan pada masa Pandemi Covid-19 dapat dijatuhi Pidana mati dikarenakan Pandemi Covid 19 merupakan suatu keadaan bencana yang sedang terjadi di Indonesia bahkan di dunia. Demikian ini sesuai dengan penjelasan Pasal 2 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 yang dapat melatarbelakangi penjatuhan pidana mati bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Pelaku Tindak Pidana Korupsi di masa Pandemi Covid 19 dapat dijatuhi pidana mati. Metode pendeketan yang digunakan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan . Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hanya pelaku tindak pidana korupsi tertentu yang dapat dijerat dengan pidana mati.
Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Pada Usaha Galian Batu Kapur Yang Belum Berizin Di Desa Grabagan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban Moch Arifianto; Ichwal Subagyo
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v6i1.647

Abstract

Grabagan adalah kecamatan yang dibentuk dari pemekaran wilayah Kecamatan Rengel pada tahun 2003 dan rata-rata pekerjaan penduduk desa grabagan adalah petani, pedagang, dan penambang karena Desa Grabagan berada di daerah batuan kapur. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang sangat melimpah ruah. Berbagai macam kekayaan alam yang terkandung didalam perut bumi Indonesia yang salah satunya adalah kekayaan alam bahan galian. karena pemanfaatnya tergolong mudah maka sebagaian masyarakat mendirikan usaha batu kumbung dan kebanyakan usaha itu adalah ilegal. Karena ilegal pasti tidak menerapkan K3 dengan baik dan benar dan sering terjadi kecelakaan kerja karena tidak di bekali dengan ilmu dan alat keselamatan yang di anjurkan untuk pertambangan. Permasalahan dari latar belakang tersebut bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja pada usaha yang belum berizin dan bagaiman bentuk jaminan yang di berikan apabila terjadi kecelakaan kerja. Tujuanya unutk mengetahui bagaimana nasib para pekerja yang berkerja pada usaha yang illegal. Penelitian ini merupakan kualitatif yang datanya di kumpulkan dengan cara wawancara dan observasi. Responden yang di wawancara ada 4 orang pemilik usaha dan para pekerja. Penelitian ini menunjukan bahwa para pekerja tidak mendapatkan perlindungan hukum sama sekali karena mereka tidak terikat kontrak kerja dan mereka sebelum bekerja sudah mengetahui bahwa bekerja di usaha yang illegal yang udah pasti tidak ada perlindungan hukum dan jaminan yang di berikan apabila terjadi kecelakaan kerja hanya berupa uang berobat dan itu kadang hanya di bantu setengahnya saja dan yang lainya di tanggung diri sendiri bila terjadi kecelakaan kerja di tambang. Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Pekerja, Pertambangan Batu Kapur.
Analisis Yuridis Letter Of Credit (L/C) Dalam Mitra Transaksi Import Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Import Mitta Rustianti; Bukhari Yasin
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v6i1.648

Abstract

Letter of credit (L/C) adalah surat pemberitahuan kredit dalam bentuk sebuah perjanjian persyaratan pembayaran yang dilakukan diantara eksportir dan importir dalam kegiatan eksport import. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara yuridis letter of credit (L.C) dalam transaksi import ditinjau dari peraturan bank indonesia nomor 5/11/PBI/2003 tentang pembayaran transkasi import, yang mana tujuan dari analisis tersebut adalah untuk mengetahui proses pembayaran transaksi import dengan menggunakan alat pembayaran letter of credit (L/C), mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi ketika menggunakan letter of credit (L/C) sebagai pembayaran transaksi import dan untuk mengetahui penanganan secara hukum bila terjadi penyalahgunaan letter of credit (L/C) sebagai pembayaran transaksi import. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normativ. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder serta analisis data menggunakan analisis kualitatif. hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pembayaran transaksi import dengan menggunakan letter of credit (L/C) yaitu ketika telah terjadi kespakatan jual beli antara eksportir dan importir untuk selanjutnya membuka letter of credit (L/C) dilanjutkan untuk berhubungan dengan bank terkait untuk pelaksanaan pengiriman dokumen dan pembayaran transaksi. Krisis moneter, keterlambatan pengiriman dokumen dan ketidaksesuaian dokumen menjadi sebuah hambatan dalam proses penggunaan L/C, serta penanganan secara hukum dalam penyalahguaan L/C adalah berupa sanksi pembinaan dan pengawasan terhadap bank. Kata Kunci : Letter Of Credit, Transaksi Import, Peraturan Bank Indonesia

Page 8 of 14 | Total Record : 133

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum More Issue