cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irma Mangar
Contact Email
fakhukumunigoro@gmail.com
Phone
+6281322942881
Journal Mail Official
fakhukumunigoro@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro Jl.Lettu Suyitno No.2 Glendeng, Kalirejo Kab. Bojonegoro
Location
Kab. bojonegoro,
Jawa timur
INDONESIA
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro
Published by Universitas Bojonegoro
ISSN : 24434132     EISSN : 26621047     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ilmu Hukum, Perdata, Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum International, HAKI, Hukum Ekonomi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 146 Documents
 11   12   13   14   15 
Formulasi Kebijakan Kriminalisasi Cyberstalking dalam Hukum Pidana Indonesia Perbandingan dengan Pendekatan Amerika Serikat Putra, Dwi; Amaliah, Kiki
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i1.1381

Abstract

Fenomena cyberstalking telah muncul sebagai ancaman siber yang signifikan, menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius bagi korbannya melalui pola perilaku berulang yang dilakukan secara daring. Di Indonesia, meskipun kejahatan siber diatur dalam UU ITE dan KUHP, tidak ada delik spesifik yang secara komprehensif mengkriminalisasi cyberstalking, menyebabkan keterbatasan dalam penegakan hukum dan perlindungan korban. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan formulasi kebijakan kriminalisasi cyberstalking yang ideal dalam hukum pidana Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan fokus pada perbandingan sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan cyberstalking di Indonesia masih fragmentaris dan belum mengakomodasi karakteristik unik kejahatan ini, berbeda dengan Amerika Serikat yang telah memiliki legislasi spesifik seperti Interstate Stalking Punishment and Prevention Act (18 U.S.C. ยง 2261A) dan undang-undang negara bagian yang lebih maju. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan urgensi pembentukan delik cyberstalking yang spesifik dalam hukum pidana Indonesia, dengan definisi yang jelas mencakup pola perilaku berulang, niat jahat, dan penggunaan sarana elektronik, serta dilengkapi sanksi proporsional dan mekanisme perlindungan korban yang komprehensif, terinspirasi dari praktik terbaik di Amerika Serikat. Disarankan agar pembentuk undang-undang mempertimbangkan adopsi elemen-elemen ini untuk memperkuat kerangka hukum pidana dan memberikan perlindungan yang efektif di era digital.
Dampak Disruptif Artificial Intelligence terhadap Hak Konstitusional atas Pekerjaan dalam Perspektif Hukum Tata Negara Saputri, Ernia; Ayu Lestari, Sely
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i1.1370

Abstract

Abstrak Indonesia termasuk negara yang menghadapi masalah besar dalam beradaptasi terhadap AI. Sebagai sebuah kecerdasan yang ditanamkan pada perangkat lunak, penguasaan AI tidak terlepas dari penguasaan teknologi itu sendiri. Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga hukum untuk menyusun kebijakan yang fleksibel dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Kerangka hukum yang ada perlu diperbarui untuk mencakup aspek-aspek baru yang muncul akibat perubahan teknologi yang disruptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen untuk mengkaji peraturan, prinsip, dan doktrin hukum. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan Historis (Historical Approach). Dalam hukum positif Indonesia, penyalahgunaan AI belum diatur secara spesifik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur kejahatan konvensional berbasis elektronik seperti hacking, penipuan daring, dan penyebaran konten ilegal. UU ITE tidak secara eksplisit mencantumkan AI sebagai entitas yang dapat menimbulkan akibat hukum, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan AI. Kata Kunci: Artificial Intelligence, Hak Konstitusional, Pekerjaan, Hukum Tata Negara. Abstrack Indonesia is one of the countries facing significant challenges in adapting to Artificial Intelligence. As intelligence embedded in software, mastery of AI is inseparable from mastery of the technology itself. To address these challenges, it is crucial for the government and legal institutions to develop flexible and responsive policies to technological developments. The existing legal framework needs to be updated to encompass new aspects emerging from disruptive technological change. This type of research is normative legal research, which uses a statutory approach and document analysis to examine legal regulations, principles, and doctrines. This research approach utilizes a Statutory Approach, a Conceptual Approach, and a Historical Approach. In Indonesian positive law, the misuse of AI is not specifically regulated. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions only regulates conventional electronic-based crimes such as hacking, online fraud, and the distribution of illegal content. The Electronic Information and Transactions Law does not explicitly list AI as an entity capable of giving rise to legal consequences, complicating the law enforcement process for AI misuse. Keywords: Artificial Intelligence, Constitutional Rights, Employment, Constitutional Law.
HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM KERANGKA HUKUM UNTUKPERLINDUNGAN PENGETAHUAN EKOLOGI TRADISIONAL Irdini, Kesuma; Defi, Liza Mutiara
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i1.1390

Abstract

ABSTRACT Indigenous peoples have an important role in environmental management through traditional ecological knowledge passed down across generations. However, legal recognition of their rights still faces serious challenges, such as the slow process of recognizing customary areas, sectoral policy conflicts, and the absence of legal protection for traditional knowledge. This study uses a normative legal study method with a qualitative approach based on literature studies. The results of the analysis show that although there is recognition in the constitution and several sectoral regulations, the implementation is still partial and has not been effective in protecting the rights of indigenous peoples. For this reason, it is necessary to strengthen the law through regulatory harmonization, acceleration of recognition of customary areas, enactment of special laws, and mechanisms for protecting traditional ecological knowledge as communal wealth. These steps are important to support social justice and environmental sustainability in Indonesia. Keywords: Indigenous Peoples, Environment, Traditional Knowledge
PENERAPAN PRINSIP HAM DALAM PROSES PERADILAN MILITER: TINJAUAN NORMATIF TERHADAP STANDAR FAIR TRIAL Triadi, Irwan; Yanuarsyah, Dimas
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i2.1608

Abstract

Peradilan militer memiliki karakteristik khusus karena berfungsi menjaga kedisiplinan dan tata tertib di lingkungan militer. Namun, dalam konteks negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, proses peradilan militer harus tetap memastikan standar fair trial sebagaimana diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip hak asasi manusia dalam peradilan militer di Indonesia, terutama terkait jaminan independensi peradilan, asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law), hak atas bantuan hukum, dan prinsip transparansi persidangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa ruang pembaharuan terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk memastikan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, serta instrumen internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Oleh karena itu, reformasi peradilan militer menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka memperkuat akuntabilitas dan supremasi sipil di Indonesia.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN TEMBAKAU GORILA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SULAWESI TENGAH Tomuka, Maria Rose Marie; Jubair; Lestari, Titie Yustisia
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i2.1633

Abstract

ABSTRACT The purpose of this study is to examine whether law enforcement has been carried out in accordance with statutory provisions and to identify the police strategies employed to address its circulation. The research employs a juridical-empirical method, utilizing a statutory and interview-based approach, supported by literature and official reports. The study was conducted at the Central Sulawesi Regional Police. The findings indicate that law enforcement against the abuse of gorilla tobacco, a synthetic narcotic substance, within the jurisdiction of the Central Sulawesi Regional Police has been implemented fairly well and in accordance with the prevailing laws and regulations, particularly Law Number 35 of 2009 on Narcotics and Minister of Health Regulation Number 30 of 2023. All procedural stages of the legal process from investigation, arrest, and seizure of evidence to laboratory testing have adhered to the established normative mechanisms. However, the implementation still faces technical challenges, such as the limited availability of synthetic substance detection tools and the lack of public participation in reporting cases of gorilla tobacco abuse. Moreover, the countermeasures undertaken by the Central Sulawesi Regional Police encompass both preventive efforts, including public awareness campaigns and cyber patrols, and repressive actions, such as arrests and prosecution of offenders. These strategies have proven to be relatively effective in reducing the incidence of abuse, though their effectiveness could be further enhanced through the optimization of cyber patrol operations and the strengthening of community participation in reporting narcotics-related offenses involving gorilla tobacco. Keyword: Law Enforcement; Gorilla Tobacco; Synthetic Narcotics; Central Sulawesi. ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penegakan hukum dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan serta strategi kepolisian dalam menanggulangi peredarannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, dengan pendekatan undang-undang dan wawancara ditunjang literatur dan laporan resmi. Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorila di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah telah dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023. Seluruh tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti, hingga pengujian laboratorium, telah mengikuti mekanisme yang diatur secara normatif. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan alat deteksi zat sintetis dan minimnya partisipasi masyarakat dalam memberikan laporan terkait penyalahgunaan tembakau gorila. Selain itu, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah telah mencakup langkah preventif melalui kegiatan sosialisasi dan patroli siber, serta langkah represif melalui operasi penangkapan dan proses hukum terhadap pelaku. Strategi tersebut dinilai cukup efektif dalam menekan angka penyalahgunaan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi patroli siber dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam pelaporan tindak penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorila.
Analisis Politik Hukum dalam Pembentukan Kebijakan Legislatif Implikasi terhadap Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum di Indonesia Setiadi, Wicipto; Jaya, Indra
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i2.1683

Abstract

Politik hukum merupakan konsep fundamental dalam memahami arah, orientasi, dan tujuan pembentukan serta pelaksanaan hukum dalam suatu negara. Dalam konteks negara hukum demokratis seperti Indonesia, politik hukum tidak dapat dilepaskan dari relasi antara kekuasaan politik, nilai-nilai konstitusional, serta aspirasi sosial masyarakat. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep politik hukum, dasar filosofis dan teoritisnya, serta implikasinya terhadap pembentukan dan pembangunan sistem hukum nasional Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual, makalah ini menelaah berbagai pandangan akademik mengenai politik hukum, relasinya dengan konstitusi dan ideologi negara, serta peran politik hukum dalam reformasi hukum di era demokrasi konstitusional. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik hukum berfungsi sebagai kompas normatif yang menentukan arah pembentukan hukum, sekaligus sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Namun demikian, politik hukum juga rentan terhadap dominasi kepentingan politik jangka pendek apabila tidak dikontrol oleh prinsip negara hukum dan mekanisme checks and balances. Oleh karena itu, diperlukan perumusan politik hukum yang berlandaskan nilai Pancasila, konstitusi, dan prinsip hak asasi manusia guna memastikan pembangunan hukum nasional yang responsif dan berkeadilan.
SINKRONISASI REGULASI PEMBAYARAN TUNAI DAN NON-TUNAI: ANTARA INOVASI DIGITAL DAN KEPATUHAN PADA UU MATA UANG Tombi, Johan Tri Noval Hendrian; I Kadek Sudiarsana; Gegana, Reza Pramasta; Luthfan, Gusti Fadhil Fithrian; Fajrin, Fera Wulandari; Raden, Andi Nur Fikriana Aulia
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i2.1720

Abstract

This study aims to analyze the regulatory synchronization between innovations in digital payment systems and the obligation to use physical currency (cash) as a lawful means of payment. The principal issue examined is the growing prevalence of exclusive cashless policies adopted by business actors, which, in legal terms, result in the refusal to accept cash rupiah. The research employs a normative juridical method, using a statutory approach and a comparative approach. The findings indicate that the unilateral refusal to accept cash constitutes a violation of mandatory legal norms, rendering such agreements null and void by operation of law. From a sociological perspective, these policies create barriers to economic access for unbanked populations as well as for elderly groups. The study concludes that a policy reorientation is necessary to ensure the implementation of the mandate of Article 23 of the Currency Law. Accordingly, this research recommends the application of graduated administrative sanctions, ranging from financial penalties to the suspension of QRIS services, in order to ensure inclusivity and legal certainty within the national payment system.
PEMILIHAN KEPALA DAERAH MELALUI DPRD DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DI INDONESIA Hadi, Fikri; Darissalam, Dodi Fitria; Hufron
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i2.1721

Abstract

Secara hakikat, demokrasi dapat dimaknai sebagai suatu sistem pemerintahan di mana keputusan politik dibuat oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih dalam pemilihan umum. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, berimplikasi penegasan kedaulatan rakyat. Serta Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945 memberikan hak konstitusional atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, yang memperkuat pelaksanaan demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai wujud negara hukum demokratis. Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrument utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Sejak tahun 2005 Indonesia menerapkan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi demokrasi langsung pasca-reformasi. Pada akhir tahun 2025 menguat wacana atas gagasan mengembalikan pilkada melalui DPRD dari semula yang ditetapkan melalui pemilihan umum. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis hendak membahas terkait: Pemilihan kepala daerah melalui DPRD ditinjau dari prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, dan implikasi pemilihan kepala daerah melalui DPRD terhadap kualitas demokrasi dan legitimasi kepemimpinan daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis untuk mengkaji dasar hukum, relevansi, serta implikasi sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Dalam kajian ditemukan bahwa prinsip demokrasi tidak semata-mata dimaknai sebagai partisipasi langsung rakyat dalam menentukan pemimpin daerah, melainkan juga dapat diwujudkan melalui mekanisme demokrasi perwakilan, di mana DPRD sebagai lembaga hasil pemilihan umum memiliki legitimasi untuk mewakili kehendak rakyat. Namun mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki tantangan serius terhadap pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat, partisipasi politik, dan akuntabilitas.
ASAS KELESTARIAN DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PILAR KEBIJAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Lamabelawa, Vergilius Septyanto
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i2.1713

Abstract

Abstrak Asas kelestarian dan berkelanjutan merupakan prinsip fundamental dalam hukum lingkungan yang berfungsi sebagai pilar kebijakan pembangunan di Indonesia. Dalam negara hukum, setiap kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan lingkungan, harus berlandaskan hukum dan asas-asas hukum yang mengikat. Artikel ini mengkaji kedudukan dan peran asas kelestarian dan berkelanjutan dalam sistem hukum lingkungan Indonesia serta tantangan implementasinya dalam praktik pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta doktrin para ahli hukum lingkungan. Hasil kajian menunjukkan bahwa asas kelestarian dan berkelanjutan secara normatif telah diakui sebagai dasar pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan Teori Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Theory). Namun, dalam implementasinya asas ini masih sering tereduksi menjadi norma simbolik akibat dominasi orientasi pertumbuhan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen pemerintah, pengarusutamaan asas berkelanjutan dalam kebijakan pembangunan, serta konsistensi penegakan hukum guna menjamin perlindungan lingkungan hidup dan keadilan antargenerasi. Abstrack The principle of sustainability and sustainable development serves as a fundamental pillar in Indonesia's environmental law, functioning as the cornerstone of national development policy. In a rule-of-law state, every government policy, including environmental policy, must be grounded in binding legal principles and laws. This article examines the position and role of the principle of sustainability and sustainable development within Indonesia's environmental legal system, as well as the challenges in its implementation in development practices. This research employs a normative legal method with legislative and conceptual approaches, through analysis of the 1945 Constitution, Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, and doctrines from environmental law experts. The findings indicate that the principle of sustainability and sustainable development is normatively recognized as the basis for environmental management and sustainable development, aligning with the Sustainable Development Theory. However, in practice, this principle is often reduced to a symbolic norm due to the dominance of economic growth orientation and weak law enforcement. Therefore, strengthening government commitment, mainstreaming the principle of sustainability in development policies, and consistent law enforcement are necessary to ensure environmental protection and intergenerational justice.
Studi Komparatif Regulasi Adaptif dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 5.0 (Indonesia dan Jepang) Sariayana, Tiya Manikam; Paturu', Reny Oktaviani; Pratiwi, Maulidha Eka; Herdiawan; Yulianingrum, Aullia Vivi
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i2.1731

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik regulasi adaptif di Indonesia dan Jepang dalam konteks perkembangan teknologi di era Revolusi Industri 5.0, sambil mengidentifikasi model regulasi yang berpotensi diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan legislatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan legislatif digunakan untuk mengkaji kerangka hukum digital di kedua negara, sementara pendekatan konseptual bertujuan untuk membangun landasan teoretis mengenai regulasi adaptif, regulasi netral teknologi, Society 5.0, dan regulasi responsif. Pendekatan komparatif digunakan untuk menilai kesamaan dan perbedaan antara regulasi adaptif Indonesia dan Jepang dalam hal fleksibilitas kebijakan, kecepatan adaptasi, dan pola kolaborasi pemerintah-industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jepang telah menerapkan model regulasi adaptif yang proaktif, prediktif, dan berorientasi pada tata kelola berpusat pada manusia melalui berbagai kebijakan seperti Undang-Undang Sandbox Regulasi dan Pedoman Tata Kelola Kecerdasan Buatan. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa regulasi reaktif, kesenjangan literasi digital, dan kapasitas birokrasi yang terbatas. Namun, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan regulasi adaptif melalui penguatan institusi, peningkatan literasi digital, pembentukan regulatory sandboxes, dan integrasi nilai-nilai Pancasila serta kearifan lokal dalam formulasi kebijakan digital. Studi ini menyimpulkan bahwa kesuksesan regulasi adaptif tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola hukum, partisipasi publik, dan keberlanjutan nilai-nilai manusia dalam kebijakan.

Page 14 of 15 | Total Record : 146

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2026): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum More Issue